batampos.co.id – Pernah dengar #MahmudChallenge? Ini ialah tantangan bagi mamah muda (mahmud) untuk tampil semenarik mungkin.
Peserta diharuskan mengunggah foto saat mengenakan”seragam rumah” dan saat berdandan.
Wow….. hasilnya mengejutkan….
Saat Anda menyaksikan foto mereka tak usah malu untuk terperangah…..
“Jangan remehin emak-emak berdaster, karena kalo mereka dandan kelar idup lo,” begitu komen yang ada di foto peserta tantangan.
batampos.co.id – Hasil pemeriksaan tes urin PNS di lingkungan Kabupaten Anambas, ditemukan ada sembilan pegawai yang positif menggunakan narkoba. Bahkan satu diantaranya ditangkap polres Anambas untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut.
“Memang benar ada lima yang positif, satu diantaranya sudah ditangkap empat lainnya akan direhab,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati kemarin.
Namun demikian Linda tidak mau menyebut nama-nama mereka. Dirinya tetap merahasiakan nama-nama pegawai yang direhab maupun yang sudah ditangkap aparat yang berwenang. Dirinya hanya mengatakan dari empat pegawai yang di rehab, dua diantaranya merupakan PNS dan dua lainnya merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Saya tidak berani menyebutkan nama-namanya yang jelas dua diantaranya merupakan PNS dan dua lainnya PTT,” jelasnya.
Sebagai hukuman kepada mereka, karena PNS tersebut belum memiliki jabatan, maka akan ditunda kenaikan jabatan mereka, sementara itu yang dua PTT, masih dipikirkan karena selama rehabilitasi akan yang bersangkutan juga tak masuk kerja. Sementara itu ketentuan jika dalam satu bulan tak masuk kerja akan dipotong seratus persen.
“Aturannya jika PTT tak masuk satu bulan, maka akan dipotong 100 persen tapi mereka kan sedang rehabilitasi bukan ada kesengajaan tidak masuk kerja, jadi kita masih bicarakan mengenai pemotongan gaji mereka,” jelas Linda.
Diakuinya selama dirinya menjabat sebagai kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sudah melakukan tes urine dua kali. Setidaknya ada 500 pegawai yang menjalani tes urine.
Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Daymas) BNNP Kepri, Drs. Ali Chozin, Apt. MSi, mengatakan, untuk biaya rehabilitasi pecandu narkoba dilaksanakan di Batam dan biayanya akan ditanggung BNN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya rehabilitasi merupakan upaya terbaik agar pecandu narkoba bisa disembuhkan. Jika kondisinya sudah parah, maka akan dirawat dengan rawat inap namun jika masih ringan bisa dilakukan dengan rawat jalan. (sya)
batampos.co.id – Pusat perbelanjaan kebutuhan rumah tangga, JC Supermarket Kota Batam bekerja sama dengan Bank Mandiri, mengadakan promo khusus untuk customer. Setiap melakukan transaksi pembelanjaan minimal Rp 500 ribu, akan mendapatkan gratis minyak goreng Bimoli klasik 2 liter.
“Promo ini dibuat untuk memanjakan pelanggan,” ujar Supervisor JC Supermarker BCS Mall, Rahmad, Kamis (23/2).
Dia mengatakan, promo belanja gratis minyak goreng ini berakhir hingga, Jumat (31/3) mendatang. Tidak berlaku kelipatan, hanya berlaku untuk satu kali transaksi pada saat itu juga. “Setelah bertransaksi customer langsung mendapatkan gratis minyak goreng,” ungkap Rahmad.
Promo ini hanya berlaku bagi para pemegang kartu kredit Bank Mandiri dan tidak bisa digabungkan dengan promo ataupun promosi lainnya. “Jika periode program telah berakhir dan masih terdapat sisa kuota produk maka program akan diperpanjang secara otomatis,” imbuhnya.
Syarat dan ketentuan promo ini beralaku dengan transaksi pembayaran mandir kartu kredti. Berlaku untuk semua jenis kartu kredit kecuali, corporate card dan business card. “Juga tidak berlaku untuk kartu mandiri pra-bayar dan kartu mendiri syariah.
Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai promo ini, silahkan datang langsung ke JC Supermarket Batam City Square Mall (BCS) Mall Jalan Bunga Raya, Batu Selicin, Lubukbaja sekarang juga. “Ayo buruan datang sebelum promo berakhir,” tutup Rahmad. (cr14)
batampos.co.id – Malaysia mengidentifikasi zat kimia berbahaya yang disemprotkan ke wajah Kim Jong-nam, kakak pemimpin Korea Utara Kim Jong-un adalah VX.
VX merupakan racun berbahaya. Sangking berbahayanya, PBB menetapkan VX sebagai senjata pemusnah massal. Malaysia menyebutkan, mereka tidak menuduh Korut dalang di balik pembunuhan ini. Tetapi memang, ada warga Korut yang terlibat dalam kejadian tersebut.
Kim Jong-nam tewas saat hendak menunju RS tak lama setelah tak sadarkan diri usai disemprot oleh pelaku pembunuhan. Sejak saat itu, berbagai spekulasi beredar termasuk jenis racun yang digunakan. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Jong-nam dibunuh dengan racun jenis resin.
Ini adalah kali pertama Malaysia mengungkapkan salah satu hasil pemeriksaan setelah kematian Kim Jong-nam pada 13 Februari lalu.
Racun VX dimasukkan dalam golongan senjata pemusnah massal karena kemampuannya yang mematikan. Racun itu tidak berwarna alis jernih, berbentuk cairan minyak yang tidak berasa dan berbau. Ini adalah racun paling mematikan dari berbagai jenis lain. Setetes VX di kulit manusia bisa berbuntut vatal. Dalam semenit, orang yang terpapar racun itu akan mati.
Racun tersebut masuk ke dalam kulit dan mengganggu sistem transmisi sistem syaraf. Digolongkan berbahaya bukan hanya karena kemampuannya, penggunaan racun ini sangat mudah. Bisa dimasukkan dalam spray atau kebulan asap, dicampur dalam air, makanan, dan disebar di lahan pertanian. Ngeri.
VX juga mudah masuk tubuh dengan dihirup, dimakan, kontak kulit, atau kontak mata. Baju atau kain yang terpapar racun ini bisa menyebarkan racun tersebut kepada orang lain dalam waktu 30 menit.
Terpapar racun ini dalam dosis rendah bisa menyebabkan sesak napas, sakit mata, pandangan kabur, berkeringat, dada sesak, kebingungan, pusing, lemah, dan muntah-muntah.
Berlabel kimia resmi S-2 Diisoprophylaminoethyl methylphosphonothiolate, VX sudah dilarang beredar lewat Konvensi Senjata Kimia pada 1993.
Kepala Kepolisian Malaysia Khalid Abu Bakar mengatakan keberadaan VX dalam tubuh Jong-nam ditemukan lewat sample usap dari mata dan wajah Jong-nam.
”Tes dilakukan oleh Departemen Kimia Malaysia,” katanya pada Jumat (24/2).(BBC/tia)
batampos.co.id – Satu lagi pusat kuliner tematik hadir di Batam, yakni Doodle Cafe & Resto di Vanilla Hotel di kawasan Penuin, Lubukbaja. Restoran ini menghadirkan menu otentik khas Italia yang dijual diskon 30 persen selama promo hingga akhir Februari mendatang.
“Sukses membuka food hawker di lantai satu, kini kami juga menghadirkan Resto dan Cafe doodle dengan authentic Italian Food di lantai 2 hotel kami yang akan diresmikan Sabtu, 25 Februari besok,” ujar General Manager Vanilla Hotel, Madiah di Penui, Kamis (23/2) kemarin.
Apa yang membuat Doodle ini berbeda dari restoran tematik lainnya di Batam? Madiah mengatakan menu dan konsep yang mereka hadirkan menjadi pembeda. “Selain menghadirkan menu western, kami juga menghadirkan menu khas Italia dengan citarasa otentik yang ukuran dan ketebalannya bisa dikreasikan sesuai permintaan pengunjung,” ujar Madiah.
Tak hanya itu, mereka juga mendatangkan langsung koki khusus menu makanan Italia yang sudah berpengalaman di luar negeri seperti Malaysia dan juga Amerika. “Ada 50-an jenis menu yang kami hadirkan di restoran ini, seperti aneka jenis pizza, steak, spagetti, fettucini, aneka pastry, dan bahkan menu sarapan sehat ala Italiano juga kami adakan,” jelas Madiah.
Selain menghadirkan menu lezat dengan tampilan gastronomy, restoran yang menyatu dengan hotel kuning ini juga akan memanjakan pengunjungnya dengan ruangan yang lapang ditambah doodle dengan desain-desain yang unik untuk spot foto kekinian bagi pengunjung.
“Kami menghadirkan dua konsep di restoran ini. Kalau siang sampai sore ruangan restoran tertutup, sedangkan kalau sore hingga malam, kami hadir dengan konsep terbuka, dimana pengunjung bisa menikmati juga sunset terbaik dan pemandangan Kota Batam dari sini,” jelas Madiah.
Restoran ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 – 22.00 WIB, dan mampu menampung lebih dari 150 tamu untuk standing party baik di ruangan reguler maupun di ruangan VIP yang mewah. “Restoran kami ini juga terbuka untuk mengadakan aneka perayaan seperti pesta ulang tahun, resepsi pernikahan, meeting dan gathering, maupun arisan lainnya,” jelas Madiah.
Mengetahui informasi detail mengenai reservasi dan informasi soft opening di restoran ini, bisa langsung mengunjungi Vanilla Hotel di Jalan Pembangunan, Penuin, Lubukbaja. (cha)
batampos.co.id – Kepala Sekolah SMAN 1 Lingga, Fezi Karyadi mengatakan pihak sekolahnya belum mampu menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kurangnya sarana pendukung seperti komputer terang Fezi menjadi kendala sekolah di Daik, pusat Ibukota Kabupaten Lingga tersebut.
“Tahun ini kami belum melaksanakan UNBK. Sarana pendukung baik komputer dan lain-lain kendalanya. Jadi tahun ini kami menggelar ujian nasional menggunakan kertas dan pensil,” ungkapnya kepada Batam Pos, Kamis (23/2) siang.
Untuk tahun ajaran 2016-2017, jelas Fezi siswa kelas XII yang mengikuti UN sebanyak 141 orang.
“Ada 141 siswa. Tahun ini UN masih cara lama,” jelasnya.
Meski sekolah berada dipusat ibukota, keterbatasan fasilitas masih jadi kendala. Kewenangan SMA yang kini di Provinsi belum mampu memberikan sarana dan prasarana yang memuaskan.
“Disekolah kami komputer yang ada bantuan tahun 2007 dan 2008. Yang masih bisa digunakan sekitar 20 unit. Ditambah 5 unit dari pengadaan dana BOS,” jelasnya.
Sementara itu dari seluruh sekolah menengah di kabupaten Lingga baik negri maupun swasta, hanya 4 sekolah yang akan melaksanakan UNBK pada 2017. Diantaranya SMAN 1 Singkep, SMAN 2 Singkep, SMKN 1 Singkep dan SMK Mahardika Singkep. Sedangkan SMAN 1 Lingga, SMAN 2 Lingga Sungai Pinang, SMAN 3 Penuba, SMAN 1 Senayang, SMAN 2 Senayang, SMAN 3 Senayang, SMAN 4, SMAN 1 Lingga Utara, SMKN Kelautan Senayang, SMKN 1 Pertanian Lingga Timur, SMKN Pariwisata Lingga, MA AL Baraqah Singkep, MA Madaniah Senayang dan MA YPKL Lingga.
Terkait hal tersebut, Kadisdik Lingga H Kasiman yang dihubungi koran ini enggan berkomentar banyak. “SMA sudah jadi kewenangan provinsi,” pungkasnya. (mhb)
batampos.co.id – Kepala Sekolah SMAN 2 Singkep, Hendy Wijaya mengatakan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sudah dimulai dengan simulasi. Pada pertengahan bulan Maret mendatang pihaknya akan kembali menggelar persiapan simulasi ke II untuk memantapkan UNBK yang berlangsung pada tanggal 10 April 2017 mendatang.
Dikatakan Hendy, khusus di SMAN 2 Singkep pihaknya telah melangsungkan UNBK sejak setahun terakhir. Artinya tahun 2017 adalah tahun kedua.
“UNBK ini sudah tahun kedua. Persiapan simulasi tahap I sudah digelar kemarin. Kami lagi persiapan simulasi kedua,” jelasnya.
Tekhnis pelaksanaan UNBK di SMAN 2 Singkep jelas Hendy, sekolah menggunakan 40 unit komputer. Karena jumlah siswa/siswi yang bakal mengikuti UN sebanyak 120 orang, pihaknya akan membuat 3 sesi agar para siswa bisa bergantian menggunakan komputer yang tersedia.
“Kami ada 71 siswa dan 49 siswi yang mengikuti UNBK. Nanti disediakan 2 ruangan. Masing-masing 20 unit komputer. Dibagi dalam 3 sesi. Mulai pukul 07.00-09.00 WIB untuk 20 orang. Begitu seterusnya sampai sore selama 4 hari,” jelasnya.
Sementara itu, di SMAN 1 Singkep dijelaskan kepala sekolah Hazirun pihaknya baru tahun ini akan melaksanakan UNBK. Sedikitnya 174 siswa ataupun siswi yang akan menempuh ujian nasional.
“Kami baru tahun pertama. Komputer yang tersedia 40 unit. Akan kami bagi dalam 3 ruang dengan 3 proktor dan 3 teknisi. Karena terbatas, kami akan gunakan leptop,” jelasnya.
Pihaknya berharap, bantuan fasilitas dari provinsi segera terealisasi untuk memudahkan sekolah melangsungkan UNBK. ” Kami dapat informasi akan ada bantuan. Tapi sampai sekarang masih belum turun,” tutupnya. (mhb)
batampos.co.id – Status kasus yang menjerat Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Batam, Bambang Supriyadi, terjawab dalam gelar perkara yang dilaksanakan KPK bersama Polda Kepri dan Kejati Kepri, di kantor anti rasuah, di Jakarta, Kamis (23/2).
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri, Ferytas mengatakan dari gelar perkara tersebut KPK sepakat dan merekomendasikan penyidik Polda Kepri untuk menyempurnakan berkas dengan memenuhi petunjuk Jaksa.
“Ini saya baru keluar dari gedung KPK. Gelar perkaranya baru selesai. KPK minta penyidik Polda untuk menyempurnakan dan memenuhi petunjuk Jaksa yang terakhir,”ujar Ferytas, kepada Batam Pos.
Selain itu, sambung Ferytas, penyidik juga perlu melakukan pengembangan dan alat bukti baru untuk mempertegas unsur korupsi sesuai dengan petunjuk yang diberikan pihaknya.
“Makanya penyidik mesti segera menemukan bukti untuk bisa memenuhi unsur korupsinya dulu,”kata Ferytas.
Sementara saat ditanya, siapa saja yang hadir dalam gelar perkara di kantor KPK di Jakarta. Ferytas menyebutkan dari KPK dihadiri Deputy penindakan dan Direktur Korsuv. Sedangkan dari Kejati Kepri dirinya bersama tiga orang Jaksa peneliti.
“Dari Polda ada Wadireskrimsus, bersama tim penyidiknya. Ada juga dari Bareskrim Mabes Polri yang juga turut hadir. Gelar perkaranya di lantai 5 gedung merah putih KPK,”ucapnya.
Seperti diketahui, kasus Bambang Supriyadi ini bergulir sejak Polda Kepri menahan pria asal Jawa Timur ini pada 2 November 2016 lalu. Namun polisi kembali melepaskan Bambang setelah ada jaminan dari beberapa pihak.
Dalam kasus ini, Polda Kepri menduga Bambang melakukan tindak korupsi uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dari PT Karimun Jaya sebesar Rp 1,5 miliar. BPHTB itu diduga digunakan untuk keperluan pribadinya, bukan disetorkan ke kas negara.
Namun setelah kasus ini ditangani Polda Kepri, Bambang mengaku segera mengembalikan uang tersebut. Meski begitu, proses hukum tetap berlanjut.
Meski berstatus tersangka, Bambang masih tetap bekerja seperti biasa. Bambang tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran BPN Batam.
“Selama belum ada larangan (untuk bekerja), saya kira tak masalah,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Asnaedi, Senin (20/2).
Menurut Asnaedi, aktivitas di BPN Batam tidak terlalu terdampak oleh kasus Bambang ini.
“Layanan masih berjalan dengan baik,” katanya.
Asnaedi mengaku menyerahkan kasus yang menjerat bawahannya itu sepenuhnya kepada penegak hukum. Ia juga tak keberatan Bambang tetap bekerja seperti biasa meski tersangkut kasus hukum.(ias)
batampos.co.id – Kabag Pemerintahan Pemko Tanjungpinang, Agustiawarman menegaskan permasalahan tapal batas wilayah antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan telah selesai sejak lama. Namun dikarenakan banyaknya oknum bermain lahan dengan memindahkan patok tapal batas, kasus ini mencuat lagi.
“Masalah ini sudah diselesaikan pimpinan yang lama. Mungkin ada mafia lahan memperjual belikan lahan diperbatasan sehingga patok-patok batas wilayah banyak dipindahkan. Akibatnya keributan ini timbul lagi,” ujar Agustiawarman ketika dikonfirmasi, kemarin.
Bedasarkan dari Undang-Undang (UU) Pembentukan Kota Tanjungpinang nomor 5 tahun 2001, Agus menjelaskan, kedua pemerintahan telah menandatangani kesepakatan tapal batas wilayah. Dari kesepakatan itu, lanjut Agus, sebanyak 40 titik koordinat disepakati sebagai tapal batas wilayah yang memisahkan Tangjungpinang dengan Bintan.
Dikarenakan bergantinya pimpinan daerah serta banyaknya mafia lahan yang memperjual belikan lahan, kata Agus, polemik perbatasan mencuat kembali. Bahkan kejadian ini membuat hubungan kedua daerah tidak harmonisasi. Sebab keduanya saling tuding serobot lahan seluas 23 hektare.
“Masalah ini harus diselesaikan secepatnya. Bintan dan Tanjungpinang harus duduk bersama dengan Pemprov Kepri yang mendampingi. Dengan begitu masalah kecil ini tak lagi dibesar-besarkan,” bebernya.
Agar masalah ini tidak menimbulkan konflik berkepanjangan, sambung Agus, kesepakatan tapal batas wilayah harus memiliki payung hukum yang kuat. Maka setelah adanya pembahasan antara kabupaten/kota dan Provinsi Kepri, kesepakatan itu harus dituangkan kedalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri).
“Usulan kami Pemprov Kepri harus membawa berkas tapal batas wilayah ke Mendagri. Agar dibuatkan peraturannya sehingga tidak ada polemik lagi terkait masalah ini,” sebutnya.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Kabupaten Bintan, Bambang Sugianto menegaskan permasalahan tapal batas wilayah yang terjadi di Desa Toapaya Selatan dengan Kelurahan Air Raja dan Pinang Kencana diluar dari 40 titik kesepakatan tapal batas.
“Kalau sudah disepakati gak mungkin kami permasalahkan. Sebab masalah yang saat ini terjadi diluar konteks 40 titik itu. Jadi kami minta jangan beralasan ada kesepakatan segala,” tegasnya.
Jika lahan seluas 23 hektare yang diserobot Pemko Tanjungpinang tidak dikembalikan ke Desa Toapaya Selatan, kata Bambang, Pemkab Bintan akan mendirikan plang yang bertuliskan batas wilayah. Plang itu akan dipancang di enam titik kawasan perbatasan.
“Kami sudah minta pihak masyarakat dan desa untuk mendirikannya. Dengan cara inilah kami pertahankan wilayah Bintan,” jelasnya.
Terpisah, Kades Toapaya Selatan, Suhenda mengaku tidak hanya mendirikan plang tetapi juga akan membangun gapura di kawasan perbatasan tersebut. Itu dilakukan agar Pemko Tanjungpinang mengetahui batas-batas wilayah yang memisahkan kedua daerah.
“Kalau dananya sudah cair, kami akan bangun plang dan gapura di enam titik. Itu akan menjadi tanda batas wilayah antara Bintan dan Tanjungpinang,” katanya. (ary)
batampos.co.id – Tim Kajian Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kepri mengusulkan Pemko Tanjungpinang menjual gas elpiji tabung ukuran 3 Kg seharga Rp Rp20.185,10 pertabung. Kemudian untuk daerah pulau atau pesisir dikenaikan biaya transportasi Rp 2.000 sehingga harga jualnya Rp 22.185,10.
“Tim Kajian Hiswana Migas Kepri usulkan kenaikan harga gas melon plus biaya transportasinya kepada kita. Tapi harga yang diusulkan sangat memberatkan, maka kita akan kaji dulu dengan harga versi Kota Tanjungpinang,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian (Disdagprin) Kota Tanjungpinang, Juramadi Esram ketika dikonfirmasi, Kamis (23/2).
Bedasarkan hasil kajian Pemko Tanjungpinang, kata Juramadi, Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji akan dinaikan dari Rp 15.000 pertabung menjadi Rp 17.635,10 kemudian dibulatkan menjadi Rp18.000 pertabung. Sedangkan untuk wilayah pesisir, khususnya Pulau Penyengat harganya ditambah biaya transportasi Rp 1.000 sehingga HET ditetapkan sebesar Rp 19.000.
HET gas elpiji versi Pemko Tanjungpinang ini, lanjut Juramadi, lebih murah dibandingkan usulan HET dari Hiswana Migas Kepri. Perbandingannya sebesar Rp 2.000 untuk penetapan HET dan Rp 1.000 untuk biaya transportasinya.
“Memang angka HET versi Kota Tanjungpinang sudah didapatkan. Tapi belum bisa kita berlakukan karena harus koordinasi dengan Kabupaten Bintan dulu,” jelasnya.
Koordinasi antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan, sambung Juramadi, dilakukan untuk menyesuaikan HET agar tidak terjadi kesenjangan sosial ataupun harga. Sebab secara geografis kedua wilayah sangat dekat bahkan masih satu daratan.
Jika koordinasi antara dua wilayah tidak dilakukan, masih Juramadi, dikhawatirkan akan terjadi praktik perdagangan ilegal lintas daerah. Bahkan kuota yang sudah ditentukan untuk masing-masing kabupaten/kota tak akan mampu memnuhi permintaan masyarakat.
“Jika kedua daerah tak duduk bersama angka HET yang ditetapkan akan berbeda. Pastinya ada yang murah dan ada yang mahal. Sehingga rawan terjadinya perdagangan gas ilegal,” sebutnya.
Ketua DPC Tim Kajian Hiswana Migas Kepri, Ade Helmi mengatakan usulan kenaikan ini berdasarkan dari Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2008 tentang harga jual eceran elpiji tabung ukuran 3 kg untuk keperluan rumahtangga dan usaha mikro.
Kemudian juga bedasarkan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan perindustrian elpiji. Serta Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mp. 541/07/SJ tanggal 5 Januari 2015 tentang HET elpiji tabung 3 kg.
“Sejak HET elpiji 3 kg ditetapkan 2009 sampai 2017 ini belum pernah disesuaikan. Sedangkan daerah lain sudah banyak lakukan penyesuaian HET. Maka kami ingin Bintan dan Tanjungpinang ikut HET kami,” katanya.
Usulan yang diberikan Tim Kajian Hiswana Migas Kepri, kata Ade, sudah sangat sefesien mungkin. Bahkan landasan usulan itu merujuk agar beban biaya operasional tidak merugi dan tidak memberatkan beban biaya hidup masyarakat. (ary)
