batampos.co.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan menaikkan Tunjangan kinerja untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Rp 9 juta hingga Rp 10 juta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, mengatakan, rencana tersebut sebenarnya akan diterapkan pada tahun ini.
Namun, terhalang oleh wabah pandemi Covid-19 yang ikut mengikis perekonomian nasional.
“Jadi pegawai paling rendah ASN bisa minimal Rp 9 sampai 10 juta,” ujarnya, Senin (28/12/2020) seperti yang dilansir dari JawaPos.com (group batampos.co.id).
Ilustrasi ASN di lingkungan Pemko Batam. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Tjahjo mengatakan, pemerintah juga akan berupaya meningkatkan subsidi untuk pensiun.
Hal itu sudah diperhitungkan dengan Taspen yang mengurus dana pensiun.
“Saya kira tugas kami di PAN-RB dan Bu Menteri Keuangan, bahwa memang gaji pokok tidak mungkin naik karena menyangkut pensiun,” jelasnya.
Tjahjo mengungkapkan, jumlah pegawai negeri saat ini sekitar 4,2 juta orang.
Tahun depan pihaknya akan menambah 1 juta untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibidang keguruan, dibidang kesehatan, dan tenaga penyuluh.
“Tahun depan akan kita tambah lagi 1 juta untuk pegawai PPK untuk guru karena kita masih kurang guru, 260-an mulai dokter, perawat dan bidan masih ada 100 ribuan yang berkaitan dengan tenaga-tenaga penyuluh,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan adanya tenaga kenaikan tunjangan dan perekrutan pegawai dapat lebih tertata.(jpg)
batampos.co.id – Seluruh SPBU di Batam diwajibkan kembali menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.
Hal ini direncanakan berlaku mulai awal tahun 2021 mendatang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, rencana itu telah disepakati usai rapat dengan pihak SPBU, Pertamina, dan Hiswana Migas.
”Untuk tahun 2021, seluruh SPBU di Batam wajib menjual premium,” tegas Gustian, Selasa (29/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Menurut dia, permintaan itu disampaikan Pemko Batam setelah melihat kondisi masyarakat.
Dimana, sejak pandemi Covid-19 melanda, ekonomi masyarakat belum benar-benar pulih.
”Karena itu kami minta premium disediakan kembali di seluruh SPBU. Dan semua sepakat,” terang Gustian.
Hanya saja, lanjut Gustian, pembelian premium nanti akan dibatasi. Setiap masyarakat yang hendak membeli premium, wajib menggunakan kartu Brizzi, layaknya seperti membeli bio solar.
Di antara syarat yang harus dipenuhi lainnya, adalah keaktifan pajak kendaraan dan tahun kendaraan.
Antrean kendaraan roda empat saat hendak mengisi bahan bakar di salah satu SPBU di Kota Batam. dalam beberapa hari terakhir BBM jenis premium dan pertalite langka di sejumlah SPBU. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
”Jadi memang tak semua kendaraan bisa beli premium,” tegas Gustian lagi.
Dikatakan Gustian, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan sistem yang nantinya akan digunakan untuk pembelian premium.
Begitu juga dengan bank yang akan bekerja sama jika nantinya rencana itu terlaksana.
”Mudah-mudahan pertengahan Januari pendaftaran sudah bisa dilakukan, dan Februari pelaksanaannya,” terang Gustian.
Gustian juga menegaskan, tahun 2021, akan ada penambahan kuota premium sebanyak 10 persen.
Dari yang 163.773 kiloliter (kl) per tahun menjadi 180.154 kl di tahun 2021.
”Jadi, penambahan kuota 10 persen itu sudah sah. Sebab di tahun 2020, kuota premium sebenarnya mencukupi, hanya saja penyalurannya yang tidak tepat,” tutur Gustian.
Tak hanya itu, Pemko Batam juga meminta agar Pertamina menunda peluncuran Pertamina Dex.
Sebab, selama ini biosolar di Batam sudah sangat mencukupi, bahkan berlebih.
”Sejak ada kartu Brizzi, bio solar di Batam surplus, karena itu kami minta Pertamina Dex ditunda dulu, sampai ekonomi Batam benar-benar pulih,” kata Gustian.
Tak hanya itu, Gustian juga memastikan jika BBM jenis pertalite tetap tersedia. Bahkan, ia ingin harga pertalite sama dengan harga premium seperti yang telah berlaku di daerah Bali.
”Untuk pertalite sebenarnya aman, bahkan kami berharap pertalite bisa seharga premium seperti di Bali. Insya Allah tahun 2021, kondisi BBM seperti dulu, tak ada masalah,” janji Gustian.
Sementara itu, pantauan di sejumlah SPBU, terlihat antrean panjang pengisian premium.
Padahal, pembelian premium sudah dibatasi yakni Rp 100 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp 50 ribu untuk roda dua.
”Untuk premium memang dibatasi, sudah aturan SPBU
dan Pertamina,” ujar operator SPBU di KDA Batam Kota, yang
enggan menyebutkan nama.
Disinggung terkait penyediaan pertalite, menurutnya, SPBU tersebut sudah beberapa bulan tak menyediakan lagi. Namun, ia tak tahu pasti penyebab ditiadakannya penjualan pertalite.
”Pertalite memang tidak ada sekarang, kami ganti sama Pertamax 92,” ujarnya.(jpg)
batampos.co.id – Polri mengungkapkan organisasi teroris Jamaah Islamiyah (JI) merekrut para lulusan terbaik di berbagai pondok pesantren untuk menjadi calon jihadis.
’’Mereka merekrut dari pondok-pondok pesantren yang tentunya pondok pesantren ini berafiliasi dengan JI untuk dijadikan pasukan,’’ kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (29/12), seperti dilansir dari Antara.
Calon anggota JI yang dipilih adalah mereka yang memiliki kecerdasan dan loyalitas tinggi. ’’Di samping itu yang tidak kalah penting kemampuan fisik ini menjadi pertimbangan JI merekrut pasukan JI,’’ imbuhnya.
Pihaknya menduga pondok pesantren yang santrinya direkrut oleh JI memiliki keterlibatan dengan organisasi JI. ’’Diduga ada keterlibatan juga dari tokoh-tokoh di pondok pesantren itu,” kata Rusdi.
Ketika ditanya nama pondok pesantren yang terlibat, Rusdi belum memberikan jawaban karena kasus ini masih dalam proses pendalaman oleh Densus 88 Antiteror Polri.
Sebelumnya Densus 88 Antiteror Polri menemukan sebuah sasana bela diri di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, yang diketahui merupakan milik kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Kelompok JI memiliki 12 lokasi serupa di Jawa Tengah.
Sasana bela diri di Ungaran tersebut berbentuk beberapa rumah vila. Tempat tersebut digunakan untuk pelatihan bela diri kelompok JI. Tak hanya bela diri, di sasana itu juga diajarkan cara merakit bom dan cara menghadapi penyergapan. Para pengikut kelompok JI yang berlatih bela diri di Sasana Bela Diri di Ungaran, Semarang, dipersiapkan untuk berangkat ke Suriah.
Kelompok teroris JI mengeluarkan biaya sekitar Rp65 juta per bulan untuk memberikan pelatihan bela diri dan merakit bom bagi para anggotanya. Untuk satu angkatan yang dilatih di Sasana Bela Diri di Ungaran diketahui berlangsung selama enam bulan.
Sementara untuk memberangkatkan para anggotanya ke Suriah, kelompok teroris JI merogoh kocek hingga Rp300 juta. Dana tersebut didapat dari infaq dan iuran para anggota JI. Ada sekitar 6.000 anggota JI yang aktif hingga saat ini. Kepala pengajar bela diri dan militer di sasana tersebut adalah Joko Priyono alias Karso yang kini telah berstatus narapidana. (*/jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam memastikan masih tersedia lahan untuk area permakaman di Tempat Permakaman Umum (TPU) Sei Temiang, Sekupang.
Hanya saja, areanya tak luas dan tak bisa menampung banyak jenazah untuk dimakamkan.
”Tadi (kemarin) disampaikan Pak Pebrialin (Asisten II Setdako Batam) yang ikut rapat soal lahan makam kemarin (Senin), bahwa lahan masih ada. Namun, memang ada kekhawatiran karena jumlahnya sudah menipis,” ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Selasa (29/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.
Ia mengungkap, TPU Sei Temiang merupakan area permakaman untuk Muslim, Kristen dan Buddha.
Menurut informasi terakhir, ada sekitar 4.500 meter lahan permakaman Buddha yang akan dihibahkan untuk digunakan sebagai solusi ketersediaan lahan.
Ilustrasi. TPU Sei Temiang. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
”Jadi, ada hibah (lahan) untuk menutupi kekurangan tersebut. Jadi, tidak benar itu lahan habis. Pemerintah sudah pasti akan bertindak jika kondisi seperti ini. Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat kesulitan untuk persoalan lahan permakaman,” terangnya.
Ke depan, sambung dia, pemerintah daerah akan mengambil alih pengelolaan lahan permakaman yang tersebar di seluruh kecamatan.
Berdasarkan data terbaru, saat ini ada 15 titik lahan permakaman di Batam.
”Kalau misalnya penuh di satu lahan permakaman, masih ada 14 titik lagi yang bisa dipakai. Jadi tidak usah khawatir, itu adalah urusan pemerintah juga,” ungkapnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, bahwa saat ini baik Badan Pengusahaan (BP) Batam maupun Pemko Batam, tengah mempersiapkan proses pengambilalihan pengelolaan permakaman.
Ke depan, biaya pemakaman yang saat ini ditanggung masyarakat, akan menjadi kewajiban pemerintah daerah.
”Sekarang Rp 600 ribu biayanya mulai dari upah yang menggali, papan, serta nisan yang dari kayu itu atau yang standar. Nanti pemerintah yang bayar, kalau serah terima sudah terealisasi,” sebutnya.
Selain itu, yang menjadi persoalan saat ini adalah pekerja yang bertugas di lahan permakaman.
Tentu, pemerintah harus memikirkan nasib mereka, jangan sampai terjadi persoalan di belakang nanti.
”Untuk gaji mereka tentu harus kita pikirkan juga, jangan
sampai ada masalah,” tutupnya.(jpg)
batampos.co.id – Kasus video mesum yang menyeret artis Gisella Anastasia memasuki babak baru. Polisi menetapkan mantan istri Gading Marten tersebut sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan MYD sebagai tersangka.
MYD adalah pasangan mesum Gisel di dalam video berdurasi 19 detik tersebut. Beredar kabar, MYD adalah Michael Yukinobu De Fretes. Saat dimintai konfirmasi, Kasubdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Dhany Aryanda membenarkan kabar tersebut.
Gisel dan Michael telah mengakui bahwa merekalah pemeran di dalam video tersebut. Itulah yang diungkapkan Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus saat konferensi pers di kantornya kemarin (29/12). Hal tersebut diperkuat dengan hasil forensik wajah serta gelar perkara oleh polisi.
”Saudari GA dan Saudara MYD mengakui bahwa yang ada di video tersebut adalah mereka,” ungkap Yusri.
Michael Yukinobu de Fretes. (jpg)
Berdasar hasil pengembangan tim penyidik, keduanya mengaku video itu dibuat pada 2017 di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara. Dalam waktu dekat, pihaknya kembali memanggil kedua tersangka guna pemeriksaan lebih lanjut. Mereka terancam pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau pasal 8 UU 44/2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman 6–12 tahun penjara.
Sementara itu, Gisel belum merespons panggilan telepon maupun pesan singkat yang dilayangkan Jawa Pos. Begitu pun manajernya, Andi. Gisel sudah dua kali menjalani BAP dengan didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin, di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Tepatnya pada 16 November dan 23 Desember lalu.
Namun, setelah diperiksa sekitar lima jam, Gisel tidak mau berkomentar. Dia ogah mengungkapkan materi pemeriksaan maupun jumlah pertanyaan yang disodorkan tim penyidik. Meski begitu, ibu satu anak itu berjanji mengikuti jalannya penyidikan dengan kooperatif.
Polisi juga telah menangkap dua tersangka pelaku penyebar masif video panas tersebut. Mereka adalah PP dan NN. Kepada penyidik, keduanya mengaku melakukan tindakan tersebut demi menambah jumlah follower di media sosial.
Video panas yang sempat menghebohkan publik pada pertengahan November lalu itu dilaporkan pengacara Pitra Romadoni Nasution. Sebab, video tersebut dianggap meresahkan masyarakat dan berdampak kepada anak-anak.
Di sisi lain, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak bisa memidana Gisel dan Michael bila mereka tidak pernah menghendaki video itu disebarkan kepada publik. ”Dalam konteks UU Pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana,” tegas peneliti ICJR Maidina Rahmawati kemarin.
Maidina menyebut, pasal 4 UU Pornografi jelas memberi batasan. Pasal itu mengatur bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan tidak bisa dipidana bila tujuannya untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi. ”Dengan begitu, perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana bila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri,” jelasnya.
Bukan hanya itu, risalah pembahasan UU itu juga menjelaskan bahwa yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik. Menurut dia, frasa di ruang publik juga harus diperhatikan. ”Selama konten tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut,” jelasnya.
”Perbuatan itu tidak dapat dipidana, larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi,” tambahnya.
Karena itu, ICJR meminta aparat kepolisian memastikan dan bisa membuktikan bahwa Gisel dan MYD menghendaki penyebaran video tersebut. Bila tidak, lanjut Maidina, keduanya merupakan korban yang harus dilindungi. ”Polisi harus kembali ke fokus yang tepat. Yaitu, penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video tersebut ke publik,” tuturnya.
Peneliti CISSReC Ibnu Dwi Cahyo menyatakan, lembaganya turut memberikan catatan terhadap peredaran video syur Gisel dan MYD. Mereka mengingatkan bahwa konten apa pun yang sudah tersebar di media sosial dan aplikasi pesan singkat bakal sangat sulit dihapus. Karena itu, siapa pun yang menghendaki konten pribadi tidak tersebar luas harus bisa menjaga konten tersebut dengan baik. Bila tidak, bukan tidak mungkin siapa pun bisa diproses hukum sebagaimana yang dialami Gisel dan MYD.
Dia menyebut, pasal lain di luar UU Pornografi sangat mungkin digunakan. Termasuk pasal dalam UU ITE. ”Bisa banget kena pasal 27 ayat 1 UU ITE,” ungkapnya. Meski tidak sebesar UU Pornografi, ancaman hukuman dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE cukup lama. Yakni, lima sampai enam tahun penjara.(jpg)
batampos.co.id – Buku Kolom Pikiran (Kopi) Benny yang ditulis oleh Presiden Direktur PT. Adhya Tirta Batam (ATB), Benny Andrianto, menjadi inspirasi bagi banyak PDAM di Indonesia.
Para direksi PDAM ini ramai-ramai berburu buku Kopi Benny untuk mengintip ilmu sang maestro Benny Andrianto.
Direktur Utama PDAM Duasudara Kota Bitung Sulawesi Utara, Raymond Luntungan adalah satu dari banyak Direksi PDAM dari berbagai daerah di Indonesia yang secara khusus membaca buku Kopi Benny.
Menurutnya, buku ini telah banyak memberikan wawasan baru bagi pengembangan PDAM di Indonesia.
“Suguhan 25 cangkir Kopi Benny sangat enak dinikmati, menginspirasi dan membuka wawasan,” ujarnya belum lama ini.
Kopi Benny merupakan buku yang memuat pengalaman Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto selama mengelola perusahaan air bersih nomor satu di Indonesia tersebut.
Benny membagikan beberapa trik yang digunakannya untuk mendorong perusahaan itu ke puncak kesuksessan.
Benny menulis pengalamannya dengan bahasa yang sederhana, dilengkapi dengan ilustrasi ringan sehingga mudah dipahami oleh pembaca.
Presiden Direktur PT. Adhya Tirta Batam (ATB), Benny Andrianto (kanan) memperlihatkan buku Kopi Benny. Buku Kolom Pikiran (Kopi) Benny, menjadi inspirasi bagi banyak PDAM di Indonesia. Foto: ATB untuk batampos.co.id
Acap kali tulisan Benny dalam buku ini adalah pengalamannya membawa keluar ATB dari masalah pelik yang harus dihadapi.
Menurut Raymond, pengalaman-pengalaman berharga Benny ini harus dicontoh oleh PDAM di seluruh Indonesia.
Pasalnya, Benny telah berhasil membawa ATB keluar dari sejumlah persoalan pelik yang dihadapi hampir seluruh PDAM di Indonesia.
“Buku ini perlu sekali dibaca oleh perusahan-perusahan air minum di Indonesia. Begitu membacanya, pikiran pertama saya adalah membagikan ke teman-teman karyawan PDAM Duasudara Kota Bitung dan PDAM se Sulawesi Utara. PDAM harus bisa berpikir dan bertidak seperti ini kalau mau maju,” paparnya.
Dia berharap, buku Kopi Benny tidak hanya terbit satu edisi. Raymond menantikan tulisan-tulisan inspiratif lainnya, agar pengalaman ATB dapat tertular ke PDAM Duasudara Kota Bitung, dan PDAM lainnya di Indonesia.
“Pengalaman pak Benny bersama ATB adalah guru yang luar biasa bagi kami. Bersyukur pengalaman itu mau dibagikan lewat buku ini, ATB memang tak tergantikan. Semoga kami bisa menikmati suguhan cangkir-cangkir Kopi Benny selanjutnya,” tuturnya.
Direktur Utama Perusahan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh, Teuku Novizal Aiyub, juga jadi salah satu Direksi PDAM yang jadi pembaca buku Kopi Benny.
Menurutnya, Kopi Benny adalah gambaran sebuah profesionalisme perusahaan air bersih sesungguhnya.
“Seduhan cangkir demi cangkir Kopi Benny adalah cita rasa professional. Buku bacaan wajib bagi stake holder air bersih Indonesia,” tuturnya.
Buku Kopi Benny jilid pertama memang telah menjadi buruan, terutama oleh praktisi PDAM di seluruh Indonesia.
Buku ini terbukti memberikan inspirasi bagi mereka yang mengimpikan kemajuan industri pengolahan air bersih di Indonesia.
Sebentar lagi, Benny akan menerbitkan buku Kopi Benny jilid kedua. Buku ini akan memberikan pengalaman yang jauh lebih menarik dibanding buku pertama.
Karena Benny akan lebih buka-bukaan terkait jurusnya membawa ATB menjadi nomor satu di Indonesia.(*)
batampos.co.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperbaiki fasilitas destinasi pariwisata di Kepulauan Riau.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata melalui kegiatan Revitalisasi Kemenparekraf.
Koordinator Destinasi Area Dua Kemenparekraf, Ramlan Kamarullah, mengatakan, revitalisasiyang dilakukan seperti perbaikan toilet dan penambahan fasilitas lainnya untuk menunjang kebersihan, kesehatan, keamanan, serta kenyamanan wisatawan dengan penerapan protokol kesehatan sesuai standar CHSE.
“Pandemi Covid-19 menjadi momen kita gunakan untuk revitalisasi destinasi wisata. Apabila pandemi hilang, destinasi wisata sudah siap dinikmati,” katanya, Selasa (29/12/2020).
Koordinator Destinasi Area Dua Kemenparekraf, Ramlan Kamarullah (kiri) memberikan bantuan secara simbolis untuk revitalisasi destinasi wisata kepada Kadisbudpar Kota Batam, Ardiwinata. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
Kata dia, di Provinsi Kepri yang mendapat revitalisasi destinasi pariwisata yakni Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Bintan.
Ia berharap kedepannya dapat melebar ke wilayah lainnya di Kepri. Pihaknya berharap hasil revitalisasi tersebut bermanfaat dan menjadikan pariwisata Kepri lebih maju agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Harapannya pertama destinasi pariwisata yang sudah di revitalisasi menjadi lebih baik agar nantinya banyak dikunjungi wisatawan, dan daerah juga diharapkan memperhatikan destinasi wisatanya tak hanya membangun,” pintanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, mengatakan, program tersebut sangat bermanfaat untuk pariwisata Kota Batam.
“Program revitalisasi destinasi pariwisata tahun 2020 Kota Batam sendiri akan merevitalisasi Museum Batam Raja Ali Haji,” katanya.
Ia berharap program ini terus berlanjut untuk meningkatkan pariwisata dan ekonomi masyarakat Kota Batam dan Kepri.(*/esa)
batampos.co.id – Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) pada pertengahan Desember lalu oleh DPRD Provinsi Kepri mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Pengusaha Pasir Laut (APPL) Kepulauan Riau.
Ketua Harian APPL Kepri, Irsafwin Chaniago, mengatakan, dengan adanya Perda tersebut kran penambangan dan ekspor pasir laut Kepri dapat dibuka kembali.
“Mudah-mudahan Pergub (Peraturan Gubernur,red)nya cepat keluar dan kita dapat kembali bekerja,” ujar Irsafwin, Selasa (29/12/2020).
Ia menjelaskan, sebelum Pergub keluar pihaknya bersama PT Sarana Kepulauan Riau (SKR) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan bertindak sebagai penyelenggara pengelolan tambang dan ekspor pasir laut tersebut sudah mempersiapkan beberapa hal.
Seperti regulasi, tata niaga, kontrol, perizinan, CSR, bahkan sampai ke bantuan sosial (Bansos) pada masyarakat.
“Jadi, tak seperti dulu lagi, tak main sendiri-sendiri, semuanya nanti satu pintu, malalui PT SKR, termasuk penjualan (ekspor) melalui SKR,” ujarnya.
Pihaknya yakin dengan dibukanya kembali kran penambangan dan ekspor pasir Kepri akan banyak lapangan pekerjaan dan dapat memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kepri dan pemerintah pusat.
Ketua Harian APPL Kepri, Irsafwin Chaniago dan Direktur PT SKR, Rudianto Ruben, berfoto bersama setelah konfrensi pers di KSR. Foto: Istimewa
Serta dapat mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kepri.
“Tujuannya tak lain untuk kesejahteraan masyarakat Kepri,” ujarnya.
Kata dia, agar bermanfaat bagi masyarakat, di sekitar area tambang penyaluran dana CSR nantinya juga akan dilakukan satu pintu melalui PT SKR.
“Jadi nanti tahu dana CSR itu ke mana. Nanti akan ada banyak pihak-pihak terkait yang akan melakukan kontrol,” kata Irsafwin.
Begitu juga dengan dana Bansos. APPL bersama PT SKR akan membuat koperasi di wilayah-wilayah tambang nantinya.
“Anggota tak hanya nelayan tapi juga masyarakat. Untuk mengelola koperasi itu nanti akan kita rekrut anak-anak tempatan yang memiliki kompetensi dan kita didik. Dalam waktu dekat koperasi di Karimun akan segera terbentuk,” jelasnya.
Dengan koperasi itu lanjutnya roda ekonomi masyarakat pesisir dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Direktur PT SKR, Rudianto Ruben, mengatakan, PT SKR masih sah sebagai BUMD Kepri yang bertanggungjawab sebagai pengelola tambang pasir laut Kepri.
“SKR belum membubarkan diri dan belum pernah dibubarkan,” tegasnya.
Pihaknya mengajak semua elemen masyarakat bahu-membahu dalam membangun Kepri.
“Kita tak melawan pihak yang bertentangan. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Rudianto.
Menurutnya, jelang dibukanya aktivitas tambang dan ekspor pasir laut bersama APPL Kepri pihaknya sudah mempersiapkan segala hal.
Aktivitas tambang itu nantinya akan dikontrol sangat ketat. Hal tersebut dilakukan untuk minimalisir terjadinya penyimpangan.
Pengawasan lanjutnya, mulai dari pengawasan titik tambang, volume tambang, harga pasir, hingga ke penyaluran dana CSR dan Bansos bagi masyarakat.
“Kita akan memanfaatkan teknologi. Bersama APPL kita akan buat semacam ruang kontrol. Dari sana nanti akan dapat dilihat semua. Berapa pasir yang ditambang tiap hari, lalulalang kapal, bahkan harga nanti kita yang tentukan, jadi pembagiannya jelas,” kata Rudianto.
Sementara dari sisi lingkungan juga akan diatur. Terutama terkait berapa lama satu titik tambak bisa dieksplor agar tak berdampak di area luar tambang.(*)
batampos.co.id – Pemko Batam terus berupaya untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2021, salah satunya dengan penerapan sistem pembayaran nontunai.
Sekda Kota Batam, Jefridin, mengatakan dengan pola tersebut pihaknya yakin PAD akan meningkat signifikan.
“Ada beberapa retribusi yang masih menerapkan tunai. Sehingga tahun depan, ditargetkan sudah melalui nontunai,” ujarnya saat memimpin Rapat Rencana Implementasi Nontunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Jasa Perdagangan se-Kota Batam, Selasa (29/12/2020).
Kata dia, saat ini retribusi yang belum menerapkan nontunai tersebut persampah dan parkir tepi jalan.
Ia meminta, agar dua potensi pendapatan Batam ini juga menerapkan nontunai melalui QRIS.
Sekda Kota Batam, Jefridin (dua dari kiri) bersama Kepala KPw BI Kepri, Musni Hardi Kasuma Atmaja saat melaunching QRIS di Pasar Hang Tuah, Batu Besar. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id
“Kita sudah konsen menerapkan nontunai ini sejak 2016 ditambah program terbaru dari BI (Bank Indonesia) melalui QRIS, perlu kita maksimalkan sistem nontunai ini,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menggesa agar implementasi QRIS di Batam segera diterapkan di sektor perdagangan di Batam.
Ia mengaku, baru beberapa pasar saja yang mulai menerapkan QRIS.
Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam, ia meminta semua pasar di Batam harus menerapkan transaksi nontunai melalui QRIS.
“Baru dua pasar saja setelah kemarin kita luncurkan QRIS bersama Wali Kota Batam, bapak Muhammad Rudi. Semua harus menerapkan ini, pasar yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta,” ujarnya.
Ia menyampaikan, melalui nontunai tersebut selain efisien, juga sangat aman.(*/esa)
batampos.co.id – Pemko Batam memberikan izin sistem belajar tatap muka bagi sekolah mulai tingkat TK sederajat hingga SMP di daerah utama Kota Batam atau mainland.
Namun harus memenuhi syarat dan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
Hal ini disampaikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat melakukan pertemuan dengan kepala sekolah se-Kota Batam khusus wilayah mainland, Selasa (29/12/2020).
“Silahkan pelajari dan ikuti syarat di dalam SKB 4 menteri ini. Jika mau (gelar pembelajaran tatap muka) silahkan ajukan,” ujarnya.
Wali Kota mengatakan, sekolah yang akan melakukan sistem belajar tatap muka terlebih dahulu mengajukan izin ke Dinas Pendidikan.
“Tentu nanti ada kesepakatan memenuhi persyaratan. Jika persyaratan tidak terpenuhi, ya tidak kami izinkan atau ditutup kembali,” jelasnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah se-Kota Batam yang berada di kawasan mainland. Foto: Pemko Batam untuk batampos.co.id
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan, setelah mendapat persetujuan kepala daerah, selanjutnya sekolah akan menggelar rapat dengan komite sekolah.
“Jika disepakati komite sekolah, pihak sekolah akan meminta persetujuan setiap wali murid, yang menyetujui akan menandatangani surat pernyataan,” tuturnya.
“Bagi yang tidak setuju, anaknya akan tetap akan belajar dengan sistem jarak jauh atau daring,” kata dia lagi.
Hendri menjelaskan, beberapa waktu lalu pertemuan dengan kepala sekolah wilayah hinterland (daerah penyangga) Batam telah digelar para Rabu (23/12/2020) yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Keputusan dalam rapat, sekolah TK sederajat hingga SMP sederajat di hinterland diperbolehkan dibuka semua.
“Yang di hinterland artinya tak perlu lagi izin ke Disdik, kami suruh buka semua. Kalau mainland kami beri pilihan atau dikembalikan ke sekolah atau yayasan yang bersangkutan,” imbuhnya.
Namun demikian, baik sekolah atau yayasan di mainland dan hinterland harus mentaati prosedur yang tertuang dalam SKB 4 menteri.
Hendri memaparkan, ada enam syarat yakni pembelajaran tatap muka.
Pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih dan layak adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer disinfektan.
Kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan untuk menindaklanjuti seandainya ada hal yang tidak diinginkan.
“Ketiga yakni kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat, memiliki thermogun atau pengukur suhu,” ucapnya
Lalu kelima, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid. Seperti seandainya ada siswa yang memiliki penyakit penyerta disarankan untuk belajar jarak jauh.
Kemudian siswa yang tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman dan memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri juga diminta untuk melakukan sistem belajar jarak jauh.
“Keenam, mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua atau wali,” ujarnya.(*/esa)
