batampos.co.id – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji siagakan lima ruang isolasi untuk antisipasi terjangkitnya virus corona di kota Batam. Ruangan-ruangan tersebut dilengkapi dengan peralatan pengaman sesuai dengan standar dari Kemenkes, baik untuk suspek (pasien) ataupun petugas medis.
Ruangan isolasi ini juga dilapisi dua pintu yakni pintu kamar dan pintu kaca bagian dalam. Selain Air Conditioner, dalam ruang juga dilengkapi dengan blower untuk perputaran udara. Pasien yang memasuki ruangan ini adalah pasien yang positif atau dicurigai mengidap virus berbahaya yang bisa menular ke orang lain seperti virus Corona yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Petugas medis yang merawatnya juga mengenakan pakain pengaman khusus dari ujung kaki hingga kepala layaknya pakain astronot.
Ruang isolasi di RSUD Embung Fatimah, Batam. foto: batampos.co.id / eusebius
Humas RSUD Novi menjelaskan, ruangan isolasi ini sudah lama ada dan disiagakan untuk penanganan pasien yang terjangkit penyakit menular seperti TB atau virus-virus berbahaya lain.
“Sebenarnya setiap saat disiagakan karena fungsi ruangan ini untuk pasien atau suspek infeksi virus ataupun penyakit menular berbahaya lainnya. Kebetulan sekarang lagi mewabah virus Corona di berbagai negara maka kita juga perlu ada antisipasi,” ujarnya, Senin (27/1/2020).
Meskipun kesiagaan ditingkatkan seiring dengan mewabahnya virus Corona, namun Novi menegaskan belum ada pasien atau suspek yang dirawat karena terjangkit virus corona ini.
“Belum ada. Cuman antisipasi saja, mana tau ada. Tapi sebaiknya jangan sampai ada. Kita berharap yang terbaik saja,” tutur Novi. (eja)
batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto menepis adanya sentimen politik terkait mangkraknya kegiatan pelebaran Jalan Laksamana Bintan, Batam. Menurut Isdianto, kemampuan APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 masih difokuskan untuk penyelesaian Pilkada Kepri dan mega proyek Gurindam 12 (G12). Maka dari itu, penuntasan proyek strategis tersebut menjadi atensi pada 2021 mendatang.
”Untuk penuntasan proyek strategis G12 dan pelaksanaan Pilkada Kepri 2020 tersedot cukup besar. Menyiasati hal itu, ada beberapa kegiatan yang ditunda pelaksanaannya,” ujar Isdianto belum lama ini di Tanjungpinang.
Ditegaskan Isdianto, rencana-rencana pembangunan lewat APBD Kepri TA 2020 yang ditunda bukan hanya untuk Kota Batam, di Ibu Kota Provinsi Kepri juga ada. Meskipun demikian, masih ada kegiatan pembangunan jalan di Kota Batam yang dilakukan tahun ini, sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada.
”Kalau tidak ada kebutuhan Pilkada, sudah pasti penyelesaian kegiatan pelebaran jalan di Sungai Panas, Batam tersebut dituntaskan tahun ini. Meskipun belum selesai, tetapi kondisi tetap bisa dilintasi bagi lalu lalang kendaraan,” jelas Isdianto.
Kepala Seksi (Kasi) Reservasi Jalan dan Jembatan, Dinas PUPP Kepri, Handoko mengatakan kelanjutan proyek strategis tersebut terkendala pada persoalan anggaran. Dalam penyusunan anggaran pihaknya sudah memasukan kebutuhan penyelesaikan pembangunan jalan dari Simpang BNI ke underpass itu.
Namun karena terbatasnya kemampuan anggaran, sehingga belum bisa diakomodir lewat APBD Kepri TA 2020 ini.
Petugas Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam melakukan penyiraman bunga di Jalan Laksmana Bintan Sei Panas. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Menurut Handoko, pihaknya sangat berkeinginan menuntaskan pekerjaan di tahun ini. Namun semua terpulang pada kemampuan anggaran daerah. Lewat APBD 2019 lalu, pekerjaan fokus pada pembukaan row jalan. Karena di sepanjang Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas tersebut akan dirancang dua jalur dengan luas 80 meter. Meskipun demikian kondisinya, untuk sementara tetap bisa dilalui.
”Masing-masing jalur di kiri dan kanan jalan nanti ada lima lajur. Di dalam Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada, Simpang Kuda akan ditata dengan traffic light,” jelas Handoko.
Disebutkannya, pembangunan yang sudah dikerjakan sampai saat ini alokasi anggarannya sebesar Rp 23 miliar. Sedangkan realisasi pekerjaan masih pada angka 37 persen.
Melihat kondisi kemampuan keuangan daerah sekarang, tidak memungkinkan pekerjaan tersebut dilakukan pada APBD Perubahan mendatang. Sehingga kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut sangat memungkinkan lewat APBD TA 2021 mendatang.
”Secara keseluruhan masih membutuhkan sekitar Rp 40 miliar lagi. Tentu kami berharap kebutuhan ini menjadi prioritas di 2021 mendatang. Karena memang pelebaran jalan di Batam untuk mendukung pelayanan dan kenyamanan berkendara di Batam yang sedang bertransformasi menjadi daerah wisata,” jelasnya lagi.
Masih kata Handoko, bukan hnya pekerjaan di Jalan Laksamana Bintan saja yang tertunda. Penyelesaikan jalan dari Simpang Frengky ke Simpang BNI juga turut terkena dampaknya.
Pekerjaan yang tertunda adalah pembangunan parit, dinding penahan tanah, dan pengaspalan jalan. Adapun kebutuhan anggarannya sekitar Rp 14 miliar lagi.
”Pemprov hanya fokus pada infrastruktur jalannya. Sedangkan untuk pendestarian atau ruang pejalan kaki dari Simpang Franky sampai ke Underpass akan digarap oleh Pemko Batam,” tutup Handoko.(*)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam membeli delapan unit dump truck dan 58 unit bin container untuk menambah cakupan pelayanan pengangkutan sampah di tahun ini. Pengadaan dump truck ini nantinya untuk menggantikan armada yang rusak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Batam, Rohaizat, menyebutkan untuk pengadaan delapan unit dump truck dan 58 unit bin container, pagu anggaran yang disediakan mencapai Rp 5,61 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan pada pengadaan sarana dan prasarana kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam.
“Dianggarkan tahun ini sebesar Rp 5,61 miliar,” kata Rohaizat, Minggu (26/1).
Ia berharap, dengan penambahan armada dan bin container ini semakin memudahkan serta memaksimalkan kinerja DLH dalam mengakut sampah di Batam.
“Sehingga ke depan, tak ada lagi alasan sampah telat diangkut karena mobil rusak atau sebagainya,” tutur Rohaizat.
Sebelumnya, Kepala Bidang Persampahan DLH Batam, Faisal Novrieco mengatakan, pihaknya akan menambah armada pengangkut sampah. Ada delapan armada yang akan dibeli tahun ini.
“Armada yang ditambah itu berupa dump truck,” kata Faisal beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, penambahan armada baru ini sesuai dengan kebutuhan pengangkutan sampah di pulau utama (mainland) Batam.
Saat ini, DLH Batam memiliki 120 unit armada pengangkutan sampah. Selain itu, juga terdapat 88 unit armada kebersihan yang ada di tiap kecamatan serta 23 becak motor.
“Memang sebagian ada yang rusak. Sehingga ada keterlambatan di beberapa titik. Karena itu, penambahan armada sangat diperlukan,” ujarnya.
Menurut Faisal, pelayanan persampahan ini merupakan salah satu prioritas. Saat ini, semua petugas berupaya tak ada keterlambatan pengangkutan. Agar tidak terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara. (rng)
batampos.co.id – Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer. Baik di instansi pusat maupun daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo menargetkan penghapusan tersebut tuntas pada 2021.
Tjahjo menuturkan, pemerintah sudah maksimal mengurus dan memperhatikan tenaga honorer. Hingga saat ini pun masih berlangsung. Dalam kurun waktu sejak 2005 hingga 2014 pemerintah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Rinciannya, 860.220 orang honorer K-1 dan 209.872 orang honorer K-II.
”Dengan demikian, secara de jure permasalahan tenaga honorer sudah selesai,” kata Tjahjo.
Keputusan menghapus tenaga honorer, lanjut dia, merupakan mandat Undang Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peraturan tersebut yang dimaksud ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
”Makanya di luar dua itu harus dihapus,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Maka, Tjahjo mendorong agar para honorer untuk mengikuti tes CPNS maupun seleksi PPPK. Usulan tersebut telah disepakati oleh tujuh komisi gabungan DPR RI (I, II, III, IV, IX, X, dan XI) pada 23 Juli 2018 lalu. Bagi honorer K-II yang berusia di bawah 35 tahun dapat mengikuti CPNS. Melalui formasi guru, tenaga kesehatan, atau dosen menyesuaikan kebutuhan organisasi. Tentunya, juga harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai.
Sedangkan, bagi honorer K-II yang berusia di atas 35 tahun bisa mengikuti seleksi PPPK. Khusus untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian yang sudah dilakukan pada Januari 2019 lalu. Hasilnya, sebanyak 34.954 orang yang lolos sebagai tenaga guru, 1.792 orang tenaga kesehatan, dan 11.670 orang untuk formasi penyuluh pertanian.
”Saat ini masih dalam proses pengangkatan ASN dengan status PPPK. Nggak lama lagi, sabar,” ucap menteri 62 tahun itu.
Dengan demikian, Tjahjo melarang seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah mengangkat pegawai non-PNS maupu non-PPPK. Bagi PPK yang melanggar akan diberi sanksi.
”Bagi pegawai ASN yang masih bekerja di kantor pemerintah diberikan masa transisi selama lima tahun sejak PP (Peraturan Pemerintah, Red) Nomor 49 tahun 2018 tentang PPPK diundangkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menyoroti keputusan pemerintah bersama DPR menghapus tenaga honorer. Termasuk diantaranya guru honorer. Menurut dia sekolah bisa lumpuh jika guru honorer serta merta ditiadakan.
Sebelumnya Komisi II DPR bersama pemerintah bersepakat bahwa tidak ada lagi status pegawai di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Padahal saat ini masih ada ratusan ribu guru honorer. Meskipun rencana penghapusan honorer itu dilakukan secara bertahap, namuan PGRI meminta dilakukan secara cermat.
Menurut Unifah selama kebutuhan guru di sekolah dicukupi oleh pemerintah, penghapusan honorer bisa dijalankan. Tetapi pada nyatanya saat ini masih banyak sekolah negeri yang hanya memiliki satu sampai dua orang guru PNS. Sisanya adalah guru honorer.
”Menghapus tenaga honorer secara prinsip berarti menghapus honorernya. Berarti (guru honorer, Red) yang eksisting juga harus diselesaikan,” katanya di kantor Wakil Presiden (22/1).
Unifah mengatakan penghapusan tenaga honorer harus ada time line-nya. Dia menegakan jika saat ini diputuskan langsung tidak ada honorer, maka banyak sekolah negeri yang lumpuh.
Unifah menuturkan pemerintah harus memiliki komitmen untuk menuntaskan persoalan honorer. Secara bertahap mereka diberikan kesempatan menjadi PNS atau PPPK. Dia tidak menolak dilakukan seleksi. Sebab bagaimanapun juga guru yang menjadi PNS atau PPPK harus berkualitas.
”Yang penting diberikan kesempatan untuk menjadi PNS atau PPPK,” tuturnya.
Unifah mengatakan di lapangan saat ini tidak hanya ada tenaga honorer kategori dua. Tetapi juga ada tenaga honorer non kategori. Dia mencontohkan bagi tenaga honorer yang usianya lebih dari 35 tahun, secara syarat administrasi tidak bisa menjadi PNS. Untuk itu diberikan kesempatan menjadi PPPK. (han/wan)
batampos.co.id – Memasuki Tahun Baru Cina (Imlek) 2571 sejak Sabtu (25/1) lalu, Vihara Viriya Pala, menggelar berbagai kegiatan untuk perayaan Imlek. Vihara di Kompleks Limindo Trade Center Blok C Nomor 1, Batam Center juga telah mengganti patung ’shio Babi’ menjadi patung ’shio Tikus’ sebagai pertanda tahun baru telah dimasuki.
Masyarakat Tionghoa juga meyakini, dengan bergantinya tahun, keberuntungan (u fuk) seseorang juga akan ikut berubah. Tak sebatas di situ saja, pada kesempatan kali ini khusus di Vihara Viriya ini akan menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) Cai Shen Ye atau dewa Rezeki yang akan dilaksanakan pada Rabu, 29 Januari 2020 mendatang.
”HUT Dewa Rezeki, dirayakan pada hari kelima Imlek, setiap tahunnya,” kata Siha, selaku Ketua Yayasan Vihara Viriya Pala.
Disampaikan Siha, bahwa kegiatan ini adalah momen tahunan yang telah berjalan sejak 15 tahun lalu. Menurutnya, Dewa Rezeki juga selalu turun di setiap tahunnya untuk memberikan kelancaran rezeki, usaha, dan kesejahteraan bagi para jemaatnya.
”Berkaitan dengan hal tersebut banyak juga masyarakat yang senang untuk ibadah di vihara ini, agar dipermudahkan segala urusan dalam hal rezeki,” ucap Siha, Minggu (26/1).
Para jemaat yang melakukan ibadah di Vihara Viriya Pala ini pun, tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar namun, juga banyak warga asal mancanegara seperti Singapura, dengan harapan agar seluruh usahanya bisa lancar.
”Sangat banyak para jemaat yang beribadah di vihara ini. Apalagi yang tidak pulang kampung, pasti menghabiskan waktu di Vihara ini,” ungkapnya.
Dalam perayaan ulang tahun Cai Shen Ye, akan diisi juga dengan berbagai kegiatan seperti, doorprize, pembagian ribuan angpau, hingga lelang berbagai barang yang dipercaya bisa membawa keberuntungan dalam usaha.
Berbagai kegiatan ibadah akan dimulai sejak pagi, dan pada siang hari akan ada waktu tertentu untuk melakukan pembagian angpau kepada masyarakat sekitar.
”Kegiatan kita mulai sejak pagi, dan pada siang hari akan kita isi dengan pembagian ribuan angpau kepada masyarakat. Untuk pembagian angpau ada waktu siang dan malam hari,” ungkap Siha.
Nantinya akan ada pertunjukan barongsai yang akan ditampilkan, serta dihibur oleh para artis lokal.
Kegiatan tersebut akan memuncak pada malam hari, yang mana nantinya akan ada ratusan lampion merah dan ratusan lilin yang menghiasi sekitar Vihara Viriya Pala.
Di lokasi yang sama, Gek Hui atau yang lebih akrab dipanggil Ahui selaku wakil ketua yayasan Vihara Viriya Pala juga mengajak kepada masyarakat untuk beribadah di Vihara Viriya Pala dan menyaksikan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.
”Berbagi kasih, rezeki dan mendoakan kesejahteraan bagi masyarakat luar agar bisa lebih baik, menjadi harap kita,” ucap Gek Hui (Ahui) selaku wakil ketua, Minggu (26/1)
”Kegiatan ini akan kita buat sebaik mungkin, dari masyarakat dan untuk Masyarakat, agar apa yang telah diharapkan bisa tercapai pada tahun ini,” pungkasnya. (rng)
batampos.co.id – Revisi UU Pemilu yang akan dilakukan tahun ini diharapkan benar-benar menjadi ajang mengevaluasi celah-celah yang ada dalam regulasi tersebut.
Khususnya terkait rekrutmen penyelenggara dan tumpang tindih wewenang lembaga peradilan, berkaca dari kasus Wahyu Setiawan. Selain itu, UU pemilu juga didorong untuk menjadi omnibus law.
Kasus Wahyu Setiawan menunjukkan bahwa aturan tentang penyelenggara pemilu harus dievaluasi total.
’’Mulai dari proses seleksi, tata kelola lembaga, termasuk pengaturan prinsip terhadap standar etik dan batasan perilaku,’’ terang Peneliti Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Minggu (26/1).
Pembuat UU harus me-review kasus Wahyu dan menjadikannya patokan dalam perbaikan integritas penyelenggara. Misalnya, instrumen apa yang perlu diperbaiki dari sisi rekrutmen dan tata kelola untuk mencegah penyelenggara pemilu kongkalikong dengan peserta pemilu.
Selain itu, celah-celah regulasi di tahapan pemilu yang tergambar dalam kasus dugaan suap Wahyu juga harus ditutup. Misalnya soal aturan pengalihan suara caleg yang berhalangan tetap menjelang pemungutan suara.
Evaluasi berikutnya adalah terhadap wewenang pengadilan. Fadli menuturkan, pihaknya mencatat ada dua putusan pengadilan yang justru merusak sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif. Yakni, putusan PN Jaksel terkait Mulan Jamela dan putusan MA dalam uji materi PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara. Putusan MA menjadi awal polemik yang berujung pada OTT Wahyu.
Sementara itu, Direktur eksekutif Perludem Titi Anggraini menyoroti regulasi terkait penggantian calon terpilih.
’’Ruang yang sangat rentan terhadap penyimpangan adalah sebelum pelantikan anggota terpilih,’’ terangnya.
Dia membandingkannya dengan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang regulasinya sudah sangat baik. Di mana anggota yang di-PAW bila menempuh jalur hukum maka tidak boleh diganti dulu sampai ada putusan inkracht. Karena itulah Fahri Hamzah tetap bisa menjadi wakil ketua DPR meski sudah dipecat PKS. Ketentuan itu tidak ada selama fase penetapan calon terpilih.
Pemberhentian dari keanggotaan itu tidak memiliki kontrol ketika masih dalam tahap penetapan calon terpilih. Akibatnya, parpol bisa sewenang-wenang memberhentikan calon terpilih. Sehingga calon lainnya yang berada di bawah bisa naik secara legal. Atas dasar itulah, regulasi yang terkait dengan tahapan penetapan calon terpilih juga harus diperbaiki untuk menutup celah yang ada.
Titi juga kembali menyuarakan perlunya UU Pemilu dikodifikasi bersama UU Pilkada menjadi omnibus law. Karena pada prinsipnya semua tahapan penyelenggaraannya sama.
Sementara ada sejumlah regulasi yang maknanya berbeda antara UU Pilkada dan Pemilu. (byu)
batampos.co.id – Sehari pasca perayaan tahun baru Imlek, jumlah penumpang yang keluar dari Batam melalui Pelabuhan Batam Center sekitar 11.500 orang, Minggu (26/1). Meski meningkat lebih dua kali lipat dibanding hari biasa, arus penumpang masih normal.
Kabag Operasional Pelabuhan Feri Internasional Batam Center, Armayadi Lilik, mengatakan data awal yang masuk ada sekitar 13.680 penumpang yang akan keluar Batam. Hingga siang hari, sekitar 6.000 orang sudah berangkat, dan sekitar 2.000 penumpang batal berangkat.
”Jadi hingga last ferry (feri terakhir), kami perkirakan yang berangkat sekitar 11.500 orang. Memang meningkat dibanding hari biasa yang hanya 5.000 penumpang, tapi ini bisa dikatakan normal,” tegas Lilik, usai memantau keberangkatan penumpang.
Menurut dia, pada perayaan Imlek ini, ada sekitar 10 ekstra trip kapal tujuan Singapura. Dua di antaranya batal berangkat ke Singapura karena adanya penumpang yang juga batal berangkat.
Dijelaskannya, sekitar 80 persen penumpang datang dari Singapura, sedangkan 20 persennya dari Malaysia.
”Kalau Malaysia normal, yang banyak itu dari Singapura. Sehari sebelumnya, penumpang yang datang juga banyak dari Singapura, lebih dari 10 ribu penumpang,” terang Lilik.
Antisipasi yang dilakukan dalam menghadapi lonjakan penumpang adalah menyiagakan seluruh petugas keamanan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kemacetan penumpang, apalagi pada saat akan check in.
”Semua petugas keamanan kami lemburkan. Ada 34 yang siaga. Tugas mereka selain keamanan, juga mengatur arus penumpang agar tidak macet,” jelas Lilik.
Pantauan Batam Pos pada siang hari, terlihat kepadatan di lobi hingga ke ruang check in. Penumpang yang datang kebanyakan rombongan atau keluarga. (she)
batampos.co.id – Harga telur ayam buras masih mahal usai perayaan tahun baru Imlek. Indikasinya, karena penyaluran telur belum lancar jelang dan pasca perayaan tersebut.
Seperti harga telur di pasar Nongsa, yang berkisar Rp 46-47 ribu per papan dengan isi 30 butir.
Namun, jika dibeli per 10 butir, harga telur bisa mencapai Rp 17 ribu.
Helmi, pedagang kelontong di pasar tersebut mengatakan, harga telur masih tinggi karena pasokan telur usai perayaan Imlek belum lancar. Sementara, permintaan telur masih tinggi.
”Sudah biasa ini setiap tahunnya, malah harga telur tinggi sejak sebelum Natal lalu,” jelasnya.
Menurut dia, jika harga normal, harga telur per papan hanya dijual berkisar Rp 31-34 ribu per papan. Namun, itu juga tergantung ukuran telur.
”Sekarang Rp 47 ribu per papan, jauh banget naiknya. Mungkin dalam minggu ini bisa turun,” terang Helmi.
Sementara di pasar Botania 2 Batam Center, harga telur ayam buras berangsur turun. Dari awalnya harga Rp 47 ribu per papan, saat ini dijual Rp 45 ribu per papan.
”Meski turun, harga telur masih tinggi. Masih banyak yang mengeluh,” ujar Anton, pedagang di Pasar Botania 2.
Walaupun harga telur mahal, permintaan telur juga masih tetap tinggi. (she)
batampos.co.id – Tim patroli Bea Cukai Kepulauan Riau menindak kapal TB Sei Deli III yang tengah melakukan transfer Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kapal TB Celebes, Minggu (19/1/2020) malam sekitar pukul 22.45 WIB di perairan Pulau Nipah. Saat diperiksa, nakhoda kapal TB Sei Deli III menjelaskan bahwa BBM tersebut berasal dari Batam.
”Namun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan dokumen kepabeanan yang diwajibkan atas kegiatan pengangkutan BBM dari Kawasan Bebas Batam ke Tempat Lain di Dalam Daerah Pabean (TLDDP),” ujar Kabid Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Bea Cukai (BC) Batam, Sumarna.
Sebagai tindak lanjut, Tim Bea Cukai Kepulauan Riau kemudian menyerahterimakan penanganan kasus tersebut ke kantor Bea Cukai Batam karena perairan Pulau Nipah berada di bawah pengawasan Bea Cukai Batam.
Sebagaimana diketahui bahwa kapal TB Sei Deli III adalah kapal milik PT Pelindo I cabang Batam dan merupakan kapal tunda yang diberikan persetujuan menggunakan sarana bantu pemanduan untuk melaksanakan kegiatan penundaan kapal pada perairan wajib pandu Batam dan Nipah untuk menaikkan dan menurunkan pandu ke atau dari atas kapal yang akan dipandu, serta melaksanakan tugas-tugas pengepilan.
”Dari hasil penelitian, diketahui bahwa TB Sei Deli III melakukan pengisian BBM di dermaga UTRACO Batuampar sebanyak 32 Ton. Kemudian, TB Sei Deli III bertolak menuju perairan Pulau Nipah dan melakukan pemindahan BBM berupa solar ke TB Celebes, TB Malili dan TB Crystal Acteon,” tutur Sumarna.
Meski kapal TB SEI DELI III telah menyampaikan outward manifes kepada Kantor Bea Cukai Batam, namun dalam manifes tersebut diberitahukan NIHIL atau bermuatan kosong.
”Kapal tunda yang seharusnya berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan untuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal, dan membantu kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar dan kolam pelabuhan diduga telah dialihfungsikan menjadi kapal untuk mengangkut solar dari Kawasan Bebas Batam ke kapal tunda lainnya di TLDDP,” jelas Sumarna.
Tidak hanya itu, Sumarna menjelaskan bahwa berdasarkan data di Bea Cukai Batam juga tidak ditemukan adanya penyerahan dokumen PPFTZ-01 atas pengeluaran barang tersebut. Dimana setiap pengeluaran barang asal Kawasan Bebas ke TLDDP wajib memberitahukan dengan dokumen PPFTZ-01 dan melunasi pajak pertambahan nilai (PPN).
”Hingga kini, Bea Cukai Batam dengan berkoordinasi bersama Bea Cukai Kepulauan Riau melakukan penelitian untuk mendalami dugaan pengeluaran barang tanpa pemenuhan kewajiban kepabeanan tersebut dengan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait,” imbuh Sumarna. (gie)
batampos.co.id – Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memasuki tahapan tes Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) mulai hari ini (27/1). Tes akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Batam Kepri di Kantor Bersama Pemko Batam, yang akan digelar hingga 28 Februari mendatang.
”Tes bagi CPNS yang akan ditempatkan di Pemko Batam, dari tanggal 27 Januari hingga 11 Februari, sisanya (12 Januari hingga 28 Februari) untuk tes CPNS instansi vertikal,” kata Kepala UPT BKN Batam Kepri, Delpa Nopri Kasmi, Minggu (26/1/2020).
Ia menyampaikan, total peserta seleksi CPNS yang akan mengikuti tes di UPT BKN Batam sebanyak 6.997 orang. Dengan rincian, peserta tes untuk Pemko Batam 3.751 orang, Kementerian Agama sebanyak 2.223 orang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 378 orang, Kementerian Riset, Tekonologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebanyak 14 orang, Kepolisian Negara 4 orang, Bawaslu RI 148 orang.
Lalu, untuk calon CPNS yang akan ditempatkan di Kemenpan RB sebanyak 13 orang, Ombudsman sebanyak 32 orang, Setjen KPU sebanyak 143 orang dan untuk ditempatkan di instansi lainnya 291 peserta.
”Seperti biasa, sehari lima sesi. Setiap sesi 50 orang. Artinya sehari 250 orang,” imbuh dia.
F. Cecep Mulyana/Batam Pos Pegawai UPT BKN Batam Kepri mengecek komputer jelang pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Minggu (26/1).
Delpa menyebutkan, kini persiapan sudah matang dan dia berharap kegiatan akan berjalan lancar. Kepada peserta, ia meminta untuk memperhatikan segala sesuatu yang diatur selama tes. Perihal ini, kata dia, suidah diumumkan oleh instansi masing-masing tempat peserta melamar.
”Seperti, perhatikan sesi berapa mereka akan ikut tes. Kalau salah sesi, nanti takutnya terlambat dan tidak pas,” ujarnya.
Ia melanjutkan, dalam pengumuman juga dibunyikan apa yang akan dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Juga, perihal tata tertib selama tes berlangsung.
”Barang yang dibawa akan diperiksa oleh petugas, barang yang tidak diperkenankan tidak boleh dibawa masuk ke ruang ujian,” kata dia.
Untuk kelancaran tes, UPT BKN telah bersurat ke polisi perihal izin keramaian. Sedangkan pengamanan, Pemko Batam akan menugaskan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk ikut andil dalam kegiatan ini.
”Dishub atur lalu linta di depan gedung. Ada juga petugas kesehatan dari Dinkes Kota Batam. Ini yang menyiapkan Pemko Batam,” kata dia.
Sebelumnya, Pemko Batam tidak menoleransi perihal keterlambatan, peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. Juga, peserta yang tidak hadir mengikuti SKD sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dinyatakan mengundurkan diri dan gugur.
”Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus,” sebut Rudi.
Adapun, ketentuan peserta, di antaranya, wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli serta membawa Kartu Pendaftaran SSCN Tahun 2019 dan Kartu Tanda Peserta Ujian CPNS Tahun 2019.
Berpakaian kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak, dan bawahan warna hitam.
”Celana panjang bagi laki-laki dan rok panjang bagi perempuan dan sepatu pantofel warna hitam. Bagi peserta yang berjilbab, menggunakan jilbab warna hitam,” kata Rudi.
Peserta juga tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jin, dan sandal. Peserta berkewajiban mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai. Mengerjakan soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
Yang dilarang dalam seleksi ini, peserta dilarang membawa alat tulis, buku dan catatan lainnya. Membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya dan kamera dalam bentuk apapun. Termasuk, dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes. Kemudian di larang membawa senjata api/tajam atau sejenisnya serta bertanya/berbicara dan menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung.
”Dilarang merokok dalam ruangan. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia,” bunyi surat tersebut. (iza)
“Sehingga ke depan, tak ada lagi alasan sampah telat diangkut karena mobil rusak atau sebagainya,” tutur Rohaizat.
