batampos.co.id – Sekolah Madrasyah Aliah Negeri (MAN) I Kota Batam, menerapkan sistem ujian berbasis komputer.
Ujian berbasis komputer itu berlaku untuk semua siswa, baik kelas 10, 11 hingga 12. Polanya guru mata pelajaran memasukan soal ujian ke dalam website sekolah dan soal-soal tersebut diakses secara acak oleh siswa peserta ujian sesuai kelas masing-masing.
“Sistemnya sama seperi UNBK. Cuma ujian semester ini soalnya dari guru mata pelajar masing-masing. Alhamdulilah sejauh ini berjalan lancar,” ujar wakiL Kepala Kurikulum MAN 1 Kota Batam, Nilawati, Jumat (6/12/2019).
Kata dia, ujian berbasis komputer merupakan terobosan baru dari pihak sekolah. Guna membiasakan siswa dengan ujian berbasis komputer sehingga bisa mengikuti UNBK dengan baik.
Ilustrasi. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Selain itu ini juga menghemat biaya operasional sekolah khusus untuk kertas dan cetak soal,” kata Nilawati.
Ujian berbasis komputer itupun mendapatkan dukungan penuh oleh orangtua siswa. dengan membelikan anak-anakanya komputer jinjing.
Dalam arti laptop sebagai alat untuk melaksanakan ujian dan tes dibawa sendiri oleh siswa. Sekolah hanya menyediakan jaringan.
“Kalau yang tak punya laptop, bisa pakai HP (smartphone) tapi sejauh ini tidak ada. Semua siswa punya laptop,” kata Nilawati.
Siswa yang mengikuti ujian berbasis komputer ini total ada 842 siswa. Pelaksana ujian berbasis komputer dilakukan selama dua minggu dan sudah berjalan seminggu.(eja)
batampos.co.id – Musyawarah Nasional X Partai Golkar telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019–2024.
Dia juga didapuk sebagai ketua formatur yang berwenang menentukan struktur kepengurusan partai.
Airlangga pun berjanji merangkul semua kader partai beringin. Pernyataan itu disampaikan Airlangga dalam penutupan munas tadi malam (5/12).
Dia menegaskan, tidak ada lagi pendukung Airlangga dan pendukung Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Yang ada adalah kader Partai Golkar.
”Saya akan menjadi ketua umum untuk seluruh kader Partai Golkar,’’ ucapnya disambut tepuk tangan para peserta munas.
Pria yang kini juga menjabat menteri koordinator bidang perekonomian itu mengucapkan terima kasih kepada Bamsoet yang telah berkontribusi menghadirkan suasana adem dalam munas.
Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, memberikan keterangan pers di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, beberapa waktu lalu. Musyawarah Nasional X Partai Golkar telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum periode 2019–2024. Foto: Hendra Eka /Jawa Pos
Seperti diketahui, Bamsoet akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan Ketum. Langkah itu diikuti para calon lain. Airlangga akhirnya dipilih secara aklamasi oleh semua pemilik suara.
Airlangga mengatakan, partainya berhasil menggelar munas yang sejuk dan tenang, tapi tetap demokratis. Hal itu menunjukkan kematangan dan kedewasaan Golkar.
”Bukti bahwa Golkar ingin bersatu dan meraih kejayaan di masa mendatang,” terang dia.
Dalam menyusun kepengurusan, Airlangga akan dibantu empat orang, yaitu Ahmad Doli Kurnia, Zainudin Amali, Melki Laka Lena, dan Ilham Permana.
Dia memiliki waktu sampai 60 hari dalam menyusun struktur kepengurusan.
”Tapi dalam waktu 45 hari, struktur akan selesai,” katanya.
Dalam munas, Golkar juga sudah menetapkan beberapa jabatan. Yakni, Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Etik Muhammad Hatta.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir menutup munas mengatakan, kontestasi sudah berlalu, sekarang saatnya Golkar menatap ke depan.
”Golkar merupakan aset bangsa,” terang dia.
Gerak langkah Golkar akan memberikan pe-garuh besar terhadap bangsa. Menurut Wapres, Golkar sudah berhasil melakukan konsolidasi dan musyawarah.
Dia pun berharap partai tersebut tetap solid dan selalu menjaga stabilitas politik. Sebab, stabilitas politik akan sangat memengaruhi stabilitas ekonomi.(lum/c7/fat/jpg)
batampos.co.id – Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi kemarin mengumumkan delapan calon pengganti I Dewa Gede Palguna.
Satu di antara delapan orang tersebut akan menggantikan Palguna sebagai hakim konstitusi usulan presiden mulai 7 Januari mendatang.
Pekan depan para calon hakim konstitusi itu menjalani sesi wawancara. Empat di antara delapan orang tersebut berlatar belakang dosen dari sejumlah universitas.
Yakni, Benediktus Hestu Cipto Handoyo, Bernard L. Tanya, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Umbu Rauta.
Lalu, ada anggota DKPP Ida Budhiati, mantan Komisioner Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana, dan Kajari Jaktim Yudi Kristiana.
Ketua Pansel Hakim Konstitusi, Harjono, menjelaskan, sesi wawancara akan melibatkan pansel dan penguji dari luar.
’’Setelah wawancara, nanti kami tentukan tiga untuk diserahkan kepada presiden,’’ terangnya saat ditemui di sela konferensi nasional Bawaslu Kamis (5/12/2019).
Presiden akan memilih satu di antara tiga nama untuk ditetapkan sebagai hakim MK pengajuan eksekutif.
Harjono memastikan, pre-siden tidak memberikan kriteria khusus siapa yang akan menjadi hakim konstitusi pilihannya. Semua diserahkan kepada pansel.
Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. Foto: Jawa Pos
’’Presiden hanya menunggu hasil dari kami tiga orang,’’ lanjut mantan hakim konstitusi itu.
Kata dia, Presiden baru memilih apabila pansel sudah menghasilkan tiga nama.
Wawancara akan dilakukan pada 11-12 Desember di Kementerian Sekretariat Negara.
Pada hari yang sama, peserta juga menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.
Setelah itu, pada 18 Desember, tiga nama terbaik akan diserahkan kepada presiden.
Delapan orang tersebut, lanjut Harjono, merupakan nama yang lolos dari tes tertulis. Yakni, berupa pengumpulan paper atau makalah dan tes tertulis.
’’Kami (tim pansel) memberikan satu nilai masing-masing,’’ jelasnya.
Setelah itu, hasil penilaian diakumulasi dan diranking. Delapan nama itulah yang nilainya tertinggi dari 17 calon hakim MK.
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim. Tiga orang usulan presiden, tiga orang usulan DPR, dan tiga orang usulan Mahkamah Agung.
Selain Palguna, hakim dari unsur pemerintah lainnya adalah Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih.
Palguna sudah dua kali menjabat sehingga tidak mungkin lagi diajukan. Sementara itu, ada satu hakim lagi yang akan habis masa jabatannya pada 7 Januari mendatang.
Dia adalah Suhartoyo, hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung. Hingga saat ini, belum ada informasi bahwa MA akan menggelar seleksi terbuka sebagaimana presiden.
Suhartoyo baru satu periode menjabat sehingga masih mungkin diajukan lagi.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai sistem rekrutmen hakim MK sebe-narnya secara umum tidak terlalu baik.
’’Di presiden paling baik karena terbuka. Kedua di DPR. Paling sedih adalah MA yang sangat tertutup (untuk seleksi),” ujarnya.(byu/c19/fat/jpg)
batampos.co.id – Ketua Badan Perencanaan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, menyatakan banyaknya permasalahan terkait sengketa lahan di Batam serta pengalokasian lahan yang tidak tranparan di Batam, dipicu oleh ulah Direktur Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Permasalahan yang timbul itu kata dia adalah permasalahan peruntukkan lahan. Menurutnya peruntukan-peruntukan lahan yang sudah dilakukan BP Batam selama ini sebagai PL atau hak pengelolaan lahan (HPL), banyak yang tidak sesuai.
“Apalagi terkait lahan, selalu jadi rahasia BP Batam yang tak pernah terpublikasi. Ada hutan yang masuk ke dalam wilayah DPCLS, ada hutan yang sudah dibangun tapi tidak DPCLS,” katanya, Jumat (6/12/2019).
Kata dia, pihaknya pernah mengundang Direktur Lahan BP Batam, Imam Bachroni dalam proses pembahasan Ranperda RTRW 2018-2038, tapi tak pernah hadir.
“Hanya diwakilkan direktur perencanaan saja. Padahal permasalahan lahan di Batam merupakan salah satu pointer dalam pembahasan RTRW, wajar kalau kami curiga ada yang tidak beres,” ujarnya.
Rancangan tata ruang wilayah Kota Batam yang disangkutkan menjadi ranperda, lanjutnya, yang harus disahkan di tahun 2019.
“Apabila tahun ini Ranperda RTRW tak disahkan, maka kita akan masuk ke dalam rapat nol kembali,” ujarnya.
Pemko Batam sendiri lanjutanya, akan mengusulkan atau mengulang kembali dengan program RTRW tahun 2020-2040 dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Kita harus lihat lagi, yang tadinya permasalahan lahan, yang masih dalam SK Menhut Nomor 76, itu lebih kurang seluas 1.600 hektare lebih yang bermasalah,” jelasnya.
“Makanya muncullah SK Nomor 272 pelepasan DPCLS yang sebesar 330 hektare. Sedangkan yang 1.300 hektare lagi, masuk ke dalam SK Menhut Nomor 76 yang harus disahkan oleh DPR RI atas usulan kementerian,” terangnya lagi.
Jeffry berharap, Perda itu bisa menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Salah satunya karena RTRW yang dimiliki Batam ini adalah 1 dibanding 25 ribu. Kalau di Perpres Nomor 81 itu ukurannya 1 dibanding 50 ribu.
Lahan yang hendak dijadikan kaveling di kawasan Bumi Perkemahan Punggur, masuk dalam kawasan hutan lindung. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
“Kalau RDTR yang kita akan masuk ke dalam tahun 2020 pembahasannya, itu masuk ke wilayah yang ukurannya 1 dibanding 5 ribu, lebih besar lagi cakupannya,” ujarnya.
Permasalahan lainnya kata Jefry mengenai buffer zone. Jefrry ingin peta yang ada dalam RTRW jadi satu. Yakni peta yang sudah diharmonisasikan dalam harmonisasi Perpres Nomor 87 Tahun 2011.
Sehingga tidak ada lagi yang namanya Peta BP Batam Perpres, tak ada lagi yang namanya peta RTRW Pemko Batam.
“Ini sudah hampir selesai dan tuntas pembahasannya di kementerian yakni antara BP Batam dengan Pemko Batam,” jelasnya.
Bagaimana terhadap pengalokasian lahan yang sudah terlanjur? Kata Jefry, pihaknya belum dapat membahas hal tersebut.
“Contohnya buffer zone yang sudah melalui Perpres 87 tersebut luasannya 50 meter jalannya. Permasalahan ini muncul karena ada buffer zone ataupun jalan yang sudah diperuntukkan lebar dengan 50 meter,” teranngya.
Tetapi dengan kebijakan BP batam, buffer zone tersebut, lanjutnya, dikecilkan hanya menjadi 20 meter saja. Sisanya yang 30 meter itulah yang diperjualbelikan.
“Banyak kami temukan, itu yang kami minta penjelasannya bagaimana penyelesaiannya,” kata dia.
Pihaknya ingin mengetahui dengan peta skala 1 dibanding 25 ribu itu sudah seperti apa kondisi Kota Batam.
“Kami ingin tahu juga pengalokasian-pengalokasian lahan yang sudah diberikan melalui beberapa titik terhadap DPCLS,” jelasnya.
“Kami ingin lihat 1.300 hektare lahan itu mana ada, itu yang akan kami tanyakan ke BP Batam, khususnya ke Direktur Lahan BP Batam,” tegas Jeffry lagi.
Ia ingin masalah pengalokasian lahan di Batam oleh BP Batam dilakukan transparan, tidak disembunyikan.
“BP Batam tak boleh lagi tertutup, diam atau menganggap ini Batam akan menjadikan rahasia dengan hak pengelolaan lahan mereka,” tuturnya.
“Kami dengan tegas Bapemperda DPRD Batam meminta wali kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam memerintahkan Direktur Lahan BP Batam untuk menghadiri pembahasan Ranperda RTRW agar bisa membeberkan kejanggalan, bisa memaparkan ke kami secara jelas, transparan dan gamblang, apa yang terjadi terhadap hak pengelolaan lahan di Batam,” pintanya.
Jeffry berharap jika memang Direktur BP Batam tidak layak atau tak mampu mengelola dan mengurusi lahan di Batam, bisa jadi pertimbangan wali kota Batam selaku ex officio Kepala BP Batam untuk mengganti Direktur Lahan BP Batam yang lebih cakap dalam bekerja dan transparan.
“Jangan Direktur Lahan BP Batam menganggap dirinya seolah raja di Batam yang sesuka-sukanya memainkan hak pengelolaan lahan di Batam,” katanya.
“Apa yang sudah mereka sembunyikan. Kalau memang bersalah dalam pengelolaan lahan dan pengalokasiannya, bisa kita sama-sama carikan jalan keluarnya,” ujarnya lagi.
“Jangan sampai Walikota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam tersandera oleh ulah oknum,” tegasnya.
Dari Bapemperda DPRD Batam sendiri, lanjutnya, ingin membantu Walikota Batam ex officio kepala BP Batam dalam menyelesaikan rencana tata ruang wilayah yang sudah sebelas tahun tidak pernah ada.(gas)
Apabila belum diperbaharui, maka pelanggan akan dikenakan biaya UJL update. Besaran biaya UJL pun tergantung daya meteran listrik yang dipakai pelanggan.
”Biayanya variatif tergantung daya. Namun, jika UJL-nya sudah ter-update, maka tak ada biaya lagi, selain biaya materai,” ulas Yoga.
Terkait apakah bisa pemilik rumah yang masih kredit mengajukan balik nama, ditegaskan Yoga, hal itu bisa dilakukan.
Kredit rumah di bank tak berpengaruh terhadap balik nama pelanggan di PLN, asalkan punya bukti rumah tersebut atas nama sendiri.
”Untuk rumah kredit tak berpengaruh, tinggal tunjukan bukti kepemilikan dari developer,” pungkas Yoga.(she)
batampos.co.id – Buana Central Park (BCP) Tembesi, menggelar bazar sembako murah. Bazar yang dimulai sejak Jumat (29/11/2019) itu akan berlangsung selama satu bulan penuh dan berakhir di akhir Desember 2019 nanti.
Manajemen Proyek, Halim Dinata, menyampaikan, selain bazar, pihak pengembang juga meramaikan dengan berbagai kompetisi bidang olahraga. Salah satunya climbing wall (panjat dinding). Olahraga ini bertujuan untuk meramaikan bazar sembako murah.
”Sembako murah ini memang kita gelar selama satu bulan. Sembako yang kita sediakan dari berbagai jenis,” Ucap Halim.
Sembako yang akan dijual berkualitas sangat baik. Sesuai dengan namanya, sembako murah, harga yang ditawarkan pun akan jauh lebih murah dibandingkan dengan di tempat lain.
”Harganya lebih murah dengan kualitas baik,” katanya.
Peserta sedang mengikuti kompetisi climbing wall di Buana Central Park. Foto: panitia untuk Batam Pos
Sementara itu, ketua panitia, Depi Arianto, mengatakan, lomba climbing wall terbuka untuk umum.
Pendaftaran bisa dilakukan secara online dan offline atau datang langsung ke lokasi acara. Depi juga mengatakan bahwa beberapa atlet nasional dari berbagai daerah juga telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi.
”Sudah banyak yang mendaftar dari berbagai daerah, seperti dari Bali, Kalimantan, Jawa, Palembang, Aceh, serta Bangka,” ungkap Depi.
Bahkan, sudah ada satu atlet dari Singapura yang mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti kompetisi bergengsi tersebut.
”Memang benar ada satu atlet dari Singapura yang telah mendaftarkan diri, dan kita juga membuka apabila ada atlet dari negara yang ingin melepaskan diri,” imbuh Depi.
Pria yang akrab disapa Tuyun itu mengakui, dalam kompetisi ini setidaknya ada empat class yang akan diadakan.
Mulai dari mulai di bawah 16 tahun laki-laki, di bawah 16 tahun perempuan, boulder umum laki-laki dan boulder umum perempuan.
Ia menambahkan, kompetisi ini akan dimulai pada Rabu (11/12) mendatang dan akan digelar selama empat hari. Total hadiah yang disediakan panitia mencapai Rp 40 juta.
”Kita berharap dengan kegiatan ini bisa meramaikan kegiatan sembako murah dan sekaligus memajukan federasi panjat tebing di Kota Batam,” pungkasnya.(rng)
batampos.co.id – Kini Kartu Indentitas Anak (KIA) sudah bisa dibuat di Kota Batam.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar, mengatakan, KIA sudah diluncurkan di Batam sejak Agustus 2019 lalu.
Artinya, setiap anak di Batam sudah bisa memiliki KIA. KIA merupakan kartu pengenal untuk anak dari usia 0 tahun hingga 17 tahun. Saat anak berulang tahun ke-17 tahun, KIA wajib diperbarui menjadi e-KTP.
Namun, kata dia, saat ini KIA masih diperioritaskan untuk anak yang tengah duduk di bangku pendidikan PAUD hingga TK di Batam. Hal itu karena masih keterbatasaan blangkonya.
”Dibilang kurang juga tidak, namun saat ini masih diprioritaskan untuk anak PAUD dan TK,” terang Said.
Ilustrasi Kartu Identitas Anak. Foto/JPG
Menurut dia, proses pengurusan KIA di Batam diserahkan ke Kantor Kecamatan se-Kota Batam.
Yang mana, kecamatan akan menjemput bola dan mendata anak ke sekolah-sekolah. Pihak sekolah lanjutnya juga bisa mengajukan pembuatan KIA ke kecamatan.
”Jadi, agar prosedurnya jelas, maka diserahkan ke kecamatan. Jadi tak ada penumpukan gitu,” jelasnya.
“Syarat setiap anak cukup KK (kartu keluarga) dan akta lahir,” kata Said lagi.
BANYAK teman bertanya atas kunjungan mendadak Kapolda Kepri Irjend Pol Andap Budhi Revianto dan para PJU (Pejabat Utama) Polda Kepri, ke kantor, empat hari yang lalu. Saya jawab, ya kunjungan biasa. Tapi mereka penasaran. Masa dilakukan menjelang Pilkada?
Dalam catatan saya, ini kunjungan kedua perwira bintang dua itu ke Batam Pos. Pertama, tahun lalu, beberapa saat setelah Jenderal Budhi dilantik sebagai Kapolda. Sudah semacam tradisi, pejabat baru instansi apapun akan melakukan media visit ke media-media yang dianggap “mainstream” seperti Batam Pos.
Awalnya, memang saya ditelpon Kabid Humas Kombes Airlangga. Senin pagi itu, beberapa saat sebelum saya memimpin rapat rutin di kantor, Kombes Airlangga menelpon. Kebetulan, karena saya ganti ponsel, nama penelpon tidak muncul. Saya jawab sekadarnya, pura-pura sudah akrab saja dengan si penelpon. Saya tidak tanyakan itu siapa.
Tapi setelah mengatakan bahwa Kapolda akan mampir silaturahmi ke kantor, saya balik bertanya, “Mengapa mendadak? Ini sudah mau meeting rutin sama teman-teman.” Saya tak enak membatalkan meeting rutin perusahaan.
Selanjutnya, telepon beralih. Di seberang, terdengar suara khas dan berat Wakapolda Brigjend Yan Fitri Halimansyah. “Dik, tolong terima Kapolda ya? Beliau hanya mau ngopi-ngopi.”
Mendengar suara Jenderal Yan, dengan sigap saya menjawab, “Siap Jenderal! Silakan, dengan senang hati.”
Saya bergegas ke ruang meeting di lantai 2 itu. Saat membuka rapat, saya langsung infokan bahwa meeting pagi itu bisa jadi terinterupsi sewaktu-waktu karena sebentar lagi akan ada kunjungan Kapolda Kepri dan beberapa PJU Polda. Lalu kami rapat seperti biasa. Membahas kinerja omzet iklan, koran, performance keuangan, dan hal-hal seputar capaian sepekan terakhir. Tak lama kemudian, sekitar 25 menit berlalu, benar saja, ajudan Kapolda mengetuk pintu ruang meeting dan memberi kode ke saya bahwa Kapolda sudah tiba di areal Graha Pena. Saya keluar.
Setelah menyambut kedatangan Jenderal Budhi di parkiran depan, lantai satu, lalu bersalaman, sedikit rangkulan, kemudian saya ajak menuju lift di sisi tengah Graha Pena. Beberapa karyawan yang kebetulan ada di lantai dua, disalami oleh Kapolda dan saya perkenalkan satu per satu. Kemudian kami masuk lagi ke ruangan meeting bersama rombongan Kapolda.
Usai basa-basi sedikit, saya persilakan Jenderal Budhi menyampaikan maksud dan tujuan kunjungannya.
“Silaturahmi biasa, sebab ini hari yang istimewa bagi saya, karena sudah 1 tahun 3 bulan dan 13 hari saya bertugas sebagai Kapolda Kepri,” ucap Jenderal asal Jatim dan lama di Jakarta itu.
Kapolda kemudian menguraikan beberapa bidang yang menjadi konsentrasinya selama bertugas sebagai orang nomor satu di Polda Kepri. Soal pengamanan Pileg, Pilpres, kamtibmas, sampai kepada potensi-potensi gangguan keamanan lainnya di Kepri.
“Harga cabe saja saya pantau, karena itu salah satu penyebab inflasi. Ini termasuk dalam potensi gangguan dan saya rutin menyampaikan masukan kepada kepala daerah,” paparnya.
Selanjutnya, dia memaparkan sekilas titik berat lima program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Itu semua, menjadi tugas Polri untuk memastikan bahwa kelima program prioritas Jokowi itu dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itulah, potensi gangguan kamtibmas sekecil apapun, harus direspons dengan cepat oleh Polri.
Yang membuat suasana pertemuan dengan Kapolda semakin hangat, berkali-kali Jenderal Budhi menggoda saya. “Ini kan Pak Candra Ibrahim sebagai Dirut Batam Pos, Beliau juga Ketua PWI Kepri. Jadi, kunjungan saya ini dapat dua,” katanya sambil tertawa.
Di bagian lain, Jenderal Budhi juga saya hitung tiga kali menyinggung soal ikhtiar saya yang sedang berusaha mengikuti kontestasi Pilkada Kota Batam saat ini.
“Jadi, kalau Pak Candra Ibrahim memerlukan data-data kerawanan, potensi kamtibmas, dan lain-lain, misalnya peta di TPS-TPS, nanti kita bisa diskusikan,” goda Kapolda. Kami semua tertawa. Saya hanya mengatakan “aamiin” sambil meletakkan kedua telapak tangan di depan wajah. (*)
SENYUMNYA selalu mengembang. Jauh dari kesan angker atau seram, meski selalu berseragam lengkap kepolisian saat menjalankan tugas.
Itulah kesan masyarakat Batam Kota begitu disebut nama AKP Restia Octane Guchy, Kapolsek Batam Kota yang baru. Sampai kemarin, ia baru menjabat 1 bulan 10 hari.
Meski baru menjabat, namanya langsung berkibar karena ia dan jajarannya langsung menggebrak dengan pengungkapan kasus yang menyita perhatian publik.
Mulai dari penangkapkan komplotan jambret, hingga pelaku pencurian kabel milik Telkom.
Tak hanya itu, di kalangan masyarakat yang sering menggelar aksi damai di Batam Center, baik di kantor dewan maupun Pemko Batam, wajah AKP Guchy juga sudah tak asing lagi.
Sebab, saat ada aksi demo, ia selalu berada di barisan paling depan mengamankan jalannya demo di Batam Kota.
Batam Pos berkesempatan mengenal lebih dekat dengan kapolsek cantik ini. Kepada Batam Pos, pemilik senyum manis tersebut mengatakan lahir di Pekanbaru, 1 Oktober 1982.
“Saya masuk polisi karena keinginan sendiri,” katanya, Kamis (5/12/2019).
Sebelum menjadi polisi, sempat bekerja di sebuah bank di Pekanbaru selama 3 tahun. Namun, setelah itu, ia memutuskan untuk menjadi seorang polisi melalui jalur Akademi Polisi. “Masuk 2008, selesai 2010,” ucapnya.
Begitu selesai pendidikan, Guchi mengaku langsung ditempatkan di Polda Kepri. Selama itu, Guchi berkecimpung di Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri hingga dimutasi ke Polsek Batam Kota.
”Tidak ada yang sulit, cuman dituntut harus cepat menyesuaikan dengan kondisi di sini,” ucapnya.
Ia mengaku beban tugas setiap satker berbeda-beda. Di Polsek Batam Kota, Guchi mengaku terus bersinggungan dengan masyarakat setiap hari.
Tingkat kejahatan dan eskalasi demo yang sering, membuatnya harus memutar otak lebih cepat agar semua berjalan aman.
”Di sini lebih greget, bagaimana memutuskan satu hal penting sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.
Selain itu, Guchi mengaku di wilayah Batam Kota banyak objek vital yang harus dijaga.
”Di sini sangat kompleks. Kenapa saya ditunjuk di sini, itu kewenangan pimpinan. Saya berusaha menjalani arahan dan petunjuk pimpinan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Bagaimana dengan demo? Guchi mengaku tidak antipati dengan demo. Karena hak setiap warga negara, sepanjang sesuai aturan. Ia pun berbagai tips bagaimana mengelola demo yang tertib.
”Kuncinya komunikasi dan memperlakukan mereka dengan layak. Bisa jadi karena kapolseknya dari polwan mereka jadi segan melanggar aturan,” ucapnya, sambil tersenyum.(ska)
batampos.co.id – Pemko Batam terus menggenjot penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tahun anggaran 2019 berakhir.
Berdasarkan data dari sistem informasi penerimaan daerah, realiasi pajak yang dikumpulkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Kota Batam berkisar Rp 863,4 miliar dari total target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 1,05 triliun.
“Realisasi pajak daerah sampai saat ini sudah 82,09 persen. Kami akan terus memaksimalkan hingga akhir 2019,” kata Kepala BP2RD Batam, Raja Azmansyah, Kamis (5/12/2019).
Realisasi terbesar didapatkan dari pajak bea perolehan hak atas tanah bangunan (BPHTB) sebesar Rp 261 miliar.
Warga membayar PBB di Grand Mall Batam, Lubukbaja, beberapa waktu lalu. Realiasi pajak yang dikumpulkan BP2RD Kota Batam berkisar Rp 863,4 miliar dari total target APBD Perubahan 2019 sebesar Rp 1,05 triliun. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Disusul, pajak penerangan jalan umum sebesar Rp 180,9 miliar dan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) Rp 150,8 miliar.
Selanjutnya, pajak hotel sebesar Rp 111,4 miliar dan pajak restoran Rp 102,8 miliar. Sedangkan, pajak hiburan Rp 36,8 miliar dan pajak reklame Rp 9,3 miliar.
“Untuk pajak parkir sebesar Rp 8,3 miliar. Sektor pajak yang kita fokuskan seperi hotel dan retoran insyaallah tercapai,” ucap Raja.
Anggota Komisi II DPRD Batam, Hendra Asman, mengatakan, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan sisa waktu yang ada untuk menggenjot capaian pendapatan daerah.
Pengawasan di lapangan juga harus ditingkatkan, sehingga realiasi yang didapat sesuai target.
“Semua pihak harus bekerja maksimal mencapai target yang disepakati. Termasuk dinas penghasil,” tutur Hendra.(rng)
