Rabu, 29 April 2026
Beranda blog Halaman 10750

17 Tahun Menjadi Provinsi, di Jogja Kepri Masih Belum Terlalu Eksis

0

Minggu, 24 November 2019 telah di adakan acara Pelantikan pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau dengan nama Kabinet Keris Berkah periode 2019-2020 yang bertempat di Jl. Nitikan baru no.71 Asrama Kepulauan Riau putera.

Acara pelantikan tersebut di hadiri 350 hadirin yang terbagi dari berbagai komisarat dari dalam dan luar daerah.

Pada kesempatan itu Munir S.A Mujarab Selaku Ketua Umum Terpilih Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Riau Yogyakarta (IPMKR-Y) juga memutarkan sebuah Video Social Experiment dengan tujuan untuk mengetahui seberapa dikenalnya Provinsi Kepulauan Riau di Kota Pelajar Yogyakarta dengan cara melemparkan pertanyaan.

“Tahu Kepulauan Riau?” Kepada orang yang di pilih secara acak Video tersebut di buat oleh Mahasiswa Kepri yang tergabung di dalam tim Kepritumane.com, yaitu sebuah media promosi daerah Kepulauan Riau yang dibangun dan dirintis oleh Munir dan beberapa mahasiswa Kepri di Yogyakarta.

Video yang berdurasi satu menit tersebut menjadi sebuah pukulan keras untuk para hadirin (terutama masyarakat Kepri di Jogja), bahwa Kepulauan Riau yang sudah 17 tahun menjadi Provinsi setelah berpisah dengan Riau pada tahun 2002 masih saja belum eksis di mata masyarakat secara keseluruhan, bahkan ada seseorang dalam video tersebut mengatakan bahwa Aceh masuk kedalam Kepulauan Riau cukup menggelitik bukan? tapi memang begitulah kenyataan yang ada!

“Setelah menonton video ini jujur saya sebagai orang Kepulauan Riau merasa sedih, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam video tersebut bahkan teman-teman seangkatan saya juga banyak yang tidak mengenal Kepri, inilah saatnya Mahasiswa dan Pemerintah harus lebih keras dalam membangun kerja sama untuk mengangkat marwah Kepulauan Riau dan memperkenalnya lebih luas lagi ” kata Novi Erlian sebagai hadirin
Munir juga secara khusus meminta kepada jajaran Pemprov Kepulauan Riau agar memperhatikan Mahasiswa-mahasiswa yang ada di Yogyakarta.

Karena sudah sangat lama Pejabat setingkat Gubernur tidak hadir menyambangi Mahasiswa untuk berdialog bersama.

“Kami di sini rindu dengan sosok Gubernur pak, rasanya sudah sangat lama tidak ada Gubernur yang datang dan berdialog dengan Mahasiswa Kepulauan Riau di Yogyakarta, sebagai Mahasiswa perantau di Jogja, kami hanya memiliki kekayaan intelektual dan tenaga untuk mengangkat marwah Kepulauan Riau, sedangkan kekayaan Finansialnya pemerintah,” katanya

“Seharusnya pemerintahan dan Mahasiswa harus bersinergai untuk mengangkat Marwah Kepulauan Riau dan jika pun tidak kasi dana, setidaknya Plt Gubernur bisa datang, hargailah kawan-kawan yang sudah berjuang dan berkontribusi untuk memperkenalkan Kepulauan Riau di Yogyakarta. Mahasiswa Kepri di Yogyakarta memiliki potensi luar biasa dan telah banyak mengharumkan nama kepri bahkan hingga Manca Negara.

“Contoh aja pak, kita sangat bangga dengan prestasi abang kite Rines Onyxi tampubolon, beliau ni dah sampai ke Moscow program sri sultan hamengkubowono X, dah pernah 1 bulan workshop tari di LA dan arizona, Amerika Pak”, ujar Munir saat berpidato di hadapan kepala Barenlitbang Kepri Naharuddin, MTP.

Nahar yang mewakili Plt Gubernur Kepulauan Riau melantik Munir dan Mario F.J Pratama sebagai Ketua dan Wakil Ketua umum beserta Jajaran pengurus IPMKR-Y Periode 2019-2020 juga menyampaikan pesan tertulis dari Plt Gubernur Kepri H.Isdianto, S.Sos., M.M

Dalam sambutanya, Nahar juga menanggapi pesan dari isi pidato Munir tentang kondisi mahasiswa Kepulauan Riau di Yogyakarta dengan memberikan semangat untuk terus membekali diri dengan ilmu dan skills agar mampu bersaing dengan Mahasiswa di daerah lainnya.

“Saya merasakan betul apa yang dirasakan adik-adik Mahasiswa, karena saya juga pernah di posisi kalian, jangan terlalu over ekspektasi tapi selalu optimislah dalam memperjuangkan aspirasi” Pesan Nahar.

Di akhir acara, Nahar berjanji kepada mahasiswa bahwa apa yang telah disampaikan Mahasiswa hari ini akan di sampaikan kepada Plt. Gubernur.

Rilis Oleh: Mario Febriyansyah Jerry Pratama

Ruangan Masjid Sultan Panas, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam Bilang Begini

0

batampos.co.id – Keluhan wisatawan mengenai ruangan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah yang gerah ditanggapi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata.

Ia mengatakan, pembangunan Masjid Sultan belum rampung sepenuhnya. Berbagai fasilitas akan ditambahkan pada tahun depan.

“Sebenarnya teknis bangunan dan fasilitas merupakan kewenangan dari dinas terkait. Tapi secara umum, penambahan fasilitas termasuk penyejuk udara akan dilakukan bertahap pada 2020,” jelas Ardi.

Masyarakat saat berada di menara pandang masjid Sultan Mahmud Riayat Syah. Masyarakat mengeluhkan panasnya ruangan di masjid tersebut. Foto: Yashinta/batampos.co.id

Pria yang juga menjabat Ketua III Pengurus Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah itu menjelaskan, dari sisi pariwisata, kunjungan wisman ke Masjid Sultan terus meningkat dari hari ke hari.

Bahkan, pihaknya juga telah berpromosi hingga ke beberapa negara di kawasan Asia Selatan agar makin banyak wisman yang datang.

“Untuk ke depannya akan diperbaiki, apalagi yang menyangkut keluhan pengunjung. Saat ini Masjid Sultan Mahmud terus berbenah,” ujar Ardi.(she)

Peserta: Tidak Ada Alasan Lagi Tidak Daftar JKN-KIS

0

batampos.co.id – Disaat banyak orang mengeluh tentang sulit dan buruknya
pelayanan JKN-KIS, tidak demikian yang dirasakan oleh Robinson Nababan.

Warga Baloi Kolam yang menjadi salah satu peserta kelas 3 dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), mengaku sangat puas dengan pelayanan yang diberikan kepadanya sebagai peserta JKN-KIS.

Baik di kantor cabang maupun pelayanan di fasilitas kesehatan. Ketika ditemui di kantor cabang saat mendaftarkan bayi baru lahir, ia menceritakan pengalamannya beberapa waktu yang lalu saat istrinya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami kondisi darurat ketika ingin melahirkan.

Sebagai peserta PBI, ia khawatir tidak diberikan pelayanan yang baik oleh fasilitas kesehatan.

“Selama ini, saya hanya dengar-dengar saja bahwa pelayanan yang diberikan kepada
peserta JKN-KIS itu buruk, tapi setelah saya mengalami sendiri, saya merasakan langsung bagaimana baiknya peserta dilayani,” ungkap Robinson.

Robinson Nababan, warga Baloi Kolam Kota Batam salah satu peserta kelas 3 dari segmen Penerima Bantuan Iuran. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Menurutnya pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan merupakan dampak dari peran BPJS Kesehatan di tiap daerah.

Jika kerjasama BPJS Kesehatan dengan faskes berjalan dengan baik, maka fasilitas kesehatan pun akan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta JKN-KIS baik PBPU, pekerja maupun PBI sepertinya.

“Ya menurut saya itu karena pengaruh BPJS Kesehatan disini,” ungkap Robinson.

Tidak hanya di fasilitas kesehatan, ia juga mengamati pelayanan kepada peserta JKN-KIS di kantor cabang.

“Kemudian saya amati, pelayanan yang diberikan oleh frontliner sangat profesional sekali,
tidak ada yang ngerumpi, setelah selesai melayani satu peserta, tidak lama langsung
memanggil peserta yang berikutnya. Itu luar biasa,” kata Robinson lagi.

Ia mengaku melakukan pendaftaran bayi baru lahir, menurutnya petugas sangat sigap
memberikan pelayanan dan penjelasan yang gampang dipahami oleh masyarakat di level
apapun.

Tidak hanya petugas frontliner, securiti pun dapat memberikan penjelasan yang
sangat detail.

“Mereka mengarahkan saya apa saja syaratnya, mana berkas yang perlu di fotokopi,
tempat fotokopi ada dimana, semua dijelaskan, sedangkan kalau petugas di tempat ditanya bilangnya gak tau, beda dengan petugas di BPJS Kesehatan,” kata Robinson.

Menurut Robinson, dengan pelayanan yang terus meningkat baik di fasilitas kesehatan
maupun di kantor BPJS Kesehatan, sudah seharusnya masyarakat tidak lagi memiliki
alasan untuk tidak mendaftar menjadi peserta JKN-KIS.(*)

Perubahan Iklim Bisa Susutkan Wilayah Negara-Negara Kepulauan di Pasifik

0

batampos.co.id – Perubahan iklim menjadi perhatian dunia internasional. Salah satu dampaknya adalah dapat membuat wilayah negara-negara kepulauan kecil di kawasan Pasifik berkurang lantaran kenaikan air laut.

Hal ini diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong saat menyatakan kesiapan Indonesia dalam diplomasi penanggulangan perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim (COP) ke-25 di Madrid, Spanyol. Kesiapan Indonesia ini ditandai dengan kesiapan secara materi untuk debat pada hard diplomacy dan kesiapan Paviliun Indonesia sebagai soft diplomacy.

“Sampai hari ini kami hampir siap semua. Baik yang berupa substansi negosiasi, maupun soft diplomacy khususnya lewat Paviliun Indonesia. Kami punya negosiator hampir 40-70 orang yang terbagi dalam 13 tematik negosiasi yg akan kita perjuangkan di COP 25,” ujar Alue, Ahad (1/12/2019) dalam siaran pers Kementerian LHK.

Alue menekankan, pelaksanaan COP 25 ini merupakan saat-saat menjelang implementasi Paris Agreement pada 1 Januari 2020. Istilahnya Time for Actions. Salah satu aspek yang paling krusial adalah tentang artikel 6 dalam paris agreement. Artikel 6 mencakup sarana-sarana implementasi Paris Agreement melalui mekanisme market/pasar dan nonmarket/non pasar.

Wamen LHK Alue Dohong (tengah) saat memberikan keterangan kepada media. (Humas KLHK)

“Mekanisme pasar ini bisanya yang paling hangat negosiasinya karena kegunaan mekanisme pasar dalam mencapai Paris Agreement sangat dinamis,” ungkap Wamen Alue.

“Ada negara-negara yang sepakat tapi ada juga ada yang tidak sepakat. Kami berharap COP 25 ini ada kejelasan terkait mekanisme itu,” imbuhnya.

Dijelaskan Alue, Artikel 6 Perjanjian Paris bertujuan mempromosikan pendekatan terpadu, holistik dan seimbang. Yang akan membantu pemerintah sebuah negara dalam mengimplementasikan National Determination Contribution (NDC) mereka melalui kerja sama internasional sukarela.

Mekanisme kerja sama ini jika dirancang dengan baik, lanjut Alue, akan memudahkan pencapaian target pengurangan dan meningkatkan akan semakin meningkat ambisi sebuah negara dalam pengurangan emisi karbon. Secara khusus, Artikel 6 juga dapat membentuk landasan kebijakan untuk sistem perdagangan emisi, yang dapat membantu mengarah pada harga global untuk karbon.

Dia menegaskan, upaya penanggulangan perubahan iklim harus segera diimplementasikan karena menyangkut risiko yang akan dialami oleh beberapa negara terutama small island countries atau negara-negara kepulauan kecil di Pasifik.

“Yang paling berisiko small island countries yang rentan berkurang wilayahnya karena terjadi kenaikan muka air laut akibat adanya perubahan iklim,” jelas Alue.

Indonesia, tambah dia, juga merupakan negara kepulauan dengan 13 ribu lebih pulau kecil. Karena itu Indonesia juga akan ikut fokus terhadap penanggulangan perubahan iklim. Karena bisa jadi pulau-pulau di Indonesia akan banyak mengalami masalah akibat peningkatan suhu global yang mengakibatkan muka air laut kita naik.

“Artinya kami akan dukung upaya small island countries untuk sama-sama berjuang menekan kenaikan suhu 1,5 derajat agar bisa dicapai bersama,” tandas Alue.

Pada soft diplomacy ini sejumlah tokoh dunia dijadwalkan menjadi pembicara pada Paviliun Indonesia. Di antara yang sudah dipastikan adalah Al Gore, mantan Wakil Presiden Amerika Serikat yang bersama panel antar pemerintah untuk perubahan iklim pernah dianugerahi nobel perdamaian.

Selain Al Gore, tokoh dunia lain yang akan hadir adalah Profesor Nicholas Stern seorang ekonom penulis buku ‘The Economics of Climate Change’ yang menjadi kitab rujukan global dalam memperhitungan dampak perubahan iklim dalam paradigma ekonomi. Ada juga Profesor Jeffrey Sachs, ekonom Amerika Serikat yang memiliki banyak pemikiran tentang pengentasan kemiskinan. (luk)

Banyak Oknum Guru Tersandung Kasus Asusila

0

batampos.co.id – Terkuaknya kasus pencabulan tujuh siswa di salah satu SMP swasta di Sagulung yang dilakukan oleh oknum gurunya selama setahun terakhir, mendapatkan kecaman dari anggota Komisi IV DPRD Batam yang membidangi pendidikan, Tumbur Sihaloho dan Aman.

Menurut Aman, saat ini dunia pendidikan di Batam tercoreng oleh ulah oknum guru sendiri.

Bahkan Aman menegaskan kondisi dunia pendidikan di Batam sudah memprihatinkan.

”Pendidikan di Batam sudah saatnya harus dibenahi, harus ditingkatkan pengawasannya agar jangan lagi terjadi hal yang memalukan menimpa dunia pendidikan di Batam,” jelasnya.

“Karena dari pendidikan inilah salah satu indikator maju tidaknya atau baik buruknya suatu daerah maupun generasi ke depannya,” katanya lagi.

Dinas Pendidikan lanjutnya, harus segera mengevaluasi pengawasan, pembinaan dan perekrutan guru.

”Pemko Batam harus segera menangani serius terkait dunia pendidikan yang berkali-kali tercoreng oleh ulah tenaga pengajar sendiri,” paparnya.

Sebab kata dia, kasus pencabulan oleh guru ke siswanya, tidak hanya sekali terjadi di beberapa sekolah di Batam.

Ilustrasi. Pelecehan Seksual

Pihak sekolah lanjutnya, baik negeri maupun swasta, Aman meminta untuk perekrutan tenaga pengajar, harus lebih selektif lagi diperhatikan aspek psikologisnya melalui ujian.

Karena kecenderungan perbuatan negatif itu secara psikologis pelaku itu tak normal.

”Sekolah jangan asal terima saja, perhatikan semua sisi seperti psikologisnya, kelakuannya, latar belakangnya demi meminimalisir terjadinya kasus yang mencoreng dunia pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pengajar,” katanya.

Aman meminta Disdik Batam sudah saatnya memperbanyak kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk guru yang berorientasi pada peningkatan SDM tenaga pengajar.

Sebab untuk pembinaan dan pelatihan tenaga pengajar di Batam sangat minim sekali.

”Pemko Batam belum serius memperhatikan kompetensi guru dan pembinaannya,” jelasnya.

“Ini harus menjadi perhatian serius Pemko Batam kalau tak ingin dunia pendidikan di Batam semakin tenggelam dan tertinggal dibanding daerah lainnya,” tegasnya.

Sementara Tumbur Sihaloho, menegaskan, tercorengnya dunia pendidikan oleh ulah oknum guru ke siswinya di Batam tidak hanya tanggungjawab Dinas Pendidikan. Tapi semua pihak, termasuk lingkungan serta orangtua siswi.

”Bisa jadi faktor pemaksaan orangtua yang meminta anaknya meraih nilai yang sempurna, meski tahu anaknya memang lemah dalam hal pendidikan,” katanya.

Hal tersebut kata dia, bisa dimanfaatkan oleh oknum guru ke siswinya dengan janji memberikan nilai tinggi.

“Ini yang harus jadi bahan evaluasi orangtua. Jangan terlalu memaksakan diri serta lebih awasi pergaulan anak di sekolah,” terang Tumbur.

Tumbur meminta Pemko Batam melalui Disdik Batam harus segera membuat terobosan baru, melakukukan pengawasan ekstra ke setiap sekolah, khususnya tenaga pengajar.

”Untuk sekolah jangan hanya asal merekrut guru saja, harus dilihat latar belakangnya, psikologisnya,” ujarnya.

“Untuk Disdik Batam, paling tidak harus sesegera membuat program pembinaan yang intens terhadap guru serta peningkatan pengawasan ke setiap sekolah,” terangnya mengakhiri.(gas)

Pak Wali Kota, Sampah Di Mana-mana

0

batampos.co.id – Warga Tanjunguncang kembali mengeluhkan maraknya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Sampah yang dibuang warga di pinggir jalan itu menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu masyarakat maupun pengendara yang melintas.

Nico warga Putra Jaya Residence mengatakan, TPS liar yang berada di dekat rumahnya pernah dibersihkan bahkan diberi plang kayu bertuliskan imbauan untuk tidak membuang sampah.

Namun belakangan ini, sampah kembali menggunung dan menganggu warga setempat.

”Entah siapa yang buang sampah di sini,” ucapnya.

Ia pun meminta dinas terkait untuk menindak warga yang sering buang sampah sembarangan.

”Di sini jadi kelihatan jorok dan kotor,” ucapnya.

Sampah yang berada di pinggir jalan. DLH Kota Batam mengaku kesulitan menemukan lahan untuk dijadikan TPS di wilayah Batuaji dan Sagulung. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Sementara Kepala Bidang Persampahan, DLH Batam, Faisal Novrieco tak menampik jika masih banyak TPS liar yang tersebar di Batam.

Ia sendiri mengakui kesulitan untuk menertibkan. Meskipun sudah dipasang tulisan dilarang buang sampah, masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan.

”Ini selalu terjadi, ketika kami tutup pasti muncul TPS liar yang baru,” katanya, kemarin.

Meski demikian, menurutnya sampah yang dibuang di pinggir jalan tetap diangkut setiap hari. Namun ia tak menampik jika lokasi yang tak terpantau memang banyak yang terlewat.

”Tapi kalau di jalan utama atau umum kami usahakan untuk membersihkannya,” jelasnya.

Sementara Kepala DLH Batam, Herman Rozie, mengaku TPS liar masih menjadi fokus pihaknya.

Beragam upaya seperti membuat puluhan spanduk larangan hingga sosialisasi ke masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

”Kita akui itu belum efektif. Spanduk saja, ada yang berhenti ada yang tidak. Bahkan ada yang pindah tempat saja,” ucapnya.(yui)

WA Grup Lintas Warga Berbagi Dengan Warga Kurang Mampu di Batam

0

batampos.co.id – Anggota grup WA Lintas Warga menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat Pulau Pecung Kecamatan Belakangpadang, Minggu (1/12/2019).

Grup WA Lintas Warga tersebut dimotori oleh Akhyar.

Mantan manajer HRD Batam TV itu, mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan yang ketiga kalinya digelar.

“Di sini kita membagikan 65 paket sembako,” katanya, Senin (2/12/2019).

Akhyar menjelaskan, dalam paket sembako tersebut berisi 2 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, mie instan 5 bungkus, tepung terigu satu kilogram, pakaian layak pakai 15 dus besar.

“Lokasi penyerahan bantuan di balai pertemuan Pulau Pecung dan dihadiri Ketua RT dan RW, tokoh agama, dan warga yang menerima bantuan,” jelasnya.

Ketua grup WA Lintas Warga, Soni Harsono menyerahkan bantuan ke warga. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Ia mengatakan, grup WA Lintas Warga awalnya hanya berisi warga Perumahan Odessa. Namun saat ini sudah terbuka untuk umum.

“Banyak warga perumahan lain juga bergabung, orientasinya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Menurutnya, bakti sosial tersebut menjadi agenda rutin grup WA Lintas Warga setiap bulannya.

Menurutnya, sumber dana kegiatan tersebut berasal dari anggota grup WA Lintas Warga dan donatur.

“Sumbangan dan bantuan tersebut semuanya kami serahkan ke warga kurang mampu yang betul-betul membutuhkan bantuan,” paparnya.

Ia menuturkan grup WA Lintas Warga sudah terbentuks ejak empat bulan lalu dan saat ini sedang dalam pengurusan legalitas untuk dijadikan yayasan.

Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan dapat menghubungi Akhyar di nomor WA 0813 7260 0467, dan  Soni 0812 7072 9079.(iwa)

Mantap, Warga Kelurahan Kibing Komitmen Perangi Narkoba

0

batampos.co.id – Kampung anti narkoba Batuaji di perumahan Bumi Agung dan Taman Lestari, Kelurahan Kibing genap berusia satu tahun.

Sebagai kampung anti narkoba, masyarakat setempat komitmen untuk terus memerangi peredaran narkoba baik dalam ataupun luar lingkungan mereka.

Komitmen ini kembali disuarakan oleh masyarakat setempat saat menggelar HUT I kampung anti narkoba di jalan perumahan Taman Lestari, Minggu (1/12/2019).

”Tidak ada nilai positif satupun dengan narkoba, maka kami berkomitmen untuk terus melawan peredaran narkoba baik di kampung ini ataupun lingkungan luar lainnya demi generasi mudah yang berkualitas,” ujar tokoh masyarakat kampung anti narkoba Batuaji, Sukwan.

Kampung anti narkoba yang yang masih dalam pembinaan Polsek Batuaji ini, kata Sukwan, sangat berdampak bagi keamanan dan ketenteraman lingkungan di perumahan Bumi Agung dan Taman Lestari.

Kelompok remaja bersepeda motor ataupun pelajar yang nongkrong dan ngelem pada malam hari sudah tidak ada lagi.

Itu karena semua masyarakat setempat berperan aktif menjadi relawan melawan peredaran narkoba dan tindakan-tindakan melanggar hukum lainnya.

”Perubahan sangat terasa sejak ada kampung anti narkoba ini. Setiap rumah memiliki relawan yang mengawasi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan,” jelasnya.

Para pelajar bersama Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo (enam dari kiri) berfoto bersama saat memperingati HUT pertama kampung narkoba di Kelurahan, Kibing, Batuaji. Foto: Eja/batampos.co.id

“Semua jadi sepakat untuk menjamin kamtibmas di lingkungan ini. Anak-anak yang ngelem tak ada lagi. Yang bersepeda motor bonceng tiga sampai larut malam juga sudah tak kelihatan lagi. Setiap warga turun mengawasi,” ujarnya lagi.

Ketua relawan kampung Anti Narkoba, Djarot, menyampaikan hal yang sama. Dampak positif sangat dirasakan masyarakat semenjak adanya kampung anti narkoba tersebut.

Semua elemen masyarakat menyambut dan mendukung penuh program tersebut.

”Kalau dari masyarakat sangat antusias pak, tinggal dukungan dari instansi pemerintah terkait saja. Pembina kami Polsek Batuaji dan sudah sangat bagus selama ini,” kata Djarot.

Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, mengapresiasi kesadaran masyarakat kampung anti narkoba untuk memerangi narkoba tersebut.

Diapun berharap agar eksistensi kampung anti narkoba tersebut lebih baik lagi ke-depan.

”Indonesia masih pada level darurat narkoba, hanya kesadaran pribadi setiap warga negaralah yang menghapus status tersebut,” jelasnya.

“Polisi dan penegak hukum lain telah bekerja maksimal tapi harus ada dukungan dan komitmen dari masyarakat seperti ini. Melawan narkoba harus dimulai dari diri sendiri untuk menolak narkoba, kemudian keluarga dan lingkungan,” ujar Kapolresta.

Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, pembina kampung anti narkoba menjelaskan, pembentukan kampung anti narkoba ini sebagai upaya jajaran Polsek Batuaji untuk melibatka masyarakat dalam memerangi narkoba. Pembentukan pada tahun lalu ini memiliki dampak positif terhadap warga.

”Kamtibmas-pun terjaga dengan baik. Ini akan jadi contoh bagi lingkungan-lingkungan lainnya, semoga bisa seperti ini semua,” kata Dalimunthe.

HUT I kampung Anti Narkoba Batuaji ini berlangsung meriah dimulai dengan jalan santai dan senam aerobik bersama.

Selanjutnya ada penyematan pin kepada pelajar setempat sebagai generasi muda yang bebas narkoba serta pengundian hadiah doorprize lainnya.

Pelajar yang mendapatkan PIN anti narkoba merupakan pelajar SMP dan SMA yang ada di kelurahan Kibing. Mereka mengenakan baju putih yang menandakan bebas dari peredaran narkoba.(eja)

Kapolresta Barelang Minta Pemerintah Tertibkan Warnet

0

batampos.co.id – Banyaknya warung internet (warnet) yang tidak sesuai dengan aturan di Kota Batam menjadi tempat berkumpulnya pelaku kejahatan jalanan.

Pihak Kecamatan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diharapkan melakukan penertiban terhadap aktivitas dari warnet tersebut.

Dari data yang dihimpun Batam Pos, dalam satu pekan terakhir jajaran Satreskrim Polresta Barelang mengamankan empat pelaku jambret dengan belasan lokasi di Kota Batam.

Dimana, dua dari empat pelaku merupakan anak yang masih di bawah umur.
Dua pelaku utama Yudi Putra Tama dan Dede mengajak dua anak di bawah umur berinisial AS, 16 dan HN, 16 yang mereka kenal saat main warnet di kawasan Sagulung.

Keduanya diajak oleh Yudi dan Dede untuk mengendarai sepeda motor dan bertugas menghalang-halangi korban maupun warga yang mengejar dua pelaku utama.

”Kami ketemu dan kenalnya di warnet, dari situ mulai kenal dan diajak,” ujar salah satu pelaku berinisial AS.

Petugas PPNS Kecamatan Seibeduk dan Satpol PP mendata pengelola warnet yang kena razia karena buka hingga larut malam. Foto: Dokumentasi Kecamatan Sseibeduk untuk batampos.co.id

Selain kasus jambret, beberapa hari kemudian Polsek Lubukbaja mengamankan satu pelaku pencurian sepeda motor motor yang masih di bawah umur berinisial AP, 17 bersama seorang rekannya yang masih dalam pengejaran.

Di mana dari keterangan AP, pencurian itu mereka rencanakan saat di warnet kawasan Jodoh.

Menanggapi banyaknya kasus kejahatan jalanan di warnet, Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo sudah sering mengimbau pihak Kecamatan maupun Kelurahan dalam berbagai kegiatan silaturahmi.

Diharapkan kepada Bhabinkamtibmas maupun Babinsa untuk melaksanakan monitoring terhadap warnet yang berada di wilayahnya masing-masing.

”Jam operasional yang melebihi waktu mohon diterbitkan. Karena kalau sudah malam itu bukan lagi mencari pelajaran, malah kumpul untuk membicarakan hal yang kurang baik,” ujarnya.

Ia mendorong kepada pihak Kecamatan maupun Kelurahan untuk melakukan penertiban dan mengawasi terhadap warnet yang beroperasi melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dengan didukung oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang berada di wilayahnya masing-masing.

Kepada orang tua juga diharapkan untuk selalu memantau anaknya yang belum pulang hingga dinihari.

”Karena kalau sudah lebih dari jam belajar, itu lebih banyak mudaratnya,” imbuhnya.(gie)

Siswa Tak Mau Hormat Bendera dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan, Kapolresta Barelang Bilang Begini

0

batampos.co.id – Kapolresta Barelang, AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo angkat bicara terkait dua siswa SMPN 21 yang tak mau menghormati bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan karena bertentangan dengan keyakinan.

Menurut Kapolres, hal itu berlebihan dan memang pantas kedua anak tersebut mendapatkan sanksi dari sekolah.

Menurut Prasetyo, penolakan menghormati bendera merah putih merupakan contoh yang tidak baik dan tidak patut ditiru oleh pelajar lainnya.

Jika sekolah menemui siswa yang seperti itu, memang sudah sepantasnya diberikan sanksi yang tegas jika memang tidak bisa dibina lagi.

Baca Juga: Wakil Presiden Bilang Begini Terkait 2 Siswa SMP 21 Batam yang Tidak Mau Hormat Bendera dan Nyanyi Lagu Kebangsaan

”Dinas Pendidikan, Kemenag, Kejaksaan, Polisi dan TNI sudah mengambil tindakan pendekatan, tapi tetap tak mau,” ujar Prasetyo, Minggu (1/12/2019).

“Hormat bendera itu kewajiban setiap warga negara. Kalau tidak mengindahkan ya wajib dikenai sanksi,” kata dia lagi.

Pintu gerbang SMPN 21 Batam di Sagulung tak ditutup rapat, Selasa (26/11). Dua siswa yang dikeluarkan dari sekolah tersebut karena tak mau hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, dianjurkan mengambil Kejar Paket B. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Menurutnya, sekolah formal manapun di pelosok negeri ini diwajibkan untuk melaksanakan upacara kebangsaan dan siswanya harus patuh.

Baca Juga: Dua Siswa SMPN 21 Diminta Ikuti Pembinaan Nasionalisme Karena Tidak Mau Hormat Bendera dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan

“Kita hidup bernegara yang ada aturan dan tata tertibnya,” paparnya.

Kata dia, untuk mencegah penolakan-penolakan serupa, ke depannya jajaran kepolisian akan melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih rutin ke sekolah-sekolah.

Pembinaan ini terkait kebangsaan dan rasa nasionalisme. Setiap warga negara yang hidup di wilayah NKRI wajib melaksanakan kegiatan kebangsaan mulai dari apel penghormatan bendera dan lain sebagainya.

Sebelumnya, dua siswa di SMPN 21 Batam di Sagulung menolak menghormati bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan sejak mereka masuk ke sekolah tersebut.

Baca Juga: Gubernur Minta Kaji Ulang Pemberhentian 2 Siswa SMPN 21 karena Tak Mau Hormat Bendera

Penolakan ini sudah ditindaklanjuti pihak sekolah bersama TNI dan Polri untuk melakukan pembinaan selama dua tahun, namun dengan alasan keyakinan, kedua siswa tersebut tetap menolak.

Mediasi dan pembinaan yang menemui jalan buntu ini mengharuskan pihak sekolah memberikan sanksi dengan mengembalikan siswa tersebut ke orangtua mereka. Orangtua siswa yang bersangkutan diberi dua pilihan.

Yakni; menskorsing anak mereka dari sekolah selama satu tahun untuk mengikuti pembinaan nasionalisme di luar sekolah atau mencari jalur pendidikan nonformal di luar seperti pendidikan paket atau home schooling.(gie)