batampos.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengingatkan nelayan maupun pengusaha perikanan yang menangkap ikan di perairan Natuna agar menggunakan peralatan ramah lingkungan.
Hal ini disampaikan Susi saat penenggelaman kapal asing di sela-sela kunjungan ke Natuna beberapa waktu lalu.
Dengan tegas Susi mengatakan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas jika masih ada nelayan yang menangkap ikan dengan cara-cara yang dilarang oleh Undang-Undang Perikanan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
”Pemerintah dapat menutup kembali keran ekspor ikan hidup dari Natuna ke beberapa negara tetangga. Jika masih ada ditemukan penangkapan ikan secara ilegal oleh nelayan lokal atau pengusaha ikan sendiri,” tegas Susi.
Susi menambahkan, penangkapan secara ilegal yang dilarang pemerintah adalah menggunakan potas (obat bius ikan, red), maupun jaring pukat yang merusak terumbu karang.
”Perlu diketahui, satu gram portasium dapat merusak terumbu karang dan membunuh ekosistem di laut termasuk ikan sampai radius 6 meter persegi. Sementara nelayan bisa gunakan portasium itu berkilo-kilo,” jelasnya.(Aulia)
batampos.co.id – Kans masuknya Partai Demokrat ke jajaran Kabinet Kerja jilid II semakin terbuka.
Kesempatan itu kian kuat menyusul pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden keenam sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Dalam pertemuan yang digelar di ruang Garuda itu, keduanya berdialog sekitar satu jam. Usai pertemuan, Jokowi mengatakan dirinya sudah lama ingin berkomunikasi dengan SBY.
”Hari ini, alhamdulillah pas waktunya dan ketemu,” ujarnya usai melepas kepulangan SBY.
Jokowi menambahkan, ada banyak hal yang diobrolkan.
Mulai dari situasi dalam negeri, hingga persoalan global seperti resesi ekonomi yang bisa berdampak ke kondisi nasional.
Namun, mantan Wali Kota Solo itu mengakui persoalan kabinet juga sempat disinggung.
Lantas, apakah kedatangan SBY untuk menyetorkan nama menteri? Jokowi membantahnya.
Dia menuturkan, pembicaraan dengan Demokrat belum sejauh itu.
”Nggak sampai ke sana, belum sampai ke sana (mengusulkan menteri),” kata dia.
Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, kemarin. Foto: Dokumentasi Jawa Pos
Namun, soal kemungkinan Demokrat gabung di kabinet, Jokowi menyebut keputusan tidak hanya ada di pihaknya.
Selain di partai koalisi, juga bergantung sikap partai Demokrat sendiri.
”Ditanyakan ke Pak SBY langsung,” kata Presiden dua cucu tersebut.
Sementara SBY sendiri tidak memberikan sepatah kata pun kepada awak media. Usai pertemuan, purnawirawan jenderal bintang empat itu langsung meninggalkan istana.
Komunikasi politik antara Jokowi dengan demokrat kemarin bukan yang pertama. Pasca pilpres 2019, Jokowi sudah menjalin komunikasi dengan putra mahkota Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai, ada peluang bagi demokrat masuk ke kabinet.
Meski demikian, peluangnya relatif kecil jika sosok yang disodorkan duduk di kabinet adalah putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Bagi Jokowi, kata Pangi, masuknya AHY bukanlah persoalan. Yang terpenting, masuknya Demokrat akan membuat pemerintahan semakin kuat.
Namun bagi partai koalisi Jokowi, khususnya PDIP, memberi kursi AHY berarti sama dengan memberinya karpet merah pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
“Sangat tergantung kepada Megawati juga. AHY kan Mega gak mau kasih panggung,” tuturnya.
Untuk itu, Pangi menilai kans Demokrat di kabinet bergantung pada proses lobi dan nama yang diajukan Demokrat untuk posisi menteri.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko me-ngatakan, waktu pengumuman menteri kabinet kerja jilid II masih tentatif.
Bisa diumumkan langsung usai pelantikan, tapi juga bisa dilakukan di hari lainnya. ”Bisa (usai pelantikan).
Setelah itu juga bisa,” ujarnya.Kondisi yang sama juga berlaku terhadap lokasinya.
Hingga saat ini, belum ada kepastiannya. ”Bisa juga diumumkan di istana, bisa juga diumumkan di luar istana,” imbuhnya.(far/jpg)
batampos.co.id – Pegawai Rutan Kelas II A Batam menjalani tes urine yang digelar oleh jajaran BNN Kota Batam.
Karutan Batam, Robinson Perangin-agin, mengatakan, kegiatan itu dilakukan demi meningkatkan kinerja dan memastikan seluruh pegawai Rutan tidak terpapar narkotika dan obat-obat terlarang.
“Ini kita lakukan untuk kebaikan para pegawai Rutan dan lainnya untuk kedepannya,” katanya, Jumat (10/10/2019).
Selain itu kata dia, tes urine yang dilakukan terhadap 101 pegawai Rutan itu juga merupakan rangkaian dari Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Karya Dhika.
“Tujuannya juga untuk mencegah peredaran narkoba di dalam Rutan. Karena peredaran narkoba itu sangat mempengaruhi sekali dari lingkungan” ujarnya.
Kepala BNN Kota Batam, Tumpak Manihuruk melihat proses tes urine para pegawai Rutan Kota Batam. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Ia menyebutkan, kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh kepada pegawai Rutan dan Lapas sesuai program Kementrian Hukum dan Ham.
Ia berharap semua pegawai Rutan dan Lapas bersih dari narkoba.
“Sebab yang dijaga para pegawai Rutan ini para tahanan narkoba jadi harus bersih dari pemakaian narkoba tersebut,” harapnya.
Sementara, Heri Agus, Kepala Pengamanan Rutan Batam, menyatakan hal yang sama. Kegiatan itu diharapkan bisa memanilisir peredaran narkoba di dalam Rutan.
“Apabila ada pegawai yang kedapatan memakai narkoba, bisa langsung kena sanksi disiplin,” tuturnya.
Dari hasil tes urine terungkap, seluruh petugas dinyatakan negatif.
Kepala BNN Kota Batam, Tumpak Manihuruk, menyebutkan, kegiatan tes urine ini merupakan kebijakan dari pimpinan pusat.
BNN kata dia, selalu siap bersinergi dengan Rutan dan Lapas.
Menurutnya Rutan telah melakukan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
“Kami selalu siap jika dibutuhkan untuk kegiatan seperti ini, yang namanya bersinergi. Dan beriringan dengan rencana Kemenkumham secara nasional,” jelasnya.(cr1)
batampos.co.id – Meskipun belum mendapatkan dukungan politik dari sejumlah partai politik (parpol) untuk menjadi kandidat calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), Isdianto tetap optimis bersanding dengan Soerya Respationo pada Pimilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri 2020 mendatang.
Menurut Isdianto, sekarang sedang dilakukan komunikasi politik dengan sejumlah parpol yang meraih kursi di DPRD Kepri.
”Memang sampai saat ini belum ada parpol yang memberikan dukungan. Namun, komunikasi sedang dilakukan secara bersama-sama oleh saya dan Pak Soerya,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kamis (10/10/2019).
Isdianto tidak heran ataupun terkejut, ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah memberikan mandat dukungan kepada Pak Soerya seba-gai kandidat cagub Kepri.
Karena dukungan itu didapat dari hasil penjajakan yang sudah dilakukan PDI Perjuangan. Dijelaskannya, meskipun menjadi parpol pemenang di Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kepri, namun PDI Perjuangan tetap harus membangun koaliasi untuk mengusulkan calon pada pilkada nanti.
”Masalah nomor satu atau dua, nanti terpulang pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan,” jelasnya.
“Tetapi saya optimis akan bersanding dengan Pak Soerya pada Pilkada Kepri 2020 mendatang,” tegas Isdianto lagi.
Selain masalah itu, mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri tersebut juga menyebutkan, sekarang dirinya sedang diterpa isu keretakan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri, Soerya Respationo.
Mengenai hal itu, pria yang pernah duduk sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemprov Kepri tersebut mengklaim bahwa hubungan dirinya dengan Soerya baik-baik saja.
”Bahkan belakangan ini semakin akrab. Saya juga sangat menyayangkan tentunya ada media yang memberikan isu ini, tanpa menyandingkan dengan fakta yang tampak,” tutup Penasehat DPD PDI Perjuangan Provinsi Kepri tersebut.(jpg)
batampos.co.id – Menurut data Kementerian Kesehatan satu dari empat orang dewasa mengalami gangguan kesehatan jiwa.
Kesehatan jiwa nampaknya belum terlalu mendapat perhatian. Salah satunya terlihat dalam lembaga pemasyarakatan.
Kondisi narapidana dalam lembaga pemasyarakatan dinilai masih jauh dari kelayakan. Khususnya dari segi kesehatan fisik dan mental.
Peneliti dan aktivis pun menuntut adanya perhatian lebih serius dari pemerintah terhadap kondisi narapidana.
Fakta tersebut tertuang dalam hasil penelitian Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) yang dipaparkan Kamis (10/10/2019).
Bekerja sama dengan Anti Death Penalty Asia Network dan Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM), Kontras meneliti tujuh lapas yang ada di Indonesia.
Mereka berfokus pada terpidana mati dan keluarga serta pengacaranya.
Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Barelang, Kota Batam. Foto: Haris/batampos.co.id
Meski fokus ke terpidana mati, namun hasil penelitian itu juga menemukan kondisi lapas yang kurang memadai secara umum.
“Banyak kita temukan baik itu terpidana maupun petugas lapas mengeluhkan kurang terpenuhinya hak atas kesehatan, baik fisik maupun mental,” ungkap Ketua Tim Riset Kontras Arif Nur Fikri, kemarin.
Akses kesehatan mental yang dimaksud antara lain layanan konseling.
Arif menjelaskan, terpidana mati rentan terkena gangguan mental karena kondisi yang mereka hadapi selama mendekam di tahanan.
Apalagi banyak yang sudah menjalani penahanan hingga 10 tahun lebih tanpa kejelasan nasib hukum maupun waktu eksekusi mereka.
Terkadang hal tersebut memicu tindakan yang dianggap mengganggu dari terpidana yang bersangkutan.
Namun, alih-alih memberi penanganan berupa konseling, laporan tersebut mencatat petugas melakukan tindak kekerasan dan menahan terpidana di ruang isolasi.
Baru setelah beberapa saat, dipertemukan dengan konselor. Itu pun hanya untuk assessment tanpa ada tindakan medis lebih lanjut.
Hal tersebut tidak terlepas dari jumlah anggaran yang dimiliki lapas. Kepala Divisi Lapas DKI Jakarta Kementerian Hukum dan HAM, Andika Dwi Prasetyo, menjelaskan, umumnya lapas mendapat anggaran yang terbatas untuk masalah kesehatan fisik dan mental.
Dia mencontohkan seperti yang terjadi di Lapas Kelas I Cipinang, anggaran untuk makan saja dibatasi Rp 18 ribu sehari untuk tiga kali makan. Apalagi soal kesehatan mental.
Namun, Andika menampik bahwa tindakan menahan di ruang isolasi tergolong kekerasan. Sebab, hal tersebut memang diatur dalam SOP semua lapas.(deb/lyn/jpg)
batampos.co.id – Perlambatan ekonomi masih menghantui negara-negara Asia. Merujuk laporan Bank Dunia bertajuk Weathering Growing Risk, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik diprediksi melambat.
Disebutkan, pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik diproyeksi melambat dari 6,3 persen pada 2018 menjadi 5,8 persen pada 2019.
Kemudian, pada 2020 mencapai 5,7 persen dan turun lagi pada 2021 menjadi 5,6 persen.
Ekonom utama Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Andrew Mason menuturkan, perang dagang memicu penurunan investasi dan ekspor di negara-negara dunia.
Hal itu juga menguji ketahanan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.
”Melemahnya permintaan global, termasuk dari Tiongkok, dan meningkatnya ketidakpastian ketegangan perdagangan AS-Tiongkok menyebabkan penurunan ekspor dan pertumbuhan investasi,” ujarnya, kemarin.
Untuk Indonesia, ekonomi diyakini tetap mampu tumbuh di tengah berbagai ketidakpastian.
Saat ini Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen dari sebelumnya 5,1 persen.
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (30/10/2018). Merujuk laporan Bank Dunia bertajuk Weathering Growing Risk, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik diprediksi melambat. Foto: Ricardo/JPNN.com/jpg
Menurut dia, ada beberapa cara yang bisa dilakukan Indonesia untuk dapat mencapai pertumbuhan.
Yaitu, meningkatkan investasi asing langsung (foreign direct investments/FDI).
”Namun, untuk dapat meningkatkan FDI, Indonesia perlu melakukan reformasi,” tambah Andrew.
Lalu, pertumbuhan konsumsi dilaporkan stabil meski lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.
Pertumbuhan di sektor pariwisata, realestatpun stabil untuk negara-negara yang lebih kecil di kawasan ini.
Kemudian, di beberapa negara, tingkat utang yang tinggi juga turut berpe-ngaruh terhadap kebijakan.
”Bank Dunia merekomendasikan untuk memaksimalkan kebijakan fiskal dan moneter guna merangsang pertumbuhan ekonomi. Serta, tetap mempertahankan keterbukaan perdagangan dan memperdalam integrasi perdagangan regional,” jelas Andrew.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memanfaatkan kunjungan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk bertukar pikiran terkait persoalan kebangsaan.
Salah satu masalah yang dibicarakan terkait dengan kondisi ekonomi dalam negeri dan global.Jokowi mengatakan, SBY memberikan pandangan terhadap situasi ekonomi ke depan.(dee/far/c25/oki/jpg)
batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam telah memperingatkan pedagang telepon seluler atau handphone dan perangkat lain yang menggunakan sim card, untuk tidak lagi menjual barang dari pasar gelap (black market/BM).
Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau, menegaskan, pihaknya hanya menunggu arahan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk turun melakukan penarikan dan penindakan.
”Ketika ada arahan dari Kemendag, kami akan langsung turun. Kami menunggu instruksi mereka saja,” kata Gustian, Rabu (9/10/2019).
Ia menyebut, seharusnya sudah tidak ada lagi aktivitas jual beli ponsel BM, karena beberapa waktu lalu tiga kementerian, yakni Kemendag, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melarang penjualan ponsel BM.
”Beberapa waktu lalu kan sudah sosialisasi, jadi mereka harusnya sudah tahu (larangan jual ponsel BM). Sewaktu-waktu kami akan turun,” imbuhnya.
Ia menerangkan, hal yang paling penting adalah jangan sampai konsumen dirugikan karena telah membeli ponsel BM, yang tidak lama lagi akan dinonaktifkan secara otomatis.
Ilustrasi. Foto: Yusuf Hidayat/batampos.co.id
”Kalau mereka jual, yang rugi masyarakat juga. Kami ingatkan jangan ada lagi yang jual,” terangnya.
Sementara itu, kini aturan soal menonaktifkan secara otomatis ponsel black market sedang disinkronkan lintas kementerian.
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Republik Indonesia, Ojak Simon Manurung, yang ditanya perihal apakah Batam mendapat perhatian khusus karena daerah perbatasan, Ojak mengaku pada prinsipnya perhatian pemerintah terhadap semua wilayah sama saja.
Termasuk Batam. Maka, sosialisasi sebelum aturan ini diterapkan penting agar peda-gang paham bahwa kelak ponsel atau produk lain yang menggunakan kartu Sim harus memiliki IMEI.
Jika tidak, pedagang akan dikenakan sanksi sesuai dengan atuan yang berlaku.
”Saya kira kalau barangnya legal tak masalah, yang jadi masalah kalau ilegal. Saya sarankan berdaganglah yang sehat dan resmi,” imbuhnya.(iza)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, angkat bicara perihal penanganan pasien terlantar yang tidak memiliki keluarga atau keluarganya tidak bisa dihubungi.
Rudi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap akan membantu karena tanpa harus melihat asal usul yang bersangkutan.
”Itu manusia, harus kita jaga juga. Tak perlu tahu asal darimana, kalau yang jelas ada di Batam maka harus pemerintah selesaikan,” tegas Rudi, Kamis (10/10/2019).
Rudi menyebut penanganan pasien terlantar ini domainnya Dinas Sosial (Dinsos) dengan mensyaratkan kartu identitas agar bantuan dapat dikucurkan.
Namun, ia menegaskan, pihaknya akan mencari cara lain jika seandainya korban tidak memiliki identitas, karena penanganan medis sifatnya segera.
”Persyaratannya, Dinsos bisa tangani kalau ada identitas. Kalau tidak ada identitas ini yang kami akan cari solusinya, supaya bisa berobat, mereka bangsa kita juga,” imbuhnya.
Banyaknya pasien yang tidak bertuan menjadi dilema bagi rumah sakit di Batam. Sementara pasien harus segera mendapatkan penanganan medis dengan cepat.
Di sisi lain tidak ada keluarga atau pihak penjamin yang bersedia bertanggung jawab atas biaya perawatan pasien yang tidak bertuan tersebut.
Suasana pelayanan pasien di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
”Ini benar-benar dilema bagi kami. Kemana kita mau klaim, termasuk jika pasien tersebut meninggal dunia,” kata dr Sahat, perwakilan Rumah Sakit Elizabeth saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS dan Komisi IV, Rabu (9/10/2019) lalu.
Ia mencontohkan ketika ada pasien kecelakaan yang tidak bertuan dan tidak memiliki alamat yang jelas, sementara kartu tanda penduduknya juga dari daerah lain.
Rumah sakit sering kali kesulitan menghubungi keluarga, sehingga jika kritis perlu tindakan medis semisal operasi dan tindakan lainnya.
”Ini yang belum ada solusinya. Ini kita sampaikan ke Komisi IV supaya ada solusi bagi kami pihak rumah sakit,” tutur Sahat.
Senada disampaikan Direktur RSUD Embung Fatimah, Ani Dewiyana. Menurut dia banyak pasien yang tidak memiliki identitas jelas yang harus mendapatkan penanganan medis, sementara tak ada pihak keluarga yang bisa dihubungi.
”Apalagi, hampir semua pasien tak bertuan dilimpahkan ke kami (RSUD, red), sehingga ketika ia meninggal kami kesulitan mengakses atau menghubungi keluarga si pasien,” kata Ani.
Dalam RDP tersebut perwakilan rumah sakit juga berharap ada solusi bagi mereka. Salah satunya menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta agar dialokasikan ke sana.
Sehingga ketika ada pasien yang tidak bertuan, rumah sakit bisa dengan cepat memberikan penangan medis tanpa harus menunggu pihak keluarga.
”Dana CSR itu kami pikir tepat bisa sebagiannya dialokasikan untuk pasien tak bertuan ini,” ungkap Sahat lagi.(iza)
batampos.co.id – Sistem teknologi informasi ATBEnterprise System (AES) berbasis teknologi 4.0 yang telah diterapkan ATB dalam pengolahan air rupanya dilirik hingga ke kancah internasional.
Sistem ini mampu mengintegrasikan hampir semua lini produksi, distribusi, pengelolaan kebocoran hingga pelayanan pelanggan.
Sistem ini dibangun sendiri oleh ATB dan merupakan satu-satunya di Indonesia.
ATB telah menjadi perusahaan pionir dalam hal implementasi teknologi industri 4.0 di pengelolaan air bersih.
Perusahaan ini telah menerapkan Smart Water Management System dan menjadi Smart Water Company sejak tahun 2012 silam.
Berkat inovasi tersebut, Presiden Direktur PT Adhya Tirta Batam (ATB), Benny Andrianto, diundang menjadi pembicara di Malaysia International Water Convention (MIWC) 2019, Selasa (1/10/2019) lalu.
Dalam kesempatan ini, Benny memperkenalkan paradigma baru dari SCADA 4.0 dalam revolusi industri 4.0.
MIWC merupakan wadah berkumpulnya para pemimpin air dari kota, industri, dan utilitas di seluruh dunia.
Forum ini fokus pada diskusi dan komunikasi dalam hal mencapai terobosan nyata di industri utilitas air bersih.
Tahun ini, MIWC fokus membahas tentang penerapan revolusi 4.0 di industri pengolahan air bersih.
Dalam ceramahnya, Benny menegaskan, bahwa implementasi teknologi informasi di pengelolaan air dapat membantu efisiensi. Baik dari segi produksi, maupun bisnis.
Menurut Benny, saat ini industri pengolahan air bersih tengah berada di ambang transformasi besar.
Bagi industri yang siap, perubahan ini akan jadi peluang untuk mengembangkan perusahaan lebih besar.
Namun, bagi yang tidak siap, transformasi ini cenderung akan jadi ancaman.
Kunci utamanya adalah bagaimana perusahaan menguraikan resistensi terhadap inovasi teknologi dan cara-cara kerja baru.
Presiden Direktur ATB, Benny Andrianto, menjadi pembicara undangan di Malaysia International Water Convention (MIWC) 2019, Selasa (1/10) lalu, di Kuala Lumpur, Malaysia. MIWC merupakan wadah berkumpulnya para pemimpin air dari kota, industri, dan utilitas di seluruh dunia. Foto: Dokumentasi PT ATB untuk batampos.co.id
Dengan itu, perusahaan utilitas air bersih bisa berkembang menjadi lebih sukses, berkelanjutan, dan murah.
“Anda bisa berbuat banyak hal dengan sumber daya yang sangat efisien,” ujar Benny.
Selain mampu mengintegrasikan hampir semua lini produksi, distribusi, dan pengelolaan kebocoran, teknologi AES ini memampukan ATB untuk sistem remote dalam sejumlah aktifitas lapangan, sehingga ATB bisa melakukan kendali jarak jauh.
Tidak sebatas mengontrol proses teknis di lapangan dan pelayanan pelanggan, pemanfaatan teknologi juga memudahkan ATB membuat rencana jangka pendek dan jangka panjang.
Data yang dikumpulkan ATB melalui sistem tersebut dikelola dan dianalisa untuk mempelajari pola dan kebiasaan.
Dengan demikian, ATB telah memiliki proyeksi penggunaan dan kebutuhan air pada masa mendatang.
“Ini akan sangat menguntungkan, karena ATB bisa membuat langkah-langkah prefentif untuk meminimalisir terjadinya potensi masalah,” jelasnya.
Teknologi inilah yang kemudian menjadi kunci ATB meraih sejumlah prestasi.
Salah satu yang paling membanggakan adalah kemampuan ATB mengelola keterbatasan sumber daya air baku yang terbatas di Batam.
Salah satu caranya adalah dengan mengelola kebocoran dengan efisien. ATB mampu menekan angka kebocoran hingga 16,7 persen pertahun. Ini merupakan kebocoran air terkecil di Indonesia.
Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) mencatat, rata-rata kebocoran air Nasional masih 33,16 persen.
“Defisit ketersediaan air baku menjadi ancaman, termasuk di Batam. Tapi karena kita bisa efisien, maka kita masih mampu memenuhi kebutuhan air bersih untuk seluruh Batam hingga hari ini,” ujar Benny.
Berkat inovasi berbasis teknologi informasi itu, ATB mampu menjadi perusahaan air bersih nomor satu di Indonesia.
Saat ini cakupan pelayanan ATB telah mencapai 99,7 persen. Kebocoran sekitar 16,7 persen.
Kontinuitas pengaliran 23.7 jam perhari dan Rasio karyawan perseribu pelanggan cuma 2,14.
Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, mengatakan, peran ATB dalam event kali ini membuktikan kapasitas ATB sebagai perusahaan yang telah diakui dunia internasional.
ATB dianggap mampu berptransformasi menjadi perusahaan paling efisien dengan bantuan teknologi.
“Ini menunjukan bahwa ATB adalah perusahaan yang diperhitungkan. Bukan hanya di lingkup nasional, tapi juga regional,” jelasnya.
Menurutnya, ATB masih akan meningkatkan kualitasnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Batam.
Tidak hanya itu, ATB juga rutin berbagi pengalaman dengan perusahaan air bersih di Indonesia dan luar negeri untuk mendorong penerapan teknologi industri 4.0 dalam perusahaan air bersih.
“Yang paling penting, ATB ingin seluruh perusahaan air bersih di Indonesia juga efisien. Sehingga kebutuhan dasar warga bisa terpenuhi dengan baik,” tuturnya.(*)
HINGGA pukul 16.00 WIB, Kamis kemarin, saya belum punya tema soal catatan kecil yang rutin menemui pembaca setiap hari Jumat ini. Awalnya mau nulis lagi seputar digabungnya pimpinan BP Batam dengan Pemko Batam. Tapi ini agak sensitif kalau ditulis sekarang, berhubung Kepala BP Batam HM Rudi disebut-sebut akan kembali berlaga dalam pilkada 2020. Nanti khawatirnya tulisan saya agak nyerempet, trus dianggap nyerang (kalau kritis) atau dianggap nyanjung (kalau membela).
Kan repot?!
Padahal, serius, soal rangkap jabatan ini menarik untuk kembali diperbincangkan. Bukan dari sisi hukum dan aturannya, tapi dari sisi ekspektasi (harapan) masya-rakat dan pelaku pasar atas disatukannya kepemimpinan dua instansi yang sebetulnya berbeda “maqom” tersebut. Intinya, ada harapan besar atas pelantikan HM Rudi sebagai Kepala BP Batam (sekali ini tidak pakai sebutan ex officio, karena sudah dilantik).
Harapannya adalah agar roda pembangunand an perekonomian Batam kembali membaik. Sesegera mungkin. Setinggi mungkin. Tapi apa iya semudah itu?
Tentu saja tidak semudah membalik telapak tangan atau seperti menggosok lampu aladin. Pertumbuhan ekonomi Kepri (dan Batam) yang pernah mencapai titik nadir, 2,02 persen dan saat ini sudah merangkak ke 5 persen, sudah pasti tidak mudah untuk menyentuh angka 8 persen, apalagi melewati dua digit. Singapura saja sekarang pertumbuhannya tidak sampai 2 persen. Tapi beda size, bro!
Menarik sebetulnya kalau kita tanyakan mau dibawa ke mana Batam ini setelah kepalanya dijabat oleh Wako Batam secara ex officio? Kali ini penyebutannya benar, karena ada frasa “dijabat oleh wako Batam secara ex officio”. Hehe…
Itulah pertanyaan penting sebetulnya. Bukankah rakyat atau pelaku pasar sebetulnya tidak begitu peduli siapa yang akan menjabat kepala BP Batam? Mau dipimpin seorang profesional atau orang terafiliasi dengan partai politik, misalnya, tidak begitu penting.
Sebab yang terpenting adalah apakah kemudian Batam dapat lebih baik, ekonomi tumbuh lebih tinggi, lapangan pekerjaan terbuka lebih luas, dan harga sembako lebih bersahabat? Inilah soalnya.
Secara sederhana, mungkin orang dapat berkata bahwa penyatuan kepemimpinan antara Pemko dengan BP Batam akan dapat mengurai berbagai persoalan. Sebab, ada tuduhan bahwa selama ini ada aroma kuat soal dualisme antara Pemko dan BP Batam. Hal itulah yang dituding sebagai penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat tersendatnya berbagai perizinan dan pembangunan di Kota Batam.
Hmmm, akhirnya saya benar-benar kembali menulis soal ini. Harapannya, bukan untuk menyindir, nyinyir, atau mengkritik saja. Ini lebih kepada sumbangsih pikiran untuk siapapun yang memerlukan masukan. Bagi yang tidak memerlukannya, maaf, silakan tinggalkan tulisan ini. Lebih baik Anda baca berita-berita hiburan, olahraga, atau berita penusukan atas Menkopolhukam Wiranto yang sedang heboh itu. Boleh juga cari-cari berita tentang film Joker, si komedian yang “tersesat” menjadi jahat dan kemudian memusuhi Batman.
Saya sering mendapat pertanyaan, di banyak forum, setelah walikota memimpin BP Batam, apakah ekonomi akan kembali bergairah? Apakah hibah aset dari BP ke Pemko jadi lebih mudah? Apakah hubungan BP Batam dengan Pemko jadi harmonis? Apakah Pak Rudi kemudian bertahan jadi walikota dua periode atau naik kelas ke provinsi? Satu-persatu pertanyaan itu saya coba jawab, dan rencananya akan saya uraikan di bawah, kecuali pertanyaan terakhir, karena sensitif!
Soal ekonomi, iya, kita semua berharap bahwa penyatuan itu akan berdampak langsung terhadap perbaikan pertumbuhan ekonomi Batam. Mengapa demikian? Karena semua kita berkepentingan. Mari kita ambil satu contoh di sektor properti. Harapannya adalah semua perizinan terkait pembangunan properti jadi lebih cepat, dan lahan yang sudah dialokasikan segera terbangun. Tinggal lagi masalah permintaan pasar (demand) yang juga terkait dengan hukum pasar itu sendiri. Ada order, ada penjualan. Ada penjualan, akan menaikkan biaya promosi dan iklan. Media akan kebagian.
Perbaikan ekonomi juga akan menyebabkan efek domino, yang ujungnya akan menyentuh hal-hal lain yang lebih substantif. Misalnya, pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan naiknya daya beli rakyat, lancarnya konsumsi, dan syukur-syukur menaikkan saving (tabungan). Bagi dunia usaha, ini tentu angin segar. Bisnis akan kembali bergairah karena daya beli rakyat akan membaik. Demikian pula jika sektor industri menerima order lebih banyak, tentu akan meningkatkan supply barang yang diproduksi, oleh karenanya memerlukan faktor produksi berupa tenaga kerja. Jika ini berjalan beriringan, dmapak lanjutannya adalah membaiknya pendapatan masya-rakat sekaligus konsumsi terhadap kebutuhan primer, sekunder, dan tertier.
Begitulah di antara harapan masyarakat yang secara sederhana melihat penyatuan kepemimpinan BP Batam dan Pemko Batam. Akan tetapi, tentu tak semudah itu. Menyatukan ritme kerja antara karyawan BP dengan Pemko, memerlukan keahlian khusus. Pemko Batam selama ini diidentikkan dengan pegawai rekrutmen daerah, sementara pegawai BP direkrut instansi pusat yang kemudian ditempatkan di Batam. Maqomnya berbeda, emosionalnya terhadap daerah juga belum tentu sama. Ditambah lagi, selama ini, ada semacam persaingan di antara kedua instansi dalam mengelola Batam.
Sejak kapan? Di era reformasi, persaingan itu terjadi sejak UU 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam disahkan pemerintah. Sebelumnya, sejak Batam masih berstatus kota administratif, bahkan ketika Batam baru mulai dikenal mengikuti induknya, Belakangpadang, bibit-bibit persaingan antara “orang pusat” dengan “orang daerah” mulai ada. Tapi, saya pribadi yakin dengan kemampuan HM Rudi. Tuh kan, saya terpaksa memuji akhirnya…
Singkat kata, selain hal-hal di atas, masih banyak PR Kepala BP Batam yang baru. Misalnya soal izin-izin yang sampai hari ini masih dipegang oleh instansi pusat di berbagai kementerian. BP Batam tentu tak semegah Otorita Batam dalam hal kewenangan. Kalau Otorita Batam dahulu, kewenangannya hampir tanpa batas. Hampir semua dilimpahkan pusat ke Otorita Batam. Kini, setelah menjadi BP Batam, sejak terbitnya Perppu I 2007, diikuti PP 46, tak semua izin dan kewenangan diberikan oleh pusat ke BP Batam.
Kepala BP yang baru punya PR yang cukup berat untuk itu. Belum lagi soal kewenangan lain seperti diatur dalam UU Pemda, hari ini sudah banyak dipegang oleh provinsi. Kewenangan pemanfataan laut misalnya, 0 sampai 12 mil, menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Padahal, Batam adalah kota pulau yang dikelilingi lautan.
Bagaimana dengan lahan? Bagaimana pula soal UWTO (uang wajib tahunan otorita) yang di era BP Batam penyebutannya “disamarkan” menjadi UWT (uang wajib tahunan) itu? Bagaimana dengan janji yang kerap dilontarkan oleh Wako Batam yang ingin membebaskannya untuk permukiman di bawah 200 meter dan kampung tua? Sabar. Masih akan berproses. Sebab, tidak mudah merealisasikan sesuatu yang belum jelas benar payung hukumnya. Bisa-bisa si pengambil keputusan berurusan pula dengan hukum. Ah, sabar ya warga… Terima saja dulu kenyataan di era baru ini: Pemko-BP United! (*)
