batampos.co.id – Karyawan galangan kapal di kawasan Tanjunguncang, AS, harus duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Batam, Selasa (3/12/2019).
Dia didakwa memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu. Dalam keterangan saksi dari kepolisian, AS ditangkap di kawasan Ruli Kampung Aceh, Sabtu (31/8/2019) lalu.
Penangkapan dilakukan personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang. Saat ditangkap ditemukan 0,55 gram sabu di dalam saku terdakwa.
Penangkapan lanjut saksi, bermula dari informasi masyarakat di Simpang DAM ada peredaran narkoba.
“Kemudian kami melihat terdakwa, berjalan kaki. Karena mencurigakan, kami lakukan penggeledahan dan ditemukan sabu di saku depan kiri,” ujar saksi, Tri Asmara.
Ilustrasi narkoba jenis sabu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Dijelaskannya, dari keterangan AS, barang haram tersebut dibelinya Rp 200 dari seseorang yang diketahui bernama Abang dan akan digunakannya sendiri di rumah.
Usai mendengarkan keterangan saksi, persidangan langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
Saat ditanyai hakim, AS mengaku telah menggunakan sabu sejak tiga bulan yang lalu.
“Saya gunakan untuk semangat kerja di galangan kapal,” ujarnya.
“Ini saya pakai karena kerjanya sistem shift. Biasanya shif malam saya pakai,” paparnya.
Setelah mendengar keterangan terdakwa, majelis hakim menunda persidangan.
Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan tuntutan JPU.(gie)
Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batuampar, Batam, beberapa waktu lalu.
batampos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menyoroti penerapan Free Trade Zone (FTZ) di Kepri. Penerapan FTZ terpisah pada tiga daerah, Batam, Bintan, dan Karimun dinilai hanya akan memperkuat celah penyelundupan.
”Kami setuju FTZ semuanya (Kepri). Kalau sedikit, sebetulnya justru memperbanyak penyelundupan,” kata Asisten I Pemprov Kepri, Raja Ariza, dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Kota Batam, Kepri, Selasa (3/12/2019).
Untuk itu, kata Raja Ariza, pihaknya mendorong DPD RI agar memperjuangkan keinginan tersebut di tingkat pusat. Sebab, menurutnya, sekarang FTZ tanpa garis batas yang jelas. Ia menilai, dengan penerapan FTZ di seluruh Kepri, maka pengawasan arus barang bisa lebih mudah, sehingga potensi penyelundupan semakin mi-nim.
”Pengawasan dari laut saja,” kata dia.
Di tempat yang sama, anggota DPD RI, Haripinto Tanuwijaya, juga sepakat dengan pemberlakuan FTZ menyeluruh di Kepri.
”Bagus juga, kalau sepotong-sepotong repot,” kata senator asal dapil Kepri ini.Haripinto mengatakan, akan memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah itu untuk diterapkan oleh pemerintah pusat. Selain demi mempermudah pengawasan lalu lintas barang dan meminimalkan penyelundupan, penerapan FTZ menyeluruh di Kepri juga dapat memeratakan pertumbuhan ekonomi.
Apalagi, sambungnya, pene-rapan FTZ dipercaya mampu menggairahkan investasi daerah, karena FTZ memberikan banyak kemudahan berinvestasi.
”Bila selama ini investasi masih terpusat di Batam, Bintan dan Karimun, maka penerapan FTZ di seluruh Kepri diharapkan dapat menularkan semangat investasi di ke semua daerah di Kepri,” tuturnya. (*)
batampos.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan penyelundupan onderdil motor Harley Davidson baru-baru ini. Ani menyebut, berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah untuk dunia usaha semestinya tak disalahgunakan.
“Dan kita memformulasikan policy kemudahan. Begitu kita buat kemudahan, ada saja penumpang gelapnya, menggunakan hal itu untuk berbuat penyelundupan,’’ ujarnya ditemui di Direktorat Jenderal Pajak, Selasa (3/12).
Menurut dia, hal itu tentu merupakan dilema yang dihadapi pemerintah. Sehingga, tindakan tegas harus dilakukan. Kasus penyelundupan itu pun membuat pihaknya bekerja sama dengan peme-rintah Singapura untuk menindak adanya praktik ilegal serupa. Selain itu, kebijakan itu juga penting untuk meng-evaluasi ekspor impor dan keluar masuk barang dari dua negara.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, meskipun otoritas Bea dan Cukai telah memudahkan kebijakan sekaligus meningkatkan kewaspadaan, tetap saja terjadi kebobolan. Sebab, penyelundup selalu berhasil mencari berbagai celah untuk memuluskan penyelundupan.
Atas adanya penyelundupan itu, dia juga berkomitmen untuk tetap meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
“Karena ketakutan akan pelanggaran, kemudian semua ditetapkan sehingga masyarakat menjadi menderita dan dunia usaha kan enggak boleh juga. Pelayanan tetap kita lakukan tetap kewaspadaan tetap kita tingkatkan,’’ katanya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menyebut pihaknya tengah menginvestigasi kasus penyelundupan yang diangkut pesawat baru milik Garuda Indonesia berjenis A300-900 Neo itu. “Kami sedang dalami. Mungkin satu-dua hari (selesai),’’ kata Heru.
Dalam proses pendalaman itu, Ditjen Bea dan Cukai telah meminta penjelasan dari berbagai pihak. Termasuk pihak yang bersinggungan langsung dengan pengangkutan motor Harley Davidson di Garuda Indonesia. Namun, Heru belum mau menjelaskan temuan awal dari investigasi yang sudah dilakukan tersebut.
“Sekarang no comment dulu. Nanti saja di press conference,’’ tuturnya.
Menkeu Sri Mulyani
Sebelumnya, Garuda Indonesia membawa pesawat Airbus A330-900 Neo yang baru saja diserahterimakan dari pabriknya di Toulouse, Prancis. Pesawat baru itu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, dan langsung menuju hanggar PT GMF AeroAsia Tbk, anak usaha Garuda pada Minggu (17/12).Setelah sampai di hanggar, dilakukan pengecekan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku bagi penerbangan internasional.
Dari pemeriksaan, pesawat diketahui membawa bagasi 18 kotak yang seluruhnya memiliki claim tag sebagai bagasi penumpang.
Sebanyak 15 koli bagasi tersebut berisi Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai atas nama penumpang SAW.
Sementara tiga koli berisi sepeda Brompton baru beserta aksesoris sepeda. Sementara itu, dikonfirmasi mengenai hal tersebut, VP Corporate Secretary PT Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan membenarkan bahwa ada karyawan yang membawa beberapa spare part dalam penerbangan tersebut.
“Seluruh barang yang dibawa di dalam pesawat juga sudah dilaporkan kepada petugas kepabeanan (self declared) termasuk bawaan (bagasi) karyawan yang onboard dalam penerbangan tersebut,” ujar Ikhsan, saat dihubungi kemarin.
Menurut Ikhsan, pemeriksaan Bea Cukai tidak mengindikasikan adanya pelanggaran kepabeanan pada bagian cockpit dan kabin penumpang, namun pada bagasi ditemukan beberapa spare part motor besar yang tidak diproduksi di Indonesia yang dibawa oleh salah satu karyawan yang onboard dalam penerbangan tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai aturan kepabeanan yang berlaku.
“Spareparts yang dibawa oleh karyawan yang onboard dalam pesawat tersebut juga telah melalui proses kepabeanan di Delivery Center Airbus di Toulouse, Perancis,” urainya.
Ikhsan menambahkan bahwa sebelum melakukan pendaratan di bandara internasional Soekarno Hatta, Garuda Indonesia telah menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada pihak otoritas bandara dimana Garuda Indonesia akan membawa pesawat tersebut langsung ke Garuda Maintenance Facility (GMF) dan akan melaksanakan segala prosedur keimigrasian dan kepabeanan di area GMF.
“Spare part – spare part tersebut dalam ketibaannya di GMF dilaporkan kepada petugas bea cukai untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Karyawan Garuda Indonesia tersebut, lanjut Rosan, akan tunduk dan mematuhi segala aturan yang berlaku atas putusan dari kepabeanan misalnya harus membayar bea masuk atau prosedur prosesur lain yang akan dikenakan. Spare part tersebut akan dipergunakan oleh karyawan tersebut dan bukan untuk diperjual belikan. Seperti layaknya peraturan kepabeanan yang berlaku dibandara bandara internasional yang diterapkan kepada penumpang umum, hal demikian juga berlaku di GMF sebagai kawasan berikat.
“Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada Bea Cukai, dan sesuai dengan komitmen perusahaan untuk mematuhi dan mengedepankan tata kelola perusahaan, maka Garuda Indonesia tunduk dan patuh atas segala ketentuan, peraturan serta prosedur yang ditetapkan oleh Bea Cukai,” pungkasnya. (dee/agf)
batampos.co.id – Jajaran bright PLN Batam bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mengadakan acara gotong royong di daerah Tanjungriau, Sekupang, Selasa (3/11/2019).
Kegiatan yang mengambil tema Gotong Royong CSR bright PLN Batam Peduli Lingkungan ini ditandai dengan pemberian 50 bak sampah oleh Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Perusahaan (Sekper) bright PLN Batam, Samsul Bahri, dan Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie kepada masyarakat Tanjungriau.
Ratusan Satgas Kebersihan Kota Batam, jajaran bright PLN Batam bersama warga Tanjungriau membersihkan pantai yang ada di RW 01 dan RW 02 Tanjungriau. Mereka menyisir pantai yang telah dipenuhi sampah plastik dan memasukanya ke dalam truk yang telah diaediakan pihak DLH Kota Batam.
Dalam kesempatan itu, Samsul mengatakan bahwa kegiatan goro bersama DLH dan warga Tanjungriau tersebut merupakan penutup rangkaian acara Hari Listrik Nasional (HLN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) bright PLN Batam.
”Sejak bulan Oktober 2019 kita melakukan berbagai kegiatan seperti pemberian beasiswa untuk pelajar di hinterland, penghijauan di Tanjunguncang, peresmian kampung bright PLN Batam di Sijantung dan ditutup dengan acara goro ini,” kata pria kelahiran Nongsa ini.
Pihaknya memilih acara kerja bakti mengingat rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan. Saat ini, lingkungan pemukiman, drainase, hingga pantai tak lepas dari limbah sampah yang dibuang sembarangan.
”Sampah berserakan di mana-mana,” kata Samsul lagi.
Selain itu, kegiatan tersebut juga sebagai upaya bright PLN Batam menghidupkan kembali budaya goro yang kini banyak ditinggalkan masyarakat.
Jajaran bright PLN Batam, Satgas Kebersihan Kota Batam, dan warga Tanjungriau melakukan goro di RW 01 dan RW 02 Tanjung-riau, kemarin. foto: batampos.co.id / dede hadi
”Padahal goro merupakan budaya asli bangsa Indonesia. Dulu, bikin rumah warga saja dilakukan dengan goro. Tapi saat ini, bikin masjid saja harus cari tukang,” beber fungsionaris Melayu Raya yang digawangi Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri ini.
Ia berharap kegiatan tersebut bisa dilakukan secara rutin di seluruh lapisan masyarakat.
”Sehingga kita bisa mewariskan Batam bersih kepada anak cucu kita,” harapnya.
Karena itu ia mengucapkan terima kasih kepada pihak DLH yang membantu menyukseskan acara tersebut. ”Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus bersinergi. Saya yakin pihak DLH memiliki berbagai inovasi dalam mengatasi permasalahan sampah di Batam,” bebernya.
Kepala DLH Kota Batam, Herman Rozie, mengucapkan terima kasih kepada jajaran bright PLN Batan yang masih peduli terhadap lingkungan.
”Tanpa ada kerja sama pemerintah, swasta, dan masyarakat takan mungkin Batam bisa dibangun seperti ini,” bebernya.
Ia juga mengaku miris de-ngan mulai pudarnya budaya goro di tengah lingkungan masyarakat. Saat ini, katanya, goro sudah beralih ke media sosial.
”Sekarang banyak goro bicara, kerjanya komen saja di medsos. Hanya bicara goro, tapi tak mau bergerak,” ungkapnya.
Melalui acara tersebut, ia mengingatkan kembali kepada masyarakat akan pentingnya kegiata goro.
”Dengan semangat dan niat yang ikhlas, kita goro dan bersihkan sampah di Tanjungriau,” katanya.
Dalam acara tersebut ia juga mengingatkan masyarakat tetkait surat edaran Wali Kota Batam terkait pengurangan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Karena sampah plastik susah terurai dan merusak lingkungan.
” Kita bisa lihat di sekitar lingkungan kita, umumnya dipenuhi sampah plastik,” bebernya.
Karena itu ia meminta warga membatasi penggunaan plastik dalam berbagai aktivitas.(*)
batampos.co.id – PT Pelni Kota Batam melakukan sistem melakukan sistem penjualan tiket buka tutup agar pemesanan tidak menumpuk di tanggal yang sama.
Kepala Operasional PT Pelni Batam, Dicky Dermawandi mengatakan, saat ini sudah 60 persen tiket PT Pelni Batam sudah berhasil terjual.
“Sistem buka tutup sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” kata dia, Selasa (3/12/2019).
Menurutnya, biasanya para penumpang banyak membeli tiket pada peak season. Yaitu 21 dan 23 Desember.
“Sedangkan hari lainnya tidak, untuk itu ada sistem ini (buka tutup),” jelasnya.
Dicky menyebutkan, saat ini akses penjualan tiket peak season belum dbuka kembali.
Calon penumpang Kapal Pelni, KM Kelud tujuan Batam-Belawan menaiki kapal di Pelabuhan Batuampar, beberapa waktu lalu. PT Pelni menerapkan penjualan tiket secara online. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Warga lanjutnya yang ingin mudik natal dan tahun baru bisa memesan di tanggal lainnya.
“Bukan kami yang mengatur, sehingga wajar saja kalau saat warga datang dan ingin memesan yang peak season kadang harus pulang dengan tangan hampa,” ujarnya.
Kata dia, jika warga tidak ingin kehabisan tiket, bisa mensiasati dengan membeli di tanggal lain.
Pihaknya berharap warga Kota Batam yang akan merayakan natal dan tahun baru dapat memahami situasi tersebut.
“Yang mengatur jadwal Kemenhub langsung. Kalau menunggu peak season takutnya sisa yang non seat. Jadi silahkan beli untuk tanggal lain. Mumpung masih tersedia,” tambahnya.
Kata dia, penjualan tiket masih dibuka hingga saat ini. Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2020, KM Kelud akan melayani pelayaran menuju Belawan lebih banyak dari hari biasanya.
Selain itu, saat tanggal 20 dan 22 Desember juga ada kapal bantuan Dorolonda.
Nanti akan mengangkut penumpanh tujuan Belawan, Kijang menuju Tanjungpriok.
“Karena tiket masih ada. Silahkan dipesan, nanti dkhawatirkan habis,” jelasnya.
Ia menambahkan sesuai dengan putusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), KM Kelud mendapatkan dispensasi penumpang khusus non seat sebanyak 49 persen atau 1.268 penumpang.
“Jadi total penumpang untuk sekali jalan mencapai 3.865 penumpang. Jumlah ini masih aman dan sesuai dengan kemampuan KM Kelud,” terangnya.
Selain itu, berbagai kelengkapan keamanan berlayar untuk keselamatan penumpang juga sudah ada. Ia menyebutkan sebelum puncak aru mudik nanti seluruh peralatan akan dicek kelayakannya.
“Ini sangat penting. Jadi pelampung, sekoci dan peralatan lainnya harus ready demi keamanan pelayaran,” imbuhnya.(yui)
batampos.co.id – Bapemperda DPRD Kota Batam sudah melakukan pembahasan Ranperda RTRW Batam untuk 20 tahun mendatang.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Jeffry Simanjuntak, mengatakan, yang disusun dalam RTRW dari garis pantai hampir seluruh area di Kota Batam akan direklamasi.
Berikut lokasi dan luasannya:
Sekupang sekitar 140 hektare.
Tanjunguma 170 hektare.
Batamkota 287 hektare.
Teluktering 809 hektare.
Batu Besar dan Nongsa 631 hektare.
Tanjung Sauh 637 hektare.
Tanjungundap 2.090 hektare.
Tanjungriau 243 hektare.
Pulau Janda Berhias 227 hektare.
Batuampar 127 hektare.
Bengkong ada 154 hektare.
Selain itu kata Jeffry, akan ada penambahan bendungan hasil reklamasi di Nongsa, Tembesi dan Batubesar yang luasnya hampir 2 ribu hektare akan ditambah luas untuk bendungan.
“Totalnya semua sekitar 5 ribu hektare untuk reklamasi tahun depan,” kata dia.
Rencana Ranperda RTRW terbaru itu merupakan gabungan antara RTRW lama dengan Perpres 87 Tahun 2011.
“Jadi disatukan dalam RTRW kita,” ujarnya mengakhiri.(gas)
batampos.co.id – Helmy Hemilton, Bakal Calon wali kota Batam, kembali melakukan safari politik.
Kali ini ia bersilaturahmi dengan Ketua DPD PKS Kota Batam, Syaifudin Fauzi.
Meski PKS belum membuka pendaftraan penjaringan Balon wali kota dan wakil wali kota Batam, tapi Helmy beserta tim membawa berkas-berkas untuk pendaftaran termasuk visi dan misinya.
“Pertemuan kami ini membicarakan pilwako, seperri yang sudah diketahui bang Helmy berniat maju dalam pilkada Batam,” kata Ketua DPD PKS Batam, Syaifudin Fauzi, Selasa (3/11/2019).
Kata Syarifudin, pihaknya belum membuka pendaftaran atau penjaringan karena belum ada instruksi dari pusat.
Namun lanjutnya, DPD PKS Kota Batam terus melakukan komunikasi politik dengan beberapa balon wali kota dan wakil wali kota.
“Kami terus komunikasi politik dengan beberapa calon, pak Mustofa, Surya Makmur Nasution termasuk bang Helmy,” jelasnya.
Politisi Demokrat Helmy Hemilton (kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPD PKS Kota Batam, Syaifudin Fauzi. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
“Pertemuan ini akan kami disampaikan ke DPD Provinsi hingga ke tingkat pusat,” katanya lagi.
PKS lanjutnya harus berkoalisi dengan partai lain. Karena saat ini hanya memiliki 5 kursi. Sementara dari partai Demokrat sendiri ada 3 kursi.
Artinya, PKS akan terus menjalin komunikasi politik dengan partai lainnya.
“Kalau PKS dan Demokrat saja masih kurang, kami akan komunikasi dengan partai lainnya seperti PSI, PPP dan lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, meski PKS memiliki calon internal, tapi mereka tetap membuka diri untuk bakal calon dari luar partai.
Namun, apapun keputusan yang diberikan oleh pusat, diharapkan balon yang tidak terpilih bisa legowo.
“Kami kira semua partai untuk kriteria balon sama saja, tapi yang paling penting ialah calon pemimpin memiliki kepedulian dan perhatian kepada umat Islam,” ujarnya.
Kata Syarifudin, partai PKS se-Kepri akan mengadakan Korwil pada tanggal 8 Desember 2019 mendatang dan akan dihadiri pengurus DPP PKS.
“Dalam agenda Korwil itu tidak ada agenda tentang balon wako dam wawako, tapi kami siapkan bahan-bahannya,” ucapnya.
Sementara itu, Bakal Calon wali kota Batam, Helmy Hemilton berharap pertemuan dengan DPD PKS Kota Batam ini memberikan manfaat yang berarti.
“Saya mengucapkan terimakasih atas pertemuan ini. Dan saya berharap bisa diterima oleh PKS dan semoga semuanya berjalan lancar,” harapnya.(iwa)
batampos.co.id – Warga Kavling Seroja RW 07, Sei Pelungut, Sagulung meminta pemerintah daerah memperbaiki dan menambah saluran drainase yang ada di perumahan mereka.
Pasalnya, setiap kali diguyur hujan, rumah mereka terendam air. Bahkan air hujan masuk ke dalam rumah warga.
“Sudah beberapa kali normaliasasi tapi tidak mempan. Perlu ada drainase baru untuk bisa menyelesaikan secara tuntas,” ujar Ketua RW 007, Sei Pelungut, Yuniari Nazara, Selasa (3/12/2019).
Ia menjelaskan, hujan deras yang terjadi Senin (2/12/2019) kemarin, membuat sebagian besar rumah warga di Kavling Seroja terendam banjir.
Banjir tidak hanya membuat sejumlah ruas jalan dan pemukiman masyarakat tergenang air. Akibatnya akses jalan terganggu.
“Yang jelas drainase saat ini menjadi tidak berfungsi, karena tak mampu lagi menampung tonase air hujan. Perlu ada penambahan drainase baru,” harapnya.
Warga lainnya Andika mengatakan, hampir setiap kali hujan deras, perumahan mereka terendam banjir.
Banjir di Kavling Seroja RW 07, Sei Pelungut, Sagulung. Warga meminta pemerintah daerah memperbaiki dan menambah saluran drainase yang ada di perumahan mereka. Foto: Rengga/batampos.co.id
Kondisi ini lanjut dia, sudah lama dikeluhkan warga. Namun sampai saat ini belum ada solusi dari pemerintah daerah. Ia khawatir, kondisi ini akan berdampak pada kesehatan warga.
“Ini yang membuat kami tidak tenang setiap kali hujan. Apalagi saat ini musim hujan,” katanya.
Anggota DPRD Batam, Utusan Sarumaha, mengatakan, banjir yang masih mewarnai wajah Kota Batam harus ditangani lebih serius oleh Pemko Batam.
Drainase di sejumlah titik di Kota Batam juga harus secepatnya dibenahi dan ditambah, guna mengantisipasi banjir dadakan yang kerap terjadi.
“Pemerintah harus serius. Apalagi masyarakat disana sudah lama mengeluh dan belum ada solusi,” kata politikus Hanura itu.
Diakuinya, kondisi drainase di sana, saat ini sudah tidak layak karena tak mampu menampung intensitas air secara maksimal. Hal ini mengakibatkan aliran air meluap ke badan jalan hingga pemukiman warga.
“Makanya perlu normalisasi drainase dan pembuatan drainase baru. Karena yang ada saat ini sudah tak mampu lagi menampung intensitas air hujan,” katanya.
Ditambahkan Utusan, bahkan ketika reses disana warga mengaku sudah tidak tenang setiap kali hujan. Bahkan dari mereka juga khawatir berdampak pada kesehatan warga.
“Makanya kita mendesak agar ini diprioritaskan. Batam perlu penataan drainase agar terbebes dari banjir,” pungkasnya.(rng)
batampos.co.id – Bapemperda DPRD Kota Batam sudah melakukan pembahasan Ranperda RTRW Batam untuk 20 tahun mendatang.
Sejumlah perubahan diusulkan dalam perubahan itu. Di antaranya perubahan terhadap wilayah laut di Batam. Dimana sekitar 5 ribu hektare wilayah pantai di Kota Batam akan masuk zona reklamasi.
Kondisi Pulau Janda Berhias setelah dilakukan reklamasi. DPRD Kota Batam menyatakan peruntukan Pulau Janda Berhias sudah meleceng dari peruntukan awal. Foto: Galih/batampos.co.id
Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Jeffry, mengatakan, dari rancangan yang diajukan Pemko Batam untuk Ranperda, terdapat sejumlah titik reklamasi.
Namun detail titik reklamasi belum disampaikan. Namun mengenai wilayahnya sudah disampaikan ke DPRD.
“Kurang lebih luasnya hampir mencapai 5 ribu hektare yang akan dilakukan reklamasi,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, Selasa (3/12/2019).(gas)
batampos.co.id – Rombongan anggota DPRD Batam yang tergabung dalam Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengunjungi Pulau Janda Berhias dan Pulau Seraya, Selasa (3/12/2019) pagi.
Ketua Bapemperda DPRD Batam, Jeffry Simanjuntak, terkejut saat mengetahui adanya aktivitas reklamasi di kedua pulau tersebut. Pulau Janda Berhias sudah direklamasi dan menjadi satu dengan Pulau Seraya.
“Padahal laporan awal dari Pemko Batam dan BP Batam sesuai dengan Perpres 87, dan terhadap ketentuan RTRW, kedua pulau tersebut seharusnya tidak menyatu dan tak diperbolehkan ada aktivitas reklamasi,” katanya.
Politisi PKB tersebut menjelaskan, berdasarkan gambar yang diberikan struktur ruang dan struktur pola ruang, Pulau Seraya itu peruntukkannya adalah pemukiman.
Namun faktanya di sana sudah ada kegiatan reklamasi dan diperuntukkannya untuk industri, bukan pemukiman.
“Bahkan ada empat sampai lima pulau yang awalnya terpisah, saat ini jadi tergabung karena aktivitas reklamasi yang menyatukan pulau-pulau itu,” ujarnya.
Kondisi Pulau Janda Berhias setelah dilakukan reklamasi. DPRD Kota Batam menyatakan peruntukan Pulau Janda Berhias sudah meleceng dari peruntukan awal. Foto: Galih/batampos.co.id
Hal itulah yang menjadi tanda tanya besar Bapemperda. Saat ini lanjutnya DPRD Batam ingin mengikuti aturan yang ada, mengikuti gambar yang diberikan ke Bapemperda.
“Kalau di gambar peta RTRW itu ternyata ada perubahan di faktanya, itu sudah jelas melanggar peruntukan awalnya,” jelasnya.
“Ini tak mudah, apalagi izin yang kami lihat itu semua reklamasi di Janda Berhias dan Pulau Seraya itu dikeluarkan oleh Pemko Batam. Sedangkan yang mengalokasikannya adalah BP Batam,” tegasnya.
Tak hanya itu saja, mengenai luasannya kedua pulau itu tidak sesuai. Kata Jefri, saat ini setelah di reklamasi luas Pulau Janda Berhias dan sekitarnya mencapai 400 hektare.
Padahal lanjutnya di dalam aturan, untuk Pulau Janda Berhias luasnya lebih kurang 151 49 hektare ditambah menjadi 60 hektare dan 42 hektar lagi.
“Ada 64 hektare untuk hutan produksi konservasi (HPK). Pulau Seraya yang 16 hektare itu harusnya diperuntukkan pemukiman, ternyata sudah dilakukan reklamasi,” katanya.
“Bahkan yang harusnya ada hutannya, saat ini gundul dan yang tampak hamparan daratan timbunan hasil reklamasi,” jelasnya.
“Apalagi ternyata reklamasi itu tidak ada dalam Perpres 87 dan skema RTRW yang akan direklamasi,” terang Jeffry lagi.
Jeffry yakin terkait reklamasi Janda Berhias dan Pulau Seraya terdapat permainan tingkat tinggi .
“Wali kota Batam dan BP Batam harus mengetahui ketidakberesan ini,” tegasnya.
Pihaknya meminta agar Pulau Janda Berhias dan Pulau Seraya dikembalikan fungsinya seperti semula.
“Pemerintah tak boleh memberikan izin pada hal tersebut. Ini sama dengan pemalsuan dan pembohongan publik,” ujarnya.
Menurut data yang didapat DPRD Batam, di Pulau Janda Berhias yang sudah bersertifikat itu baru ada dua sertifikat. Sedangkan PL yang dikeluarkan BP Batam itu ada tiga PL.(gas)
