Rabu, 20 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 10782

PGN Dukung Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional Melalui DMO dan Pengembangan Infrastruktur Gas

Aris
-
0
PGN Dukung Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional Melalui DMO dan Pengembangan Infrastruktur Gas

batampos.co.id – Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan gas bumi nasional serta sebagai komitmen dan dukungan penuh terhadap pertumbuhan industri nasional, PGN siap melayani kebutuhan gas bumi nasional sesuai dengan perannya sebagai sub holding gas untuk mengelola bisnis midstream dan downstream gas bumi nasional.

PGN yakin, dalam rangka mendukung perekonomian nasional, gas masih menjadi sumber energi yang efektif, efisien, kompetitif dan ramah lingkungan untuk industri.

Seperti wacana mengenai kebutuhan DMO gas bumi dan LNG, keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan gas domestik sudah cukup baik.

Namun, utilisasi dari komitmen gas bumi untuk domestik masih perlu ditingkatkan, khususnya kebutuhan akan pertumbuhan infrastruktur gas yang lebih masif.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pasokan gas bumi dengan tingkat keekonomian yang diminta oleh beberapa pihak adalah DMO gas.

PGN sebagai sub holding gas siap mengemban tugas menjadi agregator gas bumi, apabila DMO gas diberlakukan dengan menyalurkannya ke seluruh sektor secara efektif dan efisien.

Diharapkan, dengan konsep aggregator yang mengintegrasikan pasokan di hulu dan infrastruktur hilir oleh sub holding gas, maka diharapkan penyaluran gas bumi ke end user bisa lebih efektif, termasuk subsidi silang antar kawasan di wilayah Indonesia.

Saat ini, PGN sebagai sub holding gas telah mengelola 96 persen infrastruktur gas bumi. Dengan ekspektasi Pemerintah supaya harga gas lebih murah dan efisien, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan di tahun 2020, PGN akan berupaya keras untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada seluruh kegiatan operasi.

Selain DMO gas untuk menjawab solusi pasokan gas yang berkelanjutan, PGN juga akan mengelola bisnis gas bumi secara terintegrasi pada jaringan gas konvesional termasuk non pipa CNG dan LNG.

Petugas PGN mengecek infrastruktur dan pipa gas. PGN berkomitmen mendukung pertumbuan industri nasional sebagai sub holding gas. Foto: PGN untuk batampos.co.id

“Dari hasil diskusi dengan pemerintah, PGN akan mengembangkan bisnis-bisnis baru. DMO Gas menjadi salah satu solusi untuk menjaga pertumbuhan industri nasional, yang tentunya dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder secara jangka panjang yaitu pemerintah dan investasi hulu yang menarik,” ungkap Gigih Prakoso, Senin, (6/01).

Memasuki tahun 2020, PGN telah bersiap untuk mengembangkan infrastruktur gas secara masif baik di tahun 2020 maupun dalam jangka pendek menengah.

Pertama, PGN berupaya untuk meningkatan perluasan pembangunan jaringan transmisi Gresik-Semarang dengan panjang 272 km.

Sedangkan untuk pembangunan jaringan distribusi gas bumi, ditargetkan lebih dari 180 km, dengan rincian di Jawa ± 60 km dan di Sumatera ± 120 km.

Target tersebut akan semakin mendekatkan visi menyatukan infrastruktur pipa trans Sumatera dan Jawa.

“Jawa Timur menjadi salah satu concern PGN. Agar bisa memberikan dampak yang makin massif, pemanfaatan gas melalui layanan yang terintegrasi, PGN akan mengembangkan terminal LNG Teluk Lamong dengan kapasitas 40 BBTUD,” ungkap Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama.

“Termasuk bisnis LNG filling di Teluk Lamong dengan kapasitas 10 BBUTD untuk wilayah baru yang belum terjangkau infrastruktur pipa di sejumlah kota di Jawa Timur Bagian Selatan, Barat, dan Timur,” jelasnya lagi.

Selain itu, secara massif, PGN juga akan melaksanakan pembangunan Jargas Rumah Tangga, dengan dana APBN sebanyak 266.070 sambungan di 49 Kabupaten/ Kota.

Pembangunan ini ditargetkan dapat memberikan efisiensi untuk pelanggan rumah tangga, mengurangi beban subsidi, dan mengurangi impor LPG sekitar 0.24 Juta ton.

Rachmat menambahkan, PGN juga akan membangun Jargas Mandiri di 16 Kabupaten/ Kota sebanyak 633.930 sambungan rumah tangga (SR), dengan perincian pada tahun 2020 sebanyak 50.000 SR dan sisanya 583.930 SR akan dikembangkan pada tahun 2021.

Tak berhenti sampai disitu, pada program tahun 2020 akan dilakukan gasifikasi Kilang Pertamina.

Terutama untuk Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan dengan volume 47 Bbtud sehingga dapat mengefisiensi bahan bakar kilang Pertamina dan produk turunannya.

“Yang sudah dilakukan 2019 yaitu Kilang Balongan. Sekarang sudah menggunakan gas, pipa PGN dan Pertagas telah disinkronkan sehingga bisa menyalurkan gas sekitar 20 Bbtud,” ungkap Rachmat.

Lebih lanjut, Rachmat mengungkapkan, program-program pengembangan infrastruktur ini akan memberikan benefit berupa kehandalan kapasitas infrastruktur LNG dan Gas Pipa Domestik, mendorong tambahan peningkatan utilisasi gas bumi domestik sampai dengan 130 Bbutd atau setara dengan 23 ribu BOEPD, serta meningkatkan kemampuan PGN di pasar internasional sebagai global player.(*)

Ranperda Penanaman Modal & TK Batam Dikembalikan, Ini yang Akan Terjadi

Aris
-
0
Ranperda Penanaman Modal & TK Batam Dikembalikan, Ini yang Akan Terjadi

batampos.co.id – Pertumbuhan investasi di Kota Batam beberapa tahun belakangan ini belum sesuai harapan.

Hal ini ditandai banyaknya perusahaan tutup dan hengkang, dengan menyisakan beragam persoalan ketenagakerjaan.

Berangkat dari kondisi itu, Komisi IV DPRD Batam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Tujuannya agar permasalahan investasi di Kota Batam dapat segera dicarikan solusi. Sekaligus permasalahan yang sering menimpa tenaga kerja di Kota Batam dapat diselesaikan dengan baik.

Usulan ranperda ini sebenarnya sudah mulai dibahas di tingkat panitia khusus (pansus) tahun lalu.

Namun karena keterbatasan waktu, akhirnya diharmonisasikan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam.

Setelah melalui telaah, Selasa (7/1/2020), Bapemperda akhirnya memutuskan mengembalikan Ranperda ini ke pengusul.

Artinya tidak jadi masuk ke tahap pembahasan lagi. Ada beberapa poin yang mendasari pengembalian Ranperda ini ke pengusul (Komisi IV).

Antara lain, Bapemperda menilai Ranperda ini secara materi dan substansi termasuk kategori rumit, sebab bersinggungan langsung dengan investor dan ketenagakerjaan.

Di satu sisi, ada banyak hal yang harus bagus untuk investor tapi kurang aman bagi pekerja.

Sebaliknya, bagus untuk perlindungan tenaga kerja, tapi bisa dipandang memberatkan bagi investor.

“Harus diakui di tingkat nasional pun kedua bidang ini masih menyisakan permasalahan yang tidak sederhana,” ujar Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan, saat menyampaikan Laporan Bapemperda atas Harmonisasi/Pengkajian Ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Rapat Paripurna DPRD, Selasa (7/1/2020).

Oleh karena itu, lanjut Safari, Bapemperda dalam melakukan pengkajian atau harmonisasi harus melakukan pendalaman dari berbagai aspek.

Yakni aspek filosofi, sosiologis, yuridis, hingga ekonomis. Namun sayang, substansi persisnya yang berpotensi merumitkan dunia usaha maupun tenaga kerja, tepatnya pasal-pasal yang dianggap berpotensi memberatkan satu pihak atau kedua pihak (pengusaha vs pekerja).

Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemko Batam, sedang melayani warga yang sedang mengurus dokumen perizinan di Mal Pelayanan Publik, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Selain itu, hasil konsultasi ke pemerintah pusat menyatakan bahwa persoalan investasi tidak harus diatur dalam sebuah perda.

Cukup dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat, agar tak memberatkan dunia usaha yang investasi di Batam.

“Berbekal itulah, makanya Bapemperda memutuskan untuk mengembalikan. Kondisi saat ini saja di Batam semakin sulit dan tidak menarik, dikarenakan masih adanya regulasi yang bagi dunia usaha masih menghambat,” terang Safari.

Dalam paripurna itu, Bapemperda mendorong agar Pemko Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam mendorong masuknya investasi dengan cara meningkatkan berbagai pelayanan perizinan yang mudah, cepat, dan efektif.

“Tentunya, juga mencari berbagai solusi atas permasalahan yang muncul berkenaan dengan ketenagakerjaan,” ujarnya.

“Serta komitmen dalam meningkatkan pelayanan perizinan dunia usaha, sehingga investasi semakin banyak masuk,” tambahnya.

Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus menjadi perhatian utama Pemko Batam.

“Kepada stakeholder terkait kita minta untuk dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja di Batam,” tutupnya.

Terpisah, pengusul Ranperda Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja, Riky Indrakari, menyebutkan ranperda ini terbentuk pada 22 September 2016 lalu.

“Kompleksnya permasalahan yang terjadi di Kota Batam, khususnya terkait investasi dan ketenagakerjaan, mendorong DPRD Kota Batam untuk mengajukan ranperda inisiatif penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja,” kata Riky, Selasa (7/1/2020).

Ia mengatakan, ada tiga klausul utama yang menjadi sorotan pansus. Pertama, praktik layanan investasi yang bermasalah.

Adanya dualisme sistem perizinan investasi antara Pemko Batam dan BP Batam diharapkan secara bertahap dapat dituntaskan melalui penyatuan front desk dan penyeragaman Standar Operasional Prosedur (SOP). Selanjutnya, penyatuan platform sistem layanan PTSP.

“Sekarang meskipun satu atap, tetapi platform sistem layanannya masih terpisah, sehingga SOP layanan ke depan bisa memenuhi standar kualitas, biaya, delivery, dan pelayanan,” sebut mantan anggota DPRD Kota Batam itu.

Kedua, jika perizinan sudah terpadu dan terukur kinerja SOP dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan tenaga kerja di Kota Batam.

Hal ini dikarenakan, jika perizinan investasi yang merupakan tahap awal perencanaan penanaman modal dapat terselenggara dengan baik dan tidak memiliki masalah, maka hasil akhirnya akan menjamin terselenggaranya perlindungan tenaga kerja yang baik pula.

“Diharapkan dapat meminimalisir praktik transfer pricing dan tax avoidance beberapa perusahaan asing yang tidak memenuhi kelayakan investasi yang pernah kami temui,” tuturnya.

Begitu juga dengan perusahaan asing yang sudah investasi sekian lama melakukan ‘lari malam’ tanpa terpantau oleh BKPM melalui mekanisme wajib laporan tahunan, mengurangi permasalahan normatif (upah yang tidak dibayar sesuai ketentuan) penyelesaian hubungan industrial yang tak kunjung selesai, dan permasalahan lainnya.

Dalam klausul ranperda juga memuat kewenangan wali kota untuk membentuk Satgas Pengawasan Investasi dan Tenaga Kerja berupa forum gabungan Timpora (tim pengawas orang asing) dari Ditjen Imigrasi, tim pengawas orang asing Polresta/Polda Kepri dan PPNS Pengawas Tenaga Kerja.

Dan dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pajak terkait praktik transfer pricing yang cukup marak dilakukan oknum perusahaan asing.

Ketiga, tambah Riky, ranperda ini juga mengatur optimalisasi pemanfaatan dana retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) melalui pengalokasian budget APBD untuk peningkatkan keterampilan teknis dan managerial pekerja lokal pendamping TKA dan juga penyiapan pekerja lokal untuk mengisi bursa kerja khususnya pada investasi yang baru masuk.

“Jadi, perluasan kesempatan kerja dipersiapkan sekaligus bentuk perlindungan terhadap angkatan kerja lokal (ber-KTP Batam dan Kepri) ketika bersaing dengan pekerja yang berasal dari luar Batam dan Kepri,” jelasnya.

Sementara itu, Polri berupaya agar penegakan hukum tidak mengganggu iklim investasi. Salah satunya dengan menerbitkan telegram yang berisi petunjuk teknis dalam perkara tindak pidana korupsi.

Di antaranya, mengutamakan pencegahan dan koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Dalam surat telegram nomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen, Listyo Sigit Prabowo, menyebutkan ada tiga arahan utama.

Pertama, meminta Polda untuk memverifikasi dan menelaah setiap laporan sebelum memulai penyelidikan.(rng/idr/jpg)

Presiden ke Natuna, TNI Kirim Empat Pesawat Tempur

Aris
-
0
Presiden ke Natuna, TNI Kirim Empat Pesawat Tempur

batampos.co.id – Sembilan hari setelah Kementerian Luar Negeri Indonesia melayangkan nota protes kepada Tiongkok, kapal ikan dan kapal Coast Guard Tiongkok masih bertahan di perairan Natuna.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) bahkan sudah mendapat informasi ada tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak dikirim ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di wilayah Kepulauan Riau itu.

Dalam sepekan terakhir TNI sudah mengerahkan tujuh kapal perang atau KRI ke Laut Natuna untuk menunjukkan kehadiran dan kedaulatan Indonesia.

Di tengah tensi yang meninggi itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Rabu (8/1/2020), hari ini.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengatakan, dalam kunjungan ke Natuna tersebut, Presiden Joko Widodo akan melakukan rapat terbatas terkait konflik Laut Natuna Utara.

“Kunjungan Pak Presiden besok (hari ini,red) terkait konflik Laut Natuna Utara. Kabarnya akan dilakukan rapat terbatas,” ujarnya, saat ditemui di Ranai, Natuna, Selasa (7/1/2020).

Komandan Korem 033 Wira Pratama, Brigjen Gabriel Lema, juga menyebutkan Presiden akan melakukan rapat terbatas saat berkunjung ke Natuna.

Menurut Gabriel, menjelang kedatangan Presiden ada peningkatan pengamanan oleh TNI, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.

Selain lima KRI, satu Coast Guard KPLP dan satu kapal patroli Bakamla melakukan pengamanan di Laut Natuna.

Batalyon tiga matra TNI di Pulau Natuna menggelar apel pasukan untuk pengamanan kedatangan Presiden di lapangan upacara Lanud Raden Sadjad.

“Kedatangan kepala negara di Natuna harus dipastikan Natuna dalam situasi tenteram, aman, nyaman, dan damai untuk menjamin keselamatan Presiden selama kegiatan di Natuna,” ujar Danrem.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksdya TNI Yudo Margono, mengatakan, untuk memperkuat kekuatan TNI di Natuna, pihaknya mengerahkan empat unit pesawat F-16 fighting falcon (elang tempur) bersama satu pesawat Boeing.

Selain itu, rencananya hari ini satu pesawat CN 235 milik TNI AL juga akan melaksanakan patroli udara maritim.

Pesawat tempur F-16 di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, sebelum terbang ke Natuna, Senin (7/1/2020). Foto: MHD Ahwan/Riau Pos

Yudo mengatakan, berdasarkan hasil operasi udara yang dilaksanakan kemarin, diketahui kondisi di Laut Natuna masih sama seperti sebelumnya.

Masih terdapat kapal-kapal ikan yang dikawal oleh kapal-kapal coast guard dan kapal pengawas Tiongkok.

“Maka kita tetap akan hadir untuk memberikan pengakuan bahwa wilayah itu ZEE Indonesia,” tegasnya.

Dalam melakukan operasi, ia mengingatkan pasukannya agar tidak terprovokasi tindakan yang dilakukan kapal asing di sana.

Sebab, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok kerap memotong haluan dan aktivitas yang dianggap provokatif lainnya.

“Jelas, kapal-kapal Coast Guard Tiongkok yang sejak awal kehadiran kita selalu mereka memotong haluan dan sebagainya. Itu sudah merupakan provokasi,” ujarnya.

Untuk itu, aparat harus menahan diri dan tidak terpancing. Sedangkan Danlanud Raden Sadjad, Kolonel (Pnb) Fairlyanto, mengatakan, penempatan satu skadron F-16 di wilayah Lanud Raden Sadjad untuk mendukung gelar operasi udara di wilayah Natuna.

“Skadron F-16 ini untuk dukungan operasi udara di Natuna. Rencananya akan dilaksanakan sampai satu minggu ke depan,” jelasnya.

Selain itu, dia menyebutkan, konflik yang terjadi di laut Natuna Utara sejak 2016 lalu. Pemerintah kini sudah menambah pertahanan di wilayah Natuna, dan sudah dibangun sejumlah batalyon.

Di antaranya Batalyon Komposit I Gardapati, Batalyon Marinir maupun Balatlyon Baterei dan Armed.

“Juga sudah dibangun fasilitas labuh kapal selam sebagai pendukung operasi tempur di laut Natuna Utara,” katanya.

Ihwal tiga kapal lain milik Tiongkok yang hendak masuk ZEE Indonesia, Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI, Achmad Taufiqoerrochman, menyebutkan, tiga kapal itu terdiri dari kapal Coast Guard Tiongkok dan kapal logistik.

“Kelihatannya ada perkuatan. Apakah perkuatan itu untuk memperkuat atau mengganti, nanti akan kami lihat,” terang dia di Jakarta, Senin (7/1/2020).

Taufiq mengatakan, pihaknya akan terus memantau pergerakan kapal-kapal Tiongkok di Natuna Utara.

Sampai kemarin siang kapal-kapal tersebut belum keluar dan masih berada di ZEE Indonesia. Pihaknya juga sudah melaporkan kondisi itu kepada Kemlu.

“Bahwa masih ada dua coast guard mereka di sekitar situ. Ada satu di luar,” ujarnya.

Guna menambah kekuatan Bakamla, mereka mengirim lagi dua kapal dari Batam untuk membantu kapal yang sudah lebih dulu berada di Natuna Utara.

“Kita imbangi mereka (Tiongkok),” tegasnya.

Jenderal bintang tiga TNI AL itu juga memastikan, pihaknya mendukung langkah pemerintah yang hendak mengirim nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa ke Natuna Utara.

Dia memastikan pihaknya hadir untuk melindungi para nelayan tersebut. Saat nelayan-nelayan itu melaut, Bakamla akan mengawal.

“Jadi, mereka beroperasi di sekitar saya,” ucap Taufiq.

Namun demikian, yang saat ini menjadi masalah adalah kondisi cuaca dan gelombang.

“Sekarang musim ombaknya besar,” kata dia. Untuk itu, sebelum para nelayan diberangkatkan ke Natuna Utara, harus dipastikan mereka siap.

Bukan hanya personelnya, kapalnya juga wajib dipastikan dalam kondisi prima. Mengirim nelayan untuk menunjukkan bahwa wilayah yang dimasuki kapal-kapal Tiongkok masih bagian dari Indonesia, tidak lantas mengesampingkan faktor keselamatan.

“Karena yang saya tahu bahwa kapal ikan itu sudah lama nggak beroperasi,” bebernya.

Karena itu, Taufiq meminta seluruh kapal yang akan dikirim ke Natuna Utara harus dicek. Khususnya bagian yang berpengaruh terhadap keselamatan.

Taufiq menyatakan, tidak ada negosiasi soal kedaulatan.

“Tidak ada tawar-menawar,” ungkap dia.

“Kami tidak akan menegosiasi garis batas negara,” tambahnya.

Namun, dia juga menyampaikan bahwa yang terjadi saat ini Tiongkok juga punya klaim. Yakni nine dash line.

Sehingga perlu kolaborasi yang kuat untuk membuat mereka mundur dari ZEE Indonesia di Natuna Utara.

Sebab, klaim yang dipegang Tiongkok tidak akan nyambung dengan UNCLOS yang menjadi pegangan Indonesia.

“Kita jangan membuat mereka malu mundur,” ucap Taufiq.

Mantan wakil Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) tersebut menyampaikan bahwa harus ada kerja sama untuk merealisasikan itu.

“Harus ada orkestra antara operasi dan diplomasi,” imbuhnya.

Diplomasi oleh Kemlu, dan operasi yang dilakukan Bakamla bersama TNI. Menurut dia, diplomasi tanpa menunjukkan kekuatan tidak akan berjalan. Demikian pula sebaliknya.

“Makanya saya selalu setiap pagi laporan kepada menlu, situasi begini. Beliau yang akan menganalisis,” imbuhnya.

Sampai kapal-kapal Tiongkok angkat kaki dari Natuna Utara, operasi akan terus dilaksanakan oleh Bakamla. Selain menjaga wilayah, mereka juga melaporkan situasi terkini kepada pemerintah.(cr2/arn/syn/ska/jpg)

6 Titik Banjir di Batam yang Akan Ditangani Tahun Ini

Aris
-
0
6 Titik Banjir di Batam yang Akan Ditangani Tahun Ini

batampos.co.id – Tahun ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam mendapatkan bantuan dari pusat untuk mengatasi persoalan banjir di beberapa ruas jalan nasional.

”Pengerjaan sekarang fokus pada pengentasan persoalan banjir yang selalu terjadi di ruas jalan nasional,” kata Kepala DBMSDA Batam, Yumasnur, Selasa (7/1/2020).

Tidak hanya dari pemerintah pusat, anggaran penanganan banjir di Kota Batam juga akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri.

Personel Sat Lantas Polresta Barelang mengatur kendaraan yang melewati jalan yang tergenang banjir di Jalan Yos Sudarso, Minggu (8/12/2019) lalu. Tahun ini pemerintah pusat dan Pemprov Kepri akan mengelontorkan anggaran untuk menangani permasalahan banjir di beberapa ruas jalan di Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Ia menyebutkan beberapa ruas jalan yang menjadi langganan banjir tahun lalu akan menjadi prioritas pengerjaan bangunan pelintas.

Berikut titik banjir yang akan dikerjakan tahun ini: 

  1. Jalan Raya Panbil Mall.
  2. Putri Tujuh, Batuaji.
  3. Simpang Makam Pahlawan, Batuaji.
  4. Simpang Tobing Paradise.
  5. Kawasan Industri Taiwan, Kabil.
  6. Kelanjutan pengerjaan jalan di Marina City.

”Jadi, itulah beberapa pengerjaan untuk mengatasi banjir. Mudah-mudahan dengan adanya pengerjaan ini bisa menekan banjir di ruas jalan nasional tersebut,” jelas Yumasnur.(yui)

Pelabuhan Batuampar Kini Miliki Harbour Mobile Crane, Mampu Angkat Kontainer Dengan Berat 100 Ton

Aris
-
0
Pelabuhan Batuampar Kini Miliki Harbour Mobile Crane, Mampu Angkat Kontainer Dengan Berat 100 Ton

batampos.co.id – Setelah lama dihiasi crane-crane tua, Pelabuhan Batuampar kini  memiliki crane modern, yakni harbour mobile crane (HMC).

Lokasinya ada di dermaga utara pelabuhan bongkar muat tersebut. HMC ini memiliki tinggi sekitar 20 meter dan mampu mengangkat kontainer sampai dengan 100 ton.

Direktur Promosi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan HMC ini ditemani rubber tyred gantry (RTG).

”Yang satu HMC untuk mengangkat barangnya dan RTG untuk menumpuknya,” jelasnya, Selasa (7/1/2020).

HMC dan RTG ini didatangkan Pelindo I yang bekerja sama dengan BP Batam. Keduanya datang pada Agustus lalu.

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar. Pelabuhan Batuampar kini memiliki harbour mobile crane. Crane tersebut dapat mengangkat kontainer dengan berat hingga 100 ton. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Tapi, khusus untuk HMC sifatnya sementara. Pasalnya ketika container yard (CY) sudah selesai dibangun, maka HMC akan ditarik dan diganti dengan Q-Qrane yang ukurannya lebih besar.

HMC dapat mempersingkat masa penimbunan peti kemas atau dwelling time karena mampu mengangkut 40-an kontainer dalam sejam.

Hal ini jelas membantu pengusaha dalam menghemat ongkos logistik di Batam yang mahal.

Namun, HMC sebenarnya digunakan untuk pelabuhan yang cukup besar, sedangkan kapasitas Pelabuhan Batuampar sangat kecil.

Makanya Batuampar akan dilebarkan. Tahap awal dimulai dengan pengerukan alur laut.

”Hal yang paling utama itu pengerukan. Kalau itu selesai, maka alat-alat tersebut bisa dioptimalkan,” jelasnya.

“Kalau sudah dikeruk, maka kapal-kapal besar bisa bersandar,” paparnya lagi.(leo)

Judi Online Beromzet Rp 1 Miliar

Aris
-
0
Judi Online Beromzet Rp 1 Miliar

batampos.co.id – Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang berhasil mengungkap jaringan judi online, Minggu (5/1/2020) sore di salah satu perumahan mewah di Batam Center.

Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan dua tersangka, yakni El, 28, dan Fw, 23.
El merupakan master agen, sedangkan Fw, pemain.

Dari tangan tersangka polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp 6,3 juta, empat buku tabungan, dan mesin token.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Prasetyo Rachmat Purboyo, mengatakan, jaringan judi online ini memiliki omzet hingga Rp 1 miliar.

Modusnya, setiap pemain memiliki nomor identifikasi pribadi (id) dan memesan melalui master agen.

“Yang kita amankan ini hanya kakinya saja. Kita masih kembangkan karena dugaan masih ada jaringan atau atasannya,” kata Prasetyo, Selasa (7/1/2020).

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Prasetyo Rachmat Purboyo, menunjukkan barang bukti kasus judi online saat ekspos di Mapolresta Barelang, Selasa (7/1/2020). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Prasetyo menjelaskan server judi yang dilayani tersangka di antaranya judi online bola, poker dan sie jie.

Dari buku tabungan yang diamankan, diketahui tersangka setiap melakukan transaksi mencapai ratusan juta.

“Jumlah uang di tabungan itu mencapai satu miliar. Namun, aliran dana ini masih kita selidiki,” kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan akan mengungkap seluruh bandar dan pemain judi online tersebut.

“Untuk kasus ini masih ada yang DPO (daftar pencarian orang). Nanti kita selidiki apakah ada mengarah ke tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.

Dari pengakuan El, aktivitas judi online tersebut sudah berlangsung selama 2 tahun. Ia bertugas membuat id pemain, dan mendata rekapan pasangan dan taruhan pemain.

”Baru saja jalan,” ujarnya singkat.

Atas perbuatannya, untuk master agen dijerat pasal 303 ayat 1 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, dan untuk pemain dijerat pasal 303 BIS KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.(opi)

Kuota Zonasi Menyusut Jadi 50 Persen

Aris
-
0
Kuota Zonasi Menyusut Jadi 50 Persen

batampos.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini mengalami perubahan persentase kuota yang diterima berdasarkan zonasi tempat tinggal.

Meskipun digelar online, namun ada perubahan jumlah siswa berdasarkan kategori penerimaan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam, Hendri Arulan, mengatakan, PPDB tetap dibuka dengan sistem online atau daring.

Namun, tahun ini, ada kebijakan baru terkait jumlah siswa dari masing-masing jalur yang dibuka.

Ia menyebutkan, berbeda dengan tahun lalu, penerimaan melalui zonasi atau lingkungan tempat tinggal sekolah, turun dari 80 persen menjadi 50 persen.

Angka tersebut akan diambil dari total kuota atau daya tampung yang disiapkan pihak sekolah.

“Itu yang cukup signifikan perubahannya. Jadi, orangtua jangan kaget nanti saat PPDB dimulai. Mereka dengan jarak rumah terdekat, akan lebih diprioritaskan,” kata dia, Selasa (7/1/2020).

Suasana PPDB di salah satu sekolah negeri di Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/ batampos.co.id

Selain perubahan persentase zonasi, jalur penerimaan siswa baru bertambah dari tiga menjadi empat.

Tahun lalu, PPDB dibuka melalui jalur zonasi atau lingkungan, prestasi dan perpindahah. Untuk tahun ini, ditambah jalur afirmasi atau warga yang kurang mampu.

“Jadi, itulah jalur yang bisa dipilih orangtua nanti. Masing-masing jalur ada syaratnya,” kata dia.

“Nanti jelang PPDB dibuka, akan kami umumkan. Orangtua tinggal pilih sesuai situasinya,” jelasnya lagi.

Ia menyebutkan, untuk persentase zonasi, akan diterima sebanyak 50 persen, perpindahan orangtua 5 persen, prestasi 30 persen dan afirmasi 15 persen.

Untuk afirmasi, harus mengantongi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan dinyatakan tidak mampu.

“Itu untuk warga yang miskin atau tidak mampu,” imbuh Hendri.

Hendri berharap, penerimaan jalur prestasi ini bisa membantu prestasi sekolah dan menambah daya saing untuk berprestasi antarsiswa.

“Tujuannya baik, agar standar pendidikan tetap ada dan sekolah di Batam bisa menjadi acuan daerah lain di Kepri tentunya,” ucapnya.

Persiapan sudah dimulai dari sekarang, terutama menghitung kapasitas daya tampung setelah adanya tambahan satu sekolah baru tahun lalu yang sudah rampung dibangun.

“SMPN 58 sudah ready, tinggal proses pemindahaan siswa ke gedung baru saja lagi,” kata dia.(yui)

Rp 800 Juta untuk Puskesmas Kampung Jabi

Aris
-
0
Rp 800 Juta untuk Puskesmas Kampung Jabi

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam akan meningkatkan fasilitas puskesmas menjadi rumah sakit tahun ini.

Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan rumah sakit bagi masyarakat. Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, saat ini ketersediaan rumah sakit milik pemerintah hanya ada satu, yaitu RS Embung Fatimah yang berada di Batuaji.

“Kalau swasta sudah lumayan. Sekarang kami ingin RS yang milik pemerintah ditambah,” kata dia, Senin (6/1/2020).

Didi mengungkapkan, puskesmas yang akan dijadikan rumah sakit yaitu Puskesmas Kampung Jabi, Nongsa.

Puskesmas yang didirikan 2017 lalu tersebut, saat ini sudah beroperasi dan dinilai cocok untuk ditingkatkan statusnya.

“Kemarin ada beberapa puskesmas. Setelah dicek ternyata Kampung Jabi paling memenuhi untuk ditingkatkan,” sebutnya.

Ia beralasan, kebutuhan rumah sakit di daerah Nongsa dinilai sangat dibutuhkan. Untuk itu, Puskesmas Jabi dipilih untuk ditingkatkan.

Sejumlah warga mendaftar di loket pendaftaran saat akan melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Sei Panas, Rabu (12/12/2019) lalu. Dinkes Kota Batam akan meningkatkan status Puskesmas Jabi, Nongsa, sebagai rumah sakit tipe B. Foto Cecep Mulyana/Batam Pos

Tahun ini, lanjutnya, Pemko sudah menyiapkan anggaran hingga Rp 800 juta untuk peningkatan fasilitas di puskesmas tersebut.

“DED dulu tahun ini. Jadi peningkatan bisa tahun depan sudah bisa diusulkan ke pusat,” sebutnya.

Mantan Dirut RSUP Bintan ini mengaku, untuk peningkatan puskesmas ini membutuhkan biaya Rp 25 miliar hingga Rp 50 miliar.

Besarnya anggaran ini, pihaknya akan minta bantuan ke pusat agar peningkatan infrastruktur ini bisa terealisasi.

“Mudah-mudahan dapat di anggaran 2021 mendatang. Makanya kita siapkan dulu DED tahun ini,” imbuhnya.

Pria spesialis dokter kandungan ini menjelaskan, puskesmas akan ditingkatkan menjadi rumah sakit tipe D. Nantinya, rumah sakit akan memiliki minimal 50 tempat tidur dan fasilitas lainnya.

“Lebih luas tentunya. Kehadiran rumah sakit ini akan menambah fasilitas kesehatan di Batam,” tambahnya.

Saat ini, ada 19 puskesmas yang sudah beroperasi melayani masyarakat. Tahun lalu, Dinkes juga merampungkan Puskesmas Mentarau, Sekupang yang rencananya difungsikan tahun ini.

“Total ada 20 puskesmas saat ini. Kalau ditambah klinik swasta sudah cukup. Makanya kami fokus ke peningkatan infrastruktur,” tutupnya.(yui)

727 Warga Batam Positif DBD

Aris
-
0
727 Warga Batam Positif DBD

batampos.co.id – Sebanyak 727 warga Batam positif demam berdarah dengue (DBD) sepanjang tahun 2019. Jumlah ini meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2018 yang hanya 639 kasus.

Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi mengakui jumlah penderita DBD meningkat tahun 2019. Namun, jika dipersentasekan jumlah kasus DBD di Batam, lebih rendah dibanding Singapura.

“Tahun 2019, memang ada peningkatan dibandingkan 2018. Sekitar 88 kasus,” ujar Didi.

Karena itu, ia berharap agar peran serta masyarakat untuk pencegahan DBD lebih ditingkatkan.

Terutama disaat curah hujan mulai tinggi. Karena tingkat hujan yang tinggi cenderung menjadi tempat berkembang biak nyamuk aedes agepty.

Ilustrasi

“Jadi perlu peran masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyebaran DBD di lingkungan sekitar,” katanya.

Menurut dia, masyarakat terutama yang memiliki balita harus lebih waspada terhadap virus ini.

Sebab DBD kebanyakan di derita oleh balita. Karena itu, ia mengimbay masyarakat untuk lebih waspada, sebab mencegah lebih baik daripada mengobati.

“Imbauan terus kami galakan. Kami juga minta Camat dan Lurah untuk mengimbau masyarakat agar waspada terhadap DBD,” tutur Didi.

Masih kata Didi, upaya yang harus dilakukan masyarakat dalam mencegah DBD, diantaranya 3M plus.

Caranya dengan menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi dan drum.

Kemudian menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan mengubur atau memanfaatkan kembali barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti botol bekas, ban bekas dan lainnya.

Cara lain adalah dengan menutup wadah air yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamu aedes aegypti, menggant air vas bunga seminggu sekali, mengenringkar air di alas pot bunga, memperbaiki saluran air dan talang air yang rusak.(she)

Anggota TNI Gadungan Tipu Warga Rp 22,5 Juta

Aris
-
0
Anggota TNI Gadungan Tipu Warga Rp 22,5 Juta

batampos.co.id – Sidang kasus penipuan jual beli tanah di kawasan Tanjungtritip, Lubukbaja, dengan terdakwa Zul, digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (7/1).

Kali ini sidang beragendakan pemeriksaan saksi sebanyak tiga orang. Ketiga orang saksi tersebut diperiksa secara bergantian oleh majelis hakim yang diketuai Jasael.

Endang Hariyanti, saksi yang juga sebagai pelapor dalam perkara ini mengatakan bahwa terdakwa mengaku bahwa ia adalah anggota TNI.

“Dia bilangnya anggota TNI, makanya saya percaya. Kalau dari bicaranya sama fotonya saya yakin (terdakwa anggota TNI),” ujar Endang.

Lebih lanjut Endang menceritakan, awalnya ia membeli sebuah rumah dan tidak mengetahui pemilik tanah dari rumah yang ia tempati saat ini.

Sebab, pemilik rumah sebelumnya tidak pernah memberi tahu kepada Endang terkait dengan status tanah tersebut.

“Setelah saya tempati baru kemudian datang terdakwa. Katanya itu tanah orang tuanya dan mau dijual,” katanya.

Zul (tengah) anggota TNI gadungan yang menipu warga dalam jual beli tanah di kawasan Tanjungtritip, Lubukbaja, Kota Batam. Foto: Eggie/batampos.co.id

Karena ingin jelas terkait status tanah tersebut, selanjutnya Endang berniat untuk membeli tanah yang ditempati rumahnya saat ini.

Terdakwa kemudian meminta uang kepada Endang sebesar Rp 3 juta untuk keperluan pengurusan surat tanah ke notaris.

Setelah itu, tiga hari kemudian terdakwa kembali meminta uang pelunasan pembelian tanah sebesar Rp 19,5 juta.

Dimana uang tersebut dibayarkan oleh Endang dan suaminya saat di rumah Ketua RT.

“Suratnya belum pernah saya terima. Saya sudah minta tapi katanya pegang aja kwitansi pembayaran. Itu sudah kuat,” tuturnya.

Endang pun kemudian sempat bertanya beberapa kali terkait dengan surat tanah tersebut.

Akan tetapi terdakwa selalu mengelak dan akhirnya Endang mendapatkan informasi bahwa terdakwa ditangkap di kawasan Tanjungbuntung, Bengkong oleh beberapa orang yang juga menjadi korban penipuannya.

“Sekitar bulan Oktober saya kemudian lapor ke Polsek Lubukbaja. Total kerugian saya sebesar Rp 22,5 juta,” imbuhnya.

Usai mendengarkan keterangan dari saksi, terdakwa tidak membantah keterangan dari saksi Endang dan mengakui perbuatannya.

Sementara untuk status tanah tersebut juga bukan miliknya. Melainkan milik Fitriyani yang diakuinya merupakan adik dari ibu kandungnya yang sudah meninggal.

Setelah mendengarkan keterangan saksi dan terdakwa, kemudian ketua majelis hakim Jasael menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).(gie)

1...10,78110,78210,783...14,344Halaman 10,782 dari 14,344

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000