batampos.co.id – Mutasi pejabat di daerah, Rabu (8/1/2020), resmi dilarang. Sebab, sudah masuk hitungan waktu menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2020.
UU Pilkada melarang para kepala daerah untuk memutasi bawahannya menjelang pilkada serentak untuk menghindari konflik kepentingan.
Bawaslu kemarin mengeluarkan peringatan bagi kepala daerah untuk tidak coba-coba memutasi bawahannya.
Khususnya bagi kepala daerah di 270 daerah penyelenggara pilkada. Setidaknya sampai masa jabatan mereka berakhir.
“Kecuali mendapat izin tertulis dari Menteri,” terang ketua Bawaslu, Abhan, kemarin.
Ketentuan yang sama juga berlaku bagi penjabat kepala daerah selaku pengganti kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pilkada.
UU sudah menyiapkan sanksi bagi para kepala daerah yang bandel dan tetap memutasi pejabat di bawahnya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, melantik Jabatan Pimpinnan Tinggi, Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kota Batam di kantor Pemko Batam, Senin (30/12/2019) lalu. Bawaslu kemarin mengeluarkan peringatan bagi kepala daerah untuk tidak coba-coba memutasi bawahannya. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Bagi kepala daerah yang maju lagi di pilkada, dia bisa didiskualifikasi dari pilkada.
Abhan menuturkan, pihaknya sudah membuat edaran untuk jajaran pengawas di daerah. Jajaran bawaslu di 270 daerah diminta menyosialisasikan ketentuan tersebut.
Sebab, ASN sangat rawan dipolitisasi terutama oleh calon berstatus petahana. Salah satu caranya adalah lewat mutasi.
Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, menjelaskan, ASN daerah rawan dipolitisir karena kontrolnya langsung dari kepala daerah.
Karena itulah, UU Pilkada mengatur larangan mutasi ASN terhitung enam bulan sebelum pencalonan hingga masa jabatannya berakhir.
“Ini juga untuk menjaga suasana kerja dalam pemerintahan,” terangnya.
Lewat edaran itu pula, jajaran Bawaslu di daerah diminta membuka layanan pengaduan terhadap mutasi jabatan atau bahkan pencopotan dari jabatan yang dilakukan kepala daerah.
Pengaduan yang masuk harus langsung diproses dan dibuktikan sehingga bisa segera ada keputusan.
Terpisah, Plt Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik menjelaskan, pihaknya baru bisa memberi sanksi bagi kepala daerah yang memutasi pejabat sejak kemarin.
“Kalau sebelum itu, bukan wewenang kami,” terangnya saat ditemui di Kemendagri kemarin.
Pihaknya juga sudah mewanti-wanti seluruh kepala daerah untuk taat aturan. Pihaknya sudah bicara dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hasilnya, problem yang sering menjadi rancu selama ini adalah izn dari Mendagri untuk memutasi.
Karena itu, pihaknya coba menyatukan cara pandang terhadap persoalan izin mutasi tersebut.
“Kalau kami (kemendagri) akan fokus yang boleh atau diizinkan (mutasi) yang posisinya kosong saja,” lanjutnya.
Misalnya ditinggalkan pejabat karena pensiun atau berhalangan tetap. Artinya sebatas mengisi kekosongan jabatan.
Sementara, untuk mutasi yang bersifat memindahkan posisi para pejabat, pihaknya tidak akan mengizinkan.
Pengisian jabatan yang kosong biasanya sudah melalui tahap lelang. Sehingga, mau tidak mau tetap harus dilakukan.
Lain halnya bila memindahkan pejabat dari satu posisi ke posisi lain. Dalam pemahaman bersama antara Kemendagri dan DKPP, lukir posisi itulah yang dilarang oleh UU.(*/byu/jpg)
batampos.co.id – Setelah jeda salat Zuhur, jaksa KPK juga mencecar sekretaris pribadi Nurdin Basirun, Elda Febrianasari Anugerah atau Bela dengan sejumlah pertanyaan.
Khususnya mengenai adanya pemberian uang sebesar Rp 50 juta dan Rp 40 juta untuk pembelian baju dan seragam.
“Ya, benar ada,” jawab Bela. Disinggung mengenai sumber uang tersebut, “langsung dari Bapak (Nurdin Basirun)” jelasnya.
Kemudian jaksa menanyakan adanya penarikan uang sebesar Rp 600 juta dari rekening terdakwa Nurdin Basirun.
Ia juga membenarkan hal itu, karena uang tersebut digunakan gubernur untuk kebutuhan Lebaran dan membeli minuman kaleng.
Ditanya mengenai sumber uang sebesar Rp 600 juta tersebut? Bela tidak dapat menjelaskan, namun Kasub Rumah Tangga, Sekretariat Gubernur, Osi, memberikan jawaban bahwa uang tersebut berasal dari uang operasional, gaji, honorarium yang sesuai dengan amprahnya.
“Berapa banyak OPD yang memberikan THR kepada terdakwa? Dan kenapa harus melalui saudara saksi?” tanya JPU lebih lanjut kepada Bela.
Menurut Bela, ia hanya menjalankan perintah yang diberikan atasannya, yakni Kepala Biro Umum, Martin Maromon, bahwa ada sejumlah kepala OPD yang akan menitip bantuan kepada Gubernur.
Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, usai menjalani sidang kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/1). Foto: Lukman Maulana/batampos.co.id
Namun, berapa jumlahnya, ia mengaku tidak tahu pasti, karena di dalam amplop. Termasuk dari Kadis Pariwisata Buralimar, yang turut menitipkan kepada dirinya.
Ia menjelaskan, uang tersebut digunakan untuk kebutuhan open house Lebaran, pembelian minuman kaleng, dan THR bagi masyarakat yang ada di kegiatan tersebut.
Disebutkannya, untuk minuman kaleng, Gubernur Nurdin menyiapkan 550 kupon.
Sedangkan uang THR bagi masyarakat sebanyak 2.500 amplop di Gedung Daerah, dan 2.000 amplop di Karimun.
Dalam sidang itu juga, jaksa turut bertanya apakah Bela sebagai sekretaris pribadi mengetahui atau mendapatkan tugas untuk memverifikasi surat izin prinsip pemanfaatan ruang laut?
Dijabarkannya, kewenangannya hanya memverifikasi apakah sudah ada paraf dari OPD, asisten, dan sekda, sebelum disampaikan ke gubernur.
“Kalau surat memang ada OPD yang membawa ke asisten, sekda, dan bapak. Alasannya untuk memberikan penjelasan secara langsung,” tegas Bela.
Sedangkan, Aiyub, Kepala Biro Kesra Pemprov Kepri, dipersoalkan mengenai pengumpulan uang dari sejumlah kepala OPD untuk kegiatan keagamaan terdakwa Nurdin Basirun.
Mengenai hal itu, Aiyub mengatakan, tidak ada perintah atau instruksi, melainkan inisiatif dirinya bersama sejumlah kepala OPD.
“Uang yang dikumpulkan sukarela tersebut digunakan untuk kebutuhan sarapan bersama pada 2018. Karena di 2019 sudah kita alokasikan di APBD,” jawab Aiyub.
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun didampingi Penasehat Hukumnya, Andi Muhammad Asrun, memilih tidak bertanya kepada para saksi.
Meskipun demikian, Nurdin Basirun mengatakan, open house adalah hari raya bersama, pembagian THR, dan minuman kaleng adalah usahanya untuk membahagian masyarakat yang kurang mampu.
Kemudian mengenai program salat Subuh keliling, menurut dia, sudah dilakukan sejak ia masih menjadi bupati Karimun.
Menurutnya, melalui hal itu ia bisa mengetahui kondisi masyarakat.
“Alhamdulillah, kepala OPD pengertian untuk turut serta. Sehingga bisa bersama-sama turun dan membantu apa yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Nurdin.
Ditegaskannya, ajudannya hanya bertanggung jawab soal keselamatan dirinya. Sehingga tidak ada kaitan dengan persoalan lainnya.
Pada kesempatan itu, Nurdin sempat bertanya kepada Bela dan Osi mengenai uang dua kantong sebesar Rp 600 juta yang diterima olehnya.
“Uang yang diserahkan itu adalah perjalanan dinas, dan fasilitasi kegiatan dinas ke daerah dan gaji Bapak. Karena sistem gaji harus melalui rekening,” jelas Osi memberikan jawaban.(jpg)
batampos.co.id – Sejumlah pengusaha mengaku memberikan uang kepada Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
Namun, mereka beralasan dana yang disalurkan melalui ajudan dan para kepala dinas itu untuk mendukung kegiatan sosial gubernur, tidak berkaitan dengan perizinan.
Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dengan tersangka Nurdin Basirun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2020).
Saksi pertama yang dihadirkan adalah Kasubag Transportasi dan Akomodasi Pemprov Kepri, Juniarto.
Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digawangi Muh Asri Irawan.
Pertama, mereka meminta penjelasan terkait berapa banyak pengusaha yang memberikan bantuan kepada Nurdin Basirun.
“Ya, benar ada sejumlah pengusaha memberikan bantuan tersebut melalui saya,” jawab Juniarto.
Jaksa melanjutkan pertanyaan berapa kali jumlah penerimaan, berapa besar bantuan, dan digunakan untuk apa oleh terdakwa?
Juniarto yang juga merangkap sebagai sopir Nurdin Basirun menjelaskan, sepengetahuannya, ia menerima lima kali dari saksi Abdul Gafur, Direktur Utama PT Jaya Annurya, sejak 2015 sampai 2019.
“Namun, berapa jumlahnya saya tidak tahu, dan itu digunakan untuk kegiatan sosial Pak Gubernur (Nurdin Basirun, red). Artinya, tidak berkaitan dengan hal perizinan apapun. Karena bantuan tersebut sepenuhnya digunakan bagi kegiatan sosial dan keagamaan,” jelas Juniarto.
Pada sidang tersebut, juga terjadi perdebatan antara Juniarto dengan jaksa KPK soal Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, usai menjalani sidang kasus dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Foto: Lukman Maulana/batampos.co.id
Dalam BAP Juniarto mengaku mengetahui jumlah bantuan dari pengusaha yang disampaikan melalui dirinya. Namun, di persidangan ia menyatakan tidak pernah mengetahui.
“Memang uang tersebut sebagian diserahkan di Hotel Harmoni, Batam. Karena Pak Gubernur istirahat di sela kegiatan di sana ketika berada di Batam. Dan tidak ada kamar khusus, terkadang di lantai enam, delapan, atau sembilan,” sebutnya.
Jaksa juga bertanya apakah Juniarto mengetahui gubernur memiliki ruangan khusus tempat menyimpan uang di rumah dinasnya?
“Saya jarang ke Tanjungpinang dan banyak berkegiatan di Batam. Jika pun ada di rumah dinas Bapak, saya tidak pernah masuk ke kamar pribadinya. Hanya di ruang depan, dapur, dan ruang makan,” ujar lagi.
Pada kesempatan itu, jaksa KPK juga melontarkan pertanyaan yang sama kepada Abdul Gafur, Direktur Utama PT Jaya Annurya, mengenai pemberian uang sebesar Rp 250 juta kepada terdakwa Nurdin Basirun melalui Juniarto.
“Bukan lima kali, melainkan tiga kali sejak 2018 sampai 2019. Bantuan tersebut bukan suap untuk pengurusan perizinan, melainkan bantuan bagi kegiatan sosial dan keagamaan Pak Gubernur. Sehingga tidak ada jumlah tertentu yang harus disiapkan,” jawab Abdul Gafur.
Menurutnya, Nurdin dikenal sebagai Gubernur Suling (subuh keliling), dan peduli pada setiap kegiatan sosial dan keagamaan.
Baik itu subuh keliling maupun Safari Ramadan. Adapun bantuan yang ia berikan sebanyak Rp 35 juta pada 2018 dan Rp 50 juta pada Ramadan 2019.
“Uang itu merupakan dana operasional saya di perusahaan. Perizinan yang kita lakukan sudah tuntas sejak lama, dan permohonan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Pemprov Kepri,” tegas Abdul Gafur.
Saksi berikutnya adalah Manajer Operasional PT Tritunas Sinar Benua, Sugiarto. Kepada Sugiarto, jaksa KPK mempertanyakan apakah benar ada permintaan sejumlah uang oleh terdakwa melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Edy Sofyan?
“Ya, memang Pak Edy Sofyan sempat meminta bantuan kepada saya untuk keperluan Pak Gubernur. Begitulah Pak, yang sebenarnya,” ujar Sugiarto menjawab pertanyaan jaksa.
Menurut Sugiarto, pada 27 April 2019, ia pernah bertemu dengan Edy Sofyan pada siang atau sore hari.
Pertemuan itu hanya melibatkan Sugiarto dan Edy. Pada awalnya perjanjian ketemu di Morning Bakery.
Namun, karena cuaca panas, akhirnya pertemuan itu pindah ke Swiss Belhotel, Harbour Bay.
Ia mengakui, pada pertemuan itu ia bertanya ke Edy soal perkembangan proses pengajuan izin lokasi reklamasi yang diajukan PT Citra Buana Prakarsa.
Pada waktu itu, Edy, kata Sugiarto, menyampaikan bahwa proses perizinan belum selesai. Karena persetujuan izin merupakan kewenangan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri saat itu.
“Pada waktu itu, Edy memang meminta bantuan bagi keperluan Pak Gubernur. Tetapi saya tidak ada memberikan bantuan tersebut,” tegas Sugiarto.
Meskipun jawaban Sugiarto berbeda dengan kesaksian Edy Sofyan beberapa waktu lalu, jaksa KPK tetap menerima penjelasan tersebut.
Majelis hakim mengatakan, walaupun BAP berbeda dengan persidangan, pihaknya akan membuat kesimpulan tersendiri.(jpg)
batampos.co.id – Inflasi Kota Batam 2019 jauh di bawah nasional. Angkanya yakni 1,97 persen. Sedangkan inflasi nasional 2019 tercatat 2,72 persen.
“Untuk inflasi tahun kalender ini Batam ranking 7 terbaik di Sumatra. Paling tinggi Meulaboh, tapi masih di range target nasional 3,5 plus minus 1 persen,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Batam, Rahyudin.
Rahyudin mengatakan, cabai merah menjadi komoditas penyumbang inflasi paling besar sepanjang tahun lalu. Perubahan harganya mencapai 28,97 persen dengan andil sebesar 0,28.
Cabai menjadi salah satu pendorong inflasi di kota Batam. Inflasi di kota Batam menjadi yang terbaik ke tujuh di Sumatera. Foto: Azis/batampos.co.id
Komoditas lain yang menyumbangkan inflasi di Batam tahun lalu adalah:
Kacang panjang.
Bayam.
Bawang Merah.
Emas perhiasan.
Sekolah Dasar.
Bawang putih.
Rokok kretek filter.
Sawi hijau.
Akademi/perguruan tinggi.
Sedangkan 10 komoditas yang mengalami deflasi di 2019 adalah:
Angkutan udara.
Bensin.
Minyak goreng.
Wortel.
Beras.
Selar/tude.
Cabai hijau.
Kol putih/kubis.
Daging ayam ras.
Udang basah.
Angkutan udara mengalami penurunan harga sebesar 9,54 persen memberikan andil deflasi 0,47.
Menurut Rahyudin, capaian ini cukup membuat kaget Wali Kota Batam. Hal ini tidak lepas dari program Pemerintah Kota bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Artinya TPID kita berhasil, cuaca mendukung, Allah merestui tentunya. Tapi yang kita khawatirkan Januari naik, karena cuaca juga kurang bagus, sayur-sayur bisa naik lagi harganya,” tuturnya.
Ia mengatakan, capaian inflasi ini adalah yang terendah sepuluh tahun terakhir. Batam pernah mengalami inflasi hingga lebih dari 7 persen.
Pada 2010 tercatat inflasi 7,40 persen, kemudian 2013 dan 2014 berturut-turut 7,81 dan 7,61 persen.(rng)
batampos.co.id – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Batam Kepri memastikan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Batam akan mengikuti tes di Kantor UPT BKN Batam, tepatnya di Gedung Bersama Pemko Batam di lantai 5.
Kepala UPT BKN Batam Kepri, Delpa Nopri Kasmi, mengatakan, keputusan ini telah melewati pertimbangan matang.
Untuk diketahui, jumlah pelamar CPNS Pemko Batam yang berhak mengikuti tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebanyak 3.754 orang. Jumlah ini disebut masih bisa tertampung di UPT BKN Batam Kepri.
”Nanti Pemko Batam salah satu instansi gelombang pertama, perkiraan dengan jumlah ini digelar hingga hari ke-15 atau 16,” ujar Delpa di Kantor UPT BKN, Rabu (8/1/2020).
Sebelumnya, UPT BKN mempertimbangkan pelamar CPNS Pemko Batam tidak mengikuti tes di lokasi ini.
Dengan asumsi, jumlah pelamar yang cukup banyak yang bercermin pada CPNS tahun lalu hingga 7 ribu orang. Awalnya, seleksi CPNS di UPT BKN di prioritaskan untuk instansi vertikal.
Pelamar CPNS 2019 mengikuti simulasi tes CPNS menggunakan Computer Assisted Test (CAT) di kantor UPT BKN Batam, Kamis (5/12) lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Tapi ternyata yang dari Pemko Batam masih bisa. Kalau untuk instansi vertikal sedang disusun jadwalnya,” katanya.
Untuk daerah lain di Kepri yang masih di bawah wilayah tugas UPT BKN Batam Kepri, akan melaksanakan tes secara mandiri.
Artinya, lokasi hingga komputer disiapkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
”Kami hanya siapkan server dan petugasnya,” imbuhnya.
Sementara itu, UPT BKN kembali membuka kesempatan para pelamar mencoba simulasi tes Computer Assisted Test (CAT), Rabu (8/1/2020).
Kesempatan ini menjemput semangat banyak pelamar yang ingin mencoba simulasi. Sejatinya, sebelumnya UPT BKN telah menggelar kegiatan serupa dalam dua gelombang awal pada perte-ngahan Desember 2019 lalu.
”Hari ini (kemarin) pesertanya sebanyak 150 orang. Kalau yang dulu kami buka kuota 800 tapi yang hadir 580 orang saja, ini kami sesali padahal pelamar lain banyak yang butuh, makanya kami buka lagi hari ini (kemarin),” papar dia.
Menurut dia, pelamar yang sudah mendaftar simulasi dan tidak ikut, akan di-blacklist tidak bisa mengikuti simulasi di kemudian hari.
Sesuai simulasi pada bulan lalu, dari 800 kuota yang disediakan dan hanya diikuti 584 orang, yang lolos passing grade sebanyak 203 orang.
Peserta mengaku terbantu dengan kegiatan simulasi ini, salah satunya Sumardin. Ia mengaku dengan mengikuti simulasi dia akan mengetahui apa yang masih kurang dan harus ia persiapkan lagi.
”Tadi hanya TIU (Tes Intelegensia Umum) saja yang kurang, saya dapat 25 padahal passing grade-nya 80. TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) dapat 85, melebihi passing grade 65, begitu juga TKP (Tes Karakteristik Pribadi) saya dapat 197 sedangkan passing grade 126,” imbuhnya.
”Saya optimis kali ini saya akan lulus, tahun lalu (2018) saya gagal,” pungkasnya.(iza)
batampos.co.id – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Barelang bersama Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri berhasil mengungkap kasus perdagangan anak di bawah umur atau human trafficking di Bar Chelsea di Teluk Pandan, Sintai, Batuaji, Rabu (8/1/2020) siang.
Kasus ini melibatkan dua anak perempuan berusia 15 tahun, L, dan S, asal Depok, Jawa Barat.
Selain membebaskan korban, polisi turut mengamankan A, 15, selaku muncikari, serta pasangan suami istri (pasutri) selaku pemilik bar, Dewi Syadiah dan Suharman.
Kapolresta Barelang, Kombes Prasetyo Rachmat Purboyo, mengatakan, kasus ini terungkap berdasarkan laporan KPPAD Kepri.
Korban direkrut dari kampung halamannya dan dipekerjakan melayani tamu.
“Mereka ini dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Dari hasil melayani tamu itu, mereka diberi uang,” ujar Prasetyo, Rabu (8/1/2020) di Mapolresta Barelang.
Kapolresta Barelang Kombes Prasetyo Rachmat Purboyo menginterogasi pelaku human trafficking saat gelar perkara di Mapolresta Barelang, Rabu (8/1/2020). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Sementata itu, Ketua KPPAD Kepri, Erry Syahrial, mengatakan kasus ini terungkap dari laporan keluarga korban.
Korban mengaku dipaksa melayani lelaki hidung belang. Bahkan, setelah bekerja, mereka disekap di dalam kamar.
“Korban ini setelah bekerja sempat memegang ponsel. Kemudian melaporkan ke keluarganya di Depok dan memberi tahu ke Kemensos (Kementerian Sosial) dan sampai ke kita (KPPAD),” kata Erry.
Dari pengakuan korban, mereka dibawa ke Batam pada Minggu (5/1/2020) siang dan dijanjikan bekerja di kafe.
Bahkan, A, yang berstatus sebagai siswi SMP swasta di Depok ini, pamit ke orangtuanya untuk liburan.
“Memang salah satu dari korban ini sedikit nakal, sehingga nekat mengikuti ajakan mucikarinya. Di sana (bar) mereka hanya diberi uang lima puluh ribu,” kata Erry.
Erry menambahkan, dengan kejadian ini, pihaknya melakukan pendampingan, rehabilitasi korban, serta pemulangan ke kampung halaman.
Ia juga berharap kepada pemilik bar di lokalisasi, tidak mempekerjakan anak di bawah umur.
Sementara itu, dari pengakuan A, ia diberi tugas pemilik bar untuk mencari dan merekrut anak di bawah umur pada Desember 2019.
Ia menjalankan tugas tersebut karena kebaikan pemilik bar dan mendapatkan hadiah ponsel.
“Mereka (pemilik bar) selama ini baik dengan keluarga saya. Jadi, saat disuruh mencari, saya mau saja,” kata A, yang juga merupakan sepupu pemilik bar tersebut.
A menjelaskan, ia sudah lama mengenal para korban. Saat itu, kedua korban menghubunginya untuk dicarikan pekerjaan.
“Karena mereka mau, ya saya langsung bawa ke Batam,” katanya.
Atas perbuatannya UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Ancaman serta UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.(eja/opi/ska)
batampos.co.id – Satu dari 23 rumah sakit (RS) di Kota Batam yang sebelumnya bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, menyatakan mundur dari kemitraan.
Pengunduran diri salah satu RS khusus ibu dan anak ini, terhitung sejak bulan Agustus 2019 lalu.
Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Racmadi mengatakan, saat ini jumlah RS di Batam yang bermitra dengan BPJS Kesehatan berkurang.
Dari jumlah yang sebelumnya 23 RS, saat ini menjadi 22 RS, mulai dari Tipe D hingga tipe B.
”Iya, RS Frisdhy Angel yang ada di Baloi sudah tak bekerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan,” ujar Irfan, kemarin.
Masyarakat mengurus kepesertaan JKN-KIS di kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam. RSIA Frisdhy Angel Kota Batam memutuskan kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Disinggung alasan putusnya mitra kerja sama tersebut, Irfan tak tahu persis.
Namun menurutnya, RS yang terletak di Kecamatan Lubukbaja itu mengundurkan diri terhitung sejak bulan Agustus.
”Artinya tak ada lagi rujukan BPJS ke rumah sakit tersebut, karena sudah mengundurkan diri dari kemitraan,” jelas Irfan.
Awal tahun 2019 lalu, RSIA Frisdhy Angel juga sempat putus kemitraan dengan BPJS Kesehatan.
Alasan pemutusan kontrak kerja sama karena RS tersebut belum terakreditasi.
Namun, tak sampai sebulan, RS ini kembali bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan sudah terakreditas untuk RS kelas tipe C.
Menurut dia, masyarakat khususnya peserta JKN-KIS tak perlu khawatir dengan hal itu. Sebab, masih banyak RS di Batam yang bermitra dengan BPJS Kesehatan.
Tak hanya RS, di Batam juga ada puluhan klinik yang merupakan fasilitas kesehatan (faskes) pertama hingga pukesmas yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.(she)
batampos.co.id – Sejak dibuka 23 Desember 2019 lalu sampai Selasa (7/1/2020) kemarin, sebanyak 1.015 kendaraan mengurus kembali kartu untuk pembelian bahan bakar (fuel card) jenis solar bersubsidi.
Pendaftaran ulang ini akan digelar hingga 17 Januari 2020 ini. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Gustian Riau, mengatakan, dengan kehadiran kartu baru ini otomatis kartu lama tidak berlaku atau terblokir.
Warga pengguna Fuel Card Solar Subsidi melakukan registrasi ulang Fuel Card baru di kantor Disperindag Kota Batam, Rabu (8/1/2020). Kadisperindag Kota Batam, Gustian Riau menemukan pemilik mobil mewah menggunakan solar bersubsidi saat registrasi ulangb di kantornya. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
”Nah, pada fisik kartu baru terdapat nomor kendaraan dan juga jenis kendaraanya. Jadi, tidak bisa disalahgunakan,” ujar Gustian, kemarin.
Menurut dia, kartu lama yang beredar sebanyak 14.600 kartu.
Temuan tim Disperindag di lapangan, satu kendaraan dengan menggunakan kartu lama ini, bisa menggunakan lebih dari satu kartu bahkan hingga 30 kartu.
”Mobil mewah ada juga yang pakai kartu itu, maka perlu kami inventarisir lagi,” ucap dia.(iza)
batampos.co.id – Tahun ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam mencatat selama 2019 ada 28.447 bayi yang lahir. Dari jumlah tersebut jika dirata-ratakan perbulan sekitar 2.370 bayi yang lahir di kota industri ini.
Karena itu pula, Dinkes Kota Batam berencana menambah fasilitas kesehatan berupa Pos Pelayanan Terpadu (posyandu).
Kepala Dinkes Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan direncakana ada 10 posyandu yang disiapkan untuk memaksimalkan pelayanan bayi di bawah lima tahun (balita).
Kata dia, peningkatan kebutuhan posyandu ini tak terlepas dari angka kelahiran bayi di Batam yang cukup tinggi.
“Tahun 2019 ada 28.447 bayi yang lahir. Sedangkan total balita tercatat 151.003 jiwa dan jika dihitung jumlah kebutuhan, maka Batam butuh seribu lebih posyandu,” jelasnya, Rabu (8/1/2020).
Saat ini lanjutnya, masih kurang 500 posyandu di Kota Batam. Ia menyebutkan, satu posyandu melayani maksimal 100 balita.
Karena itu, pihaknya masih harus memaksimalkan keberadaan puskesmas di Kota Batam.
Kader Posyandu Bunga Barelang RW 18 Tanjunguncang, Batuaji, mengukur tinggi anak yang datang ke posyandu. Pada 2019, Dinkes Kota Batam mencatata ada sekitar 2.370 bayi yang lahir di kota Batam. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Ia menyebutkan, saat ini memang sudah ada 520 posyandu yang tersebar di kelurahan yang ada di Batam.
Pembangunan posyandu terus dimasukkan dalam rencana pembangunan setiap tahunnya, sebab keberadaan posyandu sangat penting membantu ibu dan balita.
Tahun lalu, sebanyak 38 posyandu dibangun Pemko Batam untuk memenuhi kebutuhan.
Menurutnya, pertumbuhan penduduk cukup tinggi sehingga berdampak terhadap ketersediaan posyandu.
”Makanya tahun ini kami tambah lagi 10 posyandu. Mudah-mudahan bisa membantu perawatan dan kontrol balita,” ujarnya.
Satu posyandu, lanjutnya, memiliki tujuh kader dan masing-masing menerima honor Rp 200 ribu setiap bulannya.
Kader ini yang bertugas melayani orangtua dan balita seperti tumbuh kembang bayi.
”Orangtua harus rajin cek. Karena kalau anak bermasalah, misalnya kurang gizi dan lainnya, bisa segera ditangani,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berharap keberadaan posyandu bisa bermanfaat dan dioperasikan sebaik mungkin dalam pelayanan kesehatan balita.
”Jangan sampai setelah dibangun malah tak difungsikan. Kan sangat disayangkan. Pemko sudah berusaha membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(yui)
Helmy Hemilton, politisi Partai Demokrat yang dua periode (2009-2014 dan 2014-2019) jadi anggota DPRD Batam, serius maju bakal calon Wali Kota Batam.
Mantan Wakil Ketua DPRD Batam ini sudah mendaftar ke sejumlah partai politik (parpol), bahkan terus menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh parpol di tingkat pusat.
Dalam kesempatan santai sambil ngopi bareng, batampos.co.id mewawancarai Helmy terkait keseriusannya ini.
Berikut petikannya:
Baliho Anda sudah bertebaran di beberapa titik di Kota Batam. Apakah Anda serius maju pada Pilwako Batam 2020 ini?
Insya Allah saya serius untuk maju sebagai calon Wali Kota Batam pada Pilwako 2020.
Apa yang mendorong Anda ingin maju ke Pilwako ini?
Intinya, saya ingin terus mengabdi untuk masyarakat melalui jalur yang berbeda. Kalau kemarin berjuang melalui parlemen atau DPRD Batam.
Saat ini ada dorongan dari beberapa elemen masyarakat di daerah pemilihan (dapil) dan beberapa tokoh masyarakat pada saya, untuk saya bisa maju sebagai calon Wali Kota Batam.
Apa yang menjadi atensi Anda, sehingga terdorong kuat maju memimpin Batam. Apakah karena ingin lebih meningkatkan infrastrukturnya, menggenjot pertumbuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya Batam untuk kesejahteraan masyarakat Batam, dan sebagainya?
Ya saya pikir ada beberapa sektor yang perlu benahi dan ditingkatkan. Terutama ekonomi, daya beli masyarakat yang menurun, karena kondisi ekonomi secara global tidak bagus juga faktor-faktor lainnya.
Jadi, apa yang sudah dilakukan yang baik oleh Pak Rudi selama menjadi Wali Kota Batam kita lanjutin. Kalau ada yang kurang kita perbaiki.
Jika masyarakat Batam memberikan amanah pada Anda, apa visi Anda untuk membangun Batam?
Aamiin, jika saya diberi amanah masyarakat Insha Allah saya akan mewujudkan Kota Batam sebagai Smart City.
Caranya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beradab, berkompeten dan berdaya saing tinggi.
Misi Anda untuk mencapai visi tersebut, seperti apa?
Sederhana saja dan tak muluk-muluk. Yang penting adalah upaya maksimal untuk mewujudkannya, dengan mendistribusikan gagasan master visi dan misi ini ke kesatuan kerja perangkat daerah (SKPD) teknis sebagai pelaksananya.
Yakni menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan berintegritas, mempersiapkan sarana pendidikan untuk menunjang pembangunan SDM yang berkualitas.
Kemudian menjamin pelayanan kesehatan yang layak bagi warga Batam. Selanjutnya, menciptakan kawasan pariwisata yang berbasis alam dan budaya sebagai salah satu etalase serta gerbang pariwisata Indonesia.
Terakhir, menciptakan sistem investasi yang sehat dan infrastruktur yang memadai sehingga mampu menarik investor ke Batam.
Tentu Anda all out agar gagasan Anda tersampaikan ke masyarakat dan masyarakat yakin kepada Anda. Dalam hal ini, sudah beberapa titik yang Anda temui masyarakat menyampaikan cita-cita Anda. Dan apa respons masyarakat?
Hmmm sebenarnya, dari kemarin sudah tujuh kecamatan yang kami datangi. Kemarin terakhir lima kecamatan, cuma ada beberapa kecamatan tidak terekspose.
Insha Allah, sambutan masyarakat luar biasa animo masyarakat adanya perubahan kepemimpinan di Kota Batam. Sepanjang yang kami temui, respons masyarakat sangat bagus untuk perubahan. Apalagi, ini saatnya pemimpin muda era milenial.
Pilwako ini kan agenda politik. Maksudnya, yang mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah partai politik (parpol). Kecuali calon independen. Sejauh mana lobby-lobby yang Anda lakukan untuk mendapatkan perahu politik?
Sementara sudah mendaftar diberbagai parpol di Demokrat, Gerindra, Golkar, Hanura, PSI, PKS juga sudah kasih proposal. Mungkin ada beberapa parpol kami gandeng juga. Namanya parpol, ya fleksibel dan dinamis.
Yang pasti, komunikasi masih berlangsung intens dengan beberapa ketua parpol, di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP) parpol juga pelan-pelan dijajaki. Insha Allah, mohon doanya.
Tahap-tahapan Pilwako sudah semakin dekat. Bagaimana kesiapan Anda menghadapi Pilwako ini?
Insha Allah santai saja, sebagai umat beragama kita percaya tentu semua sudah Tuhan takdirkan. Sebagai manusia, kita hanya wajib berusaha dan berdoa. Selanjutnya, serahkan sama Tuhan.
Sedangkan kalau ditanya persiapan, saya siap lahir dan bathin. Yang pertama harus sehat badan, iya kan. Rutinitas tetap seperti biasa menyapa masyarakat, ketemu kawan ngopi. Saya pikir, tak ada yang spesial. Biarkan mengalir, apa yang Tuhan berikan kita terima ikhlas.
Apakah sudah ada gambaran siapa bakal calon Wakil Wali Kota yang akan mendampingi Anda?
Dari komunikasi terakhir, ada beberapa tokoh. Tapi, Insha Allah saya akan menggandeng putra tempatan atau orang Melayu.
Karena kita di Tanah Melayu, jadi harus kita hormati di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung.
Kriteria orang yang akan menjadi wakil Anda nanti itu, seperti apa?
Kriteria menurut saya DUIT saja. DUIT bukan uang ya, tapi singkatan dari: Doa, Usaha, Iman, dan Takwa. Kalau urusan uang itu nomor sekian. Yang penting Doa, Usaha, Iman, dan Takwa.
Sekarang ini Wali Kota Batam merangkap Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Konsep keharmonisan dan kelajuan apa yang Anda tawarkan terhadap Pemko dan BP Batam yang ibarat satu kapal dua mesin ini?
Saya pikir, itu sangat bagus. Artinya, Batam bisa berkembang lebih cepat lagi, lebih maju lagi di mana Wali Kota Batam juga Kepala BP batam.
Kita bisa bikin lompatan-lompatan yang lebih bagus lagi untuk dunia usaha dan iklim investasi lebih bagus lagi. Insha Allah, kalau saya diberi amanah, saya akan usahakan Batam tambah maju lagi.
Pertumbuhan ekonominya bisa tembus 6 sampai 7 persen. Industri yang menyerap banyak tenaga kerja kita berikan stimulus, arus barang konsumsi dan bahan baku industri dari dan ke Batam dipermudah. Saya yakin bisa, tergantung niat dan keberanian.
Batam ini terkenal dengan kota muda (young town) yaitu populasi penduduknya banyak generasi muda. Bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tersebut untuk memilih Anda?
Dari data yang kami punya, pemilu 2019 kemarin itu, sebenarnya pemilih terbesar adalah kaum perempuan.
Berkenaan dengan wawancara ini, saya memberikan apresiasi pada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Provinsi Kepri yang telah menyelenggarakan diskusi Women to Infinitypada Sabtu (14/12/2019) di Grand Batam Mall.
Helmy Hemilton mendapatkan penghargaan diacara Women To Infinity. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
Di acara tersebut, saya salah satu nara sumber yang mana audiens meminta komitmen saya terhadap pemberdayaan wanita terhadap pembangunan Batam.
Usaha menggaet generasi muda ini, masing-masing calon yang akan bertarung di pilwako nanti tentu punya rahasia. Karena, tak mungkin kita menyampaikan program kita yang tepat, nanti bisa dibaca lawan politik.
Saya kira, itu internal urusan tim dalam menggaet pemilih muda. Apalagi saya sendiri adalah berusia muda. Muda adalah kekuatan, muda adalah penggerak dalam revolusi industri 4.0 masa depan. Sudah tak zamannya lagi, Wali Kota tak berintegrasi dengan warganya di media sosial (medsos).
Kalau bicara infrastruktur Batam saat ini, jalan sudah bagus. Tapi, di saat musim hujan sekarang ini, ternyata beberapa titik di Kota Batam, kalau turun hujan dengan durasi agak lama sehingga beberapa tempat banjir. Hal ini kan, tentu akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Anda nanti menuntaskan banjir jika mendapatkan amanah dari masyarakat. Pendapat Anda?
Aamiin, mohon doa dan dukungan masyarakat. Yah, soal mengatasi banjir harus dibuat master plan tim ahli, masalah infrastruktur terutama masalah drainase. Jangan hanya jalan yang bagus, tapi drainase juga penting.
Karena itu harus kita perhatikan semua. Masalah drainase ini, apalagi musim penghujan ini banjir di beberapa tempat. Perlu ada terobosan yang bagus, jangan sampai ada banjir lagi di Kota Batam.
Terutama titik-titik banjir, kita harus fokus menuntaskannya. Tidak boleh nanti, di Batam ini berapa jumlah titik banjir, itulah yang terlebih dahulu kita tuntaskan. Setelah itu baru kita ke hal-hal lainnya masalah sekolah, masalah ruang kelas baru (RKB).
Saya pikir dengan ada penggabungan Wali Kota merangkap Kepala BP Batam ini, sangat bagus sekali. Karena, Wali Kota bisa menguasai lahan juga. Jadi, cepat sekali masalah koordinasi terkait lahan.
Tiap tahun Batam selalu menghadapi masalah kelas baru, ruang kelas baru, penerimaan murid baru tidak tertampung. Itu selalu saja terjadi terus-menerus tiap tahun. Apa solusi yang Anda tawarkan kalau masyarakat memilih Anda jadi Wali Kota Batam?
Saya pikir, persoalan-persoalan rutin tiap tahun ini semestinya penyelesaianya harus bisa lebih bagus. Kalau memang nanti tidak bagus, berarti tak becus.
Persoalan lahan untuk membangun sekolah atau ruang kelas baru, terjadi bukan zaman sekarang ini saja. Waktu saya dulu di DPRD, Perda Bangunan Gedung sudah ada. Kami di Dewan bersama Pemko waktu itu mengusulkan ada perda tersebut.
Dalam perda tersebut, developer menghibahkan beberapa persen lahannya ke Pemko untuk membangun kebutuhan masyarakat. Sudah ada dalam klausul di Perda itu. Mungkin perlu penegasan saja, perlu sosialisasi lagi lebih tepat ke masyarakat.
Karena banyak developer tidak tahu perda bangunan itu sudah ada apa belum. Saya pikir, titik lemahnya di sosialisasi perda ini sehingga persoalan rutin tiap tahun ini terus terjadi.
Batam memiliki Perda Circuit Closed Television (CCTv) terintegrasi untuk keamanan dan kenyamanan warga. Tapi, kenapa Perda itu tak dijalankan?
Kita harus koordinasi semua lintas sektoral, seluruh stakeholder yang ada di Batam seperti kepolisian harus dikoordinasi secara terus-menerus bukan sekali dua kali saja.
Tapi, harus secara kontinyu koordinasi terus-menerus masalah keamanan dan segala macam. Masalah CCTv ini saya kira cukup bagus. Cuma harus ada penambahan lagi, karena Batam ini besar.
Luas wilayahnya dengan 12 kecamatan ini, sebenarnya harus dimekarkan lagi dengan segera. Satu kecamatan saja, sudah sama dengan tiga kecamatan di Kota Ambon.
CCTv baik yang diadakan pemerintah maupun swasta, sudah ada. Cuma, belum terintegrasi dan terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau Anda nanti seadanya dipercaya masyarakat sebagai Wali Kota Batam, bagaimana Anda menangani persoalan ini?
Tinggal dibuat aja bagaimana bisa terkoneksi dengan baik. Intinya kan, bagaimana menjadikan Kota Batam ini menjadi kota yang pintar (smart city), dengan cara semua instrumen elemen elektronik (kecanggihannya) harus dibuat oleh orang yang ahli dan tepat.
CCTv yang terkoneksi ini, memberikan efek psikologis nyaman bagi masyarakat dan investor. Kalau terjadi tindak kriminal, gampang dilacak. Tinggal mencari tempat kejadian dan jam kejadian, sehingga bisa dibuka rekaman CCTV.(ash/iwa)
