batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam memanggil kedua anak SMPN 21 Batam yang telah dikembalikan ke orangtuanya untuk bersekolah kembali.
Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, mengatakan, beberapa waktu lalu memang ada imbauan dari Wakil Presiden untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada kedua anak.
“Iya kalau seperti itu arahannya tentu kami akan menyanggupi. Berarti tugas kami sebagai dinas pendidikan untuk memberikan bimbingan agar anak ini bisa seperti anak lainnya,” kata dia, Senin (2/12/2019).
Menurutnya, pembinaan sudah dilakukan sebelumnya. Ia juga optimis dapat membentuk karakter kedua anak tersebut.
Karena usianya masih sangat muda dan peluang untuk membentuk karakternya bisa dilakukan.
Pembentukan karakter lanjutnya bertujuan agar kedua anak tersebut bisa memahami dan mengerti tentang kewajiban sebagai warga negara yang baik.
Pintu gerbang SMPN 21 Batam di Sagulung tak ditutup rapat, Selasa (26/11). Dua siswa SMPN 21 Batam yang awalnya dikeluarkan karena tidak mau hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dalam waktu dekat akan kembali bersekolah. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Kalau soal anak pasti kami akan turun dan berikan pembinaan. Kami berharap anak bisa mengikuti apa yang ada dalam aturan negara. Nanti kamu akan panggil anak ini,” terangnya.
Mengenai jadwal anak untuk mendapatkan pendidikan, Hendri mengungkapkan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Pihaknya akan berkoordinasikan ini dengan kepala sekolah.
“Kan sudah jelas itu kalau Pak Wapres minta anak dibina kembali. Kami akan langsung langsung laksanakan, sebab berita ini sudah diketahui publik dan mendapatkan respon yang beragam,” bebernya.
Hendri juga meminta semua pihak untuk terlibat, sebab menurutnya Disdik hanya bisa lebih fokus pada anak. Sedangkan prilaku anak ini sudah berlangsung lama dan dianut keluarganya.
“Jangan hanya kami saja. Untuk orangtua mungkin ada instansi yang harus turun memberikan pembinaan kepada mereka,” jelasnya.
“Mungkin pemuka agama, Kemenag atau yang lainnya. Sebab anak ini kan masih tanggung jawab orangtuanya,” pintanya.(yui)
batampos.co.id – Puluhan pedagang Pasar Induk bersama DPD Asosiasi Pedagang Kaki lima Indonesia (APKLI) Batam menggelar demo damai di Kantor DPRD Batam, Senin (2/12/2019).
Dalam aksi tersebut, mereka dengan tegas mendukung revitalisasi yang dilakukan Pemko Batam.
Ketua RT Pasar Induk, Tengku Abdul, menegaskan, jika rombongan yang datang adalah pedagang asli dari Pasar Induk.
Selama beberapa minggu ini mereka diam dengan adanya aksi yang digelar sejumlah orang yang mengaku dari Pasar Induk.
“Kami bukan pedagang bodong, kami yang datang ini pedagang asli, bukan pedagang liar,” ujar Abdul dalam orasinya.
Menurut dia, selama ini pedagang Pasar Induk mendukung program pemerintah untuk merevitalisasi bangunan pasar Induk.
Ia juga dengan tegas membantah jika kedatangannya karena didukung oleh pihak-pihak lain.
“Kami pedagang asli Pasar Induk mendukung revitalsasi, bahkan kami sudah beraktifitas di lokasi yang telah disediakan Pemko,” imbuh Abdul.
Personel Satpol PP melihat para pedagang yang membersihkan puing-puing kiosnya yang dirobohkan tim terpadu pada Rabu (30/10/2019) lalu. APKLI Kota Batam melakukan aksi damai di depan gedung DPRD Kota Batam, dalam orasinya mereka mendukung pemerintah untuk merevitalisasi Pasar Induk Jodoh. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Selain itu, ia juga menyayangkan adanya oknum yang merusak suasana Pasar Induk. Padahal situasi Pasar Induk sudah aman.
“Hal ini diduga karena adanya oknum pedagang yang berjualan di pinggir jalan,” ungkap Abdul lagi.
Sementara Ketua DPD APKLI Batam, Farizal Joker, mengatakan, demo damai digelar untuk memberi jawaban atas demo yang digelar selama ini. Apalagi demo yang digelar membawa nama DPD APKLI.
“Demo yang digelar beberapa waktu lalu, mengatasnamakan kami dari DPD APKLI. Padahal, sama sekali itu bukan kami,” jelasnya.
“Makanya sekarang, kami membawa legalitas asli DPD APKLI, untuk meluruskan semuanya,” ujar Farizal lagi.
Dalam aksi itu, DPD APKLI juga membawa pedagang asli Pasar Induk. Dimana ada sekitar 68 pedagang asli Pasar Induk yang terdata.
“Yang kami bawa ini pedagang asli, bukannya buruh bongkar muat, pedagang sekenan di TOS 3000 dan sebagai macamnya,” rinci Farizal.
Menurut dia, selama ini juga banyak pihak-pihak yang ikut serta dalam permasalahan Pasar Induk.
Padahal, pihak tersebut tak mengerti seperti apa situasi Pasar Induk sebenarnya.
“Ada pengacara, bahkan beberapa anggota dewan yang membuat statmen sembarangan. Padahal kondisinya tidak seperti itu,” jelas Farizal lagi.
Dilain hal, Farizal menjelaskan jika tugas APKLI adalah penyambung tangan pedagang dengan Pemko Batam. Bukannya untuk berbuat rusuh dan menimbulkan masalah baru.
“Intinya kami APKLI dan pedagang mendukung program pemerintah. Karena memang revitalisasi bangunan Pasar Induk dilakukan untuk kebaikan juga,” pungkas Farizal.(she)
batampos.co.id – Gas Bumi hadir sebagai pilihan sumber energi baik bagi usaha kecil. Seperti rumah sakit, tempat ibadah, rumah makan, perkantoran dan kegiatan komersial sejenisnya.
Kesempatan ini pun dimanfaatkan Tanto Gunawan, pemiliki Soto Medan Lezat di Kota Batam. Dengan penggunaan gas bumi dirinya tidak perlu takut kehabisan gas, karena bahan bakar tersebut selalu tersedia setiap saaat.
Tanto terlihat sibuk melayani setiap orang yang mendatangi ke rumah makan miliknya. Waktu itu jam menunjukan puul 12.15 WIB.
Menu soto Medan andalan usaha kulinernya, kerap menjadi incaran pelanggan setianya. Selain rasanya yang lezat dan gurih, makanan tersebut harus disajikannya dalam keadaan panas.
Sehingga dirinya harus selalu memiliki cadangan gas yang cukup, agar menu yang ditawarkannya bisa terus mengoyang lidah konsumennya. Karena itu pula pria asal Lubukpakam, Sumatera Utara, itu beralih dari menggunakan gas 12 kilogram ke gas bumi dari PGN.
Dengan gas bumi dari PGN, ayah dua orang anak itu mengaku lebih nyaman dalam menjalankan usahanya.
Karena selain murah, dengan memasang gas bumi, Tanto merasa memiliki gas secara pribadi.
Menurutnya, saat masih menggunakan gas 12 kilogram, ia menghabiskan sekitar 10 tabung per bulan.
Rata-rata rupiah yang dikeluarkannya per bulan sekitar Rp 1,5 juta untuk membeli isi ulang gas 12 kilogram.
Namun dengan menggunakan gas bumi dari PGN, Tanto dapat menghemat rupiahnya hingga 30 persen.
Tanto, pemilik rumah makan Soto Medan Lezat melihat petugas PGN memeriksa meteran gas bumi miliknya. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Setelah menggunakan gas dari PGN per bulan saya hanya bayar Rp 900 ribuan. Cost keluar kita menjadi lebih sedikit dan untung lebih banyak,” paparnya, Senin (2/12/2019).
Ia menjelaskan, saat pertama kali menggunakan gas bumi PGN ada rasa kekhawatiran dalam dirinya.
Namun setelah mendapatkan pengarahan dari petugas PGN, Tanto menjadi lebih percaya diri.
“Awalnya kita takut karena inikan jaringan, tapi setelah mendapatkan penjelasan saya menjadi lebih tenang,” paparnya.
Selain diberikan pengetahuan mengenai gas bumi, petugas PGN kata Tanto sempat mendemonstrasikan saat ada kebocoran gas.
“Ternyata gas bumi ini kalau bocor langsung menguap atau hilang. Beda dengan gas tabung kalau bocor pasti berbau dan dapat menyebabkan kebakaran,” paparnya.
Tanto menjelaskan, untuk memasak soto dan lauk lainnya ia menggunakan tujuh unit kompor yang sleuruhnnya menggunakan gas bumi dari PGN.
Tidak hanya kompor, ia juga menggunakan penanak nasi berbahan bakar gas.
“Biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan penanak nasi listrik, apalagi setelah menggunakan gas dari PGN,” paparnya.
Ia menjelaskan, selama menggunakan gas bumi dari PGN jarang sekali ada gangguan. Pasalnya katanya setiap melakukan pemeliharaan PGN dilakukan pada malam hari.
Sehingga tidak menganggu aktivitas jual beli di rumah makannya yang banyak dilakukan di siang hari.
Selain itu kata dia, petugas PGN rutin melakukan pengecekan jaringan. Sehingga membuatnya merasa sangat nyaman sebagai pelanggan gas bumi dari PGN.
“Pembayaran tagihannya juga cukup mudah sekarang, tinggal ke ATM saja dan saya sudah betul-betul klop dengan gas dari PGN,” katanya sembari tersenyum
Sales Area Head PT PGN Batam, Wendi Purnomo, mengatakan, saat ini total pelanggan gas bumi di Batam mencapai 4.800 pelanggan.
Mulai sektor rumah tangga, komersial, industri, hingga pembangkit listrik. Kebanyakan kata dia merupakan pelanggan gas rumah tangga.
“Pelanggan ruamh tangga jumlah 4.600 pelanggan,” ujarnya.
Kata dia, jumlah pelanggan gas bumi di Batam terus tumbuh. Khusus untuk sektor industri dan komersial, pelanggan gas PGN tumbuh sekitar 10 persen di 2019.
Hal itu membukti energi baik lebih efisien dibandingkan energi lainnya.
Menurutnya apabila ada gangguang hingga 24 jam pihaknya akan melakukannya dengan menggunakan compressed natural gas (CNG).
Wendi menjelaskan, pihaknya selalu melakukan edukasi sebelum memasangkan jaringan gas bumi kepada para calon pelanggannya.
“Saat ini industri di Batam yang menggunakan jaringan gas bumi dari kita itu Tunas, Kabil, Batamindo dan Panbil,” jelasnya.(esa)
batampos.co.id – Warga Komunitas Perantau Asal Sikka (Kompas) Maumere Kota Batam menggelar misa triwulan kedua di Kapela Santo Yosafat, Kavling Saroja Dapur 12, Sagulung, Minggu (1/12/2019).
Ketua Kompas Maumere Kota Batam, Laurensius Lado, mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda per tiga bulanan warga Kompas Maumere di Kota Batam.
Kata dia, komunitas tersebut sebagai bentuk wadah solidaritas warga Sikka. Kata dia, selain misa triwulan, kegiatan ini juga diisi dengan sosialisasi dan pemaparan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam dan Dinas Sosial kota Batam.
“Ada dua narasumber yang kita hadirkan, yakni dari BNN dan Dinas Sosial,” kata Laurensius.
Diakuinya, sosialisasi dan pemaparan tentang narkoba dan bahaya narkoba dianggap sangat penting.
Apalagi pengguna narkoba didominasi oleh kalangan generasi muda. Oleh sebab itulah lewat kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada warga Kompas Maumere tentang bahaya Narkoba.
“Khususnya antisipasi kepada anak-anak kita. Sehingga mereka menjadi paham dan menjauhi narkoba,” tuturnya.
Pengurus Kompas Maumere Kota Batam berfoto bersama. Foto; Rengga/batampos.co.id
Misa triwulan kedua warga Kompas dan sosialisasi dari BNN bersama Dinas Sosial tersebut dimulai sejak pukul 10.00 WIB.
Ratusan masyarakat Kompas berbondong-bondong hadir memadati lokasi acara. Usai kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama dan laporan triwulan kedua warga Kompas Maumere kota Batam.
Laurensius menambahkan, kedepan atau triwukan ketiga, pihaknya akan mengundang narasumber lainnya yakni kepolisian dan dinas sosial.
Hal ini dianggap penting untuk memberikan pemahaman kepada warga Kompas khususnya anak-anak muda tentang sosialiasi berkendara dengan baik dan benar.
“Lewat kegiatan ini kita juga sekaligus bersilaturahmi dengan warga Kompas kota Batam,” tambah Laurensius.
Saat ini lanjutnya, warga Maumere yang terdaftar di Kompas berjumlah 1.200 orang. Angka ini terus bertambah karena ada peningkatan di daerah Sagulung dari yang awalnya 230 kepala keluarga menjadi 278 kepala keluarga.
Pada Misa triwulan pertama warga Kompas tersebut, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Kompas.
Seperti Politisi Nasdem Horjani Hutagalung, Ketua Dewan Pembina Kompas Romo Manse, Wakil Ketua Pembina Yosef Hipolitus, Thomas Andreas, Petrus Kinyu da Silva, Thomas, bendahara Kompas Maria Fortunata Tekla, sekretaris Maria Trikora, dan Faustina Mawar Heret.
batampos.co.id – 1 Desember kemarin diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia. Masalah HIV-AIDS masih menjadi tantangan besar bagi berbagai negara.
Di Indonesia sendiri, persoalan HIV-AIDS merupakan ancaman serius termasuk di lingkungan kerja karena dapat mempengaruhi produktifitas, keselamatan dan kesehatan pekerja.
Lebih dari 24 tahun perjalanan PT Adhya Tirta Batam (ATB) mengelola air bersih di pulau Batam, ATB tidak hanya fokus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima bagi pelanggan. Namun ATB juga menjadi perusahaan yang sangat concern terhadap isu-isu lingkungan, pendidikan dan kesehatan.
Salah satu bentuk kepedulian ATB terhadap keselamatan dan kesehatan kerja diwujudkan dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS (P2HIV-AIDS).
Komite P2HIV-AIDS juga dibentuk dalam rangka memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 68 tahun 2004.
Program P2HIV-AIDS telah dijalankan ATB sejak tahun 2016 dan mendapatkan dukungan penuh dari direksi, manajemen serta seluruh karyawan.
Petugas ATB tengah melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS kepada siswa. Program ini adalah salah satu agenda rutin dalam kegiatan edukasi ATB Contact Forum, ATB School Campaign, ATB Visit dan ATB Wisata Edukasi Air. Foto: ATB untuk batampos.co.id
Program P2HIV-AIDS tidak hanya melakukan sosialisasi dan pelatihan ke internal karyawan ATB namun juga ke masyarakat dalam berbagai kesempatan.
Bahkan kampanye sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS, menjadi salah satu agenda rutin dalam kegiatan edukasi ATB Contact Forum, ATB School Campaign, ATB Visit dan ATB Wisata Edukasi Air.
“Program P2HIV-AIDS yang dijalankan ATB bertujuan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja ATB bebas HIV-AIDS. ATB juga mendukung upaya pemerintah dengan berkontribusi memberikan layanan edukasi kepada pelanggan, masyarakat dan pihak lainnya mengenai bahaya HIV-AIDS serta tindakan preventif apa yang harus dilakukan,” jelas Maria Jacobus, Head of Corporate Secretary ATB saat ditemui di Kantor Pelayanan Pelanggan ATB Sukajadi pada Senin (2/12/2019).
Realisasi dan komitmen ATB dalam menjalankan program P2HIV-AIDS melalui Departemen QHSE & Lab ini diapresiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui penghargaan emas untuk kategori Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di lingkungan kerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Award tahun 2018 silam.
ATB disandingkan dengan banyak perusahaan besar yang sudah berpengalaman dan rutin menjalankan upaya pencegahan HIV-AIDS. Kemnaker menilai ATB mampu menjalankan agenda P2HIV-AIDS dengan baik.
Selain sosialisasi dan pelatihan, ATB juga melakukan pencegahan dengan pemeriksaan kesehatan rutin (Annual Medical Check Up) untuk narkoba dan HIV-AIDS bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Batam serta unit medis.
Hasilnya setiap tahun menunjukkan seluruh karyawan ATB bebas dari HIV-AIDS. Penerapan P2HIV-AIDS merupakan bagian dari fokus implementasi program ATB Peduli Kesehatan.
Sosialisasi yang masif mengenai resiko dan pencegahan HIV-AIDS harus dilakukan secara intens. Perlu sinergi antara seluruh komponen baik perusahaan, pemerintah, serikat pekerja maupun masyarakat.
ATB berharap penerapan program P2HIV-AIDS di lingkungan kerja ATB dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan target Three Zero 2030 yakni tidak ada lagi penularan infeksi baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS dan tidak ada lagi stigma/diskriminasi pada orang dengan HIV-AIDS (ODHA).(*)
batampos.co.id – Kebijakan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana korupsi kasus alih fungsi lahan, Annas Maamun, terus menuai kritik.
Apalagi, belakangan diketahui bahwa Annas juga terseret kasus lain yang ditangani KPK. Yakni, suap kepada anggota DPRD Riau terkait pembahasan RAPBD 2014 dan RAPBD tambahan tahun 2015 Provinsi Riau.
Deputi Direktur Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, fakta tersebut membuktikan bahwa proses pemberian grasi di Indonesia belum transparan.
Meski grasi menjadi kewenangan eksklusif presiden, idealnya, keputusannya melalui proses yang transparan.
”Itu tidak dipenuhi secara substansi untuk grasi yang diberikan presiden kepada Annas. Padahal, ternyata dia diketahui terlibat juga dalam kasus korupsi lainnya,” ujarny, Minggu (1/12/2019).
Erwin menjelaskan, dalam konstitusi memang hanya disebutkan bahwa presiden perlu meminta pertimbangan Mahkamah Agung.
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun grasi satu tahun dari total tujuh tahun hukuman penjara. Pengurangan masa hukuman itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dokumentasi JawaPos.com
Namun, lanjut dia, presiden bisa membuat sistem tersendiri jika memang ada keinginan untuk membuat prosesnya transparan.
Misalnya, melibatkan KPK dalam proses grasi terpidana korupsi. Jika prosesnya transparan, kata dia, publik menjadi tercerahkan dan tidak terus menduga-duga.
Dalam proses pemberian grasi kepada Annas, pemerintah hanya memberikan informasi yang sepotong-sepotong.
”Kalau alasan sakit harus ada rekomendasi dokter. Ngga bisa kita dengar dia sakit saja. Harus ada evaluasi medis dan itu harus dituangkan dalam grasi tadi,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya mendesak ada evaluasi dalam proses pemberian grasi. Sementara itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, mengatakan, pemberian grasi yang dilakukan presiden tidak diputuskan sendiri.
Namun mempertimbangkan pendapat Mahkamah Agung dan Menkopolhukam. Soal adanya kasus lain yang melibatkan Annas, pemerintah menunggu prosesnya.
”Kalau ada perkembangan lebih lanjut, nanti kita lihat apa yang dilakukan KPK,” ujarnya.
Fadjroel enggan berspekulasi terkait kemungkinan pencabutan grasi.
”Kita akan melihat saja. Kita akan melihat perkembangannya,” kata Komisaris Utama PT Adhi Karya itu.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada Annas berupa potongan masa tahanan dari tujuh tahun menjadi enam tahun.
Dengan grasi tersebut, Annas yang saat ini mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung diprediksi bebas pada Oktober 2020.(far/fal/jpg)
batampos.co.id – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam mengelar pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) kepada para kader Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).
Kegiatan tersebut diharapkan dapat menangkal radikalisme dan menanamkam cinta tanah air.
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam, Masruri, mengimbau kader Banser dan IPNU memperkenalkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah-tengah masyarakat.
Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menangkal radikalisme.
“Caranya dengan merangkul semua golongan dan sumber daya yang ada di daerah Batam,” katanya pada penutupan pendidikan latihan dasar (diklatsar) Banser di Masjid Nurul Hidayah Batubesar, Minggu (1/12/2019).
Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Batam, Masruri melakukan prosesi bait peserta yang telah mengikuti Diklatsar Banser. Foto: Anwar Saleh/batampos.co.id
“Ini juga untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara,” jelasnya lagi.
Diklatsar tersebut kata dia, diikuti 84 orang Banser dan 30 orang IPNU Provinsi Kepri. Menariknya, peserta diklat Banser ini juga diikuti seorang lurah, dan beberapa orang pengurus RW dan RT.
“Tujuan diklatsar tersebut, menambah kader NU yang masuk lewat GP Ansor, untuk siap siaga membela agama, bangsa, dan negara,” ungkap Masruri.
Adapun materi diklatsar meliputi pengenalan ke-NU-an, aswaja terutama kebangssan demi menjaga NKRI.
“GP Ansor mempertajam pengkadaran terutama ke lini masyarakat yang paling bawah hingga ke RT, untuk menangkal radikalime untuk keutuhan NKRI tetap terjaga,” pungkas Masruri.(iwa)
batampos.co.id – Utusan Sarumaha, terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kepri periode 2019-2024, melalui Musyawarah Daerah (Musda) yang di gelar di hotel De Vienna Boutique Nagoya, Sabtu (30/11/2019) malam.
Politisi Hanura itu mengatakan, hal utama yang akan dilakukan dalam kepemimpinannya nanti adalah mempersiapkan data base masyarakat Nias yang ada di Kepri.
“Kedepan kita akan memperkuat koordinasi secara kelembagaan dan bisa berkontribusi bagi pembangunan Kepri secara nyata,” kata Utusan.
Selain itu, ia juga akan membantu pengurusan administrasi masyarakat Nias agar yang sudah berdomisili di Kepri mempunyai KTP Kepri.
Dengan begitu kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam keperluan yang dibutuhkan.
“Ada 13 ribu masyarakat Nias yang tersebar di Kepri. Dengan jumlah yang banyak itu akan dapat saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Nias,” paparnya.
Utusan Sarumaha, terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) Kepri periode 2019-2024. Utusan berjanji akan membuat data base masyarakat Nias di Provinsi Kepri. Foto: Rengga/batampos.co.id
Selain itu, ia berharap dengan kepengurusan baru HIMNI akan semakin solid dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kepri dan Kota Batam.
“Ke depan kita juga akan bersinergi dengan paguyuban yang lain, ormas dan pemerintah daerah untuk bersama-sama membangun Kepri lebih baik lagi,” tambahnya.
Sekjen HIMNI, Otoli Zebua, mengatakan, selain memilih ketua baru, ada beberapa agenda yang dilaksanakan hari ini.
Di antaranya mengevaluasi laporan pertanggungjawaban (Lpj) dan pemaparan program emlat tahun ke depan.
Di Kepri sendiri lanjut dia, ada empat DPC HIMNI yaitu kota Tanjungpinang, kota Batam, Karimun dab Bintan,
“Jadi sesuai ADRT kita maka peserta yang hadir itu DPC, unsur DPD dan juga unsur DPP,” ucap Otoli.
Ia juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah yang hadir mewakili Plt Gubernur Kepri, mewakili wali kota Batam, Ketua DPRD kota Batam dan tokoh masyarakat.
“Ini membuktikan bahwa kehadiran HIMNI di Kepri dapat diterima oleh masyarakat Kepri secara luas. Harapan kita dengan kehadiran HIMNI Kepri dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kota Batam dan Kepri,” tutup dia.(rng)
batampos.co.id – Ri, oknum guru cabul di Sagulung mengakui semua perbuatan tak terpujinya terhadap siswinya kepada penyidik Polsek Sagulung.
Pria yang telah beristri dan satu orang anak ini mengaku telah mencabuli tujuh orang siswi.
Enam orang diantaranya sebatas pelecehan seksual dan satu orang disetubuhi hingga enam kali.
Korban yang disetubuhi dan adegan syur direkamnya itu adalah Cc, siswi kelas IX yang menghantarnya ke balik jeruji besi sel tahanan Polsek Sagulung, sejak Senin (25/11/2019) lalu.
Kepada penyidik Ri,mengaku, perbuatan tak terpuji terhadap Cc tersebut atas dasar suka sama suka.
Ilustrasi. Pelecehan Seksual
Dia memanfaatkan kedekatan Cc yang mendambakan sosok seorang ayah. Cc diperdaya sehingga jatuh hati padanya dan melakukan aksi pencabulan tersebut.
“Korban ini sejak kecil sama neneknya (di luar Batam). Ayahnya sudah pisah. Saat dijemput dan di sekolahkan mamanya ke Batam, dia mendapatkan sosok sang ayah di pribadi pelaku,” ujar Kanit Reskrim Polsek Sagulung Iptu Rifi, Senin (2/12/2019).
Hal itu lantas dimanfaatkan oleh pelaku. Aksi pencabulan pertama terjadi pada Agustus lalu dan terulang hingga enam kali baik di dalam dan luar lingkungan sekolah.
“Dia (pelaku) guru konseling juga, korban sering dapat perhatian darinya sehingga merasa nyaman dan dekat,” jelasnya.
“Mereka mulai dekat bulan Juli dan Agustus pelaku mulai melakukan aksi pencabulan itu,” tutur Rifi.
Aksi pencabulan pelaku dengan korban Cc dibenarkan Rifi, ada faktor suka sama suka. Ini dibuktikan sendiri oleh penyidik yang saat pertama menangkap pelaku di tempat persembunyiannya bersama korban di Dumai, yang mana korban sama sekali tak mau dipisahkan dari pelaku.
“Nangis tersedu-sedu dia. Meluk pelaku terus minta tak dipisahkan dan diproses (hukum),” tutur Rifi.(eja)
batampos.co.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Kepri membuka penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepri sejak Minggu (1/12/2019).
Pembukaan pendaftar akan berlangsung selama satu bulan penuh dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mendatang.
Ketua Tim Pilkada Daerah Partai Hanura Kepri, Uba Ingan Sigalingging, mengatakan, pendaftaran ini untuk menyaring para bakal calon yang nantinya akan diusung Partai Hanura. Pendaftaran dibuka untuk umum.
”Selama ini banyak pertanyaan apakah Hanura membuka pendaftaran pilgub Kepri, dan saat ini kita jawab,” jelasnya.
“Bahwa sesuai peraturan organisasi, per 1 Desember, kita secara resmi membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Kepri 2020,” katanya lagi.
Ketua Tim Pilkada Daerah Partai Hanura Kepri, Uba Ingan Sigalingging (kanan) memberikan penjelasan mengenai pembukaan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepri oleh Partai Hanura. Foto: Rengga/batampos.co.id
Pendaftaran lanjutnya, dibuka di kantor sekretariat DPD Partai Hanura Provinsi Kepri di Ruko Greenland Blok B Nomor 8 Batam Center.
Pendaftaran dibuka dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Diakuinya, lewat penjaringan ini Partai Hanura memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Kepri untuk berpartisipasi pada pilkada Gubernur Kepri 2020.
”Sebagai awal kami mengumunkan ke publik bahwa hari ini kami membuka pendaftaran. Setelah pemberitahuan ini diharapkan ada komunikasi-komunikasi politik,” tutur anggota DPRD Provinsi Kepri itu.
Sekretaris Tim Pilkada Daerah Partai Hanura Kepri, Amri Isti Wahyudi, menambahkan, mekanisme pendaftaran masih sama dengan tahun 2015 lalu.
Dimana bakal calon mendaftar dan mengembalikan fomulir di sekretariat Hanura Kepri. DPC Hanura akan melakukan verifikasi berkas bakal calon untuk kemudian dilakukan fit dan proper test.
”Kandidat yang mendaftar akan diputuskan oleh tim seleksi dan dilaporkan ke DPP,” ucap Amri.
Disinggung mengenai apakah ada kader internal Hanura yang akan mendaftar, Uba menjawab, sampai hari ini belum ada informasi, namun begitu tidak menutup kemungkinan ada dari kader intenal.
”Mudah-mudahan setelah pendaftaran ini dibuka ada keder yang ingin berpartisipasi,” tambah Uba.(rng)
