batampos.co.id – Kondisi perekonomian Batam yang masih lesu berdampak kepada turunnya penjualan telepon seluler (ponsel) di pusat-pusat perbelanjaan elektronik dan mal. Seperti terlihat di Lucky Plaza, Nagoya, beberapa toko terlihat tutup, Rabu (14/8).
Meski pengunjung terlihat cukup ramai, beberapa karyawan yang membuka toko mengatakan penjualan ponsel mengalami penurunan.
”Biasanya sehari bisa terjual 5-8 ponsel, sekarang ini hanya bisa jual dua ponsel, bahkan kadang tidak ada penjualan satupun,” kata salah satu karyawan toko ponsel di Lucky Plaza, Jacky.
Ia berpendapat, kondisi ini diperparah dengan naiknya harga komoditas sembako dan tarif kebutuhan pokok lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) juga listrik.
”Zaman semakin susah. Sepi pembeli dan biaya sewa otomatis akan naik juga,” keluhnya lagi.
Menurutnya, ada belasan toko yang tutup hingga yang buka setengah hati (kadang buka, kadang tidak).
foto: batampos.co.id / yusuf hidayat
”Ada juga beberapa teman yang buka mulai siang saja, karena bisa mengurangi jam kerja karyawannya. Kalau karyawan masuk siang sampai malam, gaji kan dibayar tidak full,” beber Jacky.
Kondisi serupa juga dikeluh-kan pedagang ponsel di Nagoya Hill Mall, Adit. Ia menyebutkan turunnya omzet penjualan mencapai hingga 60 persen.
”Kalau biasa per bulan bisa di atas Rp 20 juta, sekarang Rp 10 juta pun susah sampai. Itupun tidak semua dari penjualan ponsel, tertolong karena ada penjualan aksesori ponsel juga,” ucapnya.
Meski ada beragam produk yang ditawarkan produsen ponsel saat ini, tidak dapat mendongkrak penjualan ponsel di agen toko.
”Sepi bukan tidak ada pilihan ponsel, tapi memang pembeli yang menurun. Pastinya karena kondisi perekonomian yang memang tidak meningkat,” terang Adit berpendapat.
Ia mengaku, harus pintar-pintar mengatur keuangan dengan menabung karena tidak tertutup kemungkinan jika sewaktu-waktu pemilik menutup tokonya.
”Pemilik toko juga mengeluh penjualan yang terus menurun. Bahkan sudah ada pengurangan karyawan. Kalau saya diberhentikan ya pulang kampung. Tak sanggup nganggur di Batam,” ujarnya. (nji)
batampos.co.id – Tiga rumah di Perumahan Yose Sadai Indah Marina, Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, Kota Batam, dilalap api, Rabu (14/8/2019).
Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30 WIB dan . Sederet rumah yang terbakar berada di Blok B Nomor 57, 58, dan 59. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun, api berasal dari rumah nomor 59.
Teguh, ketua RW 07/RT 03 menuturkan, kebakaran tersebut diketahui setelah api membesar dari dalam garasi mobil rumah Nomor 59. Saat itu, kata dia, terlihat asap tebal keluar dari rumah tersebut.
”Tadi ada asap terus apinya langsung besar. Sontak kami teriak panggil warga,” kata Teguh.
Tiga rumah di Perumahan Yose Sadai Indah Marina, Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, Kota Batam, dilalap api, Rabu (14/8/2019). Kebakaran diduga akibat arus pendek. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Dia juga mengatakan, pihaknya langsung pergi melapor ke pemadan kebakaran di simpang pelabuhan Sagulung.
”Saat kita sampai, api sudah sangat besar,” katanya.
Menurutnya, rumah tersebut dihuni oleh Jackson dan api diduga berasal dari arus pendek atau korsleting listrik yang membakar rumah dan satu unit mobil Toyota Avanza.
Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi dan menyelidiki kejadian tersebut.
”Untuk pemicu api dari mana berasal kita masih proses lidik, sebagian rumah hanya terkena bagian atap plafonnya,” pungkasnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Stasiun Meteorologi Batam mengingatkan masyarakat tentang potensi cuaca panas yang akan melanda Batam dalam beberapa waktu ke depan.
Masyarakat diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah karena berpotensi menimbulkan kebakaran besar.(cr1)
batampos.co.id – Dana Bantuan Sosial (Bansos) di nota kesepakatan APBD Perubahan (APBD-P) 2019 naik sekitar 90 persen. Di APBD murni, hanya sekitar Rp 3,3 miliar kini naik menjadi Rp 6,3 miliar.
“Saya kurang ingat detailnya item per item terkait Bansos itu,” kata anggota , Rabu (14/7/2019).
Aman mengatakan, anggaran Bansos ini biasanya digunakan untuk bantuan ke berbagai instansi. Serta kegiatan seperti ke panti asuhan, bantuan ke mahasiswa dan ke pihak lainnya.
Termasuk adanya peningkatan bantuan sosial yang tidak direncanakan.
”Misalnya bantuan ke panti asuhan itu hampir dilakukan setiap tahun. Dan kalau tidak salah di Komisi II juga dibahas itu,” katanya.
Penambahan alokasi anggaran Bansos ini juga digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
ilustrasi
”Jadi, bantuan yang tidak direncanakan misalnya kalau ada kebakaran dan sebagainya,” jelasnya.
“Karena memang kan banyak musibah terjadi. Kalau selain-nya itu memang sudah direncanakan,” katanya lagi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Idawati Nursanti, mengatakan, bansos tidak dibahas di Komisi II karena APBD-P langsung diambil oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam.
”APBD-P sekarang tidak dibahas Komisi II, langsung di Banggar yang ambil alih,” katanya.
Selain Bansos, belanja hibah juga naik 0,53 persen. Kenaikan anggaran ini karena ada belanja hibah untuk KPU, Bawaslu, dan Polresta.
Belanja hibah semula sekitar Rp 51,5 miliar berubah menjadi Rp 51,8 miliar. Belanja yang juga mengalami kenaikan adalah belanja pegawai dari Rp 901,3 miliar naik menjadi 927,8 miliar, atau naik sebesar Rp 2,94 persen.
Pengesahan nota kesepakatan KUA PPAS sempat menjadi perhatian karena belasan anggota DPRD mengesahkannya tengah malam, Kamis (1/8/2019) lalu.
Sidang paripurna tengah malam tersebut dipimpin Zainal Abidin dan Iman Sutiawan. Sementara beberapa anggota dewan yang hadir adalah Aman, Joko Mulyono, Jefri Simanjuntak, Yunus Spi, Yudi Kurnain, Bobi Alexander Siregar dan Safari Ramadhan.
Kemudian Ruslan Ali Wasyim, Amintas Tambunan, Yunus Muda, dan anggota dewan yang lain. Safari Ramadhan mengatakan bahwa paripurna tersebut memang tidak melanggar sama sekali.
”Kita hanya mengejar waktu supaya semua selesai,” katanya.(ian)
batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam memastikan nasib karyawan PT Unisem di Mukakuning yang tekena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan haknya.
Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti mengatakan, setelah menghadiri rapat bersama perusahaan dan karyawan, telah ada kesepakatan terkait pembayaran sisa kontrak dan uang pesangon karyawan.
”Sudah dua kali pertemuan. Kemarin saya juga hadir. Akhirnya didapatkan kesepakatan. Jadi, tidak ada masalah lagi,” kata Rudi, Rabu (14/8).
Beberapa karyawan PT Unisem beristirahat di depan pintu masuk perusahaan. Para karyawan PT Unisem meminta perusahaan tersebut membayarkan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Unang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Rudi menjelaskan, berdasarkan informasi, perusahaan menyiapkan uang hingga Rp 300 miliar untuk pembayaran hak karyawan hingga 30 September mendatang.
Sehingga, perusahaan tidak bisa bertahan dan memilih tutup. Sebelumnya, karyawan PT Unisem memilih mogok kerja karena belum adanya kejelasan terkait nasib mereka.
Menurut pekerja, perusahaan bertindak sendirian untuk menentukan nasib ribuan karyawan.
”Setelah negosiasi, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan hingga akhir nanti tidak ada permasalahan lagi. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas nasib karyawan,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam memberi batas waktu selama tujuh hari bagi para calon anggota legislatif Kota Batam terpilih periode 2019-2024 untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kalau tidak mampu menyerahkan, mereka terancam dicoret.
Ketua KPU kota Batam Syahrul Huda mengatakan, kewajiban ini diatur dalam pasal 36 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.
“Jika mereka tak menyerahkan tanda terima LHKPN, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik Gubernur Kepri,” katanya, Selasa (13/8).
Berdasarkan surat KPU RI nomor 861/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019, tanda terima LHKPN yang disampaikan pada KPU adalah tanda terima terhadap LHKPN yang dilakukan calon pada rentang waktu sejak ditetapkan sebagai calon tetap sampai penetapan calon terpilih.
Penetapan calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 20 September 2018. Sedangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam dilaksanakan melalui rapat pleno pada Sabtu (10/8) di Hotel Travelodge Batam. Sementara batas waktu penyerahan tanda terima LHKPN kepada KPU tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu.
Ilustrasi
“Artinya penyampaian tanda terima adalah untuk pelaporan LHKPN setelah 20 September 2018 sampai 7 hari setelah penetapan calon terpilih pada 10 Agustus 2019,” ujarnya.
KPU Batam mengimbau calon terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN untuk segera menyampaikan hingga batas waktu yang ditentukan. Sebab, ini akan menjadi salah satu dasar bagi KPU Batam untuk mengajukan nama-nama anggota DPRD Batam yang akan dilantik kepada gubernur.
Sementara itu dikonfirmasi Batam Pos salah satu anggota DPRD Batam terpilih Rohaizat mengaku sudah menyerahkan LHKPN.
Menurutnya, sejak pleno penetapan anggota dewan terpilih, pihaknya sudah menyerahkan berkas LHKPN.
“Kami dari PKS semuanya sudah l. Karena dari awal DPD PKS sudah mendesak agar berkas LHKPN diserahkan sebelum batas akhir,” katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota dewan terpilih Harmidi Umar Husein. Menurutnya, semua calon anggota dewan dari fraksi Gerindra sudah menyerahkan LHKPN ke KPU Kota Batam.
“Sudah. Kalau tak pakai itu tak bisa dilantik kami. Kita dari Gerindra sudah semuanya. Pelantikan nanti tanggal 29 Agustus 2019, sesuai jadwal,” kata Harmidi.
Anggota dewan terpilih lainnya, Muhammad Yunus malah mengaku belum menyerahkan LHKPN nya ke KPU. Namun begitu ia mengaku sudah memiliki laporan harta kekayaannya.
“Kemarin waktu pleno saya gak hadir, makanya gak tau. Kalau LHKPN saya sudah punya. Batas waktu 7 hari ya. Biar staf saya nanti yang serahkan ke KPU,” kata Yunus. (rng)
batampos.co.id – Desakan untuk menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kertas koran dan produk media cetak membuahkan hasil.
Rabu (14/8) siang, pada pertemuan dengan forum pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyatakan menghilangkan pajak kertas koran tersebut.
Kepada peserta di forum, Jokowi menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui dan memberikan perhatian atas persoalan PPN kertas media cetak.
Saat ditanyakan bentuk perhatian itu, Jokowi memastikan bahwa dia sudah menghapus PPN itu.
“Ya, saya hilangkan,” jelas Jokowi.
Kabar tersebut tentu menggembirakan orang-orang yang berkecimpung di dunia media cetak, terutama Serikat Perusahan Pers (SPS).
Tuntutan mereka sejak 2002 itu akhirnya mendapatkan kejelasan dan yang dituntut bukan bebas PPN seluruhnya.
Ilustrasi. Akhirnya setelah berjuang sejak 2002, PPN kertas media cetak akhirnya dihapuskan Presiden Joko Widodo. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
Tapi, hanya terbatas pada PPN 10 persen atas pembelian kertas koran dan atas penjualan produk media cetak. Mulai dari koran, tabloid, dan majalah.
Sekjen SPS, Asmono Wikan, menyambut dengan gembira dan terima kasih pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut.
Dia menjelaskan, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga turut dibahas persoalan PPN tersebut.
”Antara Presiden dan Wapres ini chemistry-nya sudah sama,” jelasnya.
“Sudah satu frekuensi untuk mendukung perjuangan organisasi SPS untuk pembebasan terhadap pajak kertas,” kata Asmono lagi.
Dia menegaskan, pajak kertas itu hanya sebatas pada PPN atas pembelian kertas dan penjualan produk.
Sedangkan PPN untuk lainnya seperti iklan, pajak percetakan, dan tinta serta mesin percetakan tidak dituntut.
Selama ini biaya untuk pembelian kertas itu punya porsi 40 persen dari biaya produksi. Dengan pembebasan PPN itu tentu akan sangat berarti terhadap industri media cetak.
Asmono menyebutkan, bila kepala negara sudah punya kebijakan yang mendukung untuk penghapusan PPN tersebut, maka tinggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dia berharap bisa segera ada pertemuan lanjutan antara SPS dan Kemenkeu.
”Apalagi yang ditunggu Menteri Keuangan untuk berdialog dengan kami para pelaku industri media cetak, itu yang kami harapkan,” tambah dia.
Sebelumnya SPS menerima surat dari kementerian. Isinya mengisyaratkan bahwa Kemenkeu belum memprioritaskan pembahasan pembebasan pajak tersebut.
Karena itu, upaya bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa dilakukan.
Namun, Selasa (13/8) malam Kemenkeu merespon desakan bebas pajak bagi pengetahuan atau No Tax for Knowledge. Usulan tersebut mendapat respon setelah ramai diberitakan.
“Pihak Kemenkeu sudah menghubungi kami setelah ramai di pemberitaan tadi (Selasa) sore. Tunggu saja. Mudah-mudahan kami bisa ketemu langsung dengan Bu Menteri,” ujar Asmono, Selasa malam.(jun/jpg/gun)
batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan regulasi mengenai penetapan wali kota Batam sebagai pejabat ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan keluar paling lambat dalam dua minggu ke depan. Pelantikannya akan direncanakan setelah itu.
“Segera akan keluar peraturannya dalam satu atau dua minggu,” ujar Darmin usai acara peletakan batu pertama pembangunan bengkel pesawat di kawasan Bandara Hang Nadim, Batam, Rabu (14/8).
Ada sejumlah poin penting dalam regulasi baru tersebut. Poin tersebut antara lain penempatan kembali seorang wakil kepala untuk mendampingi pejabat ex-officio Kepala BP Batam.
Kemudian, Darmin menjelaskan bahwa unit-unit yang di bawah BP Batam yang mengelola aset-aset penting seperti rumah sakit, data center, pelabuhan dan lainnya akan menjadi unit usaha mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
“Ada banyak hal di bawah struktur BP Batam akan dibuat menjadi unit usaha yang spesial,” katanya lagi.
Pelaksanaan kebijakan ex officio memang telah terlalu lama tertunda. Rencana awalnya ditetapkan pada 30 April 2019 lalu setelah diputuskan pada awal Januari 2019.
Saat itu, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo lang-sung diganti oleh Edi Putra Irawadi. Edi ditugaskan untuk mempersiapkan masa transisi dengan merancang pedoman kerja bagi pejabat ex officio. Sebagai pejabat pelaksana tugas sementara, Edi hanya melakukan kegiatan rutin Kepala BP Batam, tapi tidak bisa mengambil keputusan strategis.
Masa transisi tersebut juga digunakan untuk merumuskan regulasi ex officio, dimana pemerintah pusat akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007 tentang pembentukan BP Batam.
Tapi hingga awal Agustus, belum ada tanda-tanda berakhirnya masa transisi menuju kebijakan ex officio berikut regulasinya. Akibatnya, BP Batam tidak bisa memutuskan kebijakan yang sifatnya strategis, seperti lelang pengelolaan Dam Tembesi dan lelang pengembangan Bandara Hang Nadim. (leo)
batampos.co.id – Rasa penasaran publik atas siapa sosok yang masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo periode ke-2 sebentar lagi akan terjawab. Dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Istana Merdeka, Rabu (14/8), Jokowi menyatakan sudah menyelesaikan penyusunan kabinetnya.
“Sudah final dan saya akan umumkan secepatnya, sebelum pelantikan (20 Oktober 2019). Ada 34 pos kementerian, ada yang baru, ada yang digabung,” kata Jokowi.
Harapan parpol di luar koalisi pendukung Jokowi di Pemilihan Presiden lalu masuk kabinet juga dipastikan menguncup.
Jokowi menegaskan, dengan dukungan parpol koalisi (PDI-P, Partai NasDem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB) ia sudah mendapat perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.
“Jika Gerindra masuk akan 74 persen, terlalu besar, buat apa?” tanya kader PDIP itu.
Tentang menteri-menteri yang akan diganti, Jokowi memilih irit bicara.
“Toh sebentar lagi juga tahu,” katanya. Namun, ia tak membantah Jaksa Agung akan diganti. “Dari kalangan non-parpol,” sebutnya.
Seperti diketahui, pada periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, jaksa agung dijabat oleh M. Prasetyo. Dia merupakan kader Partai NasDem.
Presiden Joko Widodo. (Dok JawaPos.com)
Menteri Baru
Dari seleksi yang dilakukan, Jokowi mengaku menemukan sosok muda yang dinilai matang dalam manajemen. Umurnya di bawah 35 tahun ada, dan di bawah 30 tahun juga ada.
“Dia akan mengisi sebuah pos kementerian lama,” ujarnya, namun ia menolak menyebutkan nama. Selain dari kalangan muda milenial, wajah baru di kabinet mendatang juga ada yang berasal dari pimpinan BUMN dan kepala daerah. “Mereka punya track record bagus, harus diberi tantangan lebih besar,” katanya.
Lantas, apa pos kementerian baru di kabinet mendatang? Jokowi menyebutkan kementerian investasi. Kementerian ini adalah peningkatan status dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
“Masalah investasi ini sangat serius, semua negara berlomba membenahi ini. Saya pernah ngurus izin di Dubai, hanya perlu waktu setengah jam. Kita seharusnya bisa seperti itu,” katanya.
Kementerian baru berikutnya adalah Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Berbeda dengan Kementerian investasi, kementerian baru ini merupakan gabungan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan.
“Sekarang tugas Kemenlu harus berorientasi ekonomi, gak melulu soal politik. Para dubes dan diplomat kita harus mengerti ekonomi, harus menjadi marketer-marketer terbaik potensi ekonomi kita,” ujarnya. Siapa tokoh yang mengisi dua pos baru menteri itu? Lagi-lagi Jokowi menolak menyebut nama.
Tentang representasi ormas, khususnya dari Nahdlatul Ulama (NU) yang diakui luas berkontribusi besar terhadap kemenangan Jokowi pada Pilpres lalu, ia juga mengaku mempertimbangkan itu. Jadi, berapa menteri dari NU? ditanya demikian, Jokowi menjawab diplomatis.
“(NU kan sudah dapat) Wapres, itu kan (nilainya setara) 5 menteri,” ujarnya sambil membuka telapak tangan membentuk lima jari.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan pembagian tugas khusus dengan wakilnya Ma’ruf Amin. Tugas-tugas, termasuk kunjungan ke luar negeri, juga dilakukan bergantian.
“Saya yakin Pak Ma’ruf Amin mampu bicara di forum internasional,” tambahnya. Hanya untuk bidang tugas khusus seperti ekonomi syariah dan penangkalan gerakan intoleransi dan radikalisme, Jokowi meminta wapres memberi perhatian khusus.
Penilaian Menteri Lama
Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyampaikan penilaiannya terhadap nama-nama menteri populer dan pos kementerian di kabinet saat ini yang banyak mendapat sorotan.
“Mereka yang kerjanya ngeyel saja, tapi gak bisa menuntaskan pekerjaan, tentu harus saya ganti. Namun, ada yang ngeyel tapi saya pertahankan, karena saya butuh, nggak usah disebut namanya, jaga perasaan,” terang Jokowi. Siapa menteri yang ngeyel tapi kerjanya tak beres dan siapa menteri yang ngeyel tapi dibutuhkan itu? Lagi-lagi Jokowi enggan menyebutkan nama.
Bagaimana dengan Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti? Jokowi mengakui Susi adalah menteri paling populer di kabinetnya. Ketegasan meng-hadapi kapal penyelundup dengan mengebom mereka jika tertangkap, salah satu kerja yang didukung oleh Jokowi.
Presiden juga tak segan mengungkap respek kepada menteri-menteri perekonomian seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
“Bu Ani saatnya diberi tanggung jawab lebih besar, sedangkan Pak Enggar dan Pak Airlangga sangat menguasai pekerjaannya hingga detil-detil, saya tahu betul,” kata dia. (kim)
batampos.co.id – Investasi senilai USD 466 juta atau setara dengan Rp 6,3 triliun masuk Batam. Batam Aero Technic (BAT) Lion Air Group dan dan Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia dari Garuda Indonesia Group-lah yang menanamkan modal sebesar itu untuk membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau bengkel pesawat di area Bandara Hang Nadim, Batam.
Rabu (14/8) kemarin, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan peletakan batu pertama pembangunan MRO tersebut. Kerja sama ini merupakan lanjutan dari tahap I dan II yang telah terjalin sebelumnya. Di tahap III nanti, BAT-GMF akan membangun delapan unit hanggar yang dapat menampung 24 pesawat Boeing 737 dan Airbus 320.
“Saya berharap kerja sama ini tidak hanya meraup pasar nasional. Tapi regional bahkan global,” kata Darmin saat peresmian pembangunan MRO di Hang Nadim, Batam, kemarin.
Ia mengatakan, untuk dapat menguasai pasar regional bahkan global, kerja sama seperti ini perlu dilakukan. Karena dapat meningkatkan nama Indonesia di internasional.
“Kita semua dapat mencapai hal-hal itu, tadinya kita hanya objek,” ungkapnya.
Namun untuk membangun industri MRO, Darmin mengakui diperlukan beberapa insentif dan kemudahan dari pemerintah. Sehingga industri tersebut dapat maju dan berkembang. Ia mengatakan sudah memiliki beberapa kebijakan terkait itu.
ki-ka: Bos Lion Air Group Rusdi Kirana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution meninjau lokasi pembangunan MRO tahap III dan IV di kawasan Bandara Hang Nadim, Batam, Rabu (14/8). Pembangunan MRO atau bengkel pesawat ini merupakan kerja sama antara Garuda Indonesia Group dengan Lion Air Group dengan nilai investasi mencapai Rp 6,3 triliun. foto: batampos.co.id / Cecep Mulyana
Salah satunya dengan menetapkan kawasan Bandara Internasional Hang Nadim sebagai kawasan khusus ekonomi (KEK) industri aviasi. Dengan adanya KEK ini pelaku industri aviasi akan mendapatkan pengurangan pajak (tax holiday) dan tidak dikenakan bea masuk.
“Begitu semua dokumennya selesai, kami akan terbitkan izinnya,” tuturnya.
Menurut Darmin, keberadaan MRO merupakan suatu keniscayaan di zaman ini. Adanya MRO dapat menghemat devisa dan juga menciptakan lapangan kerja. Pembangunan hanggar BAT dan GMF ini, diperkirakan dapat menyerap ribuan tenaga kerja.
Belum lagi pembangunan lanjutan dari kerja sama ini. Darmin menyebut akan dapat menciptakan puluhan ribu lapangan kerja. Oleh sebab itu, Darmin sangat mendukung pembangunan Industri MRO.
Sementara Presiden Lion Air Edward Sirait menyebutkan alasan mengapa memilih Batam sebagai lokasi pembangunan MRO. Antara lain karena jaringan logistik di Batam dinilai sangat mudah karena dekat dengan Singapura. Lalu Bandara Internasional Hang Nadim memiliki runway yang mumpuni. Sehingga pesawat berbadan besar dapat mendarat.
“Lahan yang tersedia luas. Tarifnya juga jelas dan prosesnya cepat,” ungkapnya.
Setelah tahap ketiga ini, Edward mengatakan akan ada kerja sama tahap ke-4. Apabila ditotal jumlah investasinya sekitar Rp 10 triliun dengan kebutuhan tenaga kerja sekitar 15 ribu orang.
“Namun, kami butuh dukungan. Pembebasan bea masuk suku cadang, penghapusan biaya administrasi tambahan pengadaan suku cadang, dan tax holiday,” ucapnya
Sedangkan Direktur Utama Batam Aero Technic, I Nyoman Rai Pering Santaya, mengaku sangat bangga dengan si-nergi ini. Ia merasa bantuan pemerintah cukup baik dalam meningkatkan iklim usaha di bidang perawatan dan perbaikan pesawat.
“Iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah sangat mendukung pertumbuhan dan pengembangan di Indonesia,” ungkapnya.
Ray mengatakan, MRO di BAT merupakan karya anak bangsa. Namun, memiliki standar internasional. Keberadaan MRO, katanya, diyakini dapat mengurangi beban harga tiket. Ke depan, maskapai penerbangan di Indonesia dapat menjual tiket lebih murah. Sehingga memudahkan perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya.
“Sudah saatnya Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Direktur Utama GMF Tazar Marta Kurniawan menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik bentuk sinergi bersama BAT, dalam rangka memperluas jangkauan GMF di pasar Asia. Batam merupakan wilayah strategis dan bisa menjadi penghubung.
“Untuk mengoptimalkan akselerasi perusahaan, GMF senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti OEM, manufacturer & MRO. Saat ini GMF bekerja sama dgn BAT untuk meningkatkan serapan pesawat domestik dan internasional, serta menambah diversifikasi bisnis GMF,” ucapnya.
Tazar menambahkan, akan ada konsolidasi antara GMF dan BAT untuk melakukan pemilahan kapasitas dan kapabilitas antara GMF dan BAT untuk menghindari adanya double investment pada sektor perawatan pesawat. Selain itu, kerja sama ini diharapkan mampu mendorong ke dua belah pihak untuk terus meningkatkan utilisasi dan optimalisasi dari kapabilitas yang dimiliki.
Sehingga dalam 10 tahun ke depan, diharapkan dapat terwujud perawatan pesawat yang terintegrasi.
“Sinergi pekerjaan mesin (engine), komponen (component) dan bagian roda pendaratan (landing gear) akan mendorong perawatan pesawat yang semakin efisien dan membangun industri MRO Indonesia yang berdaya saing di kancah global,” ujarnya.
Sebelumnya, Batam Aero Technic telah beroperasi sejak 2014 dan merupakan perusahaan penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintenance Repair and Overhaul (MRO). Kapabilitas yang dimiliki saat ini adalah perawatan Airbus 320, Boeing 737 series, dan Airbus A330. Kini, memperkerjakan kurang lebih 2.000 pekerja, dengan jumlah investasi yang sudah tertanam sekitar 1 triliun rupiah.
Batam Aero Technic telah memiliki 4 unit hanggar perawatan pesawat dengan daya tampung 12 pesawat jenis Boeing 737 atau Airbus 320. Lalu juga memiliki satu unit hanggar untuk tempat pencucian dan perawatan pesawat, satu unit hanggar untuk pengecatan dan perawatan pesawat. BAT juga memiliki gedung suku cadang seluas 4 hektare, dan gedung sarana perawatan komponen pesawat (workshop).
Sementara itu GMF, memiliki pengalaman yang cukup mumpuni di bidang perawatan pesawat selama 69 tahun. GMF AeroAsia telah melayani lebih dari 600 konsumen yang berasal dari lima benua dan 60 negara. Saat ini, GMF menjadi satu-satunya MRO domestik yang mengantongi sertifikat dari FAA, EASA, dan CASA. GMF juga berhasil meraih predikat High Quality MRO yang diberikan oleh FAA pada tahun 2017. Tahun sebelumnya, GMF mendapat predikat Low Risk MRO dari otoritas yang sama.
Penandatanganan perjanjian kerja sama BAT dan GMF ini dilakukan oleh Direktur Utama BAT I Nyoman Rai Pering Santaya dan Plt Direktur Utama GMF Tazar Marta Kurniawan, disaksikan oleh Menko Darmin Nasution, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ari Askhara, Presiden Direktur Lion Air Group, Edward Sirait. (ska)
batampos.co.id – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) bersama tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Batam dan dinas lainnya terus menggesa penerbitan sertifikat layak sehat kepada kurang lebih dua ribu pelaku usaha yang bergerak di bidang makanan atau kuliner.
“Sekarang baru ada dua ratus lebih yang baru selesai dicek dan dinyatakan layak dan memenuhi standar laik sehat dan aman,” kata Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, Selasa (13/8/2019).
Menurutnya, ini merupakan pekerjaan berat yang harus dituntaskan tahun ini. Kata dia ada dua ribu usaha makanan belum mendapatkan sertifikat laik sehat.
Untuk pihaknya bersama dinas terkait terus berupaya memaksimalkan pengecekan restoran ini.
Pengunjung salah satu hotel di Kota Batam menikmati aneka makanan yang disajikan pihak hotel beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi batampos.co.id
“Kami tetap targetkan setiap tahun ada restoran yang dinyatakan aman buat konsumen,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada pelaku usaha makanan di Kota Batam memperhatikan aspek yang menjadi pendukung, agar makanan aman untuk dikonsumsi.
“Usaha kuliner ini selalu diminati, baik itu lokal maupun luar,” jelasnya.
“Jadi pengusaha makanan harus menjamin keamanan makanan agar konsumen merasa terjamin,” ujarnya lagi.
Beberapa aspek yang menjadi penilaian itu diantaranya proses mengolah makanan, kebersihan dapur dan juru masak. Serta memiliki izin dari dinas terkait.
“Kalau ini semua sudah dijalankan pengusaha, pemerintah akan sangat terbantu,” katanya.
“Jadi tanpa harus dicek pengusaha sudah memulai menjaga keamanan makanan bagi konsumen mereka,” imbuhnya.(yui)
