batampos.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA sederajat akan dibuka pada 1 Juli 2019 mendatang. Dalam waktu yang menyisakan kurang dari dua pekan tersebut, sejumlah sekolah masih memiliki masalah, khususnya soal daya tampung.
Salah satunya adalah SMAN 10 Batam. Sekolah yang terletak tidak jauh dari Jembatan 5 Barelang, Sijantung, Kecamatan Galang itu hanya mampu menyediakan empat lokal untuk menampung murid baru.
Dari empat lokal tersebut, dua diantaranya adalah ruang guru dan laboratoium jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang saat ini masih difungsikan seperti biasa.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala SMAN 10 Batam, Heni Aprianie, menjelaskan, dari jumlah lokal yang bisa dimaksimalkan tersebut, pihaknya hanya bisa menampung sebanyak 144 murid baru pada PPDB kali ini.
SMA Negeri 10 Kota Batam harus mengorbankan ruang guru dan laboratoriumnya untuk dijadikan ruang kelas. Hal itu dilakukan karena ruang kelas sekolah tersebut tidak akan mencukup jumlah calon siswa pada PPDB yang akan dilaksanakan pada Juli mendatang. Foto: Bobi/batampos.co.id
“Dua lokal harus kami antisipasi di laboratorium IPA dan ruang guru dialihfungsikan menjadi kelas, mau tidak mau harus kita lakukan,” kata Heni ketika dihubungi batampos.co.id, Senin (17/6/2019)
Berkaca dari pengalaman sebelumnya, Heni mengaku agak khawatir dengan daya tampung sekolah. Terlebih SMAN 10 Batam menjadi tujuan utama bagi anak-anak di pesisir di Kecamatan Galang ini.
Heni memprediksi, setidaknya akan ada lebih dari 150 murid baru yang akan bersekolah di SMAN 10 Batam.
Persoalan ini, Lanjut Heni, sudah ia sampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri. Saat itu, pihaknya meminta Disdik memperluas area sekolah dengan membeli lahan milik warga yang ada di sekitar sekolah.
Rencana tersebut disambut baik Disdik, hanya saja prosesnya memang membutuh waktu yang tidak sebentar. Sehingga prosesnya tidak bisa langsung dilakukan.
Disdik Kepri, tutur Heni lagi, akan berupaya melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu, baru kemudian mengusahakan terbangunnya lokal tambahan di sekolah yang berada di dekat laut ini.(bbi)
batampos.co.id – Kalangan pengusaha memprotes aturan baru yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ) Batam.
Pasalnya, aturan itu dinilai mengubah definisi barang konsumsi menjadi lebih sempit dan mengakibatkan berkurangnya jumlah barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak di Batam.
Akibatnya, banyak barang penunjang produksi yang sebelumnya bisa meluncur mulus masuk Batam kini terhambat dan masih berada di pelabuhan. Bahkan, sebagian lagi masih tertahan di negara tetangga.
Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam (Perka BP Batam) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BP Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Kalangan pengusaha di Batam mengeluhkan aturan-aturan yang dianggap mengebiri keistimewaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (free trade zone/FTZ) dan mengganggu aktivitas produksi sejumlah industri di Batam. Terlihat kawasan industri di Batam Center difoto dari ketinggian, beberapa waktu lalu. Foto: Dokumentasi Batam Pos
“Dalam seminggu terakhir sejumlah pengusaha mengeluhkan tertahannya barang-barang mereka di Singapura dan Pelabuhan Batuampar akibat adanya aturan baru perka yang terbit 17 Mei lalu itu,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya, Minggu (16/6/2019).
Cahya mengatakan, saat ini banyak barang-barang yang tertahan di Singapura dan pengusaha harus membayar biaya demurrage (batas waktu pemakaian peti kemas). Sedangkan yang sudah berada di Pelabuhan Batuampar, tidak bisa keluar karena belum ada masterlist dari BP Batam.
“Pengusaha menyayangkan pemberlakuan perka yang dinilai mendadak dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Dari kajian Apindo, lanjut Cahya, Perka BP Batam 10/2019 mengubah definisi barang konsumsi menjadi lebih sempit dan mengakibatkan berkurangnya jumlah barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak di Batam.
Akibat dari terbitnya perka ini, kata dia, banyak pelaku usaha terutama importir yang akan memasukkan barang-barang penunjang produksi menjadi terhambat. Jika sebelumnya masterlist barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk ada sekitar 2.500 item, kini berubah menjadi hanya sekitar 980 item saja.
“Tentu kami keberatan dengan perka tersebut,” katanya.
Selain berpotensi menghilangkan keistimewaan Batam secara perlahan, Cahya menilai perka ini juga bisa menghambat perkembangan industri di Batam karena banyak barang-barang penunjang industri dimasukkan dalam list yang tidak mendapat fasilitas pembebasan bea.
“Ini tentu akan mengakibatkan cost produksi menjadi lebih tinggi,” paparnya.
Karena itu, Apindo berharap Kepala BP Batam segera mencabut atau merevisi perka tersebut.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar Kepala BP Batam meminta masukan dari para pelaku usaha dalam menyusun sebuah perka dan menyosialisasikannya terlebih dahulu sebelum diberlakukan agar tidak mengagetkan kalangan usaha atau salah aplikasi di lapangan.
“Kami akan mengirim surat ke Kepala BP Batam untuk mempertimbangkan revisi Perka 10/2019,” sebut Cahya.
Apindo, kata Cahya, juga mengingatkan dalam beberapa kali undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melibatkan Apindo dan Kadin Batam, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution berjanji tidak akan mengurangi fasilitas yang diberikan untuk kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam kecuali untuk tiga komiditi. Yaitu, minuman beralkohol, rokok, dan ponsel.
“Lah, kok sekarang melalui perka ini fasilitas pembebasan pajak malah dikebiri,” ketusnya.
Selain itu, masih menurut Cahya, ada juga pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan ribuan pengusaha Batam saat acara Apindo di Swiss-belhotel Batam beberapa waktu lalu yang dengan jelas mengatakan tidak akan menghilangkan keistimewaan FTZ Batam.
“Sehingga kami menilai perka tersebut sangat bertolak belakang dengan komitmen beliau,” tutupnya. (rna)
batampos.co.id – Honorer Kategori Dua (K2) di atas 35 tahun se-Indonesia untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pupus. Pasalnya pemerintah sudah menyatakan tidak ada lagi rekrutmen CPNS dari honorer K2 di atas 35 tahun.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengatakan, masalah honorer K2 sudah dianggap selesai.
“Tenaga honorer K2 di atas 35 tahun tidak bisa ikut tes CPNS karena bertentangan dengan PP Manajemen PNS di mana batas maksimal usia 35 tahun,” katanya, kepada JPNN, Senin (17/6/2019).
Pegawai Negeri Sipil dan Honorer Pemko Batam usai melaksanakan upacara di Dataran Engku Putri Batamcenter. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Dia menegaskan, honorer K2 di atas 35 tahun dipersilakan mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para honorer yang usianya masih 35 tahun lanjutnya bisa menjadi aparatur sipil negara (ASN) kalau lulus tes PPPK.
Menurut Bima, putusan Mahkamah Agung (MA) yang disebut-sebut mengabulkan permohonan guru honorer tua tidak perlu dibahas lagi.
Sebab, putusan itu hanya mengabulkan beberapa pokok gugatan. Salah satunya pembatasan usia yang disyaratkan dalam PermenPAN-RB 36/2018.
“Putusan MA itu untuk rekrutmen CPNS 2018. Putusan MA tidak bisa dieksekusi karena proses sudah selesai. Ke depan tidak ada lagi penerimaan honorer sebagai PNS. Semuanya jalur umum,” tegasnya.
Dia menambahkan, pembatasan usia 35 tahun tidak diatur dalam PermenPAN-RB 36/2018. Namun, sebelumnya sudah ada di PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.
Bima menyarankan honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun menyiapkan diri menghadapi rekrutmen PPPK tahap kedua daripada berharap status PNS yang tidak pasti. (esy/jpnn)
batampos.co.id – Harga telur ayam buras masih tinggi di pasaran yaitu Rp 1600 perbutir. Para pedagang tidak mengetahui apa yang menyebabkan harga telur ayam masih tinggi meski Lebaran Idulfitri 1440 Hijriah sudah berlalu dua minggu.
“Harga telur masih tinggi, tadi beli 10 butir Rp 16 ribu,” ujar Husna, warga Botania.
Lisa, penjual bahan kelontong di pasar Botania membenarkan harga telur hingga dua minggu setelah lebaran masih tinggi.
Ditempatnya, per 10 butir dijual Rp 15 ribu. Namun jika perpapan (isi 30 butir) dijual Rp 42 ribu. “Iya, sejak lebaran harga telur memang belum turun,” ujarnya.
Yasin pedagang sembako menyusun telur yang akan ditawarkan kepada pelanggannya, Minggu (16/6). Harga telur saat ini dijuanyal Rp 41 ribu per papan. Di Batam, sudah dua pekan harga telur masih mahal. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Lisa mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab utama masih tingginya harga telur. Hanya saja lanjutnya, harga telur ayam buras tidak jauh berbeda dengan harga yang diberikan distributor kepadanya.
“Harga dari pemasok juga tinggi. Untung kami pun sedikit untuk telur, apalagi kalau telur pecah,” tuturnya. Tetapi kata dia, meski harga telur mahal, permintaan warga tetap tinggi.
Menurutnya per hari ada 30 papan telur ayam buras yang habis terjual setiap hari di kiosnya. “Kalau pun sisa, itu sedikit,” katanya. Sementara itu di Pasar Mega Legenda, Batamcenter, harga telur perpapanya dijual berkisar Rp 41-43 ribu.
Rudi, salah satu penjual bahan kelontong mengakui harga telur masih tinggi. “Kami belinya dari disributor memang masih tinggi. Penyebab tingginya kurang tahu juga, karena rata-rata harga sama dipedagang,” jelas Rudi.
Tak hanya di pasar tradisional, harga telur tinggi juga dapat di swalayan retail modern kawasan Batamkota sekitarnya. Rata-rata per10 butir dijual Rp 14.000 hingga Rp15.500.
Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau belum bisa dikonfirmasi terkait masih tingginya harga telur usai lebaran.(she)
batampos.co.id – Asosiasi Expor-Impor Plastik Industri Indonesia (Aexipindo) mengaku siap mengekspor kembali (reekspor) limbah impor di Kota Batam jika terbukti mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3).
Saat ini Aexipindo masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai (BC) Tipe B Kota Batam.
“Prosesnya kan sudah diatur, kalau tidak memenuhi kriteria. Ya memang direekspor (dikembalikan), prosesnya seperti itu,” kata Sekretaris Jenderal Aexpindo Indonesia, Marthen Tandi Rura, Minggu (16/6/2019).
Ia mengaku, Aexpindo adalah asosiasi yang taat hukum. Pihaknya akan siap menanggung semua konsekuensi yang ada. Apapun keputusan kelak akan dilaksanakan karena sudah tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Jenderal Aexipindo Marthen Tandi Rura memberikan keterangan terkait impor limbah plastik saat konferensi pers di Hotel Aston Batam, Minggu (16/6/2019). Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id
“Siap tidak siap, aturan yang berlaku kita wajib siap ikuti. Tidak ada istilah tidak siap menjalankan undang-undang. Aturan yang sudah keluar wajib kita ikuti,” tegasnya.
Kaitan dengan aturan yang berlaku, ia juga menyampaikan prinsipnya importir telah memenuhi persyaratan yang ada. Yang ia maksud yakni izin dari berbagai kementerian hingga telah disurvei oleh Succofindo selaku KSO yang melakukan survei.
“SOP sudah ada, yang mana boleh masuk dan yang mana tidak udah ada aturannya. Ada KSO yang diberikan kewenangan oleh negara (untuk pengawasan) yaitu Sucofindo untuk menetapkannya,” kata dia.
Terkait beda persepsi tentang barang yang diimpor, menurut Aexpindo adalah bahan baku berupa plastik sementara sejumlah pihak menyebut adalah sampah plastik, Marthen enggan berkomentar lebih jauh.
Bea Cukai dan Dinas Terkait melakukan pengecekan limbah beracun di Pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Termasuk soal indikasi tidak homogennya barang yang diimpor tersebut yang ditandai pengambilan sampel yang akan diuji oleh Bea Cukai dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam.
“Yang kami bawa bahan baku. Kalau untuk komentari si A ngomong ini, tak usah saya bicara itu,” imbuhnya. Salah satu pihak importir, Direktur PT Royal Citra Bersama, Amin, menyampaikan hal yang sama.
Pada prinsipnya bahan baku yang diimpor telah melewati syarat yang berlaku. Soal apakah tercampur bahan lain, pihaknya tidak ingin memastikan bebas apapun karena bukan ranah pengimpor untuk menjelaskan, ada pihak lain yakni Sucofindo dan lembaga yang ditunjuk Kementerian Perdagangan ini telah memeriksa bahwa barang tersebut dan diputuskan laik diimpor.
“Saya menilai sebagai manusia, kalau memang itu dibilang sampah, ya mau gimana. Yang jelas kami sudah penuhi syarat, Sucofindo dan lain-lain,” kata Direktur PT Royal Citra Bersama, Amin.
Limbah plastik yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang ditemukan di Pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Foto: Cecp Mulyana/batampos.co.id
Bahkan sebelum diputuskan diimpor, foto fisik hingga pengecekan langsung di perusahaan asal dilakukan untuk menentukan laik atau tidak diimpor. “Kalau bisa (laik) baru akan dikasih segel dan boleh masuk (diimpor),” katanya.
Bahkan sebelumnya, saat pengecekan kontainer di Pelabuhan Batuampar, Jumat (14/6), Amin telah menjelaskan hal ini. Saat itu tidak hanya barang PT Royal yang diperiksa, barang importir lain yakni PT Tan Indo Sukses, keesokan harinya diperiksa milik PT Hong Tay.
Dan pada Kamis (13/6) diperiksa milik PT Arya Wiraraja Plastikindo. Sampah plastik (bahasa Aexpindo bahan baku plastik) didatangkan dari Amerika dan negara-negara Eropa.
“Kalau saya pastikan dari 100 persen (bersih) mending saya sisakan 1 persen (terkontaminasi komponen lain). Dan kalau 1 persen ini dipersoalkan saya pasrah saja sekarang,” ucap dia saat itu.
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie mengatakan jika terbukti terkontaminasi limbah B3 harus dikembalikan ke negara asal.
“Dalam waktu 90 hari sejak kedatangan harus dikembalikan ke negara asalnya. Ini tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2016, pada pasal 19,” ucapnya.
Sementara yang diperiksa kemarin di Pelabuhan Batuampar adalah milik PT Royal Citra Bersama yang disegel tiga kontainer serta milik PT Tan Indo Sukses sebanyak dua kontainer yang juga diambil sampel sekaligus disegel kontainernya.
Mantan Kepala Disperkimtan Batam ini menyebutkan, pengambilan secara fisik sampel karena barang yang diimpor tidak bersifat homogen, khusus satu jenis barang, namun ada beberapa barang lain yang terindikasi limbah tersebut.
Disamping itu, juga bau juga basah. Akan tetapi Herman tidak ingin membuat kesimpulan hingga keputusan dari laboratorium keluar. “Secara prinsip, mereka memenuhi administrasi tapi fisik yang kami ragukan, dan patut diduga ada limbah,” ucapnya.
Soal izin, Kepala KPU Bea Cukai Batam Susila Brata menyebutkan hal yang sama. Ia mengatakan dokumen lengkap sesuai PP FTZ serta izin impor dari Kementerian Perdagangan serta dilengkapi surveyor, dalam hal ini salah satunya oleh KSO Sucofindo.
“Yang penuhi kriteria lanjut (produksi), yang tidak akan proses lebih lanjut diambil sampelnya. Dasarnya Permendag 31, tidak boleh terkontaminasi limbah B3. Tentu tunggu hasil lab walau kasat mata sudah dilihat,” kata dia.
Ia menerangkan, penyegelan yang dilakukan oleh tim tidak berarti dipastikan melanggar, hanya saja dilakukan untuk tidak diproses terlebih dahulu.
Ditanyai perihal penegasan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan 2018 lalu agar Batam jangan dikotori sampah plastik impor, Susila menyebutkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari harapan tersebut.(iza)
batampos.co.id – Masyarakata Kota Batam diimbau untuk tidak berangkat ke Jakarta untuk menngikuti sidang sengketa Pemilu yang dilaksanakan gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019) besok.
Kapolresta Barelang, Kombes Pol Hengki, mengatakan, imbaun diberikan untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif seperti kerusuhan atau kejadian lainnya.
”Saya berharap tidak ada (warga Batam) berangkat ke Jakarta. Kita tetap di Batam bekerja sebagaimana kehidupan sehari-hari,” ujar Hengki, Minggu (17/6/2019).
Jelang putusan Mahkamah Konstitus terkait sengketa Pemilu Pilres 2019, Polresta Barelang akan mengawasi Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan sejumlah pelabuhan untuk mengawasi pergerakan massa ke ibukota, DKI Jakarta. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Hengki menyebutkan, sejauh ini, tidak ada mobilisasi massa dari Batam yang berangkat ke Jakarta. ”Tidak ada saudara kita yang ikut ke Jakarta. Karena bisa disimak melalui televisi. Ada siaran langsung dan lainnya,” ujarnya.
Rencananya, di persidangan ini, MK dijadwalkan melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa.
Setelah sidang 18 Juni 2019, MK masih akan bersidang dua kali lagi sebelum sidang putusan dilaksanakan pada Jumat (28/6/2019) mendatang.
Ada pun dua tahapan lainnya yakni Senin (24/6/2019) Juni dengan agenda sidang terakhir. Serta Selasa (25/6/2019) hingga Kamis (27/6/2019) mendatang, dimana MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk diumumkan di sidang putusan nanti.
Kapolres meminta agar masyarakat Kota Batam mempercayakan sepenuhnya proses persidangan kepada MK dan tetap menjaga suasana kondusif di lingkungan masing-masing.
Hengki yakin masyarakat Kota Batam sudah sangat dewasa dalam berpolitik sehingga tidak terpengaruh dengan kajadian-kejadian yang ada di luar.
”Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan, sinergitas menjaga aman dan kondusif. Apalagi menjelang tanggal 28 Juni 2019, kita tidak boleh terprovokasi. Tidak boleh ikut-ikutan dan kita jaga di Kota Batam dalam mendukung pembangunan di Kota Batam,” tuturnya.
Ia menambahkan, menjelang putusan sidang PHPU, pihaknya juga melakukan pemantauan di pelabuhan maupun bandara sebagai upaya mencegah keberangkatan warga Batam ke Jakarta.
Pihaknya akan bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama hingga mahasiswa dalam menyampaikan imbauan Kamtibmas dan tidak mudah terprovokasi.
”Kita selalu melakukan komunikasi untuk mencegah berangkat ke Jakarta. Kita sampaikan imbauan-imbauan agar tidak mengikuti kegiatan yang merugikan diri sendiri hingga merugikan kepentingan secara umum,” imbuhnya.(gie)
batampos.co.id – Anshun Transport Batam, bagian group dari Anshun Tour Batam menyediakan berbagai jenis transportasi pariwisata di kota Batam. Ada beberapa jenis bus pariwisata yang ditawarkan yakni mini coaster 18 seater, bus Isuzu 32 seater, bus Hino 32 seater dan bus Hino 42 seater.
”Bingung mau nyari transportasi yang besar atau berwisata secara kelompok, Anshun Transport menyediakan berbagai jenis transportasi,” ujar Jhon, pemilik Anshun Transport Batam.
Jhon menambahkan, adapun keunggulan dari Anshun Transport Batam ini adalah harga terbaik, harga penambahan waktu bisa dirundingkan, bus baru keluaran tahun 2018 dan 2019 serta dikemudikan oleh supir yang telah berpengalaman.
”Liburan bersama Anshun Transport Batam, kepuasan pelanggan kami utamakan,” beber Jhon.
Anshun Transport Batam juga sudah berpengalaman dan menjadi pilihan bagi para treveler yang ingin berwisata dan berkeliling di Pulau Batam. Selain aman dan nyaman, bus ini menjadi pilihan terbaik dalam mengisi waktu liburan Anda.
Selain tansportasi darat, bagi yang ingin berpergian dari Batam Center menuju Stulang Laut, Malaysia atau sebaliknya, Anshun menawarkan promo menarik Ferry Consortium Batam Centre-Stulang Laut Anshun Tour Batam.
”Promonya adalah harga ecer lebih murah. Selain itu bagi pembelian secera group atau dalam jumlah yang banyak minimal 10 orang. Kita juga berikan kemudahan pengantaran tiket langsung untuk minimal pembelian dua tiket,” ungkap Jhon. (rng)
batampos.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II terus memproses penyidikan dugaan adanya persaingan tidak sehat perusahaan jasa titip (PJT) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Kepala KPPU Kanwil II, Ahmad Muhari, mengatakan, saat ini pihaknya masih akan memeriksa sejumlah saksi dan melibatkan saksi ahli dalam kasus tersebut.
Sayangnya Ahmad, tidak menjelaskan secara detil pihak mana saja yang akan dipanggil dan dimintai keterangan perihal kasus tersebut.
Ahmad hanya menuturkan pemanggilan tersebut untuk memperkuat data-data yang berhasil dikumpulkan pihaknya.
Sejumlah petugas mengatur lalu lintas barang di terminal kargo Bandara Internasioanl Hang Nadim Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Penyidikan masih akan dilakukan untuk menemukan dua alat bukti yang cukup untuk kita bisa kita lanjutkan ke tingkat pusat,” katanya, Senin (17/6/2019).
Kata dia, proses penyidikan kasus non tender itu, ditargetkan selesai pada akhir Juni 2019 mendatang.
Selanjutnya akan dibahas tim di tingkat pusat yang memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan, termasuk sanksi dan denda terhadap pihak yang bersalah jika nantinya diperlukan.
Pihaknya berharap, semua pihak yang masih akan dimintai keterangan bisa bekerja sama untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh KPPU. Hal itu guna mengungkap penyebab menumpuknya barang kiriman di gudang kargo Bandara Internasional Hang Nadim, Batam pada pertengahan 2018 lalu.
Pada 2018, tidak stabilnya keluar masuk barang di Kota Batam sangat mengganggu masyarakat, terlebih mereka yang memiliki urusan mendesak. Semua PJT saat itu, tidak bisa melayani pengiriman barang dengan cepat.
Barang atau kiriman yang biasanya bisa sampai dalam tiga hari diganti menjadi minimal tujuh sampai 10 hari. Begitu juga dengan pengiriman dokumen yang biasanya bisa sampai dalam sehari, juga mengalami perlambatan.(bbi)
batampos.co.id – Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lingga akan dilaksanakan pada tahun depan. Sejumlah nama mulai muncul dan menjadi andalan masyarakat untuk memimpin Tanah Bunda Melayu ini. Termasuk sejumlah nama putra daerah yang telah berhasil di luar Kabupaten Lingga.
Menurut politisi Partai PPP yang kembali duduk di kursi DPRD Lingga, Nurdin, untuk memajukan Lingga dibutuhkan sosok orang muda yang energik dan berpengalaman.
Salah satu sosok anak daerah yang berhasil di luar daerah dan layak memimpin Lingga yakni, Amsakar Achmad.
Kehadirannya diyakini dapat memberikan aroma optimis terhadap kemajuan pemerintahan serta ekonomi kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari rekam jejak prestasi yang telah diraih putra kelahiran Sungai Buluh tersebut.
“Saya melihat dia (Amsakar, red) berasal dari latarbelakang birokrat sehingga seluruh arahannya akan lebih terencana,” ujar Nurdin kepada batampos.co.id, Minggu (16/6) pagi.
Nurdin menambahkan, sebagai putra daerah, tentunya Amsakar akan memiliki rasa kepedulian yang lebih karena merasa saling memiliki. Dengan kata lain, Nurdin meyakini kalau Amsakar tidak akan berbuat yang mengarah kepada keuntungan pribadi.
Hal senada juga diungkapkan salah satu kader Partai Golkar, Rony Kirniawan. Dia meyakini pemimpin yang berusia muda akan lebih giat dalam menjalankan roda pemerintahan dalam hal pembangunan. Baik dari sisi ekonomi maupun pembangunan lainnya.
Namun pria yang akrab disapa Iwan Munir ini juga tidak menafikan asal usul calon pemimpin yang memiliki latar belakang sejarah berkaitan dengan Kabupaten Lingga adalah faktor yang penting untuk diperhatikan.
“Tidak lain, Teddy Jun Askara (TJA) adalah salah satu pemuda asal Kabupaten Lingga yang pantas duduk memimpin daerah ini,” kata Iwan di tempat berbeda.
Rony menambahkan, TJA adalah salah satu sosok pemuda asli Kabupaten Lingga yang telah meraih prestasi dalam bidang politik di luar Lingga. Sehingga pengalaman yang didapat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan Tanah Bunda Melayu ini lebih baik lagi dan bersaing dengan daerah lainnya. (wsa)
batampos.co.id – Festival Pulau Senoa resmi digelar dan dibuka Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Minggu (16/6/2019).
Festival yang menyedot perhatian masyarakat di Natuna dibuka dengan lomba pacu kolek dan renang, disertai pementasan tarian tradisional hingga permainan alu oleh kelompok sadar pariwisata.
Gubenur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, Provinsi Kepri dianugerahi alam yang indah. Jika digarap dengan serius dan mengelar berbagai event, dirinya yakin angka kunjungan wisatawan mancanegara akan meningkat. Apalagi hadirinya lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Natuna yang saat ini mulai berbenah.
”Bintan sekarang naik 30 persen, Batam naik 25 persen. Angka ini masih di bawah Bali dan Jakarta. Tapi saya yakin, dikelolanya dengan profesional pariwisata di Natuna, kunjungan di Kepri bisa kalahkan Bali,” ungkap Nurdin.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun (berkacamata) bersama Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim pada acara pembukaan festival Pulau Senoa, Minggu (16/6). foto: batampos.co.id / aulia rahman
Hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim, Ketua LAM Kepri Abdul Razak, Ketua MUI Kepri KH Azhar Hasyim, Ketua MUI Tanjungpinang Bambang M dan Sekda Natuna Wan Siswandi.
Nurdin mengungkapkan, indahnya alam Natuna diutarakan Presiden Jokowi saat berkunjung di Natuna.
”Kok ada alam seindah ini (Natuna,red) di Indonesia. Ungkapan ini dinyatakan Presiden saat satu mobil pada momen berkunjung di Natuna,” ujar Nurdin.
Nurdin mengatakan, sektor pariwisata di Natuna akan lebih pesat berkembang jika didukung infrastruktur yang memadai dan transportasi dengan akses di beberapa daerah langsung ke luar negeri.
”Natuna akan menjadi daerah yang sangat diminati jika penerbangan dari luar negeri maupun ke luar negeri sudah dibuka. Ditambah pariwisata dikelola dengan profesional,” ujar Nurdin.
Menurut Nurdin, posisi Natuna sangat dekat dengan sejumlah negara tetangga. Seperti Malaysia, Singapura, Hongkong maupun negara tetangga lain.
Dan Natuna sudah mendapat perhatian khusus pemerintah pusat. Dan saat ini sudah ditetapkan menjadi wilayah geopark nasional dan menuju geopark Internasional.
”Tentu dengan pemerintah akan mendukungnya dengan kebijakan. Dan daerah terus menjaga sinergitas dan menjaga untuk ketentraman dan kenyamanan masyarakat,” ujar Nurdin.
Menurutnya, harus ada komitmen semua pihak agar kawasan wisata Kepri, khususnya Natuna, semakin terkenal dan menjadi tujuan wisatawan.
“Ada lebih 2.000 pulau, punya pesona dan keindahan tersendiri. Kemas sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Ramai yang akan datang,” kata Nurdin.
Komitmen itu, kata Nurdin, salah satunya memperkuat sinergitas semua pihak. Seperti antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota.
“Pulau yang indah ini harus semakin menjadi pilihan tujuan para wisatawan. Instansi terkait, terus buat inovasi. Juga kerja sama dengan para pelaku pariwisata,” ujarnya.
Kesempatan itu, dirinya mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan laut. Jangan membiasakan buang sampah di laut. Karena laut bukan tong sampah. Apalagi sampah plastik, dampaknya sangat berbahaya hingga puluhan tahun ke depan.
Kata Nurdin, salah satu filosofi kapal yacht itu takut lihat sampah plastik. Propelernya bisa mengisap plastik. Merusak kapal.
“Bantu saya jaga keindahan ini. Ke depan kegiatan ini harus semakin bagus,” kata Nurdin.
Nurdin, bersama Sekdaprov H TS Arif Fadillah juga ikut berbagai kegiatan dalam festival itu. Misalnya lomba kolek, volly pantai. Sejumlah kepala OPD ikut mendampingi Nurdin dalam aktivitas empat hari di Natuna.
Wan Siswandi menyebutkan sinergitas itu sudah diwujudkan dan ditunjukkan antara Pemprov Kepri dan Pemkab Natuna. Seperti Festival Pulau Senoa ini. Soal pendanaan, perbandingannya adalah 25 persen Natuna, 75 persen Kepri.
“Pak Gubernur tak bicara masalah infrastruktur saja. Tapi juga sektor lain. Tidak membeda-bedakan. Anak beliau ada tujuh kabupaten/ kota. Pak Gubernur punya pandangan yang luas sehingga kita tak dianaktirikan. Kegiatan ini kan provinsi 75 persen menanggungnya,” kata Wan Siswandi.
Wan berharap kegiatan kepariwisataan semakin menopang ekonomi, Selain DBH Migas. Menurutnya, ada beberapa titik pengembangan pariwisata Natuna. Pihaknya berharap sangat dukungan provinsi untuk hal ini.
“Secara hirarki memang begini. Demikian juga secara kebutuhan,” kata Wan Siswadi. (arn)
