Sabtu, 9 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11536

Kondisi Persimpangan Kampungutama Semrawut

0

batampos.co.id – Kondisi persimpangan jalan Raden Patah atau biasa disebut Persimpangan Kampungutama, Lubukbaja semrawut. Hal itu dikarenakan belum adanya trafficlight usai pelebaran jalan.

Seperti yang terlihat Jumat (8/2/2019), banyak kendaraan yang melintas tak ada yang saling mengalah. Bahkan beberapa hampir terjadi kecelakaan antara roda dua dan empat.

Hesti, pengendara bermotor, kerap kesulitan jika melalui jalur tersebut. Apalagi di jam sibuk, banyak kendaraan yang tak mau mengalah, sehinga kondisi semrawut.

“Kalau pagi, jam makan siang sama sore itu selalu semrawut. Kendaraan jarang ada yang mengalah, padahal kondisi jalanan padat,” terang wanita yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah tersebut.

Menurut dia, semrawutnya jalanan sejak tak adanya trafficlight. Sehingga pengendara main terobos dan ingin cepat.

“Ada beberapa kali itu kecelakaan, soalnya tak ada yang mengalah,” imbuhnya lagi.

Hal senada dikatakan Ulyana, yang merasakan kondisi semrawut karena jalanan tak ada lampumerah

“Kalau bisa disegerakan pasang lampumerahnya. Sebelum ada korban karena kecelakaan,” pintanya. (she)

Lokasi Pemasangan APK Caleg Bikin Kotor

0

batampos.co.id – Pemasangan sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) seperti poster dan baliho calon legislatif (caleg) merusak estetika kota. Bahkan, beberapa diantaranya merusak taman.

Seperti yang terlihat di bundaran samping kawasan litech Bengkong. Puluhan poster hingga baliho para caleg tersebar dimana-mana. Mulai di bundaran taman, dinding pembatas hingga perpohonan. Mirisnya, poster dan baliho itu milik calon wakil raykat mulai kota, propinsi hingga pusat.

Arka warga Bengkong kesal melihat pemasangan APK yang sembarangan dan mengganggu penglihatan. Kondisi taman yang awalnya terlihat bersih, sekarang malah kotor.

“Pasangnya asal-asal saja, ada yang nancap ke taman, pohon dan dinding pembatas. Bahkan hampir sekeliling taman itu penuh dengan poster para caleg,” terang Arka.

Menurut dia, harusnya para caleg atau tim sukses (timses) caleg bisa lebih memperhatikan letak poster dan baliho. Jangan sampai merusak yang sudah ada.

“Bagaimana mau mewakili rakyat, kalau pajang poster aja sembarangan,” kesalnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kota Batam, Syailendra Reza Irwansyah Rezeki tak menampik hal itu. Menurutnya, banyak caleg yang tidak mengikuti aturan pemasangan APK.

“Memang banyak, minggu depan akan kami tertibkan di setiap Kecamatan. Minggu ini, beberapa anggota Bawaslu sedang tugas luar kota,” jelas Reza.

Menurut dia, tak hanya di pinggir-pinggir jalan, penertiban juga akan dilakukan di angkutan umum. Banyak poster para caleg yang dipasang diangkutan umum dan hal itu melanggar.

“Akan kami tertibkan semua. Pemasangan itu hanya sesaat saat kegiatan kampanye, tak bisa lama-lama seperti itu, apalagi di fasilitas umum,” pungkas Reza. (she)

Pengerjaan Drainase Seibeduk Dilanjutkan Tahun ini

0
Ilustrasi

batampos.co.id – Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yumasnur mengatakan pembangunan drainase di kampung Sukadamai, Seibeduk akan dilanjutkan tahun 2019 ini. Namun tahun ini, pengerjaan difokuskan pembangunan jembatan dan tebing. “Tahun lalu sudah dikerjakan dan kita dilanjutkan tahun ini,” ujar Yumasnur, Jumat (8/2).

Dia mengatakan pembangunan drainase tersebut dilakukan bertahap. Itu karena dilokasi tersebut masih ada puluhan rumah liar Kampung Sukadamai, Seibeduk. Keberadaan ruli itu juga menghambat pembangunan drainase sepanjang 1 kilometer tersebut.

“Iya mereka masih ada,” katanya.

Terkait puluhan warga itu, Yumasnur melalui pihak Kecamatan Seibeduk sudah melakukan sosialisasi hingga memberikan pemahaman. Namun demikian, warga masih tetap bertahan hingga saat ini. “Tapi tetap kita kerjakan sampai tahun 2020 nanti,” jelas Yumasnur.

Sementara lebar drainase itu sekitar 30 meter. Rencananya dibibir drainase akan dibangun jalan inpeksi sekitar dengan lebar 5 meter di sisi kiri dan kanan. Jalan tersebut dibuat untuk memudahkan saat dilakukan normalisasi drainase.

“Biart alat berat bisa masuk,” ungkapnya

Perlahan tapi Pasti, Publik Tidak Percaya dengan Medsos

0

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, berdasarkan penelitian trust barometer 2018 media konvensional atau media arus utama ternyata tetap lebih dipercaya dibandingkan dengan media sosial.

Angka-angkanya, 2016: tingkat kepercayaan kepada media konvensional 59 persen dibanding 45 persen untuk media sosial; 2017: 58 persen : 42 persen; 2018: 63 persen : 40 persen.

“Semakin ke sini semakin tidak percaya kepada media sosial,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2019, di Grand City, Surabaya, Jatim, Sabtu (9/2/2019) pagi.

Kepala Negara mengaku sungguh bergembira dengan situasi ini, karena di era digital yang diikuti perkembangan masif media sosial saat ini masyarakat disajikan berlimpahnya informasi. Setiap orang bisa menjadi wartawan, bisa menjadi Pemred, kadang menciptakan kegaduhan. Ada pula yang membangun ketakutan dan pesimisme.

Di tengah suasana seperti ini, menurut Kepala Negra, insan media arus utama justru sangat dibutuhkan. Dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi, dibutuhkan untuk menyajikan informasi-informasi yang terverifikasi, dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai communication of hope, dan dibutuhkan untuk bisa memberikan harapan-harapan besar kepada bangsa kita Indonesia.

Presiden Jokowi menegaskan, peran utama media kini semakin penting antara lain dalam mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta, terutama di tengah keganasan paska fakta dan paska kebenaran.

“Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, misinya untuk membangun optimisme,” tegas Presiden seraya menambahkan, ketika pemerintah memaparkan tentang capaian pembangunan, tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, ikut memanfaatkan capaian pembangunan yang ada, dan membangun optimisme serta mengajak apa yang harus diperjuangkan bersama.

Kalau pemerintah aktif dalam membangun well informed society, Presiden meminta, jangan terburu-buru itu dianggap sebagai sebuah kampanye atau pencitraan. Ia menegaskan, itu adalah bagian dari upaya untuk membentuk masyarakat yang sadar informasi.

“Saya berharap media menjadi amplifier atas informasi tentang pembangunan, termasuk kekurangan yang harus kita benahi bersama-sama,” tutur Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden mengajak pers untuk terus meneguhkan jati dirinya sebagai sumber informasi yang akurat bagi masyarakat, meneguhkan jati dirinya mengedukasi masyarakat, meneguhkan jati dirinya untuk tetap melakukan kontrol sosial, untuk terus memberikan kritik-kritik yang konstruktif.

Pada akhir sambutannya Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo tidak lupa menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional kepada insan media yang hadir di acara tersebut, dan yang sedang bertugas di seluruh pelosok tanah air.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menkominfo Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pemberdaya Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta.

Selain itu hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, para duta besar negara sahabat, tokoh pers Surya Paloh dan Chairul Tanjung, dan Ketua PWI Atal Depri. (setkab)

Tunggu 1.100 Perangkat dari Bank Riau Kepri

0
Tapping box.,
foto: batampos.co.id / putut ariyotejo

batampos.co.id – Pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box terus digesa Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Tahun ini Pemko menargetkan 1.100 wajib pajak yang memasang tapping box. Pengadaan alat sendiri bakal disediakan Bank Riau Kepri.

“Kami telah surati Bank Riau Kepri untuk segera menyediakan alat. Kami butuh 1.100 tapping box lagi,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Raja Azmansyah, kemarin.

Menurutnya, Bank Riau Kepri salah satu bank penyedia alat tapping box. Setelah sebelumnya di 2018 lalu sudah terpasang 400 alat perekam transaksi di sejumlah wajib pajak. Pemasangan tapping box ini terbukti mampu memaksimalkan pendapatan daerah.

“Wajib pajak yang kita pasang seperti restoran, hotel, hiburan dan sektor pajak lainnya,” kata Raja.

Sejauh ini, pihaknya sudah mempersiapkan peralatan sembari menunggu pengadaannya dari Bank Riau Kepri. Diakui Raja, ada 5
tim yang terjun langsung dalam pemasangan tapping box. Dimana untuk satu tim terdiri dari 4 orang, dengan total 20 orang.

“Sekarang tugas kita masih maintenance sambil mengawasi yang sudah ada,” tegas Raja.

Anggota Komisi II DPRD Batam Hendra Asman mengatakan, pemasangan tapping box sangat penting di dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Dengan alat ini setiap transaksi yang dilakukan wajib pajak akan terpantau oleh pemerintah daerah.

“Kita harapkan pemasangan tapping box terus berlanjut dan menjangkau semua wajib pajak yang ada di Kota Batam,” katanya. (rng)

Terkait Bagasi Berbayar, Wako Batam Surati Presiden

0

batampos.co.id – Kebijakan sejumlah maskapai menerapkan bagasi berbayar dan menaikkan harga tiket membuat sektor pariwisata di Batam terpukul. Kunjungan wisatawan domestik terus menurun. Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga menimbulkan efek domino bagi sektor perhotelan hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Karenanya, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku akan melayangkan protes ke pemerintah pusat. Tak tanggung-tanggung, ia akan berkirim surat langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

”Pariwisata kita terganggu, maka kami minta (penerapan bagasi berbayar dan tiket mahal) ditinjau kembali,” kata Rudi, Jumat (8/2).

Tidak hanya itu, ia juga meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata, Kementrian Perhubungan serta Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) RI. Tujuannya sama, yakni mendesak pemerintah pusat agar masalah bagasi berbayar dan mahalnya harga tiket itu segera ditinjau kembali.

”Sifatnya segera,” imbuhnya.

Kepala Disbudpar Kota Batam Ardiwinata mengaku siap meneruskan tugas tersebut. Menurutnya apa yang disampaikan wali kota benar adanya.

”Dengan kenaikan, potensi yang terdampak terutama kuliner (oleh-oleh), amenitas kita yakni hotel huniannya turun. Terutama karena kunjungan (wisatawan) lokal turun,” kata Ardi.

Ardi mengatakan, tahun 2019 ini pihaknya menargetkan 11 juta kunjungan wisatawan domestik ke Batam. Target tersebut naik dari target 2018 yang hanya 9 juta kunjungan. Sementara wisatawan mancanegara ditargetkan 2,4 juta kunjungan, tahun 2018 tercapai 1.887.244 kunjungan.

Sementara itu, belum lama ini Wakil Wali Kota Amsakar Achmad mengungkapkan, per Januari 2019 lalu angka kunjungan wisatawan lokal ke Batam sudah mencapai 2 ribu orang. Umumnya mereka mengikuti kegiatan-kegiatan resmi dan tentu menginap di hotel-hotel di Batam.

”Ada Rakornas oleh KemenPAN-RB, Musrenbang UNRI, dan lain-lain,” sebutnya. (adiansyah/rengga)

Penyelesaiaan Pembangunan Pelabuhan Telagapunggur Bertahap

0
foto: batampos.co.id / putut ariyotejo

batampos.co.id – Kakanpel BP Batam Nasrul Amri menyebutkan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Telagapunggur akan dilakukan secara bertahap. Tahun ini ada beberapa perencanaan dari BP Batam untuk menyelesaikan pembangunan pelabuhan yang menghubungkan Batam ke beberapa daerah di Kepri dan Luar Kepri tersebut.

“Tata kelola parkir salah satunya. Pokoknya tahun ini kami usahakan selesai,” katanya.

Tempat parkir kendaraan, kata Nasrul jajaranya sudah melakukan semenisasi. Sehingga tidak ada lagi tempat parkir yang berair dan berlumpur di kala hujan. “Kami terus melakukan perbaikan, agar sebelum lebaran sudah selesai beberapa perencanaan,” tuturnya.

Nasrul mengatakan pengelolaan di Pelabuhan Telagapunggur, menggunakan tata kelola yang baik. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal ke masyarakat yang lalu lalang di pelabuhan tersebut.

Salah seorang masyarakat yang ditemui Batam Pos di Pelabuhan Telagapunggur, Taufik mengatakan kondisi pelabuhan saat ini lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. “Parkir yang tak becek, pokoknya semua tertata. Namun masih ada yang sedikit perlu ditata,” tuturnya.

Ia berharap pengelola pelabuhan telagapunggur dapat menata taksi-taksi yang ada. “Taksi saja sih, agak ditata dikit,” ungkapnya.

Dari pantauan Batam Pos di Pelabuhan Telagapunggur, semuanya hampir tertata dengan rapi. Tempat menurunkan penumpang dan penjemputan diatur sedemikian rupa. Begitu juga di bagian parkir. Namun untuk masuk ke sana masih menggunakan sistem manual, menggunakan karcis.

Kepala BC : Pengiriman Sudah Mulai Lancar

0
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

batampos.co.id – Kepala Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam, Susila A Brata mengklaim saat ini arus lalu lintas pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan (PJT) di Bandara Internasional Hang Nadim Batam sudah kembali lancar. Tidak ada lagi tumpukan atau hambatan di kargo bandara.

Ia mengungkapkan ada beberapa permasalahan yang terjadi beberapa waktu lalu, yang menyebabkan penumpukan. “Salah satunya tidak sinkronnya data yang disertakan dengan isi dalam paket pengiriman. Sehingga hal inilah yang menjadi kendala pengiriman,” katanya, Jumat (8/2/2019).

Ia mengatakan aturan yang terapkan Bea Cukai bukanlah sesuatu yang baru. Namun implementasinya baru dilakukan per 1 Februari lalu. “Sebenarnya sejak Desember sudah sosialisasi kami. Pemetaan kendala juga sudah dilakukan, tapi pas diberlakukan. Ternyata ada data dokumen yang tak sesuai,” ungkapnya.

Faktor lain penumpakan ini, Susila tak menutup kemungkinan sistem yang baru butuh sedikit waktu, agar dapat berjalan lancar. Ia mengatakan jajaran Bea Cukai Batam terus menyempurnakan sistem yang baru tersebut, agar dapat memudahkan masyarakat.
“Sistem baru ini memiliki banyak unggulan. Karena memudahkan masyarakat dalam mengirimkan barang, dan seluruh data juga terpantau secara online. Di bidang pengawasan, kami juga dimudahkan dengan sistem yang baru ini,” tuturnya.

Susila meminta bantuan dari masyarakat agar sistem ini dapat berjalan sepenuhnya. Masyarakat dapat membantu dengan merinci spesifikasi dan jumlah barang yang akan dikirimkan. “Dokumen yang tertera, haruslah sesuai kondisi barang yang dikirimkan. Hal itu dapat mempercepat proses pengiriman,” ucapnya.

Selain permasalahan data yang kurang sinkron. Kabid BLKI Bea Cukai Batam, Sumarna mengatakan masih sedikit kendala di lapangan yakni barcode yang belum standar. “Tapi PJT dan BC sedang terus melakukan evaluasi untuk mengatasi kasus ini,” ungkapnya.

Sumarna mengatakan masih ada beberapa barang belum terkirim. Dan barang yang sudah cukup tak terkirim, akan dikembalkan ke pengirimnya lagi. “Penyebabnya itu saja, belum sinkronnya data dan barcode saja,” ucapnya. (ska)

Walikota Batam Sebut BP Batam Tak Berhak Kelola Teluk Tering

0
Muhammad Rudi
F Cecep Mulyana / batampos

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya angkat bicara soal rencana pengembangan wilayah pesisir Teluk Tering, Batam Center. Ia mengakui telah mengeluarkan surat rekomendasi pengembangan wilayah itu kepada PT Kencana Investindo Nugraha (KIN) pada 9 Maret 2018 lalu.

“Sekarang begini, semua orang mau investasi tentu menyampaikan proposal, proposal akan dibahas tim bukan saya saja, kalau dianggap mampu kita berikan rekomendasi,” ucap Rudi, Jumat (8/2/2019).

Dalam proposalnya, Rudi mengatakan PT KIN akan membangun kawasan bisnis dan hunian moderen bertajuk Batam Marina Bay di pesisir Teluk Tering, Batam Center. Rudi menegaskan, pihaknya baru mengeluarkan surat rekomendasi, bukan izin reklamasi.

Rudi mengatakan, kewenangan perizinan reklamasi untuk wilayah pesisir di radius 0 hingga 12 mil laut berada di tangan pemerintah provinsi.

“Maka saya tak bicara lebih jauh, maka saya beri rekomendasi ke gubernur (Kepri), bahwa PT (KIN) mampu dan akan membangun Batamcenter di laut itu,” kata dia.

Rudi kemudian membantah rekomendasi kepada PT KIN itu dilandasi kepentingan politis. Ini lantaran PT KIN dikabarkan merupakan milik petinggi Partai Nasdem.

Namun Rudi menyampaikan, sejauh ini hanya PT KIN yang menyampaikan proposal dan meminta rekomendasi ke Pemko Batam. Sementara perusahaan lain yang juga mengincar proyek reklamasi dan pengembangan Teluk Tering meminta rekomendasi langsung ke Pemerintah Provinsi Kepri.

“Siapa yang minta ke kami, kami kasih rekomendasi. Yang tidak minta, tak dikasih,” tegasnya.

Ia mengatakan, rekomendasi memang perlu karena pihaknya merupakan pimpinan daerah di Batam. Namun, izin reklamasi tetap menjadi kewenangan gubernur Kepri.

“Pak gubernur hanya berikan izin untuk reklamasi, setelahnya balik ke saya seperti IMB segala macam, kalau sudah jadi darat lokasinya sekian hektare, (izin) Amdal-nya di kami juga,” terang politikus Nasdem itu.

Menurut dia, rencana pengembangan Teluk Tering oleh PT KIN sudah berproses dua tahun terakhir. Namun, ia mengaku tidak hafal persis kapan waktunya. “Maka itulah, rekomendasi yang dikeluarkan dan ditandatangani Sekda (Jefridin),” terangnya.

Disinggung soal rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam membangun Kota Air di Teluk Tering, Rudi mengaku tidak perlu tahu. Sebab menurut dia, sesuai Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, hak kelola wilayah Teluk Tering ada di pemerintah daerah, bukan di BP Batam.

“Ini tak ada hubungan langsung dengan BP Batam, saya ulangi, ini tidak ada hubungan langsung dengan BP Batam. Karena kami bekerja berdasarkan undang-undang. UU keluar maka wewenang melekat dan harus ditaati betul,” tegasnya. (iza)

Tiket Mahal, Hunian Hotel Turun

0

batampos.co.id – Marketing and Branding Manager Harris Hotel Batam Center Dilla Bachmid mengakui tingginya harga tiket pesawat dan kebijakan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai LCC berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel di Batam.

Beberapa grup dari Jawa yang akan berkunjung ke Batam dan menginap di Harris Hotel Batam Center bahkan dibatalkan. ”Grup dari daerah Jawa itu harusnya ke kita, tapi batal karena tiket dan bagasi itu,” ujar Dila, Jumat (8/2).

Ia menduga, rombongan yang batal ke Batam itu kemungkinan besar mengalihkan tujuan wisatanya ke daerah yang masih berada di wilayah Jawa. Sebab transportasinya bisa ditempuh melalui jalur darat. Sehingga lebih murah. Sementara untuk ke Batam harus ditempuh melalui jalur udara atau jalur laut.

”Kondisi ini sudah kami rasakan sejak Januari 2019 lalu,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Kepri, Andika Lim. Diakuinya, tingkat kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) tahun ini paling rendah diban-dingkan tahun sebelumnya.

”Wisman kita akui cukup tinggi. Tapi domestik, sejak tiket mahal dan bagasi berbayar, kita mati suri,” ucapnya.

Menurutnya, banyak wisatawan lokal wait and see dan memilih tidak berpergian ke daerah-daerah di dalam negeri. Bahkan, ketika ada wisatawan lokal asal Pekanbaru yang ingin bermain golf ke Bintan, mereka memilih terbang ke Singapura dikarenakan mahalnya tiket Pekanbaru-Batam.

”Biasanya mereka ke Batam dulu baru Bintan. Mahalnya biaya tiket ini tentu akan memperkuat posisi negara tetangga,” sesal Andika.

Selain itu, usaha kecil menengah di Batam ikut merasakan dampak mahal tiket dan kebijakan bagasi berbayar pesawat. Bahkan banyak pengusaha UKM yang akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut.

”Ini yang sangat kita prihatinkan. Di saat kunjungan wisman naik, domestik malah mati suri. Kondisi ini tentu tidak akan baik untuk Batam yang notabenenya ditunjang sebagai daerah pariwisata,” ucapnya.(adiansyah/rengga)