batampos.co.id – Kalangan Pengusaha di Batam mendukung Wali Kota Batam menjadi kepala BP Batam ex officio. Di mana ini akan memudahkan pengusaha dalam mengurus perizinan karena sudah berada dalam satu komando. Pengusaha berharap Pemko Batam untuk berbenah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nya saat ini.

“Kita sangat mendukung BP Batam dan Pemko Batam di bawah Wali Kota Batam. Kita tidak melihat siapa yang menjadi Wali Kota. Tetapi lebih kepada kebutuhan investasi di Batam,” kata Presiden Direktur Panbil Group, Johanes Kennedy, Senin (17/12).

John mengatakan, saat ini dengan adanya dua institusi menjadi pertimbangan bagi investor asing untuk masuk ke Batam. Di mana birokrasi yang ada di Batam saat ini hampir tidak ada di daerah industri lain di dunia.

“Jadi keputusan pusat ini adalah untuk merangsang masuknya investor. Termasuk mempermudah semua perizinan yang ada di Batam,”katanya.

Meski demikian, ia berharap agar Pemko Batam berbenah. Menurutnya, saat ini banyak persepsi di masyarakat bahwa kualitas SDM Pemko Batam masih di bawah SDM BP Batam.

“Jadi kami berharap SDM Pemko Batam untuk berbenah.Dan ini menurut saya menjadi tantangan untuk Pemko Batam meningkatkan kualitas SDM nya,” katanya.

Menurutnya, dengan satu Komando, nantinya ekonomi di Batam harus tumbuh drastis. Dan jika memang stagnan dan tidak signifikan pertumbuhannya, maka pemerintah pusat harus kembali melakukan evaluasi.

“Kalau memang tidak signifikan, maka kebijakan itu harus dievaluasi. Ini jadi tantangan untuk Wali Kota,” katanya.

Anggota komisi VI DPR RI, Nyat Kadir mengatakan bahwa pernyataan Menko Perekonomian yang akan menempatkan Wali Kota Batam sebagai pimpinan BP Batam sudah tepat. Di mana ini diharapkan menjadi langkah bagus untuk meningkatkan investasi di Batam.

“Kalau menurut saya itu, solusi yang paling tepat. Selama ini banyak kebijakan yang hendak dibuat pusat tetapi tidak jalan. Misalnya format KEK dan sebagainya,” katanya.

Menurut Nyat Kadir, pada dasarnya komisi VI DPR RI dari dulu memang ingin mengakhiri dualisme kewenangan di Batam. Paling tidak diharapkan pusat membagi wilayah kewenangan antaran BP Batam dan Pemko Batam.

“Dan mungkin inilah jalan yang paling terbaik, yaitu penyatuan manajemen. Dari dulu Komisi VI selalu ingin dualisme selesai. Kalau tidak akan tetap menjadi duri dalam daging. Dan ini menjadi isu penghambat investasi,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Batam ini juga mengaku tidak setuju kalau BP Batam dibubarkan dan tetap harus fokus kepada investasi tetapi tetap di bawah kendali wali kota.

“Ini untuk memudahkan semua hal baik perizinan dan pembangunan. Misalnya masalah lahan, izin planologi dan sebagainya di BP Batam tetapi IMB di Pemko. Jadinya rumit dan butuh waktu panjang,” katanya. (ian)

batampos.co.id – Meski mengaku ikhlas, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pihaknya menyayangkan keputusan pemerintah pusat karena terkesan mendadak. Padahal, saat ini pihaknya tengah gencar-gencarnya berusaha meningkatkan investasi dan pembangunan Batam.

Akibat keputusan itu, menurut Lukita, ada beberapa rencana pembangunan strategis BP Batam yang terpaksa harus ditunda. Setidaknya ada dua proyek besar BP Batam yang tidak jadi dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Yakni

• proyek pengelolaan Dam Tembesi
• proyek perluasan Bandara Hang Nadim.

“Kami minta ke Menko agar ditunda dulu sampai jelas. Karena keduanya merupakan proyek jangka pendek, maka sebagai bagian dari pertanggung jawaban kami meminta dilanjutkan ke pimpinan BP Batam berikutnya,” ucapnya lagi.

Padahal, lanjut Lukita, saat ini sudah banyak calon investor yang menjadi peserta lelang pengelolaan Dam Tembesi dan lelang perluasan Bandara Hang Nadim Batam.

Lelang prakualifikasi peng-lolaan Dam Tembesi sudah dimulai pada akhir November lalu. Lukita mengakui sudah ada 37 investor baik dalam maupun luar negeri yang akan mengikuti lelang ini.

Sedangkan lelang prakualifikasi perluasan bandara seharusnya dimulai Senin (17/12).

“Bandara sudah ada belasan perusahaan yang menyatakan minat. Tentu kami tidak bisa teruskan ini sampai dengan selesai. Makanya lebih baik ditunda dulu,” paparnya.

Penundaan ini sudah melewati berbagai pertimbangan dan sudah diberitahukan kepada calon peserta lelang. Untuk proyek kerja sama badan usaha (KPBU) seperti bandara, maka pimpinan baru nanti harus bertanggung jawab terhadap kriteria, nilai investasi, dan lainnya.

“Dan belum tentu yang baru nanti mau terima perhitungan kami. Dari pada menjadi sesuatu yang tidak baik, itu juga menjadi pertimbangan kami menunda proyek,” tegasnya.

Perluasan bandara merupakan proyek jangka pendek tahap satu dari BP Batam.

Tujuannya adalah membangun terminal dua dan terminal kargo. BP merencakan proyek yang disebut Proyek Brownfield ini mulai diluncurkan pada 2019. Nilai investasinya sebesar 191 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Sedangkan lelang Dam Tembesi masuk dalam proyek jangka pendek tahap ketiga. Nilai investasinya mencapai 20 juta dolar AS dan proses lelangnya akan dimulai pada kuartal IV tahun ini.

Dalam proses lelang, ada sejumlah ketentuan dari BP Batam yang harus disetujui peminat lelang. Seperti pembangunan pipa transimisi air bersih dari reservoir menuju jaringan pipa distribusi yang menghubungkannya dengan masyarakat

Sedangkan mengenai pelayanan lain seperti perizinan investasi dan perizinan lahan akan berjalan seperti biasa.

“Kalau untuk penyelesaian Surat Keputusan (Skep) dan Surat Perjanjian (Spj) sudah sesuai prosedur, tetap bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya, kami tidak akan menghambat investasi, kami akan dukung yang ada kaitannya dengan perizinan,” jelasnya.

Sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat, Lukita dan jajaran deputinya akan bekerja seperti biasa. Namun, ia belum memastikan, apakah kelima deputi BP Batam juga akan ditarik kembali ke pusat menyusul rencana peleburan BP-Pemko Batam ini.

“Saya tak bisa berandai-andai, karena kami ini satu paket. Kami datang bersama-sama dan semuanya diserahkan ke pimpinan Dewan Kawasan sekarang,” paparnya.

Lukita juga mengatakan dampak pergantian ini belum menunjukkan pengaruh yang kuat kepada para investor asing.

“Belum berdampak, karena mereka masih wait and see,” jelasnya. (leo)