Rabu, 29 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11754

14 BUMN Teken Kontrak Kerja Sama, Sepakat Garap Proyek Rp 200 Triliun

Putut A
-
0
14 BUMN Teken Kontrak Kerja Sama, Sepakat Garap Proyek Rp 200 Triliun
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan) berfoto bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (ketiga kanan), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (ketiga kiri), Gubernur Bank Sentral Inggris Mark Carney yang juga Ketua Dewan Stabilitas Keuangan IMF (kiri) dan Gubernur Bank Sentral Afrika Selatan Lesetja Kganyago yang juga Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional IMF (kanan) saat menghadiri acara The Bali Fintech Agenda dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF – WBG 2018 di Mangapura Hall, BICC, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). The Bali Fintech Agenda akan membahas berbagai peluang dan tantangan yang bisa diperoleh dari teknologi yang berpotensi mengubah lansekap ekonomi dan keuangan .FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

x.batampos.co.id – Empat belas badan usaha milik negara (BUMN) resmi bekerja sama dengan sejumlah mitra strategis di 19 proyek dalam acara Annual Meeting IMF-World Bank 2018, di Bali, Kamis (11/10). Total nilai proyek mencapai USD 13,5 miliar atau Rp 201 triliun.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penandatanganan investasi dan pembiayaan infrastruktur itu merupakan bukti di tengah ketidakpastian ekonomi global, iklim investasi di Indonesia tetap terjaga.

’’Berdasar jenis investasi, strategic partnership memberikan kontribusi hampir 80 persen dari total nilai penandatanganan,’’ ujarnya.

Selebihnya adalah project financing dan pembiayaan alternatif pasar modal yang mencakup sektor migas, hilirisasi pertambangan, pariwisata, bandara, kelistrikan, pertahanan, jalan tol, dan manufaktur. Dalam penandatanganan kerja sama tersebut, sektor migas, yakni antara PT Pertamina dan CPC Taiwan, menyumbang porsi terbesar investasi senilai USD 6,5 miliar atau Rp 96,85 triliun.

Kedua perusahaan meneken kerja sama pembangunan pabrik petrokimia. Yakni, nafta cracker berkapasitas 1 juta barel per hari di kilang Balongan dan akan beroperasi pada 2026. ’’Diproyeksikan menjadi substitusi impor sehingga menghemat pengeluaran devisa hingga USD 2,4 miliar per tahun,’’ imbuhnya.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, kajian untuk proyek itu dimulai dengan memakan waktu 3–6 bulan ke depan. ’’Setelah tahap kajian akan berlanjut ke tahap pengembangan. Pertamina akan lebih meningkatkan lagi bisnis di petrokimia,’’ ujarnya.

Rencananya, proyek itu termasuk revamping atau meningkatkan kapasitas kilang eksisting ke produk BBM dengan spesifikasi Euro IV dan Euro V di Kilang Balongan. Pembangunan proyek tersebut diperkirakan memakan waktu selama 4–5 tahun.

Sektor hilirisasi tambang juga diwujudkan dengan head of agreement PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Antam Tbk dengan Aluminium Corporation of China Limited (Chalco) senilai USD 850 juta. Rencananya, Inalum, Antam, dan Chalco membangun pabrik Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, berkapasitas 1 juta ton per tahun.

’’Substitusi impor pada penghematan devisa USD 600 juta per tahun,’’ sambung Rini.

Rini turut mengumumkan inovasi pembiayaan terbaru dan inovasi instrumen lindung nilai. Inovasi pertama pembiayaan proyek jalan tol Jasa Marga melalui dana investasi infrastruktur, Dinfra. ’’Inovasi lainnya adalah instrumen lindung nilai berupa currency hedging berbasis syariah pertama di Indonesia yang diprakarsai FP3K,’’ terang Rini. Tidak semua kerja sama merupakan hasil kesepakatan antara BUMN dan investor asing.

Ada pula kerja sama antara BUMN dan swasta nasional dengan nilai cukup besar, yakni USD 915 juta, antara PT Hutama Karya dan Bank Mega. Kerja sama tersebut berupa kesepakatan pinjaman untuk proyek tol Pekanbaru–Dumai. Proyek jalan tol tersebut diharapkan beroperasi pada 2020 dengan panjang 131 km. (vir/c19/oki)

Wisata Batam Akan Maju, Pak Wali Optimis

Putut A
-
0
Wisata Batam Akan Maju, Pak Wali Optimis

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi optimis pariwisata Batam akan terus berkembang. Bahkan, ia menilai bukan tidak mungkin Batam pada 2025 akan menjadi daerah penyumbang wisatawan mancanegara (wisman) terbesar setelah Bali dan Jakarta.

“Kita sekarang ini posisi ketiga. Kita balikkan, kita nomor satu, mau kan?” kata Rudi dalam pertemuan dengan guru-guru swasta di Golden Prawn, Selasa (9/10) sore.

Ia mengatakan, mengubah ini tidak sulit. Menurutnya masyarakat Batam cukup cerdas dan mudah diajak bicara untuk bersama-sama menyongsong perubahan ke arah yang lebih baik. Apalagi Batam, lanjut mantan anggota DPRD Batam ini, punya segudang potensi dalam hal kepariwisataan.

“Bali apa kelebihannya, alam? Batam banyak, pantainya ada, resort-resort juga ada,” kata dia.

Harapan kunjungan wisman pada 2025 yang tinggi, seiring dengan target selesainya pembangunan jalan dan sejumlah utilitas pendukung. Rudi menyebutkan, salah satu kelebihan Batam yang tidak dimiliki daerah lain seperti Bali yakni letak geografis, Batam berada di wilayah yang sangat strategis dan jalur internasional.

“Kalau kita mau ke Amerika, Inggris, dekat ke Singapura. Kita tinggal sebelah naik kapal sebentar. Kalau ke Bali, harus terbang ke Singapura dulu. Makanya letak geografis itu sangat penting,” sambungnya.

Ia menyadari, mensukseskan target daerah pariwisata membutuhkan anggaran. Maka dari itu, pihaknya terus memaksimalkan pendapatan daerah. Kini sedang intens memasang tapping box (pencatat transaksi) guna menekan kehilangan pendapatan daerah. Denga kata lain, semua transaksi dijamin 100 persen dapat terpantau dan masuk ke kas daerah.

“Jadi tidak ada tipu-tipu lagi, semua restoran akan pasang tapping box,” imbuhnya.

Rudi berpesan, agar semua pihak termasuk guru terus mengedukasi dan turut andil dalam pembangunan Batam. Menurutnya semua warga Batam harus merasa memiliki Batam, hal ini seiring hastag #BataMiliKita.

Plt Kadis Parawisata Batam, Ardiwinata mengatakan mendukung target Wali Kota Batam itu. Dispar diakui, terus berbenah dalam mendorong peningkatan wisatawan, baik mulai dari program prawisata hingga tagline untuk membangun kebersamaan dengan masyarakat.

“Tagline yang disampaikan pak wali, bisa diselaraskan dengan wisata Batam. Merasa iku memiliki Batam, masyarakat akan menjaga, seperti sadar wisata,” kata dia.

Tagline diakui penting, sebagai pegangan semua pihak dalam mendukung program pembangunan. Termaksud dibidang parawisata.

“Ada perda yang mendukung hal ini, seperti perda pemajuan budaya Melayu,” pungkas mantan Kabag Humas Pemko Batam ini. (iza)

Dinas Tenaga Kerja Pastikan Bulan Depan Tetapkan Besaran UMK

Putut A
-
0
Dinas Tenaga Kerja Pastikan Bulan Depan Tetapkan Besaran UMK
Rapat pembahasan UMK Kabupaten Lingga

x.batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja Kabuapaten Lingga memprediksikan pada bulan depan atau November tahun ini paling lama mereka, bersama sejumlah elemen tripartit lainnya di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini menetapkan besaran UMK tahun 2019.

“Paling lama bulan depan (November, red) kami telah dapat menghasilkan jumlah besaran UMK 2019,” ujar Kabid Ketenagakerjaan Wahyudi Eka Putra saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/10) pagi.

Saat ini, sambung Wahyudi, mereka telah melakukan rapat bersama unsur tripartit Kabupaten Lingga di Hotel One, Dabo Singkep, Selasa (9/10) untuk membahas terkait ketentuan dan tatacara rapat penetapan UMK nantinya. Sehingga berdasarkan keputusan itu, mereka akan lebih mudah untuk menggelar rapat penetapan UMK sesuai dengan tatib yang telah ditentukan.

Rapat penetapan peraturan rapat penentuan UMK itu diikuti oleh seluruh unsur dewan pengupahan yakni Dinas Tenaga, Apindo Kabupaten Lingga, serikat pekerja yang dihadiri oleh DPC F SP LEM SPSI, BPS dan unsur lainnya.

Lebih jauh Wahyudi memastikan, mereka tetap berpedoman dengan PP 78 pasal 44 ayat 2 tentang pengupahan. Dalam PP tersebut telah ditentukan terkait rumusan penetapan jumlah UMK. Sehingga dalam rapat tripartit nantinya, akan memutuskan sesuai rumus yang ditetapkan itu.

“Setelah menemukan dan menetapkan jumalah besaran UMK, selanjutnya kami akan menyerahkan putusan bersama tripartit itu kepada Bupati,” ujar Wahyudi.

Selanjutnya, masih Wahyudi, hasil putusan yang telah sampai ke pada Bupati Lingga, nantinya diteruskan atau direkomendasikan kepada Gubernur Kepri untuk selanjutnya akan ditetapkan besaran UMK Lingga.

Hanya saja hingga saat ini, Dinas Tenaga Kerja Kabuapten Lingga masih menunggu surat tentang invlasi dan Pertumbuhan Domestic Bruto (PDB). Dengan surat tersebut, Pemkab Lingga baru dapat menggelar rapat tripartit terkait penetapan besaran UMK. (wsa)

Supir Penjara Jatuh Cinta kepada Bunting, Sang Narapidana

Putut A
-
0
Supir Penjara Jatuh Cinta kepada Bunting, Sang Narapidana

Cinta lokasi tidak mengenal profesi. Sipir dan tahanan pun bisa saling jatuh hati. Kristi Davidson dan Jamie Bunting, contohnya.

Davidson adalah sipir di Penjara Addiewell, West Lothian, Skotlandia. Adapun Bunting adalah tahanan di penjara yang sama. Hubungan sejoli itu mulai terendus ketika Davidson tiba-tiba mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hanya satu atau dua hari setelah Bunting bebas.

Dugaan itu kian kuat setelah foto-foto Davidson dan Bunting yang tengah liburan ke Turki beredar di dunia maya. ’’Fakta bahwa mereka bersama begitu cepat setelah sama-sama meninggalkan penjara menyiratkan sepertinya terjadi sesuatu ketika dia masih bekerja (jadi sipir),’’ ujar salah satu sumber sebagaimana dilansir The Sun Senin (8/10).

Davidson memajang foto saat berciuman dengan Bunting sebagai foto profil akun WhatsApp. Sementara itu, Bunting mengunggah foto-foto liburan mereka di akun Instagram dua pekan setelah bebas dari penjara. Layaknya pasangan yang tengah kasmaran. Yang mungkin tidak terlampiaskan di penjara selama ini. (sha/c15/ttg)

9 Rumah Sakit Swasta di Batam belum Terakreditasi

Putut A
-
0
9 Rumah Sakit Swasta di Batam belum Terakreditasi
ilustrasi

batampos.co.id – Sembilan dari enam belas rumah sakit swasta di Batam belum terakreditasi. Sementara, Kementrian Kesehatan mewajibkan rumah sakit terakreditasi jika ingin bermitra dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ketua Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit (Markesi) Kepri dr Dindin H Hadim mengatakan 9 dari 16 rumah sakit swasta di Batam belum terakreditasi. Padahal Kemenkes telah memberi peringatan agar rumah sakit yang bermitra harus terakreditasi. Disinggung rumah sakit mana saja yang belum terakredasi, Dindin enggan menyebut.

“Padahal sertifikasi adalah legal formal untuk kelas rumah sakit,” terang Dindin.

Menurut dia, belum terakreditasinya rumah sakit menjadi dilema tersendiri. Apalagi untuk rumah sakit swasta yang bermutra dengan BPJS Kesehatan.

“Ini tugas berat, karena batas waktu yang diberikan hingga bulan Desember,” ujar Dindin.

Ditempat yang sama, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Kepri, dr Ibrahim berharap agar rumah sakit yang belum terakreditasi segera mengakreditasikan.

“Kami akan upayakan agar rumah sakit-rumah sakit tersebut bisa terakreditasi. Kalau tak bisa tahun ini, bisa minta perpanjangan dengan aturan lain,” ujar Ibrahim.

Sementara, Humas BPJS Kesehatan Cabang Batam, Irfan Rachmadi menjelaskan salah satu syarat rumah sakit swasta bermitra dengan BPJS harus terakreditasi. Hal itu merupakan ketentuan dari Kementrian Kesehatan agar bisa memberi jaminan kepada masyarakat, terutama pasiennya.

“Kentuan akreditasi itu dari Kemenkes, kami hanya menjalankannya. Ketentuan itu juga sudah lama, namun untuk yang baru bergabung memang diberi dispensasi,” ujar Ifran.

Namun, lanjut Irfan, awal tahun depan Kemenkes mewajibkan seluruh rumah sakit yang bermitra harus terakrditasi. Dimana rumah yang terakreditasi itu memiliki fasilitas yang lengkap dengan dokter spesialis.

“Ini untuk kenyamanan pasien juga. Terutama dalam hal layanan,” pungkas Irfan. (she)

Kapal Feri Menabrak Kapal Tanker

Putut A
-
0
Kapal Feri Menabrak Kapal Tanker

Berselang 4 menit kemudian ketika jarak pandang sudah sekitar 500 meter, kapten melihat kapal super tanker. Hanya kapten kapal baru menurunkan kecepatan saat jarak pandang sudah sekitar 100 meter sehingga terjadi benturan dengan MT. Pacific Crown.

Parkir Sembarangan, Diderek Ke Kantor Dishub

Putut A
-
0
Parkir Sembarangan, Diderek Ke Kantor Dishub
Petugas Dinas Perhubungan Kota Batam melakukan penertiban kendaraan yang parkir dipinggir jalan di depan kantor BP Batam, Rabu (10/10). Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam terus melakukan operasi penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2018 tentang Perparkiran. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dua unit mobil yang diparkir sembarangan di sekitar Bundaran BP Batam diderek oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, Rabu (10/10/2018).

“Total ada dua yang kami derek hari ini karena parkir di sepanjang jalan ini,” kata petugas di lapangan, HA Sihombing.

Ia mengatakan banyak mobil diparkir sembarangan di sekitar Bundaran BP Batam. Namun begitu mobilnya mau diderek, pemiliknya menghampiri petugas dan mengatakan akan mendereknya sendiri ke Kantor Dishub.

“Karena takut kena derek, maka akan kita dampingi,” jelasnya.

Sebelumnya, Dishub telah memberikan surat imbauan kepada Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam agar parkir di sekitar Bundaran BP dikosongkan. Tapi imbauan tersebut diabaikan oleh pemilik mobil yang parkir sembarangan.

“Tamu sudah diimbau oleh Ditpam. Tapi tak diindahkan, makanya kami derek,” jelasnya.

Tak lama setelah petugas Dishub pergi dari Bundaran BP, pemilik salah satu mobil yang diderek terlihat panik dan bingung karena menyangka mobilnya dicuri. Lalu warga sekitar mengatakan mobilnya dibawa ke Dishub dan si pemilik yang terlihat panik bergegas kesana.

Peraturan baru ini berlaku menyusul perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir yang berlaku efektif bulan ini.

Penderekan kendaraan yang parkir sembarang berikut pembayaran denda juga akan berlaku. Roda empat akan dikenakan biaya derek Rp 300 ribu dan denda Rp 200 ribu. Sehingga totalnya Rp 500 ribu.

Tidak hanya itu, setiap 24 jam jika kendaraan tidak kunjung diambil akan dikenakan denda tambahan Rp 200 ribu setiap 24 jam berikutnya. Ini akan berlaku kelipatan hingga 24 hari setelah diderek. Artinya setiap 24 jam pelanggar harus membayar denda tambahan Rp 200 ribu.

Setelah lewat dari 24 hari tak diambil juga, maka Dishub akan mengajukan untuk dilelang.(leo)

Anggaran BP Batam akan Ditambah

Putut A
-
0
Anggaran BP Batam akan Ditambah

batampos.co.id – Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mengatakan Komisi VI akan berusaha untuk menambah anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk tahun 2019 yang semula Rp 1,8 triliun naik menjadi Rp 2 triliun.

“Seluruh usulan anggaran BP untuk tahun 2019 akan kami usahakan untuk dipenuhi. Termasuk usulan penambahan anggaran, kami akan bicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” ujar Teguh saat Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke BP Batam, Rabu (10/18).

Ia mengatakan usulan penambahan dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur dari Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batuampar menuju kawasan industri di Batam.

Teguh menegaskan Komisi VI DPR RI mendukung rencana BP Batam yang ingin menjadikan Batam sebagai hub logistik lokal dan juga internasional.

“Batam punya keunggulan komparatif karena ada bandara dan pelabuhan yang bisa diefisiensikan,” ucapnya.

Komisi VI DPR RI akan berupaya untuk melobi pemerintah agar memberikan dukungan penuh pada wacana BP Batam dalam mengembangkan Batam.

“Ini semua terkait distribusi logistik. Apalagi sekarang sudah zaman e-commerce. Kalau bisa Batam jadi logistik, baru bisnis Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) bisa dibikin besar disni. Nanti pasti akan gerakkan ekonomi Batam,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo memaparkan sejumlah proyek stategis BP Batam yang sebentar lagi akan rampung. COntohnya pengembangan dermaga curah cair kabil yang sudah rampung 66,22 persen, pengembangan gedung dan fasilitas pelayanan kesehatan RSBP Batam, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Waste Water Treatment Plant (WWTP) dan rencana pembangunan jalan kolektor di 6 kawasan industri.

“Dukungan Komisi VI sangat luar biasa dalam rangka kebijakan anggaran. Karena memudahkan kami dalam mengembangkan kawasan idnustri di Batam,” katanya.

Terkait bandara, Lukita mengatakan bandara akan dikembangkan bersama bengan pihak swasta.”Banyak yang tertarik ikut kembangkan bandara. Inilah yang akan kami tawarkan,” jelasnya.

Dan soal usulan anggaran, Lukita berharap usulan penambahan anggaran bisa terwujud. Anggaran saat ini sebesar Rp 1,8 triliun dan PNBP menyumbang sekitar Rp 1,2 triliun.”Tahun ini targetnya akan dinaikkan hingga 15 persen,” pungkasnya.(leo)

Butuh Bantuan 5.983 Linmas Dalam Mengamankan Pemilu

Putut A
-
0
Butuh Bantuan 5.983 Linmas Dalam Mengamankan Pemilu

batampos.co.id – Dalam mengamankan pesta demokrasi tahun 2019 mendatang, Polresta Barelang melaksanakan Apel Konsolidasi Linmas se-Kota Batam di halaman Polresta Barelang, Rabu (10/10) kemarin. Dalam apel itu, Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengecek seluruh persiapan Linmas dalam membantu tugas kepolisian nantinya.

“Dimana, anggota Linmas di seluruh Kota Batam ini kita perlukan dan kita butuhkan dalam pengamanan pesta demokrasi Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019 nanti. Terutama di bulan April, pada saat pengamanan di TPS,” ujarnya.

Dikatakannya, ribuan personel dari Polri, TNI, Linmas maupun dari instansi lainnya itu akan mengamankan sebanyak 2923 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Batam. Dimana, dalam pengamanan itu Polresta Barelang mengerahkan personel sebanyak sebanyak 1029 orang dan dibantu dengan Polda Kepri.

“Dari personel Polri yang sudah ada saat ini, tentu saja kita tidak cukup dalam melakukan pengamanan. Namun dengan adanya Linmas ini sangat kita perlukan dan kita butuhkan sebanyak 5.983 orang,” tuturnya.

Dalam apel yang dilaksanakan kemarin, baru 1/3 dari jumlah anggota Linmas yang hadir. Terhadap anggota Linmas yang hadir itu, polisi melakukan pengecekan kesiapan mereka masing-masing dalam pengamanan nanti. Baik itu kesehatan fisik, sarana dan pra sarana hingga pakaian yang akan mereka kenakan saat pemungutan suara nanti.

“Perannya membantu aparat kepolisian dalam mengamankan di TPS. Baik di tempat pemungutan suara aman, rawan satu maupun rawan dua, serta TPS khusus. Sehingga dapat membantu tugas polisi,” bebernya.

Untuk penempatan anggota di temat pemungutan suata nantinya akan disesuaikan. Misalnya, untuk tempat pemungutan suara aman tentunya akan ditempatkan hanya beberapa anggota saja. Sementara untuk tempat pemungutan suara rawan satu maupun rawan dua, akan diperketat dengan penambahan jumlah anggota.

“Kalau namanya TPS aman itu jarak tempuhnya dekat dan ada kriterianya. Kalau yang rawan polisinya diperbanyak dan Linmasnya pun diperbanyak. Nanti dalam waktu dekat ini akan ada pelatihan pengamanan yang ada. Hari ini saya melakukan pengecekan dulu,” imbuhnya. (gie)

Lapas Batam Miliki Blok Khusus Untuk Lansia dan Disabilitas

Putut A
-
0
Lapas Batam Miliki Blok Khusus Untuk Lansia dan Disabilitas
Warga Binaan Lapas Batam di Tembesi, Sagulung duduk didalam blok lansia yang dibatasi pagar besi, Selasa (9/10). Lapas Batam menyediakan blok untuk lansia atau lanjut usia. Warga Binaan Lapas Batam ini ada yang berumur 80 tahun. F Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Batam buka blok khusus untuk warga binaan lanjut usia (lansia), disablitas dan penderita penyakit permanen. Blok tersebut dilengkapi fasilitas tempat tidur berkasur dan toilet duduk.

Kalapas Batam Surianto menuturkan, pembukaan blok khusus ini sesuai dengan amanah undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) pasal 5 ayat 1 dan 3 dimana setiap orang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang berkenan dengan kekususannya.

“Amanah undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kami Kalapas untuk memberikan perintah lisan pembukaan blok khusus ini,” ujar Surianto.

Blok khusus tersebut merupakan blok F yang sebelumnya ditempati napi anak-anak. Napi anak-anak sendiri saat ini sudah menempati Lapas khusus anak di Baloi.

“Blok khusus ini dekat klnik, rumah ibadah dan fasilitas taman lainnya. Ini bertujuan untuk memudahkan mereka ke klinik saat sakit ataupun menjalankan ibadah,” ujar Surianto.

Blok ini juga dilengkapi dengan ruangan P3K, tempat tidur berkasur, tangga datar, taman terapi psikologis, toilet duduk serta ventilasi terbuka yang nyaman dan bersih.”Sesuai dengan amanah UU tadi mereka yang menempati blok khusus ini juga dapat perlakukan khusu seperti tidak menekan psikologis, bimbingan ibadah serta permuda komunikasi dengan keluarga dari luar (untuk kepentingan kesehatan),” tutur Surianto.

Warga binaan yang menempati blok khusus itu sebanyak 54 orang diantaranya; 10 orang lansia, dua orang disabilitas dan 42 orang penderita penyakit akut atau permanen. “Tidak melihat kasusnya tapi semua yang masuk kategori tiga perlakuan khusus ini ditempatkan di blok ini semua,” kata Surianto.

Blok khusus ini juga sudah diresmikan oleh Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Selasa (9/10) lalu. Kepada wartawan Sri menegaskan pembukaan blok khusus ini tidak menyalahi aturan. Penyandang disabilitas, lansia dan penyakit permanen harus mendapat perlakukan khusus dan ditempatkan di blok yang berbeda dengan warga binaan lain. Ini bertujuan untuk memudahkan petugas mengawasi para penyandang cacat, lansia dan penderita penyakut akut tadi.

“Kalau digabungan bisa berdampak. WBP (Warga binaan pemasyarakatan) lain bisa terjangkit penyakit akut tadi. Ini juga untuk memudahkan petugas dalam mengawasi,” ujar Sri.

Blok khusus di Lapas Batam ini diakui Sri menjadi contoh bagi lapas dan rutan lain se Indonesia sebab yang pertama membuka blok khusus.

“Ini akan jadi contoh bagi lapas dan rutan lain agar menyediakan blok khusus seperti ini,” kata Sri. (eja)

1...11,75311,75411,755...14,229Halaman 11,754 dari 14,229

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000