batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Perda Parkir menilai derek yang gencar dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) Batam hanya pengalihan isu, menutup ketidakmampuan dishub di dalam memaksimalkan retribusi parkir. Pansus menyebutkan target retribusi parkir kota Batam hingga saat ini masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

“Jangan karena target retribusi tidak tercapai, dishub seakan-akan membuat gebrakan baru. Sementara retribusi parkir malah dibiarkan menguap,” ujar anggota Pansus Perda Parkir, Muhammad Musofa, Selasa (9/10).

Ia menambahkan, sesuai amanat Perda Nomor 3 tahun 2018 tentang Parkir memiliki tujuan utama meningkatkan retribusi parkir. Sementara pasal yang mengatur derek hanya sebatas tambahan. Retribusi ini menjadi persoalan penting mengingat pencapaiannya selalu di bawah target. Hal inipun dikhawatirkan terjadi di pencapaian tahun ini.

Pansus berharap ada terobosan dan inovasi baru dishub di dalam memaksimalkan retribusi parkir. Hal ini juga pernah disepkati bersama pada saat pembahasan perda lewat sistem inovasi e-parkir dan sistem parkir berlangganan.

“Dua hal ini yang sampai kini belum dijalankan dishub. Sistem retribusi kita masih manual,” sesalnya.

Bila dilihat dari retribusi parkir sendiri, Musofa melihat baru diangka 48 persen dari target 10 miliar. Hal ini cukup menghawatirkan mengingat sisa dua bulan lagi, sebelum penghujung tahun. Target tersebut sulit terealisasi jika tidak ada komitmen dishub khusunya dalam menindak oknum-oknum juru parkir yang mengambil keuntungan parkir.

“Penertiban raja-raja kecil, memanfaatkan sistem parkir yang modern, ini yang diamanatkan perda. Derek ini hanya pengalihan isu, seakan dishub memiliki kinerja yang luar biasa, sementara realiasi minim,” sesal Musofa.

Sementara itu anggota Komisi I DPRD Batam, Li Khai meminta Dishub Kota Batam meninjau ulang dan memindahkan plang larangan parkir di Pertokoan Bumi Indah Nagoya. Keberadaan plang tersebut sudah sangat meresahkan pengusaha dan pemilik toko karena menghambat perekonomian.

“Apakah dengan adanya tanda larangan parkir itu PAD (pendapatan asli daerah) kita bertambah, tidak kan. Justru ekonomi yang semakin menurun,” kata Lik Khai di DPRD Batam.

Seharusnya, kata dia, sebelum memasang plang harus ada sosialisasi dari pemerintah daerah kepada pemilik toko. Karena jalan di Bumi Indah bukan jalan protokoler yang bisa seenaknya diletakkan rambu-rambu lalu lintas. Ia juga berencana memanggil Dishub, pemilik toko dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Kalau jalan protokoler mungkin tidak ada masalah. Komplek itu sudah puluhan tahun. Di bawah tempat usaha dan di atas untuk tempat tinggal. Bila ini tidak segera diindahkan kita akan sidak dan sekaligus RDPkan,” sebut Li Khai.

Ia juga menyesalkan komentar Kabid Lalu Lintas Dishub Batam, Edward Purba yang menyebutkan bahwa ketersediaan lahan parkir bukan tanggung jawab pemerintah daerah.

“Dishub kalau kerja itu dipikirkan dulu. Jangan asal-asalan saja. Pak Wali bilang mau mempercantik kawasan Nagoya. Derek-derek mobil itu juga hanya mencari sensasi saja. Retribusi parkir masih 48 persen. Seharusnya itu yang harus dipikirkan,” tegas Li Khai. (rng)

batampos.co.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam sepakat mengubah mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dimana, pagu anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibahas dan disepakati di setiap komisi.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batam Aman menyebutkan, selama ini pembahasan anggaran pertama kali dilaksanakan di Banggar, sebelum dilakukan pembahasan lanjutan bersama OPD. Namun ketika ditetapkan di banggar, seluruh pagu anggaran OPD secara otomatis terkunci, sehingga tidak bisa dilakukan perubahan.

“Salah satunya ketika ada penambahan atau pengurangan program, komisi sudah tidak bisa lagi merubah. Makanya pembahasan program dan pagu kita sepakati di tiap komisi,” kata Aman, Selasa (9/10).

Ia mengakui, pembahasan di komisi sebenarnya lebih mendetail, karena berhubungan langsung dengan mitra kerjanya. Komisi juga akan lebih mengetahui mana saja kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat atau belum prioritas. Berbeda ketika ditetapkan di banggar, komisi hanya bisa melakukan pergeseran anggaran.

“Perubahan mekanisme ini baru kita lakukan di APBD Murni 2019. Sebelumnya tetap menggunakan pola lama, yakni ditetapkan di banggar, lalu dilanjutkan di komisi bersama mitra kerjanya,” terang Aman.

Setelah pembahasan di komisi lalu dilanjutkan dengan laporan ke Banggar dan TAPD untuk dilakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam Rapat Paripurna di DPRD. Pembahasan di banggar dipastikan juga tidak memakan waktu lama.

“Karena detailnya sudah kita sepakati di komisi. Banggar dan TAPD hanya mengesahkan,” sebut Aman lagi.

Ia menambahkan, hingga kini, pihaknya bersama pemerintah daerah baru sebatas berdiskusi secara umum terkait pendapatan dan pelaksanaan program ke depannya. Sementara untuk pembahasan KUA-PPAS APBD 2019 direncanakan dimulai di pertengahan bulan Oktober. Penetapan APBD 2019 diprediksi tidak akan terlambat.

“Kita optimis tepat waktu. Belajar dari tahun 2016 yang lalu untuk pengesahan APBD 2017 kita terlambat, baru Januari disahkan. Kita juga sama-sama tak ingin mendapat sanksi dari pusat,” jelas Aman. (rng)