batampos.co.id – Dalam mengamankan pesta demokrasi tahun 2019 mendatang, Polresta Barelang melaksanakan Apel Konsolidasi Linmas se-Kota Batam di halaman Polresta Barelang, Rabu (10/10) kemarin. Dalam apel itu, Kapolresta Barelang Kombes Hengki mengecek seluruh persiapan Linmas dalam membantu tugas kepolisian nantinya.

“Dimana, anggota Linmas di seluruh Kota Batam ini kita perlukan dan kita butuhkan dalam pengamanan pesta demokrasi Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden 2019 nanti. Terutama di bulan April, pada saat pengamanan di TPS,” ujarnya.

Dikatakannya, ribuan personel dari Polri, TNI, Linmas maupun dari instansi lainnya itu akan mengamankan sebanyak 2923 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan di Kota Batam. Dimana, dalam pengamanan itu Polresta Barelang mengerahkan personel sebanyak sebanyak 1029 orang dan dibantu dengan Polda Kepri.

“Dari personel Polri yang sudah ada saat ini, tentu saja kita tidak cukup dalam melakukan pengamanan. Namun dengan adanya Linmas ini sangat kita perlukan dan kita butuhkan sebanyak 5.983 orang,” tuturnya.

Dalam apel yang dilaksanakan kemarin, baru 1/3 dari jumlah anggota Linmas yang hadir. Terhadap anggota Linmas yang hadir itu, polisi melakukan pengecekan kesiapan mereka masing-masing dalam pengamanan nanti. Baik itu kesehatan fisik, sarana dan pra sarana hingga pakaian yang akan mereka kenakan saat pemungutan suara nanti.

“Perannya membantu aparat kepolisian dalam mengamankan di TPS. Baik di tempat pemungutan suara aman, rawan satu maupun rawan dua, serta TPS khusus. Sehingga dapat membantu tugas polisi,” bebernya.

Untuk penempatan anggota di temat pemungutan suata nantinya akan disesuaikan. Misalnya, untuk tempat pemungutan suara aman tentunya akan ditempatkan hanya beberapa anggota saja. Sementara untuk tempat pemungutan suara rawan satu maupun rawan dua, akan diperketat dengan penambahan jumlah anggota.

“Kalau namanya TPS aman itu jarak tempuhnya dekat dan ada kriterianya. Kalau yang rawan polisinya diperbanyak dan Linmasnya pun diperbanyak. Nanti dalam waktu dekat ini akan ada pelatihan pengamanan yang ada. Hari ini saya melakukan pengecekan dulu,” imbuhnya. (gie)

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam akan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan KPU, Kamis (11/10). Aturan ini secara jelas tertuang dalam PKPU No 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu, serta diperinci di Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

“Kamis (11/10) ini, akan kami tertibkan APK yang melanggar aturan,” kata Ketua Bawaslu Kota Batam, Syailendra Reza, Rabu (10/10).

Reza mengatakan sesuai PKPU no 28 Tahun 2018 serta Juknis 1096, pemasangan APK sudah ada ketentuannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam telah menetapkan lokasi-lokasi pemasangan APK.

“Pemasangan APK juga dibolehkan di luar titik yang telah ditetapkan KPU. Tapi ada aturan mainnya, satu kelurahan tiap partai hanya dibolehkan memasang 10 spanduk dan 5 baliho,” ungkapnya.

Apabila melebihi ketentuan tersebut, pihak Bawaslu dapat menurunkan spanduk atau baliho tersebut. “Pokoknya itu satu partai, mau calegnya banyak atau sedikit. Tiap kelurahan hanya boleh segitu, tak lebih,” ucapnya.

Selain itu, pemasangan APK ini haruslah berkoordinasi dengan KPU serta Bawaslu. Titik pemasangan 10 spanduk dan 5 baliho ini, kata Reza wajiba diberitahu ke Bawaslu.

Titik pemasangan APK sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 77/PL.01.5/Kpt/2171/Kota/IX/2018 tentang lokasi pemasangan alat peraga kampanye, di Kecamatan Batuampar terdapat 12 lokasi, Bengkong 17 lokasi, Lubuk Baja 29 lokasi, Batamkota 10 lokasi, Nongsa 7 lokasi, Sei Beduk 8 lokasi, Batuaji 8 lokasi, Sagullung 11 lokasi, Bulang 12 lokasi, Galang 16 lokasi, Sekupang, 14 lokasi dan Belakangpadang 12 lokasi. (ska)