Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12559

Lagu Novanto Selanjutnya, Ganjar Terima 500 Ribu Dolar AS dalam Proyek e-KTP

0
Ganjar saat menjadi saksi sidang e-KTP.
foto: Ismail Pohan / indopos

batampos.co.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat serangan langsung dari Setya Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/2). Di hadapan majelis hakim, Novanto membeber dugaan penerimaan fee proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sebesar 500 ribu dolar AS untuk Ganjar.

Hal itu diungkapkan Novanto usai mendengarkan keterangan Ganjar di persidangan. Mantan ketua DPR itu menjelaskan kronologi pemberian fee untuk Ganjar pada September 2010 lalu. Fee itu, menurut Novanto, berasal dari Andi Narogong dan kemudian disalurkan Mustoko Weni kepada Ganjar.

“Almarhum Mustoko Weni (mantan anggota Komisi II) dan Ignatius Mulyono (mantan anggota Komisi II) pada saat ketemu saya menyampaikan telah menyampaikan dana uang dari Andi (Narogong) untuk dibagikan kepada Komisi II dan banggar DPR. Mustoko Weni sebut Pak Ganjar (menerima uang),” kata Novanto kepada majelis hakim.

Bukan hanya dari Mustoko, klaim Novanto itu juga didasari laporan Miryam S. Haryani dan Andi Narogong. Mendapat laporan itu, Novanto pun bertanya pada Ganjar saat bertemu di Bandara Ngurah Rai Bali. Waktu itu, Novanto hendak terbang dari Bali menuju Kupang. Sedangkan Ganjar menuju Jakarta.

“Apakah sudah selesai dari teman-teman?,” ungkap Novanto menirukan pertanyaan yang dia sampaikan pada Ganjar kala itu. “Pak Ganjar waktu itu menjawab ‘ya, itu semua urusannya yang tahu Pak Chairuman (Harahap, red),” imbuh Novanto menjelaskan jawaban Ganjar dalam percakapan tersebut.

Ganjar pun langsung menanggapi “nyanyian” Novanto dalam persidangan yang dimulai pukul 11.00 tersebut. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, cerita Novanto soal penerimaan uang 500 ribu dolar AS sama sekali tidak benar. “Apa yang disampaikan Pak Novanto dari cerita itu tidak benar,” ucap Ganjar menanggapi cerita Novanto.

Hanya, politisi yang kembali maju dalam Pilgub Jawa Tengah tersebut mengatakan, Mustoko Weni memang pernah menjanjikan memberikan uang. Namun, upaya itu ditolak. “Publik mesti tahu sikap menolak saya,” tegas Ganjar.

Mantan wakil ketua Komisi II DPR itu juga mengklarifikasi cerita soal laporan Miryam kepada Novanto tentang penerimaan uang tersebut. Menurut Ganjar, Miryam mengaku tidak pernah memberikan uang itu saat dimintai keterangan dihadapan penyidik KPK Novel Baswedan. “Di depan Pak Novel, dia (Miryam) menolak, tidak pernah memberikan (uang) kepada saya,” imbuhnya.

Begitu pula dengan laporan Andi Narogong kepada Novanto, Ganjar menyebut pengusaha yang telah divonis bersalah dalam kasus e-KTP itu juga mengaku tidak pernah memberikan uang. “Pada saat kesaksiannya (Andi Narogong), saya lihat dia (Andi) menyampaikan tidak pernah memberikan (uang) kepada saya,” cetusnya.

Perang argumen antara Novanto dan Ganjar itu sempat membuat pengunjung sidang kebingungan. Sebab, di satu sisi, Novanto bertahan dengan keterangannya. Disisi lain, Ganjar terus membantah adanya penerimaan yang diceritakan Novanto. “Apakah saudara saksi tetap pada keterangan tadi?,” tanya ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Yanto kepada Ganjar. “Iya, Yang Mulia,” jawab Ganjar.

Manuver kubu Novanto menyerang sejumlah politikus dalam persidangan bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, kubu Novanto melalui Firman Wijaya mencecar saksi mantan anggota Banggar DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir dengan pertanyaan yang mengarah pada keterlibatan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tanya jawab antara Firman dan Mirwan pun memantik reaksi SBY.

Kubu Novanto juga “menyerang” mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat bersaksi di persidangan beberapa waktu lalu. Tim penasihat hukum Novanto mencecar Gawaman dengan pertanyaan terkait asal muasal proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun tahun anggaran 2011-2012 tersebut.

Sementara itu, selain menghadirkan Ganjar, jaksa penuntut umum (JPU) KPK juga memeriksa 3 saksi lain. Yakni, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono, pengusaha rekan anak Setnov Andhika M. Yudistira dan konsultan Santoso Kartono. Ketiga saksi itu dimintai keterangan tentang jejak rekam perusahaan keluarga Setnov. Baik itu PT Mondialindo Graha Perdana maupun PT Murakabi Sejahtera.
(tyo/far)

DKP : Beras Mahal untuk Jenis Tertentu

0
Seorang pekerja toko kelontongan Multi Sukses di Pasar Mega Legenda sedang melayani warga yang akan membeli beras, Rabu (7/20. Harga beras ditoko tersebut berkisar 13.500 per kilo. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Batam Mardanis, memastikan stok beras Batam sejatinya cukup. Data sementara yang masuk yakni 7 ribu ton, angka ini dipastikan bertambah sembari menunggu laporan distributor lain.

“Kebutuhan kita satu bulan sekitar 10 ribu ton, data yang sekarang ini cukup karean ada juga yang belum lapor,” sebut Mardanis, Rabu (7/2) siang.

Ia menolak pendapat yang mengatakan jika tingginya harga beras disebabkan karean kelangkaan stok beras. Menurutnya kenaikan justru terjadi karena kecenderungan masyarakat pada jenis tertentu dari komoditi beras. Belum lagi beras yang kini diedarkan bulog yang sudah pasti menjual dengan harga yang ditentukan pemerintah.

“Misal pada mau beras Pandan Wangi, banyak yang minta tentu harganya naik. Padahal kalau beras premium dan medium merk lain harganya tak masalah,”ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Zarefriadi memastikan tak ada permainan stok yang berimbas pada harag di level distributor, bahkan beberapa kali pihaknya terus berdiskusi dengan distributor.

“Di Batam ini tak masalah (permainan stok). Tak ada buka tutup kran dari mereka,” ujarnya.

Namun kejadia yang tak terelakkan di pasar, harga beras mencapai Rp 15 ribu. Ia mengaku sejauh ini pihaknya berharap suplai bulog terkait kuota impor beras oleh pemerintah pusat dan Bulog yang disebar ke Batam.

“Tunggu impor itu, Disperindagkan tak bisa impor, biasanya bulog,”kata dia.

Ia juga tak menampik jika harga kini banyak yang melewati batas harga eceran, namun ia mengaku tak bisa berbuat banyak karean untuk beberapa jenis atas komiditas tertentu mahal. “Itu melanggar HET, tapi solusinya sekarang kan belum ada. Yang kami lakukan untuk monitoring dan operasi pasar juga sering,”imbuhnya. (adi)

DLH Segera Cek Tiga Truk Muatan Limbah B3

0

batampos.co.id – Terkait tiga truk yang diduga mengangkut limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang terparkir di Pelabuhan ASDP Tanjunguban, pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bintan akan segera mengecek ke lapangan.

“Kami belum bisa pastikan apa itu benar limbah B3 atau tidak, tapi setelah menerima laporan ini kami akan cek ke lapangan, karena pengangkutan limbah B3 khusus,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Asri yang dihubungi, siang kemarin.

Dalam pengangkutan limbah, ia menjelaskan, seharusnya perusahaan mengajukan permohonan pengecekan limbah. Setelah itu, baru dilakukan pemeriksaan terhadap transportasi yang mengangkut limbah karena pengangkutan limbah harus dilakukan transportasi khusus.

Sejauh ini, katanya sampai Februari tahun 2018, baru 3 perusahaan di Kawasan Industri Bintan, Lobam yang mengajukan permohonan pengecekan limbah ke pihaknya. “Jika sudah diajukan permohonan, baru dicek sebelum limbah diangkut,” katanya.

Sebelumnya, tiga truk yang mengangkut limbah B3 tertahan tidak bisa menyeberang menggunakan kapal RoRo dari Tanjunguban ke Batam, karena pihak Syahbandar Tanjunguban tidak mengizinkan limbah itu diangkut kapal RoRo. Akibatnya, tiga truk itu tertahan sejak lima hari yang lalu di pelabuhan ASDP Tanjunguban.

Supervisor ASDP Tanjunguban, Astuni yang dihubungi sebelumnya mengatakan, pihaknya sudah meminta petugas keamanan untuk memperingati sopir lori agar tiga truk itu keluar dari kawasan pelabuhan. Sebab, pihak Syahbandar tidak mengizinkan tiga truk bermuatan limbah itu diangkut dengan kapal RoRo.

“Khawatir kalau terjadi sesuatu, apalagi kapal roro kan mengangkut penumpang dan kendaraan,” katanya. (met)

Pasar Kaget Jadi Penyambung Hidup Korban PHK

0

batampos.co.id – Pasar kaget tumbuh subur di Batuaji dan Sagulung. Dimana ada pemukiman disitu ada pasar kaget. Jaraknyapun berdekatan satu sama lain. Menjamurnya pasar kaget itu ditenggarai karena krisis lowongan kerja yang melanda Batam sejak beberapa tahun belakangan ini. Warga korban PHK dari berbagai perusahaan memilih beralih profesi sebagai berdagang untuk tetap bertahan di Batam.

Pertengahan Juli 2016 lalu adalah akhir dari pertualangan Andre Sinaga sebagai pekerja galangan kapal di salah satu perusahan asing (PMA) di Tanjunguncang. Dia bersama 80 rekan seprofesinya dirumahkan oleh pihak perusahan dengan alasan sepih proyek. Pihak perusahaan membekali pemutusan hubungan kerja (PHK) itu kepada Andre dan kawan-kawanya dengan pasangon yang bernilai sekitar Rp 30 juta perorang.

Padahal Andre sudah tercatat sebagai karyawan lokal dalam perusahaan saat itu, namun kebijakan perusahaan itu tak bisa ditolak sebab tidak ada lagi kapal yang akan mereka kerjakan.

“Perusahan tentu akan terbebani jika kami tetap dipertahakan, sementara projek tak ada lagi,” ujar Andre, kepada Batam Pos, akhir pekan lalu.

Meskipun pahit, Andre dan kawan-kawannya tetap terima dengan besar hati kebijakan perusahaan itu. Dua bulan pertama setelah di PHK Andre mengaku masih enteng menghadapi tekanan ekonomi. Itu karena di rekeningnya masih tersimpan tabungan selama kerja serta tambahan pasangon dengan total sekitar Rp 40 juta. Namun memasuki bulan ketiga Andre mulai bingung sebab tabungannya sudah banyak terkuras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga biaya sekolah kedua anaknya yang duduk di bangku sekolah Dasar.

“Ternyata (tabungan) sisah cuman Rp 25 juta. Baru dua bulan itu,” ujar warga perumahan Graha Mas, Marina itu.

Pengeluaran yang cukup besar tidak dibarengi dengan pemasokan yang pasti itu membuat Andre berpikir panjang. Sempat terbesit dipikirya untuk menjual rumah lalu kembali ke kampungnya, namun itu tak berjalan mulus sebab cukup susah untuk menjual rumah yang masih dalam proses kredit atau KPR saat itu.

“Hampir sebulan lebih saya coba tawarkan rumah tapi tak ada yang berminat. Malah orang pada rame-rame jual rumah waktu itu,” ujarnya.

Situasi ekonomi yang kurang baik itu mengharuskan Andre harus berpikir lebih keras lagi. Dia juga sempat menjalani profesi sebagai buruh bangunan selama satu bulan namun itu tak berjalan mulus sebab pembayaran upah kerja tidak sesuai. ”

Pernah ikut kawan bangun ruko, rupanya tak jelas gaji kami,” tuturnya.

Lima bulan sudah berlalu Andre belum juga mendapatkan pekerjaan kembali. Memasukan lamaran kerja ke perusahaan galangan kapal lain adalah pekerja yang sia-sia sebab tak ada perusahaan yang membuka lowongan kerja lagi saat itu. Tabungan keluraga kian menipis. Andre semakin kebingungan. Dalam kebingungan itu Andre kembali menghubungi kawan-kawannya yang bernasib sama untuk bertukar pikiran. Alhasil berdasarkan saran dari salah satu rekannya, Andre akhirnya mendapatkan peluang yang dinggapnya cukup baik.

“Dia ngajak saya jualan di pasar kaget Puteri Hijau (Sagulung). Dia sudah duluan jualan di sana rupanya. Jualan sayur dan perlengkapan bumbu dapur,” tutur ayah tiga anak itu.

Dengan sisa tabungan yang ada, Andre akhirnya nekad menjalani profesi seperti yang disarankan temannya itu. Sepeda motor yang selama ini dipakai untuk bekerjapun dirombak jadi becak sebagai alat tranportasi untuk berjualan di pasar kaget. Dia memilih berjualan barang yang sama dengan rekannya yakni sayur-sayuran dan perlengkapan bumbu dapur lainnya.

“Sudah dua tahun saya jualan di pasar kaget,” ujarnya.

Warga Batuaji membeli kebutuhan pokok di pasar kaget depan Perumahan Pluto, Tanjunguncang, Batuaji Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

Meskipun pernghasilan tak tetap setiap bulan, namun profesi barunya itu diakui Andre cukup untuk bertahan di Batam. Kebutuhan rumah tangga, biaya sekolah anak dan angsuran rumah mampu diatasi dengan baik. Bahkan dengan berjualan sayur itu diapun bisa menyisikan sedikit rejeki yang lebih untuk menabung.

“Harus panda-pandai memang melihat situasi. Tak bisa lagi berharap kerja di PT seperti dulu,” ujarnya.

Batam Pos yang mencoba menulusuri latar belakang pedagang di sejumlah pasar kaget di Batuaji dan Sagulung menemui banyak pedagang yang memiliki cerita seperti Andre. Mereka memilih jadi pedagang di pasar kaget karena sudah tidak punya peluang untuk bekerja di perusahaan lagi. Padahal sebelumnya mereka adalah pekerja aktif baik di perusahaan galangan kapal ataupun perusahaan elktronik lainnya.

Jupri, seorang pemuda yang menjual jajanan siap saji telur gulung di pasar kaget Marina, menuturkan, dia juga terpaksa menjalani profesi itu karena sudah setahun menganggur. Setelah di PHK dari salah satu perusahaan elektronik di Mukakuning diakhir tahun 2016, Jupri tak punya peluang lagi mendapat pekerjaan serupa karena lowongan pekerjaan di perusahaan elektornik juga langka.

Awalnya malu jualan seperti ini, apalagi pacar saya kerja. Tapi mau gimana lagi mas, dari pada tak makan,” ujarnya, Selasa (6/2) sore.

Bondar, koordinator salah satu pasar kaget di Batuaji mengakui memang pedagang di pasar kaget yang menjamur di wilayah Batuaji umunya adalah korban PHK dari berbagai perusahaan di Batam. Mereka yang tak lagi berpeluang untuk bekerja di perusahaan memilih berjualan di pasar kaget karena untuk berjualan di sana tak perlu mengeluarkan biaya yang besar.

“Di tempat kami ada sekitar 30 an orang itu mantan pekerja galangan semua. Lumayan lancarlah mereka. Bisa cicil rumah, dapur bisa ngepul dan sejauh ini baik-baik kok mereka,” ujar Bondar.

Di wilayah Batuaji sendiri terhitung ada 20 an titik lokasi pasar kaget yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada. Pasar kaget tersebut berdiri diatas lahan kosong yang berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Sejauh ini warga menyambut baik keberadaan pasar kaget tersebut sebab memperpendek jarak warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok harian mereka.

 

Eusebius Sara / Batam Pos, Batuaji

Paslon Pilwako Curi Start Kampanye

0

batampos.co.id – Meskipun belum masuk jadwal kampanye, wajah para bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang banyak terpampang di spanduk yang berada di jalan utama maupun simpang lampu merah di Tanjungpinang. Meskipun demikian, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang tak bisa berbuat banyak.

Mereka hanya bisa mengidentifikasi spanduk yang memuat wajah para bakal calon kepala daerah (cakada). Identifikasi tersebut berupa lokasi pemasangan spanduk yang tidak pada lokasinya. Hingga bunyi kalimat dan isi pada spanduk tersebut.

“Dikarenakan Panwas harus bekerja mengikuti Undang-undang dan aturan, maka langkah identifikasi ini merupakan salah satu upaya pengawasan kami,” tutur Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Panwaslu Tanjungpinang, Zaini, Kamis (8/2) kemarin.

Sesuai yang disampaikan Zaini, Panwaslu belum dapat melangsungkan penertiban saat ini. Berhubung dalam aturan yang berlaku, proses penertiban belum dapat dilakukan pada hari-hari sebelum kampanye.

Maka itu, Panwaslu juga melakukan upaya pendekatan dengan mengumpulkan para bakal pasangan calon dalam waktu dekat ini. Tujuannya tak lain, kata dia, untuk menyamakan presepsi berkenaan dengan spanduk-spanduk yang telah ramai terpasang.

“Harapannya pada tanggal 14 nanti seluruh jalan sudah bersih dari spanduk-spanduk ini. Jadi pada 15 Februari nanti, spanduk yang sesuai dengan aturan sudah dapat dipasang,”jelas Zaini.

Dengan tidak langsung diberlakukannya penertiban saat ini, Panwaslu mengaku situasi ini menjadi dilematis. Namun Zaini memastikan, Panwaslu tak lantas menutup mata dengan kondisi yang ada.

Sementara itu, dari pengawasan di lapangan, wajah-wajah bakal pasangan calon Wali kota maupun Wakil Wali Kota telah banyak beredar. Utamanya di jalan-jalan utama dan persimpangan lampu merah.

Isinya sebagian besar secara tidak langsung mempromosikan bakal pasangan calon. Ada pula spanduk yang bakal pasangan calon dengan organisasi lain, berisikan berbagai himbauan kepada masyarakat. Ada pula yang hanya memajang foto diri bersama dengan warga Tanjungpinang. (aya)

Imigrasi Janji Pangkas Persyaratan Perizinan

0

batampos.co.id – Kantor Imigrasi Batam berjanji akan mempermudah perizinan terkait investasi, contohnya visa kerja dan kartu izin tinggal sementara (kitas). Imigrasi Batam berencana memangkas persyaratannya.

“Kami ingin berikan kemudahan bagi pebisnis atau investor asing serta direksi perusahaan asing untuk masuk Batam,” ujar Kepala Imigrasi Batam, Lucky Agung Binarto, Rabu (7/2) saat menyambut kedatangan Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo di Kantor Imigrasi Batam.

Lucky mengatakan regulasi terkait hal tersebut tengah disiapkan oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi juga sudah menginstruksikannya.

Sebagai gambaran, regulasi itu nanti mengatur orang asing yang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk berinvestasi, berbisnis hingga memimpin perusahaan.

“Sedang disusun. Tapi kami akan berikan kemudahan pebisnis dan investor serta direksi perusahaan asing. Semua sesuai dengan harapan Presiden,” katanya lagi.

Namun, persyaratan perizinan yang akan dipangkas hanya sampai untuk tingkat direksi. Sedangkan yang setingkat dibawah direksi, maka akan menjalani pengawasan ketat. Persyaratannya juga tidak akan dipangkas.”Kalau jabatan dibawah direksi tetap harus lewat seleksi ketat,” paparnya.

Untuk penerapannya, regulasi yang tengah digodok tersebut masih akan ditindaklanjuti di Dirjen Imigrasi.”Nanti akan ditindaklanjuti pada kerjasama tingkat direktur,” ungkapnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Batam, pada tahun 2016, mereka sudah menerbitkan 7.196 Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas). Dan pada tahun lalu hingga November, mereka sudah menerbitkan 5537 Kitas.

Di tempat yang sama, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan ingin bersinergi dengan Kantor Imigrasi Batam untuk meningkatkan layanan perizinan terkait izin tenaga kerja asing.

“Dalam membangun ekonomi harus sinergi BP dengan instansi lain. Kami ingin menanyakan hal-hal baru terkait investasi dan pelaku usaha,” jelasnya.

Jika Kantor Imigrasi Batam segera memangkas pezinan tersebut maka akan menjadi kabar baik bagi pimpinan perusahaan asing bersama investor.

BP Batam kata Lukita siap mendukung upaya imigrasi di pintu masuk pelabuhan dan udara. Mereka akan memberikan fasilitas untuk menunjang tugas imigrasi.

Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto juga mengungkapkan dulu banyak investor yang mengeluhkan lambannya pengurusan dokumen imigrasi seperti Kitas.”Dulu lama, kata pihak industri bisa berminggu-minggu,” ujarnya.

Namun saat ini, pengurusan Kitas diklaim bisa selesai dalam waktu dua hari.”Makanya sekarang kita komunikasikan, ada kendala sedikit memang tentang peraturan. Tapi sekarang dua hari selesai,” paparnya.

Apalagi sekarang, Kantor Imigrasi Batam akan menjadi bagian dari sistem besar Online Single Submission (OSS) yang akan diterapkan pada Maret nanti.

“Kan OSS itu sudah disandingkan dengan sejumlah instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Kepala Imigrasi kelas I Batam Lukcy Agung memberikan penghargaan kepada pegawai Imigrasi berprestasi pada acara Hari Bhakti Imigrasi, Jumat (26/1), lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Dengan demikian maka setiap data masyarakat yang mengurus perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) langsung terkoneksi dengan database pihak imigrasi.

“Ini semua berlangsung dengan harapan bahwa upaya ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat sejahtera,” ungkapnya.

Permasalahan mengenai dokumen imigrasi ini pernah dikeluhkan oleh investor dari Jepang yang tergabung dalam Batam Japan Club.

Mantan Deputi V BP Batam, Gusmardi Bustami pernah mengungkapkan pengurusan visa kerja masih menjadi kendala bagi investor asing di Batam, Kepri.

Sebab, untuk mendapatkan visa kerja saja butuh waktu tiga hingga empat minggu. Bahkan sampai dua bulan untuk mengeluarkan visa kerja.

“Dari segi pengurusan izin sekarang ini cepat. Namun untuk imigrasi, memang proses dapatkan visa agak sedikit panjang karena ada sistem baru yang diterapkan pemerintah pusat,” katanya.

Keluhan ini merupakan pendapat langsung yang dikemukan oleh investor-investor Jepang yang bergabung dalam Batam Japan Club.

Batam Japan Club memiliki anggota sebanyak 40 perusahaan. Namun yang hadir dalam business gathering kemarin hanya 28 perusahaan.

“Sekarang ini investor butuh kecepatan waktu. Karena harus mendatangkan teknisi lebih cepat untuk perbaiki berbagai macam masalah teknis,” jelasnya.(leo)

Kebutuhan Blanko e-KTP 27.511, Disduk Baru Terima 10 ribu.

0
Aktivitas pelayanan di kantor Disdukcapil Pemkab Lingga belum lama ini. Disdukcapil baru terima 10 ribu blangko e-KTP, sedangkan kebutuhan e-KTP 27.511. F. Dokumentasi Batam Pos.

batampos.co.id – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lingga, Samsudi mengaku baru mendapat 10 ribu keping blanko e-KTP pada Januari tahun ini. Padahal, dari analisa yang dilakukan Dinas tersebut pada 2018 ini Kabupaten Lingga membutuhkan 27.511 keping blanko e-KTP.

“Keperluan blanko e-KTP uang mesti dipenuhi sebanyak 27.511 keping. Jumlah tersebut berdasarkan dari sejumlah faktor kebutuhan yang valid serta faktor lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan pada tahun ini,” kata Samsudi ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/2) pagi.

Samsudi menerangkan sejumlah faktor yang menyatakan kebutuhan Kabupaten Lingga terhadap blanko e-KTP pada tahun ini yakni, kebutuhan blanko untuk mencetak data yang telah masuk dalam print ready record (PRR) sebanyak 3.509 blanko e-KTP.

Selanjutnya, sambung Samsudi, kebutuhan blanko e-KTP untuk perubahan elemen data penduduk pemekaran wilayah, Mutasi dan lain-lain yakni sebanyak 20.003 keping blanko. Sedangkan untuk masyarakat yang sudah melakukan perekaman hanya menunggu proses pusat sebanyak 2360 keping blanko e-KTP.

Terakhir faktor penambahan penduduk usia wajib KTP di Kabupaten Lingga sebanyak 1.639 orang. “Dari faktor-faktor tersebut kebutuhan blanko untuk 2018 ini sebanyak 27.511,” kata Samsudi.

Namun Samsudi menambahkan, Dinas Kependudukan Kabupaten Lingga masih menyimpan sebanyak 3 ribu keping blanko e-KTP sisa tahun lalu. Sisa ini akan dipergunakan untuk menutup kekurangan blanko e-KTP di Kabupaten Lingga.

Samsudi berharap Dirjen Kependudukan dapat memenuhi kebutuhan kekurangan blanko e-KTP di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini. Karena akan berdampak pada permasalahan data kependudukan kedepan. Namun Samsudi juga mengaku optimis kebutuhan blanko terpenuhi karena blanko yang sampai ke Dinasnya pada awal tahun.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan berhasil mencapai angka 97 persen perekaman dan pencetakan KTP pada usia wajib KTP tahun lalu. Sedangkan tahun ini Dinas Kependudukan berharap mencapai 100 persen pencetakan dan perekaman e-KTP. (wsa)

Peran Media Penting bagi BP Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam mengapresiasi penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) Ke-36 di Padang, Rabu (7/2). Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo meyakini bahwa tanpa peran insan media, BP Batam bukanlah apa-apa.

“HPN itu menjadi pesta rakyat yang dirayakan karena kita memiliki pers yang merdeka,” katanya, Rabu (7/2).

HPN kata Lukita dapat menjadi ajang silaturahmi dan menyatukan pemikiran dengan landasan sinergitas seluruh elemen yang ada.

Lukita menegaskan BP Batam sangat membutuhkan peran pers untuk mensosialisasikan berbagai kebijakannya ke tengah-tengah publik. Sehingga ia juga berharap agar kemajuan pers selaras dengan perannya dalam kemajuan pembangunan bangsa.

“Saya pribadi mohon dukungan Pers sebagai ujung tombak informasi, agar BP Batam dapat terus bersinergi dalam pembangunan Batam dan menjadi kontributor pembangunan nasional,” tuturnya.

Sedangkan Deputi V BP Batam, Bambang Purwanto melihat peran pers saat ini sangat strategis dalam pembangunan.

“Media itu punya peran kontrol supaya pembangunan yang dilaksanakan tetap dalam jalur yang dirancang,” katanya.

Bambang juga menyadari berbagai kritikan yang diungkapkan media juga menjadi saran penting dalam memajukan pembangunan ekonomi Batam.

BP Batam juga diberi kesempatan memaparkan perkembangan dan rencana pengembangan Batam di perhelatan akbar Pers Indonesia tersebut. Terutama pengembangan di sektor perdangan, industri dan pariwista.

“Kita punya waktu 15 menit memaparkan soal Batam di HPN. Termasuk menampilkan video promosi investasi di hadapan pers nasional dan internasional,” paparnya.

Turnamen Futsal

Memeriahkan HPN ke 36, BP Batam menggelar turnamen Futsal wartawan yang ada di Batam. Setidaknya akan ada 8 tim yang akan bertarung memperebutkan piala bergilir kepala BP Batam di akhir Februari ini.

“Kick Off akan dilaksanakan langsung oleh kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo,” jelas Deputi Bidang pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto.

Dari 8 tim yang berlaga, ada 1 tim yang cukup unik. Anggota timnya terdiri dari pimpinan redaksi perusahaan-perusahaan pers yang ada di Batam. Selain itu ada pula Jurnalis Perempuan yang akan berlaga dalam pertandingan eksibisi di pembuka laga.

“Turnamen ini dilaksanakan 2 hari. mulaid ari tanggal 24 sampai 25 Februari,” jelasnya.

Ketua Panitia Turnamen Futsal dalam rangka HPN Ahmad Rohmadi mengatakan, turnamen ini diselenggarakan sebagai simbolisme kekompakan insan pers dan lembaga pemerintah. “Sinergi diantara Pers dan lembaga pemerintah jadi thema utama yang ingin kita suarakan,” jelasnya.(leo)

Mantan Honorer Pemprov Jual Sabu

0

batampos.co.id – Jajaran Satres Narkoba Polres Tanjungpinang mengamankan dua kurir narkoba yakni Yantular dan Guntur di tempat berbeda, Rabu (7/2) dini hari. Kasat Narkoba Polres Tanjungpinang AKP Djaiz mengungkapkan, pihaknya mendapatkan informasi adanya seorang pengedar di kawasan bundaran Batu 8. “Petugas langsung menyelidiki informasi tersebut,” katanya.

Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dari tangan Yantular didapati satu paket sabu seberat 0.29 gram. “Yantular mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Guntur,” ungkapnya.

Tidak lama kemudian, petugas melakukan pengejaran dan menangkap Guntur di Jalan Bakar Batu. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,35 gram dari tangan tersangka. “Selain sabu, petugas juga mengamankan satu unit ponsel dari tangan tersangka,” paparnya.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka Guntur yang juga mantan pegawai honorer Pemrov Kepri itu mengaku mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang dikenalnya hanya melalui ponsel dengan cara sistem lempar. “Sabu tersebut didapat tersangka dengan modus sistem lempar,” ujar Djaiz.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (odi)

Dishub Diminta Tegas Tertibkan Truk Pengakut Tanah

0
Truk pengangkut tanah melintas di Jalan R Suprapto, Sagulung,
Foto. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Truk pengakut tanah dengan tonase besar masih bebas lalu lalang di Kota Batam. Padahal, sesuai aturannya ada jam-jam khusus operasional truk tersebut, semisal tidak beroperasi pada saat jam sibuk, dilengkapi penutup terbal dan sebagainya. Selain itu truk-truk ini juga dilarang melintasi jalan protokol dan jalan kategori di bawah 5 ton.

Kenyataan di lapangan masih banyak truk pengakut tanah yang mengindahkan aturan ini. Bahkan secara terang-terangan mereka mengakut tanah pada saat jam sibuk serta melintasi jalan yang bukan kapasitasnya. Akibatnya jalan menjadi rusak berat.

Di Marina Sekupang misalnya, akibat truk pengakut tanah, jalan yang menghubungkan Tanjungriau ke Simpang Basecamp Batuaji tersebut mengalami rusak berat. Hampir disetiap sisi jalan rusak berat akibat setiap hari dilalui truk-truk tonase besar.

Kondisi ini dikeluhkan warga. Bahkan warga memotong pohon untuk menutupi jalan agar tidak bisa dilalui truk.

“Lihat jalan kami, yang dulunya sudah bagus, sekarang rusak dan makin parah,” sesal Andre, warga Perumahan Jupiter, Marina Sekupang.

Kondisi serupa juga terlihat di depan sekolah SDIT Tunas cendekia, Batamkota. Selain merusak jalan, warga mengeluhkan debu dari truk pengangkut tanah tersebut. Apalagi sebagian besar truk pengakut tanah ini tidak dilengkapi terpal penutup. Jika panas jalan berdebu, tapi kalau hujan jalan menjadi becek dan berlumpur, kondisi tentu membahayakan anak sekolah.

“Dulu sudah pernah ditertibkan mesti pakai terpal. Tapi belakangan sudah tak ada lagi, jam operasionalnya sendiri sesuka hati dan amburadul,” sesal Mukti, warga sekitar.

Anggota Komisi III DPRD Batam, Rohaizat menilai fungsi pengawasan dinas perhubungan Batam sangat lemah. Padahal jelas ada aturannya terkait truk pengakut tanah ini. Mulai dari jam operasional, jalan yang bisa dilewati hingga kewajiban untuk melengkapi penutup tanah menggunakan terpal.

“Saya melihat pengawasannya memang tidak jalan,” sesal Rohaizat, rabu (7/2).

Menurut dia, apa yang dikeluhkan warga ini sudah pernah disampaikan kepada dishub. Memang saat itu sempat dihentikan.

“Mereka (Dishub) bilang siap-siap, tapi sekarang saya tengok jalan lagi,” kata Rohaizat.

Ia menegaskan, jangan sampai disatu sisi pemerintah tengah kiat membangun dan melebarkan jalan. Sementara disisi lain, kita tidak menjaga jalan tersebut.

“Aturannya jelas, jalan kategori ini tak boleh dilalui. Ya kalau ini tak diawasi, tak dipungkiri jalan menjadi rusak dan hancur. Untuk itulah kita minta ketegasan dishub dalam menertibkan,” tegas Rohaizat. (rng)