Minggu, 26 April 2026
Beranda blog Halaman 12656

Rahma Diminta Tanggalkan Atribut PDI

0

batampos.co.id – Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto telah memberikan restu kepada Ketua DPD Partai Gerindra Kepri, Syahrul dan Rahma sebagai bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Meskipun demikian kandidat Wali Kota petahana, Lis Darmansyah tidak gusar meskipun harus berhadapan dengan sesama kader PDI Perjuangan, Rahma pada Pilkada Tanjungpinang tahun ini. “PDI Perjuangan tidak ada mengenal istilah politik dua kaki. Yang jelas hanya ada satu calon dari PDI, bukan dua,” ujar Lis menjawab pertanyaan media di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Rabu (1/1) disela-sela menghadiri penyerapan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2018.

Sekretaris DPW PDI Perjuangan Kepri tersebut menjelaskan, sampai sejauh ini, Rahma yang merupakan Ketua PAC PDI Perjuangan Tanjungpinang Timur belum melepaskan label PDI Perjuangan. Menurut Lis, jika memang Rahma akan berkolaborasi dengan Syahrul, tentu harus menanggalkan segala atribut PDI.

“Jika memang mantap untuk maju di Pilwako, konsekuensinya adalah melepaskan PDI Perjuangan. Karena PDI hanya mengusulkan satu calon, tidak dua,” tegas Lis.

Dikatakan Lis, dirinya juga sudah mengetahui pergerakan Rahma sejak 1,5 bulan yang lalu. “Kita tahu semua, maka kita menunggu keputusan Rahma,” tutur Lis.

Lis menyayangkan sikap diam Rahma. Terlepas dari itu, ia juga terus mendapatkan laporan terkait kegiatan-kegiatan Anggota DPRD Kota Tanjungpinang tersebut. Ditegaskannya, baginya Rahma adalah masa lalu, dan tidak perlu dibicarakan lagi.

Apalagi partai juga tidak pernah menzaliminya. “Jika saya berada di posisi Rahma, saya gentle datang ke Partai untuk menyatakan sikap politik saya. Tetapi sampai detik ini, hal itu tidak dilakukannya,” tutup Lis Darmansyah.

Ketua DPC Partai Gerindra Tanjungpinang, Letkol (Purn) Endang Abdullah membenarkan jika Ketum Gerindra telah merestua pasangan Syahrul dan Rahma. “Sudah telepon ke saya (pelantikannya, red) tanggal 8 Desember nanti. Kita lihat saja nanti bagaimana,” ujar Endang melalui sambungan telepon, Rabu (3/1).

Sejauh ini, santer dikabarkan Gerindra akan melanjutkan keharmonisan koalisinya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, kata Endang, belum bisa dipastikan kelanjutannya. Mengingat PKS, kata dia, juga berkehendak mengajukan kader terbaiknya pada Pilkada Tanjungpinang 2018. “Makanya kami masih menunggu secara resmi seperti apa. Karena mereka juga ingin mengajukan sendiri. Tapi kami harap Koalisi Setara ini bisa berlanjut sampai Pemilu 2019 mendatang,” ungkap Endang.

Mengenai Partai Golkar yang secara mengejutkan telah mengalihkan dukungannya kepada pasangan Syahrul-Rahma, Endang juga belum bisa berkomentar lebih banyak. Mengingat persetujuan sejauh ini sifatnya masih di tingkat DPD Partai Golkar Tanjungpinang. “Masih belum ada keputusan dari pengurus pusatnya (Golkar, red). Makanya, kami masih menunggu juga,” kata Endang.

Endang berharap, dalam waktu kurang dari seminggu ini sudah ada kesepakatan antara Gerindra dengan partai politik lain. Mengingat pada 8-10 Januari mendatang adalah masa pendaftaran bakal calon pasangan kepala daerah yang sudah ditetapkan KPU Tanjungpinang. “Kami berharap secepatnya bisa ada kesepakatan dan melanjutkan pembicaraan untuk deklarasi yang direncanakan pada 8 Januari nanti,” pungkasnya. (aya/jpg)

Gubernur Serahkan DPA APBD 2018

0
Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah menerima DPA APBD 2018 dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Rabu (3/1). F. Humas Pemprov untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan kunci pelaksanaan pembangunan adalah bekerja bersama, bahu-membahu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tak mungkin bekerja sendiri tanpa bantuan banyak pihak. Pada 2018 ini semua harus bergerak cepat untuk masyarakat.

“Kemudahan akan terasa jika kita bersama bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kepada seluruh OPD agar terus rajut kebersamaan, pertahankan koordinasi dan bekerja gesit untuk mewujudkan hal itu,” ujar Nurdin saat menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Provinsi Kepri Tahun 2018 dan Launching E-Government Kepri di Aula Wan Seri Beni, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (3/1).

Amanah yang diemban saat ini, kata Nurdin, harus diselesaikan dengan bekerja bersama. Dukungan teman-teman OPD dan seluruh stakeholder sangat diharapkan. Doa dan masukan masyarakat akan memicu kerja semakin baik untuk kemajuan negeri ini.

Gubernur Nurdin melanjutkan bahwa program pembangunan harus terus dikerjakan dalam hal menjawab keinginan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Gubernur Nurdin juga mengingatkan kepada seluruh OPD untuk terus bekerja keras dan fokus dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Saya sadari tidaklah mungkin saya bekerja sendiri tanpa bantuan para OPD, dengan kerja keras dan fokus nyatakah kita bersama-sama dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri ini merupakan bentuk dari konektivitas hati kita,” kata Nurdin.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa APBD Kepri Ta 2018 yang telah disahkan pada akhir tahun lalu merupakan bentuk komitmen Pemerintah bersama stakeholder terkait untuk terus berupaya melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat Kepri.

“Adapun penjabaran dari APBD Kepri sendiri dipusatkan untuk pembangunan berbagai bidang seperti Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan belanja yang berkonsentrasi kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Arif.

Pada kesempatan tersebut juga Sekda Arif menyampaikan secara ringkas pagu anggaran dari masing-masing OPD dalam pelaksanaan kegiatannya, selain itu juga Arif menjelaskan secara ringkas rincian dari total pagu anggaran APBD Kepri Ta 2018 yang sebesar Rp. 3.59 triliun.

Sekda mengatakan, Pemprov Kepri peluncuran e-goverment ini sebagai bentuk komitmen menjalankan rencana aksi pemberantasan korupsi. Karena ini merupakan sebuah kebutuhan dan keharusan, sehingga pihaknya bergerak cepat mewujudkannya.
“Kita terus meningkatkan pelayanan dengan cepat, efifktif, efisien dan transparan,” kata Arif.

Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kementerian PAN-RB RI Teguh Wijiyanatoro mengatakan bahwa penigkatan kinerja demi mencapai target dari Pemerintah salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan transparan dengan adanya E-Government.

“Pengembangan teknologi yang saat ini mampu memberikan evolusi bagi kinerja pemerintah, masyarakat ingin pemerintah lebih responsif, dengan itu kita harus memanfaatkan ilmu pegetahuan teknologi dan informasi yang ada saat ini demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Teguh. (bni)

Penting Penerapan Teknologi Informasi

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun saat meninjau Gedung Kepri Smart Province (KSP) di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Rabu (3/1). F. Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama Sekdaprov Kepri TS. Arif Fadillah melakukan peninjauan ke Gedung Kepri Smart Province (KSP) di Jl. Basuki Rahmat, Tanjungpinang, Rabu (3/1). Nurdin mengatakan bahwa salah satu hal yang dilakukan untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat adalah dengan diterapkannya teknologi informasi dalam lingkup pemerintah.

“Di zaman now dengan peradaban yang semakin Modern kita dituntut untuk cepat dan tanggap dalam bekerja, salah satu hal yang dibutuhkan adalah penerapan teknologi Informasi,” ujar Nurdin.

Nurdin yakin dengan adanya KSP bisa lebih memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan data seputar Kepri tanpa perlu melewati sistem administrasi yang selama ini terkesan berbelit-belit dengan hanya mengakses melalui media internet.
Sementara itu, Sekda Arif mengatakan bahwa dengan keberadaan KSP merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal menjalankan fungsi pelayanan publik berbasis elektronik.

“Kita sadari bahwa di zaman yang semakin modern ini kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman, dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks diharapkan sistem berbasis teknologi mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat,” ujar Arif.

KSP sendiri mulai Februari mendatang akan terbuka untuk publik dengan menyediakan akses yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan data, didalam gedung juga tersedia Kepri smart conference, Kepri digital exhibition serta tersedia pula ruang meeting.

“Konsep besar kita kedepan akan membuat Kepri digital gateway disini, sebuah gedung megah yang bertemakan bahari dan berbentuk kapal menghadap langsung ke Pulau Dompak,” ujar Kadis Kominfo Guntur Sakti. (hgt)

Pemko Batam, Lelang Pelebaran Jalan Bengkong, Berminat?!

0
ilustrasi, .F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas kegiatan Pemerintah Kota Batam. Awal tahun ini, pemko Batam mulai melelang pelebaran jalan yang ada di kawasan Bengkong dan sekitarnya.

“Sudah mulai kami lelang, besok ada rapat muspida saya akan laporkan pada rapat tersebut. Targetnya dalam tahun ini pelebaran jalan sudah harus selesai,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Rabu (3/1).

Rudi mengatakan tujuan dia dan wakilnya, Amsakar Achmad melakukan pengembangan infrastruktur di Batam, termasuk di kawasan Bengkong-Seipanas. Hal itu sebagaimana janji politik mereka saat Pilwako 2 tahun lalu.

Mereka ingin menjadikan Batam sebagai kota yang indah dan bebas dari macet dan banjir. Hal itu secara langsung maupun tidak langsung, akan berimbas pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Batam.

“Pembangunan infrastruktur inilah yang akan kita bangun untuk pariwisata,” sambung Rudi.

Hal ini, lanjut dia, bukan tanpa asalan. Pasalnya industri yang menjadi andalan Batam mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir. Dan pariwisata inilah cara kami meningkatkan lagi ekonomi di Batam,” ujarnya.

Ia menambahkan juga siapa saja dan lembaga apa saja boleh berpartisipasi meningkatkan pariwisata tersebut, sehingga memicu percepatan ekonomi sehingga disitulah perputaran uang terjadi.

“Siapa saja boleh membantu pemerintah meningkatkan pariwisata. Tapi pariwisata nasional atau macanegara. Kalau lokal-lokal saja sudah di tangan pemerintah. Ingat juga kewajiaban yang sesungguhnya apa,” jelasnya.

Terpisah Ketua Komisi III DPRD kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura menyebutkan, anggaran yang dikucurkan untuk infrastuktur kota Batam tahun 2018 menyentuh angka Rp 290 miliar. Anggaran ini terdiri dari pembangunan dan peningkatan jalan jembatan sebesar Rp 207,4 miliar, peningkaan kebinamargaan Rp 39,1 miliar, pengendalian banjir Rp 32,6 miliar serta infrastruktur hinterland yakni Rp 10,5 miliar.

“Anggaran infrastruktur ini menjadi kegiatan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Batam,” kata Nyanyang.

Adapun pembangunan dan peningkatan jalan dibagi untuk beberapa wilayah. Wilayah satu meliputi Bengkong dan Batuampar dialokasikan Rp 8,9 miliar, semisal peningkatan jalan Simpang kuda ke simpang Bengkong seken Rp 7,2 miliar. Wilayah dua meliputi Batamkota Rp 15,3 miliar dan wilayah tiga Lubukbaja sebesar Rp 108 miliar.

Sementara itu untuk program peningatan kebinamargaan terdiri dari pembangunan lampu penerangan jalan umum sebesar Rp 4,8 miliar, pembangunan lampu highmast Rp 1,2 miliar dan pembangunan lampu hias sebesar Rp 1,9 miliar. Ada lagi biaya operasional alat berat Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Rp 8,8 miliar dan pemeliharaan rutin alat berat Rp 1 miliar.

Untuk program pembangunan infrasturktur dan sarana prasarana hinterland sendiri terdiri dari peningkatan jalan sebesar Rp 3,5 miliar, pembangunan jembatan beton wilayah hinterland Rp 5,1 miliar, pembangunan lampu penerangan jalan umum Rp 1,12 miliar serta pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di hinterlan sebesar 766 juta.

“Anggarannya bersumber dari APBD 2018, dana alokasi khusus dan dana luncuran 2018,” jelas Nyanyang. (rng)

Bangun Jembatan Babin Sebelum 2021

0

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi Pulau Batam dan Pulau Bintan rumusnya adalah melalui pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin). Ia yakin, pembangunan jembatan tersebut sudah dimulai sebelum 2021 mendatang.

“Tidak selamanya kita harus bergantung dengan Batam. Maka dari itu, pembangunan Jembatan Babin adalah satu keharusan,” ujar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun kemarin.

Mantan Bupati Karimun tersebut menjelaskan, keinginan pihaknya sudah mendapatkan respon dari Pemerintah Pusat. Bahkan pusat akan berupaya untuk menggandeng lembaga komersial untuk pembiayaan pembangunan mega proyek tersebut.

Diakuinya, meskipun tanpa modal investasi, melalui anggaran daerah bisa dilaksanakan melalui sistem gotong royong. Atau istilahnya dana sharing, yakni dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemprov Kepri, Pemko Batam, BP Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang.

“Akan tetapi, pembangunan tersebut membutuhkan biaya yang mahal. Kita khawatir, bila menggunakan sistem tersebut akan mengganggu rencana pembangunan daerah,” papar Gubernur.

Masih kata Gubernur, kehadiran Jembatan Babin bukan hanya dimaksudkan sebagai infrastruktur lalu lintas orang dan barang saja. Akan tetapi, juga menjadi laluan bagi air penyaluran air dan gas. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih. Melihat progres sekarang ini, ia yakin, Jembatan Babin sudah mulai dibangun sebelum 2021 mendatang.

“Pembangunan Jembatan Babin sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021,” jelasnya.

Ditambahkannya, karena gagasan pembangunan Jembatan Babin lahir dari BP Batam, pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan terkait hal ini. Gubernur yakin, kehadiran Jembatan Babin akan memberikan kontribusi yang hebat bagi pembangunan Kepri kedepan.

“Kita yakin, jika ada Jembatan Babin, Pulau Bintan akan berkembang dengan pesat. Terlepas dari itu adalah, saling memberikan dukungan, khususnya di bidang investasi dan pariwisata,” tutup Gubernur.

Sementara itu, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo juga punya keyakinan yang sama. Menurut Lukita, Bintan punya potensi yang menjanjikan untuk investasi. Apalagi berada satu lokasi dengan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Ditegaskannya, pembangunan Jembatan Babin adalah satu keharusan.

“Jika kita ingin bersaing dengan tetangga (Singapura,red). Kuncinya adalah pembangunan Jembatan Babin,” tegas Lukita.(jpg)

Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 4,5 Persen

0

batampos.co.id – Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo optimis pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2018 ini menunjukan progres yang menjanjikan. Adapun target realistis investasi di Batam sekitar Rp10 triliun.

Target tersebut diharapkan dapat membantu peningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada umumnya. “Baru-baru ini, kita sudah menandatangi invetasi Rp 1 triliun. Maka dari itu, kita optimisi bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi 4,5 persen,” ujar Lukita Dinarsyah Tuwo di Tanjungpinang, kemarin.

Lebih lanjut katanya, berkaca dari capaian tahun lalu, pihaknya melakukan beberapa evaluasi. Sehingga ada beberapa sektor pelayanan yang diperbaiki. Menurut Lukita, Batam masih menjadi primadona investasi. Bukan hanya untuk investasi berat, tetapi di bidang pariwisata masih sangat menjanjikan.

“Kami terus melakukan promosi-promosi. Apalagi sekarang masih awal tahun, tentu masih ada waktu untuk kita sama-sama berbuat yang terbaik,” jelas Lukita.

Ditambahkannya, untuk kemajuan Batam, tidak ada istilah ego sektoral bagi dirinya. Dijelaskannya, pihaknya juga tidak bisa bekerja sendiri. Tentu harus bersinergi dengan semua pihak untuk menjadi Batam lebih hebat lagi. Apalagi Pemerintah Pusat juga berharap pertumbuhan ekonomi Batam membaik tahun ini.

Ditambahkannya, pihaknya juga akan menata pelabuhan-pelabuhan di Batam, khususnya Pelabuhan Batu Ampar yang menjadi andalan untuk pelabuhan bongkar muat.

“Kita akan bekerja lebih keras di tahun ini. Yang jelas potensi untuk mendatangkan investasi masih terbuka,” paparnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri, Nurdin Basirun juga punya keyakinan, pertumbuhan ekonomi Kepri akan membaik tahun ini. Menurut Gubernur, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya melalui invetasi, APBD juga turut berperan.

“Jika kita gabungkan APBD Provinsi dengan Kabupaten/Kota tentu nilainya luar biasa. Sudah pasti, APBD juga punya peran untuk membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Gubernur Nurdin.(jpg)

Lebarkan Pemerataan Pendidikan Agama

0

batampos.co.id – Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau menjadi tantangan tersendiri bagi Kanwil Kemenag Kepri. Bahwasanya kerja memeratakan pendidikan agama sudah semestinya dilakukan secara serius sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kepri ke depannya.

Kepala Kanwil Kemenag Kepri, Marwin Jamal menyebutkan, sudah sejak setahun belakangan pihaknya memprioritaskan peningkatan kualitas madrasah binaan Kemenag Kepri. “Karena bagaimana pun madrasah juga harus mampu bersaing dengan sekolah umum,” ucap Marwin pada Hari Amal Bhakti ke-72 Kemenag RI, Rabu (3/1).

Marwin jug tak bosan-bosan mengimbau kepada seluruh jajarannya, utamanya yang bersentuhan langsung dengan sektor ini benar-benar bekerja lebih giat. “Tunjukkan madrasah mampu lebih baik. Saat ini animo masyarakat sedang tinggi-tingginya terhadap madrasah,” tegasnya.

Animo masyarakat ini, sambung Marwin, adalah momentum yang mesti dimaksimalkan. Sekaligus jadi waktu terbaik untuk membalas kepercayaan masyarakat. Sudah saatnya, tegas Marwin, guru madrasah merubah pemikiran bahwa kehadiran madrasah bukan saja hanya sekedar mengajar tetapi bagaimana dapat berkontribusi menunjukkan ke masyarakat kalau madrasah lebih baik.

Selain itu, yang menjadi catatan tersendiri dalam peringatan Hari Amal Bhakti tahun ini adalah kerja untuk terus meningkatkan kualitas mengatur, membimbing, melayani serta melindungi semua pemeluk agama di dalam NKRI. Melihat amat pentingnya tugas itu, sambung Marwin, maka pada setiap diri aparatur Kemenag melekat beberapa misi yang saling terkait.

“Ya, misi itu antara lain mengayomi bangsa dengan bimbingan kehidupan beragama yang berkualitas, melebarkan akses pendidikan agama dan keagamaan yang bermutu, memberikan pelayanan keagamaan sesuai kebutuhan, serta menjaga kerukunan hidup antar umat beragama,” ujar Marwin. (aya)

Hanya Satu Madrasah di Natuna Miliki Labor Komputer

0

batampos.co.id – Target Pemerintah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer di tingkat Madrasah tahun 2018 ini sepertinya tidak terealisasi. Terutama di Natuna, belum satupun Madrasah Aliah maupun Madrasyah Tsyanawiyah memiliki Labor komputer.

Menurut data Kantor Kementerian Agama Natuna, pada ujian nasional tahun 2018, hanya satu madrasah yang sudah bisa melaksanakan UNBK. Permintaan Dirjen Pendidikan Islam tidak tercapai.

Kepala kantor kementerian agama kabupaten Natuna Sudarmadi mengatakan, pelaksanaan UNBK tahun 2018 di Natuna belum bisa dilaksanakan keseluruhan. Saat ini hanya Madrasah Aliah Negeri (MAN) 1 Ranai memiliki fasilitas.

Untuk tahun UNBK katanya, MAN 2 Sedanau juga ujian di MAN 1 Ranai. Dan satu MTs 2 Ranai, itupun kerjasama dengan SMA Negeri 1 Ranai. Karena belum memiliki fasilitas dan sarana prasarana.

“Sejauh ini baru MAN 1 Ranai bisa UNBK. MTsN 2, belum dilengkapi sarana pendukung untuk UNBK. Tapi tahun ini numpang di SMAN 1 Ranai,” kata Sudarmadi usai peringati hari bakti amal Kemenag, Rabu (3/1).

Dikatakan Sudarmadi, masih banyak Madrasah belum bisa melaksanakan UNBK. Diantaranya Madrasah Aliah di Tanjung Kumbik dan Binjai. MTSN Midai, Mts Pulau Tiga, Mts Tanjung Balai, Mts Sebuton, Mts Pulau Laut, MTs Serasan, Mts Batubi, Mts Singgang Bulan, Mts Binjai, Mts Bunguran Tengah, MTs Bunguran Timur Laut dan MTs Serasan.

“Di Natuna juga masih banyak Madrasah status swasta atau yayasan. Dan sejauh ini belum ada gambaran bantuan Kementerian mengisi kelengkapan sarana prasarana,” sebut Sudarmadi.

Dijelaskan Sudarmadi, madrasah di Natuna secara umum belum dilengkapi Labor komputer. Ada yang sudah memiliki komputer bantuan dari Bank. Tetap belum punya labornya. Ditambah belum terpasang jaringan internet. Terutama madrasah di Pulau Pulau.

“Kami sadari banyak kekurangan-kekurangan sarpras untuk UNBK. Tentu target pemerintah belum bisa dipenuhi, UNBK ditingkat madrasah secara menyeluruh,” ujar Sudarmadi. (arn)

Pemko Batam Larang Keras LGBT

0
Simbol LGBT

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melarang keras perbuatan asusila lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT).

Hal ini ditegaskan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada saat acara Perayaan Kementrian Agama (Kemenag) ke-72 di lapangan dataran engku puteri, Rabu (3/1).

LGBT, kata Rudi, selain dilarang oleh agama, LGBT merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Perilaku ini juga tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia dimana sebagian besar norma dari agama, suku dan budaya.

Dalam mengantisipasi perilaku menyimpang ini, Wali Kota Batam turut serta mengajak seluruh masyarakat Batam untuk bersama-sama membantu pemerintah menindaklanjuti LGBT tersebut.

“Ini merupakan persoalan baru. Masyarakat semakin lama semakin banyak. Jangan sampai persoalan yang timbul juga semakin bertambah. Makanya harus sama-sama kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, Rudi menghimbau agar seluruh masyarakat dituntut untuk tidak membeda-bedakan SARA. Apalagi Kota Batam memiliki masyarakat heterogen yang sangat rawan dengan isu SARA tersebut.

“Itu kesepakatan kita bersama forum orasi pimpinan daerah, forum pimpinan umat beragama bahwa kita ingin deklarasi bersama. Kita adalah satu sesuai dengan yang bacakan tadi. Maka tidak boleh ada perilaku menyimpang terorisme, radikalisme, narkoba, dan semuanya,” ujarnya tegas.

Ia berharap dengan momen HUT Kemenag ini bisa menangkal apa saja yang membahayakan kota Batam.

“Mari kita bersatu dan sama-sama menjaga Batam, sehingga tetap aman dan kondusif,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengaku sampai saat ini belum ada usulan mengenai rancangan peraturan daerah (Ranperda) LGBT. Hanya saja ia menilai masyarakat bisa mengusulkan perda tersebut, yang kemudian masuk di dalam ranperda insiatif di tahun 2019 mendatang.

“Masyarakat bisa juga mengusulkan, silakan lakukan kajian, dan sama-sama kita usulkan Ranperda inisiatifnya,” sebut Nuryanto. (rng)

Tahun Ini Bulog Salurkan Beras Gratis

0

batampos.co.id – Kepala kantor seksi logistik Ranai Ruyun Rajab Panjaitan mengatakan, mulai tahun 2018, penyaluran beras sejahtera (Ranstra) kepada masyarakat kurang mampu sudah digratiskan.

Pemerintah kata Rajab, sudah mengganti program Ranstra dengan program Bantuan Sosial (Bansos). Sebelumnya pada program Ranstra, setiap kepala keluarga menerima 15 kilo gram beras, namun membayar Rp 1.600 perkilonya. Namun dengan dibanti dengan program Bansos, satu kepala keluarga sasaran menerima 10 kilo beras secara gratis.

“Tahun 2018, beras Ranstra sudah gratis. Kami juga akan koordinasi dengan Dinas sosial untuk disosialisasikan,” kita Rajab kemarin.

Di Natuna sambungnya, data penerima program Ranstra Bansos tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2017. Penerima sasarannya sebanyak 1.588 kepala keluarga, data dari BPS.

Bansos Ranstra ini dijatah setiap bulan. Namun dalam penyaluran dilaksanakan selama empat kali dalam satu tahun. Dan Natuna belum masuk dalam program bantuan pangan non tunai seperti di Batam.

“Di Natuna, bansos yang disalurkan berupa beras. Bantuan non tunai belum dilaksanakan, dan itu untuk daerah yang memiliki fasilitas yang lengkap, di Kepri baru uji coba di Batam,” ujar Rajab.(arn)