Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13844

Bola Liar Wagub Ditangan Gubernur

0

batampos.co.id – Ketua PPP Provinsi Kepri, Sarafuddin Aluan menuntut ketegasan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun yang merupakan Ketua DPW NasDem Kepri. Sehingga pembahasan Wakil Gubernur (Wagub) Kepri tidak mengalami tarik ulur yang berkepanjangan.

“Wagub adalah pendamping gubernur, tentu gubernur sangat berkepentingan siapa yang akan menjadi patnernya. Harus ada kejelasan siapa yang dia (gubernur) inginkan,” ujar Sarafuddin Aluan menjawab pertanyaan media di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (20/2).

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kepri tersebut, kesepakatan tidak cukup hanya pada tingkat DPD Partai pengusung Sanur. Artinya meskipun sudah ada dua nama yang diputuskan, tetap harus disampaikan kembali ke masing-masing DPP Partai Pengusung.

“Memang sekarang ini, condongnya ke Isdianto. Tetapi baru satu nama, sedangkan satu nama lainnya masih belum difinalkan,” ungkap pria yang akrab disapa Aluan itu.

Masih kata Aluan, siapapun nanti kandidatnya, gubernur tidak boleh lepas tangan. Artinya tetap harus memberikan penjelasan-penjelasan kepada masing-masing DPP, terkait figur yang diinginkan untuk bekerjasama dengan dirinya.

“Setelah adanya rekomendasi, barulah gubernur mengajukan dua nama tersebut ke DPRD Kepri untuk dipilih. Dari awal gubernur menyerahkan keputusan ke parpol pengusung, tanpa memberikan petunjuk,” tutup Sarafuddin.

Kandidatnya Harus Matang

Terpisah, Direktur Batam Research Center dan Peneliti di Pusat Kajian Data Kepri, Hendri Rahman mengatakan tidak kunjung rampungnya proses penentuan dua nama Wagub Kepri mengundang perhatian pihaknya secara mendalam.

Berangkat dari persoalan tersebut, pihaknya melakukan kajian secara ilmiah mengenai kandidat seperti apa yang diinginkan tokoh-tokoh masyarakat di Kepri.

“Kebanyakan tokoh sangat menginginkan figur-figur yang diusulkan nanti adalah orang-orang yang sudah matang dan sarat pengalaman. Selain itu juga bisa berkomunikasi dengan baik, jangan sampai pecah kongsi di tengah jalan,” ujar Hendri Rahman, kemarin.

Dibeberkannya, kebanyakan para tokoh juga mempertanyakan sikap Demokrat yang mengusulkan salah satu figur yang dinilai belum siap untuk menjadi Wagub Kepri. Selain masih muda, juga belum kaya pengalaman. Gubernur tentu sangat menginginkan sosok pendamping yang bisa meringankan beban pemerintahan.

“Melihat dari dinamika yang terjadi, gubernur butuh pendamping yang siap, mempunyai pengalaman dan yang lebih penting loyal. Apalagi Kepri pintu gerbang Indonesia harus dipimpin orang yang faham di bidang maritim yang lebih utama mengerti tentang isu pertahanan dan keamanan,” papar Hendri.

Masih kata Hendri, apabila disimpulkan hasil kajian yang dilakukan, tokoh-tokoh masyarakat Kepri tidak menghendaki Kepri menjadi Jakarta kedua. Jangan karena kepentingan politik atau kepentingan pribadi, menjadi pengusik ketentraman masyarakat Kepri.

“Memang ada kesan memaksakan dukungan yang diberikan Demokrat kepada salah satu kadernya. Tetapi tidak melihat keinginan masyarakat seperti apa,” tutup Hendri.

Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri, Abdul Razak juga memberikan masukan, kandidat yang dipilih hendaknya matang. Sehingga siap membantu Gubernur dalam bekerja. Selain kematangan faktor pengalaman juga menjadi pertimbangan. Abdul Razak meminta gubernur jangan sampai salah figur untuk diusulkan ke DPRD Kepri.

“Gubernur tentu punya selera, figur seperti apa yang diinginkannya. Kita hanya memberikan pandangan, karena kita ingin gubernur dan Wagub punya komunikasi yang baik,” ujar Abdul Razak.

Sementara itu, tokoh sentral pembentukan Provinsi Kepri Huzrin Hood, menilai partai pengusung salah pilih orang dalam pengusulan nama-nama calon wakil gubernur (Cawagub) Kepri ke Gubernur. Huzrin meminta agar lima partai pengusung itu untuk meninjau ulang keputusannya.

“Kita menginginkan orang yang matang atau siap. Tetapi tidak punya masalah, tentu figur seperti itu yang lebih baik,” ujar Huzrin Hood.(jpg)

Ganti Rugi Lahan Tak Tuntas, Waduk Kawal Gagal Terlaksana

0

batampos.co.id – Tidak kunjung tuntasnya penyelesaian proses pembebasan lahan seluas 200 hektar, menjadi peyebab utama gagalnya pembangunan Waduk Kawal, Bintan pada 2016 lalu. Padahal Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk pembangunan tahap awal.

“Memang persoalan lahan masih belum tuntas, ini yang menjadi penyebab gagal dimulainya pembangunan Waduk Kawal tahun 2016 lalu,” ujar Gubernur Kepri, Nurdin Basirun menjawab pertanyaan Batam Pos usai menghadiri Sidang Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) di Kantor DPRD Kepri, Senin (20/2).

Ditanya apakah sudah mendudukan persoalan ini dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Nurdin mengaku belum ada melakukan pembahasan terkait persoalan tersebut. Menurutnya, ketersediaan air bersih memang menjadi kebutuhan yang harus segera diselesaikan.

“Kita akan dudukan kembali persoalan dengan Pemkab Bintan. Karena bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat Tanjungpinang saja, tetapi juga masyarakat Bintan,” papar Nurdin.

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri daerah pemilihan (Dapil) Tanjungpinang, Rudy Chua membenarkan, pembebasan lahan masih belum kunjung selesai dilakukan sejak tiga tahun yang lalu. Disebutkannya untuk pembangunan Waduk Kawal membutuhan lahan sekitar 400 hektar.

“Selain lahan masyarakat, di lokasi yang terkena dampak ada juga lahan perusahaan. Yakni lahan milik Tirta Madu dan Sunimas,” ujar Rudy Chua.

Masih kata Rudy, untuk pembangunan lokasi produksi Waduk Kawal hanya membutuhkan sekitar 4 hektar. Sedangkan selebihnya adalah untuk genangan dan resapan. Melihat luasnya area, maka didapati kapasitas produksi Waduk Kawal mencapai 400 liter perdetik.

“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Karena apabila persoalan lahan tuntas, pembangunan bisa segera dilaksanakan. Apalagi Pemerintah Pusat sudah menyiapkan anggarannya,” papar Rudy.

Beberapa waktu lalu, Direktur PDAM Tirta Kepri, Abdul Kholik mengatakan langkah awal untuk pelaksanaan pembangunan waduk Sei Kawal, Bintan adalah menyelesaikan persoalan lahan. Karena sebagian punya masyarakat, sebagian masuk dalam kawasan hutan lindung.

Bersasarkan kajian yang dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, daya mampunya mencapai 400 liter perdetik. Sehingga kehadiran waduk Kawal bisa untuk memenuhi kebutuhan jangka menengah untuk wilayah Pulau Bintan dan Detail Engineering Design (DED) sudah selesai dikerjakan.(jpg)

Pelabuhan Dompak Senilai Rp 41 Miliar Mangkrak

0
Pelabuhan Dompak masih belum bisa digunakan. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Terminal Pelabuhan Dompak, Tanjungpinang yang dijanjikan selesai Desember 2016. Hingga berakhir masa kontrak 31 Desember 2015 belum juga bisa digunakan. Anggaran proyek ini dari APBN 2015 sebesar Rp 41 miliar.

Anggota DPRD Kepri, Ruslan Kasbulatov menyayangkan proyek untuk fasilitas masyarakat yang menelan anggaran besar ini sudah banyak yang rusak sebelum digunakan.

“Coba lihat ke sana (pelabuhan, red), itu sudah banyak yang rusak. Itu anggarannya besar loh. Puluhan miliar. Apa yang salah dalam proyek itu, kok sampai sekarang tak selesai-selesai,” ungkap Ruslan ditemui di Kantor DPRD Kepri, Dompak Tanjungpinang, Senin (20/2).

Ruslan meminta, pihak kejaksaan maupun kepolisian agar segera menyelidiki, apakah ada tindakan yang salah dalam pekerjaannya. “Saya minta kejaksaan maupun kepolisian menyelidiki ini. Pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana sebesar itu, tapi belum juga bisa digunakan. Malah sudah banyak yang rusak disana sini,” tegasnya.

“Sebenarnya ini ranah komisi tiga, tapi saya kan anggota dewan juga, jadi berhak mengawasi. Apalagi komisi saya bermitra dengan kejaksaan dan kepolisian,” ungkapnya.

Ruslan meminta Pemprov Kepri serius dalam menangani proyek yang berhubungan dengan fasilitas umum seperti terminal pelabuhan ini.

“Masa buat pelabuhan ini tidak ada kajiannya, kan tak mungkin. Ini pasti ada yang tidak beres. Bayangkan, sudah satu tahun lebih mangkrak. Kalau begini, kan jadi proyek mubazir,” pungkasnya. (cca)

Kapolres Barelang: Ada Kejahatan, Jangan Lapor ke Medsos Ya…

0
ilustrasi

batampos.co.id – Kapolresta Barelang Kombes Pol Helmy Santika menghimbau kepada masyarakat Batam yang melihat atau menjadi korban atas tindak pidana agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Adapun himbauan ini disampaikan Helmy karena masih banyaknya masyarakat yang menjadi korban tindak pidana tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib. Biasanya, mereka tidak melapor karena jumlah kerugian yang kecil.

“Kalau ada kejadian tindak pidana, segera lapor sama pihak yang berwajib atau polisi. Supaya dapat segera ditindak lanjuti. Bukan melapor ke media sosial,” ujar Helmy.

Dikatakan oleh Helmy, polisi akan menindak lanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk itu, demi memudahkan laporan dari seluruh masyarakat, Polresta Barelang telah meluncurkan suatu aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membuat laporannya kepada polisi.

Panic Button merupakan sebuah inovasi dari Polresta Barelang dalam layanan berbasis IT. Yang gunanya untuk mempercepat respon dari adanya laporan masyarakat,” tuturnya.

Dikatakan oleh Helmy, untuk menggunakan aplikasi Panic Button tersebut, masyarakat sudah bisa secara langsung mengunduhnya melalui ponsel yang berbasis Android maupun Ios.

Namun, setelah aplikasi ini diunduh, masyarakat tentunya harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi biaodata secara lengkap. Seperti nama maupun alamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Ketika nanti ada masyarakat yang manggil, nantinya polisi yang jaraknya terdekat dari masyarakat yang memanggil itu langsung datang dan menanyakan apa keluhannya,” tuturnya. (cr1)

Dua Bulan, 14 Pengedar Narkoba Diamankan

0
Kapolres Karimun, AKBP Armaini menunjuukkan 14 tersangka pengedar narkotika, yang diantaranya ada oknum anggota polisi, dosen dan oknum sipir pegawai Rutan. Foto: Sando/batampos.

batampos.co.id – Dalam dua bulan terakhir, Januari dan Februari 2017, Satres Narkoba Polres Karimun berhasil menangkap 14 orang pengedar narkotika jenis sabu di berbagai wilayah dengan jumlah barang bukti terdiri dari 74 gram sabu, alat hisap dan ponsel yang digunakan untuk bertransaksi.

14 orang yang berhasil ditangkap ini berprofesi bermacam-0macam. Mulai dari buruh lepas sampai dengan pegawai negeri dan aparat. Seperti oknum anggota Polri berinisial Tf yang sudah disersi selama satu tahun tidak masuk kerja. “Yang bersangkutan ditangkap bersama dengan satu orang oknum dosen Universita Karimun (UK) berinisial Ft pada saat sedang pessa sabu,” ujar Kapolres Karimun, AKBP Armaini kepada Batam Pos.

Selain itu, kata Kapolres, polisi juga berhasil menangkap satu orang oknum sipir Rutan yang bertugas di Tanjungbalai Karimun berinisial Ha. yang bersangkutan ditangkap setelah terlebih dulu penangklapan terhadap seorang pemuda berinisial Fi yang bekerja sebagai penjaga mini market. Saat Fi ditangkap dan dilakukan pemeriksaan bahwa narkotika jenis sabu dibeli dari oknum sipir Rutan.

”Karena sudah mengkhawatirkan, kami tegaskan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terlibat dengan narkotika. baik sebagai pengedar atau hanya sebagai pengguna tetap akan dihukum. Apalagi, sudah kita ketahui bersama bahwa siapa pun orang yang sudah terlibat dengan narkotika tetap tidak akan tenang hidupnya,” ungkapnya.

Menyinggung tentang sanksi yang akan diberikan terhadap oknum polisi berinisal Tf, Kapolres menyebutkan, sidang kode etik sudah dilaksanakan beberapa hari lalu dan usulan agar diberhentikan secara tidak hormat. ”Saat ini, kita sedang menunggu turunnya surat resmi dari Polda Kepri terkait sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum polisi yang terlibat narkoba. Saya juga berharap, 14 orang tersangka ini jika telah selesai menjalani hukuman pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama,” jelasnya. (san)

Eks Boomerang Guncang Coastal Area

0
Roy Jeconiah vokalis eks Boomerang guncang Karimun dalam acara gerak jalan santai yang diikuti belasan ribu orang diadakan oleh DPD Golkar Karimun di Coastal Area. Foto : Tri Haryono/batampos.

batampos.co.id – Jalan santai yang dihelat Partai Golkar Karimun, Minggu (19/2) lalu, tidak sekadar bertabur hadiah. Puluhan ribu warga Karimun yang memang haus akan hiburan pun disuguhkan penampilan memukau dari artis KDI, dan personel eks Boomerang.

Meski jarum jam baru menunjukkan pukul 09.00 WIB, namun terik panas matahari sudah begitu menyengat. Seraya menunggu penampilan artis idolanya, puluhan ribu warga yang sudah kelelahan mengikuti gerak jalan santai, masih rela berdesakan di depan panggung yang dipusatkan di Coastal Area.

Melihat antusias warga Karimun mengikuti gerak jalan santai, dibarengi hiburan artis ibukota, membuat bangga Ketua DPD II Partai Golkar Karimun Aunur Rafiq. Apalagi hajatan itu, dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

”Alhamdulillah, masyarakat terhibur dengan penampilan grup band lawas ini. Saya juga menikmati alunan musik anak-anak muda,” kata Aunur Rafiq usai menyaksikan penampilan eks Boomerang.

Kurang lebih 10 lagu dinyanyikan Roy Jeconiah bersama bandnya. Masyarakat yang sudah hapal dengan lagu-lagu hit seperti Pelangi, Bawalah Daku, dan Kembali, turut bernyanyi bersama. Konser mini eks Boomerang inipun benar-benar mampu menghapus dahaga masyarakat Karimun yang haus akan hiburan.

Informasi yang diperoleh, kehadiran Roy Jeconiah ke Karimun, merupakan kali kedua. Sebelumnya, Roy pernah hadir untuk tampil di salah satu klub hiburan malam di Tanjungbalai Karimun. (tri)

BRK Syariah Road Show Literasi Jasa Keuangan Syariah

0

batampos.co.id – Pimpinan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Tanjungpinang, Helwin Yunus mengatakan BRK Syariah mengadakan diskusi Ekonomi Syariah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan mengupas tuntas tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah, di Asrama Haji Tanjungpinang, Selasa (14/2) lalu.

“Kegiatan literasi jasa keuangan syariah ini kami buat dalam bentuk diskusi ekonomi syariah dengan tema islamic bank dan aktualisasi ekonomi syariah,” terang Helwin.

Helwin menjelaskan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) indeks inklusi (penggunaan produk) perbankan syariah lebih tinggi dibanding tingkat literasi perbankan syariah.

Survey nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 memaparkan tingkat inklusi perbankan syariah sebesar 9,61 persen, sedangkan tingkat literasi perbankan syariah 6,63 persen.

“Ini berarti masyarakat memilih produk perbankan syariah bukan atas dasar pemahanan akan produk atau transaksi. Makanya kami menggelar diskusi ini dan melakukan kegiatan literasi di Tanjungbalai Karimun dan Batam,” ungkapnya.

Bersempena kegiatan literasi ini sambungnya, BRK Syariah Tanjungbalai Karimun juga melaksanakan sosialiasi wakaf tunai bersama perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Karimun di Aula Kemenag Karimun, Rabu (15/2).

“Bagi umat muslim yang ingin melakukan wakaf tunai, bisa langsung datang ke BRK Syariah, agar bisa meningkatkat kesejahteraan masyarakat dengan pengelolan wakaf secara produktif,” sambung Arrizal Saputra, Pimpinan BRK Syariah Tanjungbalai Karimun.

Selain kegiatan tersebut kata Arrizal, BRK Syariah Tanjungbalai Karimun juga mengadakan sosialisasi produk dengan Badan Kontak Majlis Ta’lim (BKMT) Kabupaten Karimun dan tabligh akbar di Masjid Baiturrahman dengan menggandeng ust. Abdul Somad sekaligus nonton bareng (nobar) film Iqro di bioskop Blitz Harbour Bay Batam. Ditempat yang sama pimpinan BRK Syariah Batam, Yanthi Kurnia mengatakan tujuan nobar ini sebagai bentuk silaturrahim bersama para nasabah, sekaligus memperkenalkan produk-produk Bank RiauKepri Syariah.

“Bisa dibilang ini kegiatan customer gathering,” ujar Yanthi.

Penawaran produk yang dikombinasikan dengan kegiatan nobar ini merupakan kegiatan yang baru pertama kali digelar. “Ini gebrakan kami mengawali tahun 2017,” sebutnya.

Pembicara dalam diskusi tersebut ust. Abdul Somad merupakan alumni Dar Al-Hadith Kerajaan Maroko dan Noki Syafriadi sebagai praktisi perbankan syariah.

Hadir juga Ketua DMI Kota Tanjungpinang yang juga Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, Kakan Kemenag Kota Tanjungpinang Nasir, Kakan Kemenag Kabupaten Bintan Erizal, tokoh masyarakat Kepri, Baznas se-Kepri, politisi, Ketua MUI Kepri, IPHI Tanjungpinang dan Kepri, penyuluh agama Tanjungpinang dan Bintan, da’i, perwakilan mahasiswa perguruan tinggi se-Tanjungpinang dan Bintan, pengusaha Tanjungpinang dansekitarnya. (cca)

 

Optimalkan Perda, Kejar Target PAD

0
Bupati Lingga Alias Wello memberikan pengarahan pada kegiatan pelantikan Wanita Tani Bestari. F: Wijaya.

batampos.co.id – Bupati Lingga telah mengintruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan seluruh peraturan Daerah (Perda) digunakan sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ini dengan target pencapaian sebesar Rp 22 milyar. Salah satu program yang berjalan pada bulan depan yakni pemberlakuan tarif parkir di sejumlah titik yang telah disiapkan Dinas Perhubungan.

“Mulai maret pengutipan retribusi parkir akan kami lakukan. Semua ini untuk memacu pencapaian PAD,” ujar Alias Wello ketika menghadiri kegiatan pelantikan Wanita Tani Bestari di ruang serbaguna Desa Batu Berdaun, Senin (20/2) pagi.

Selain itu Alias Wello juga berpendapat, kalau pasar Dabo Singkep dapat menambah PAD Kabupaten Tanah Bunda Melau ini. Begitu juga dengan Perda walet yang telah di sahkan. Sehingga seluruh Perda yang ada dapat dimaksimalkan untuk mencapai target PAD Kabupaten Lingga.

Alias Wello menambahkan, PAD Kabupaten Lingga jika dibandingkan Kabupaten Kota di Provinsi Kepri adalah yang terkecil saat ini. Namun dia optimis menibgkatkan PAD ini jika didukung oleh seluruh lapisan masyarakat karena Kabupaten Lingga memiliki potensi yang baik dari berbagai bidang.

“Pajak itu dipungut juga akan dikembalikan kepada masyarakat mungkin dalam bentuk berbeda. Seperti pendidikan dan kesehatan gratis dan lainnya,” kata Awe.

Di tempat terpisah, Kabid Pembukuan dan Pendapatan Daerah Pemkab Lingga, Sutarman menambahkan, ada sejumlah sektor yang dapat memacu pertumbuhan PAD Tanah Bunda Melayu ini antaranya, parkir, pajak restoran dan hotel, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), papan reklame dan sepanduk, objek wisata serta galian c.

Walau demikian, Sutarman menyayangkan, pada tahun ini dari 47 titik papan reklame yang ada di Kecamatan Singkep hanya 3 titik yang telah membayar pajak.

“Dari 47 titik itu ada juga milik pribadi namun semestinya harus membayar pajak,” ujar Sutarman kepada Batam Pos.

Begitu juga dengan pajak galian c, Sutarman menambahkan cuma tiga titik saja yang mengikuti aturan membayar pajak. Padahal masih banyak aktifitas galian c yang berlangsung di Kabupaten Lingga. Untuk itu, Sutarman meminta agar seluruh pengusaha dan lapisan masyarakat agat lebih aktif lagi membayar pajak. (wsa)

Anggota DPRD Tempati Rumah Dinas Baru

0
Rumah dinas anggota DPRD Natuna yang baru. Foto: Batampos.

batampos.co.id – Perumahan dinas anggota DPRD Natuna di komplek Masjid Agung Natuna mulai ditempati. Anggota DPRD mulai bersih-bersih.

Anggota komisi II DPRD Natuna Pangali mengatakan, untuk rumah dinas tersebut sudah dilakukan pengundian, kebetulan terdapat 19 unit rumah yang disiapkan Pemerintah Daerah.

“Saya sudah bersih-bersih pindahkan barang, dalam minggu ini sudah saya tempati rumah dinas. Lumayan bisa ngurangi biaya listrik. Penempatannya sudah diundi kemarin,” kata Pangali, Senin (20/2).

Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemkab Natuna Agus Supardi mengatakan, pemerintah daerah sudah menyerahkan 19 unit rumah dinas anggota DPRD tersebut kepada Sekretariat DPRD.

Dikatakan Agus Supardi, rumah dinas DPRD Natuna sepenuhnya sudah menjadi kewajiban Sekretariat DPRD untuk mengelola dan ditempati.

“Rumah dinas anggota DPRD sudah jadi kewenangan Sekretariat DPRD untuk mengelola. Hak pakainya sudah diserahkan,” kata Agus Supardi.

Perumahan Dinas anggota DPRD Natuna merupakan perumahan mewah. Pembangunan satu unit rumahnya dianggarkan sekitar Rp 1 miliar lebih. (arn)

Camat Kundur Barat Tertibkan IMB Rumah dan Toko

0

batampos.co.id – Camat Kundur Barat Anjitrisno menertibkan masalah izin mendirikan bangunan (IMB) rumah dan toko (ruko). Penertiban IMB dimaksudkan dengan mendata ulang sejumlah bangunan (ruko) di wilayah Kecamatan Kundur Barat yang sudah selesai dikerjakan. Upaya yang dilakukan untuk tertib administrasi juga mendukung pendapatan asli daerah melalui badan penanaman modal dan perizinan terpadu di Kabupaten Karimun.

“Iya saat ini sedang melakukan pendataan ulang sejumlah bangunan rumah dan toko (ruko) baik yang mulai membangun maupun ruko yang sudah berdiri. Upaya yang dilakukan agar seluruh bangunan Ruko maupun rumah di wilayah Kecamatan Kundur memiliki IMB,” tegas Anjitrisno, Senin (20/2) kemarin.

Diakuinya hasil dari penertiban yang dilakukan terdapat beberapa rumah toko yang sudah berdiri IMB nya masih proses pengurusan, sementara ruko sudah ditempati. Ditambahkannya, bagi masyarakat yang ingin mendirikan bangunan sebelum membangun harus memasang plang nama IMB dari badan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Karimun. Sehingga masyarakat tahu jenis bangunan yang bakal dibangun dan berapa lantai harus sesuai dengan IMB yang dikeluarkan.

Anjitrisno juga mengakui ada kecenderungan jika IMB masih dianggap kurang penting sehingga masih ada warga yang membangun belum mengurus IMB terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan sosialisasi dan penertiban secara bertahap agar masyarakat mengerti manfaat dan kegunaan IMB itu sendiri. (ims)

Play sound