Minggu, 24 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11240

Rayakan HUT ke-54, PGN Fokus Jalankan Peran Sub Holding Gas

0

PT Perusahaan Gas Negara Tbk menggelar perayaan hari ulang tahun ke-54. Dalam perayaan yang digelar hari ini, Kamis (18/07/2019), PGN merayakannya dengan parade kebudayaan.

“Parade kebudayaan ini menjadi cara PT Perusahaan Gas Negara Tbk merayakan hari ulang tahun dengan pesan keberagaman untuk melayani masyarakat dengan energi baik gas bumi. Selain itu pesan kebhinekaan ini juga merupakan potret visi dan misi PGN sebagai sub holding gas yang merupakan tulang punggung negara untuk menjadi agen pembangunan di seluruh wilayah nusantara seperti yang tercermin pada keberagaman pakaian budaya yang dikenakan oleh jajaran manajemen PGN dan peserta parade,” ungkap Sekretaris Perusahaan, Rachmat Hutama.

Perayaan HUT ke-54 PGN ini juga spesial karena menjadi ajang kegiatan sinergi PGN dan Pertagas dalam wadah Sub Holding Gas di mana keduanya sekarang telah menjalankan peran bersama sebagai pengelola infrastruktur dan melayani kebutuhan gas bumi terbesar di Indonesia. Lebih lagi, perayaan HUT PGN kali ini juga dihadiri oleh Direktur Utama Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan jajaran manajemen Pertamina dan PT Pertamina Gas (Pertagas).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widayawati dalam sambutannya mengatakan, bahwa melalui integrasi PGN ke dalam Pertamina Group, akan semakin memperkuat peran BUMN Migas dalam menjalankan tugas menyediakan dan menyalurkan energi secara terintegrasi, end to end hulu hilir, sehingga diharapkan tujuan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi dapat terwujud nyata dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional.

“Menjadi pekerjaan rumah bersama bahwa Sub Holding Gas harus mampu membuktikan dan memberikan dampak nyata terhadap akses energi gas bumi ke seluruh masyarakat. Selain itu Sub Holding Gas juga dapat tetap memberikan pelayanan terbaik dengan portofolio produk dan layanan yang dimiliki dalam keluarga besar Holding Migas dan fokus kepada layanan pelanggan ke seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya mudah di akses namun energi yang dinikmati masyarakat juga harus affordable,” tambah Nicke.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso menyampaikan sebagai Sub Holding Gas, PGN akan mengelola rantai bisnis midstream dan downstream secara terintegrasi, baik optimasi pasokan, infrastruktur, serta pengelolaan pasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga akan meningkatkan kehandalan penyaluran gas bumi, serta penyediaan gas dengan harga yang kompetitif dengan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha penyediaan gas bumi.

“Di usia yang semakin matang ini, PGN yang juga merupakan pionir pemanfaatan gas bumi nasional, terus melakukan insiatif dan terobosan untuk memperluas pemanfaatan gas bumi ke berbagai segmen melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi dalam rangka menjalan peran agent of development untuk peningkatan pemanfaatan dan memenuhi kebutuhan domestik gas bumi,” jelas Gigih.

Perayaan HUT PGN kali ini terasa berbeda karena sebenarnya PGN genap memasuki usia 54 tahun pada 13 Mei 2019 lalu. Hanya saja, perayaan puncak ini baru dapat digelar pada bulan Juli karena perusahaan lebih dulu merayakan Ramadan dan Idul Fitri sepanjang Mei dan Juni.

Parade mengambil judul Gemilang Semarak PGN serta bertemakan Tiada Henti Menyatukan dan Menyalurkan Energi Baik Untuk Indonesia. Kegiatan parade diikuti oleh Direksi PGN, para Kepala Divisi, Direksi Anak Perusahaan. Parade ini dimulai dengan Tarian Lenggang Amprok. “Sebanyak 24 VVIP seperti Direksi dan Komisaris turut meramaikan tari-tarian ini,” imbuh Rachmat. Kelompok milenial PGN juga turut dilibatkan dalam Parade Kebudayaan ini.

Sebelum acara puncak, seperti tahun-tahun sebelumnya PGN juga menggelar serangkaian Lomba Olahraga yang dikemas dalam Pekan Olahraga dan Seni (Porseni). Selama hampir dua pekan, PGN menggelar sejumlah kegiatan olahraga di antaranya Panahan, Futsal, Badminton, Basket 3 on 3, Bola Voly dan Memancing.

Perayaan puncak HUT PGN pada hari ini juga diramaikan dengan sejumlah games-games seru yang melibatkan para pekerja di lingkungan PGN Group. Turut hadir juga sejumlah bintang tamu musisi nasional di panggung utama. (*)

Pasokan Listrik untuk Batam – Bintan Normal Kembali

0
Suasana kawasan Nagoya terlihat cantik dengan gemerlap lampu yang menerangi kawasan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id –  Jumat, (19/7/2019) pukul 10.30 WIB pembangkit IPP PLTU unit 1 Tanjung Kasam sudah berhasil beroperasi dan masuk kembali ke dalam sistem kelistrikan Batam – Bintan.

Sehingga pasokan listrik untuk Batam dan Bintan normal kembali.

Sebelumnya dikabarkan perbaikan Pembangkit PLTU unit 1 Tanjung Kasam sedianya direncanakan beroperasi kembali dan masuk ke dalam sistem kelistrikan Batam – Bintan pada tanggal 20 Juli 2019.

Namun setelah melakukan upaya perbaikan ekstra dari Tim Teknis PLTU Tanjung Kasam maka perbaikan dapat diselesaikan lebih cepat.

Dengan beroperasinya kembali PLTU unit 1 Tanjung Kasam maka pasokan listrik ke sistem kelistrikan Batam – Bintan tercukupi, namun kami menghimbau agar pelanggan PT PLN Batam tetap melakukan penghematan dan pengendalian penggunaan listrik sesuai dengan kebutuhan.

Manajemen PT PLN Batam menyampaikan terimakasih kepada seluruh masyarakat, pelanggan dan stakeholders atas pengertian dan dukungannya selama ini. Kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Pulau Batam.

PLN Batam menegaskan jika terjadi pemadaman diluar jadwal maka dipastikan hal tersebut adalah gangguan resedensial jaringan/distribusi. Segera hubungi Contact Center 123 atau 0778 123 melalui handphone agar segera dikirimkan petugas lokasi gangguan. (*)

Direktur RS Camatha Sahidya : Finger Print Tepat untuk Cegah Fraud

0

batampos.co.idBPJS Kesehatan terus melakukan inovasi dalam hal pelayanan
peserta.

Kali ini, BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan tingkat lanjut bekerjasama mengimplementasikan sistem finger print dalam proses pendaftaran peserta.

RS Camatha Sahidya merupakan salah satu faskes tingkat lanjut mitra BPJS Kesehatan
Cabang Batam yang sukses menerapkan sistem ini per bulan Mei kemarin.

Dr.dr.Ibrahim,SH. MSc, MKn, MpdKed, selaku Direktur RS Camatha Sahidya, mengatakan
bahwa pelaksanaan finger print untuk pasien sudah lama dilakukan namun terbatas untuk
pasien hemodialisa saja.

Sekarang dilaksanakan pula bagi peserta rawat jalan di beberapa
poli yaitu poli mata, jantung dan Instalasi Rehabilitasi Medik (IRM).

Salah seorang pasien melakukan finger print saat melakukan pendaftaran di RS Camatha Sahidya. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

“Kalau untuk hemodialisa sudah lama, bulan Mei kemarin lanjut ke beberapa poli,” kata
Ibrahim.

Ibrahim yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
(PERSI) Provinsi Kepulauan Riau ini mengatakan bahwa inovasi yang dilakukan BPJS
Kesehatan kali ini tepat untuk mencegah fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh
peserta maupun oknum di rumah sakit.

Finger print yang dilakukan oleh peserta ketika mendaftar, membantu kita untuk
menghindari penyalahgunaan KIS oleh peserta. Rumah sakit akan memberikan pelayanan
kepada orang yang tepat bukan orang lain yang tidak memiliki hak sebagai peserta JKN-
KIS.

“Yang punya yang pakai, tidak mungkin ada pemalsuan biometri” ungkapnya.

Direktur RS Camatha Sahidya, Ibrahim. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Selain mencegah kecurangan yang dilakukan oleh peserta, sistem ini juga dapat digunakan untuk mencegah fraud yang dilakukan oleh rumah sakit.

Rumah sakit tidak akan mengajukan klaim yang mengada-ada karena semua kunjungan pasien terekam oleh sistem, sehingga tidak ada saling curiga antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

Ibrahim mengatakan sejauh ini tidak ada kesulitan yang dialami. Rumah sakit justru merasa lebih mudah karena untuk kunjungan selanjutnya ketika pasien melakukan finger print identitas pasien sudah langsung muncul tanpa mencari berkas-berkas pasien.

Pihak rumah sakit Camatha Sahidya juga terus menjelaskan kepada peserta bahwa sistem ini dilakukan untuk memudahkan peserta dalam melakukan pendaftaran mengingat banyaknya pasien yang berkunjung setiap harinya.

Dengan pemahaman yang diberikan tidak ada peserta yang complain selama implementasi sistem ini.(*)

Tutupi Selisih Pembayaran BPJS Kesehatan, Persi Usulkan Rp 2 T per Bulan

0

batampos.co.id – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengusulkan agar pemerintah memberikan kucuran dana lebih setiap bulan. Dana sebesar Rp 2 triliun itu diharapkan bisa menutupi selisih antara premi iuran dengan klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke faskes.

Usulan ini menjadi salah satu poin solusi jangka pendek yang diajukan Persi kepada pemerintah. Banyak faskes yang sulit beroperasi lantaran tidak kunjung ada dana sebagai pelunasan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kami memahami masalah defisit ini, tapi Persi juga mempertimbangkan dampak yang terjadi kalau RS tidak dibayar tepat waktu,” jelas Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Daniel Budi Wibowo, Kamis (18/7).

Dampak berantai seperti seret­nya kebutuhan obat dan angga­ran untuk gaji karyawan di-khawatirkan semakin mengurangi kualitas pelayanan bagi pasien itu sendiri. Daniel menjelaskan, setidaknya perlu Rp 2 triliun setiap bulan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

“Pemerintah bisa subsidi sampai Desember 2019, kecuali jika ada bauran penghematan yang bisa menurunkan klaim,” lanjutnya.

ilustrasi

Terkait kabar bakal seretnya da­na BPJS Kesehatan bulan de­pan, Persi memilih pengajuan subsidi dari pemerintah agar segera dilaksanakan. Tanpa itu, daya beli rumah sakit bakal menurun akibat kekurangan cash flow.

“Maka Persi mendesak pemerintah untuk menyediakan atau mengalihkan anggaran agar bisa menutupi klaim,” tegas Daniel. Sementara itu, skema pembayaran supply chain financial (SCF) masih dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Meski sudah sejak awal tahun diterapkan, hasilnya belum kelihatan signifikan. Banyak ru­mah sakit masih perlu me­nge­ncangkan ikat pinggang ka­rena tidak bisa memenuhi per­syaratan pengajuan pembiayaan dari bank.

Sehingga Persi meminta agar pemerinta­h meninjau ulang skema pembiayaan SCF tersebut.

“Tidak se­mua rumah sakit bisa meman­faatkan SCF,” ungkap Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto.

Kondisi saat ini, seperti yang dijelaskan BPJS Kesehatan Selasa lalu (16/7), utang selama semester pertama 2019 mencapai Rp 7,1 triliun per 8 Juli 2019. Angkanya diklaim sudah turun dalam berita acara BPJS Kesehatan per tanggal 14 Juli 2019 menjadi tinggal Rp 6,5 triliun. Jumlahnya sendiri masih terbilang besar karena ada akumulasi dengan tahun 2018.

“Totalnya Rp 28 triliun, tetapi itu ada akumulasi dengan tahun lalu,” jelas Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman. (deb)

Daihatsu Gandeng Blibli.com, Pengunjung Booth Daihatsu di GIIAS Dapat Diskon 40 Persen

0

batampos.co.id – Hari kedua pagelaran GIIAS 2019, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memperkenalkan Daithatsu Oil Sales Program dengan menggandeng Blibli.com untuk memberikan penawaran menarik pengunjung dan masyarakat.

Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Anjar Rosjadi, mengatakan ada tiga varian oli yang ditawarkan selama pagelaran GIIAS 2019 ini.

Bersama blibli.com pengunjung bisa mendapatkan promo pembelian jenis oli yaitu 10W-40 SN, 5W-30 SN dan 0W-20 SN.

“Untuk pengunjung yang datang langsung dan berswafoto di booth Daihatsu dan menggunggah foto ke akun media sosial instagramnya akan mendapatkan diskon hingga 40 persen,” jelasnya, Jumat (19/7/2019) di Booth Daihatsu.

Sedangkan untuk masyarakat Indonesia yang tidak sempat datang ke booth Daihatsu di GIIAS 2019, tetap bisa menikmati promo menarik ini dengan mengunjungi official store DGO di aplikasi market place blibli.com.

“Jadi semua customer Daihatsu tetap bisa menikmati promo menarik ini, baik langsung maupun melalui aplikasi jual beli online dan gratis ongkos kirim,”ujarnya.

Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Anjar Rosjadi (kiri) dan Senior Vice President Trade Partnership Blibli.com, Lay Ridwan Gautama, memperlihatkan oli yang dapat diperoleh pengunjung booth Daihatsu di GIIAS 2019 dengan potongan harga 40 persen. Foto: Astra Daihatsu Motor untuk batampos.co.id

Tiga produk ini merupakan pelumas sintetik yang telah teruji dan sesuai dengan standar kualitas pabrik Daihatsu secara global.

Ia menyebutkan oli DGO 10W-40 SN dijual Rp 80 ribu per liter, DGO 5W-30SN Rp 97 ribu dan DGO 0W-20 Rp 120 ribu per liternya.

Baca Juga: Sasar Generasi Milenial, Booth Daihatsu Didesign Bernuansa Memphis Art

“Selama GIIAS, customer kami bisa mendapatkan produk lebih murah karena program ini, kami menargetkan 1000 liter oli bisa terjual selama pagelaran ini,” sebutnya.

Selain itu, Anjar menambahkan hingga Desember 2019 mendatang, bagi pelanggan setia Daihatsu yang bertransaksi di toko spare parts akan mendapatkan kesempatan meraih satu kupon undian yang nanti akan diundi Januari 2020 mendatang.

“Jadi setiap pembelian oli mereka akan mendapatkan satu kupon. Satu unit Daihatsu Ayla dan ratusan elektronik,” ujarnya.

Senior Vice President Trade Partnership Blibli.com, Lay Ridwan Gautama, mengatakan saat ini semua menginginkan kemudahan dalam mendapatkan produk sesuai dengan keinginan, termasuk bidang otomotif.

Baca Juga: Semester Pertama 2019, Penjualan Daihatsu Mencapai 88 Ribu Unit

Marketnya sudah berubah, saat ini target kami itu di usia 20-35 tahun, penjualan cukup baik, ini membuktikan ada perubahan,” sebutnya.

Saat ini member blibli.com sudah mencapai 12.5 juta pengguna dan didominasi 54 persen pria dan 46 wanita. Hal ini juga menjadi faktor kemajuan pemasaran otomotif online.

“Kami sangat senang bekerjasama dengan Daihatsu. Melalui promo ini kami bisa membantu pelanggan Daihatsu mendapatkan oli sintetik dengan jaminan orisinil dan kualitas terbaik,” jelasnya.(yui)

Jaga Aset Perusahaan, Karyawan PT Unisem Berencana Dirikan Tenda

0

batampos.co.id –  Belum adanya penjelasan dari manajemen PT Unisem membuat para karyawannya terus melakukan aksi mogok kerja.

Mereka bahkan berencana akan mendirikan tenda dan menunggui kantor tersebut hingga ada penjelasan terkait rencana penutupan perusahaan tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan (mendirikan tenda) di dalam kantor, kita tetap akan menunggui aset itu,” kata Ketua Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Kota Batam, Mochamat Mustofa, kepada batampos.co.id, Jumat (19/7/2019).

Beberapa karyawan PT Unisem beristirahat di depan pintu masuk perusahaan. Para karyawan PT Unisem meminta perusahaan tersebut membayarkan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

Mustofa menjelaskan, sebenarnya para karyawan ingin agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik.

“Prinsipnya kita ingin colling down dan ada perwakilan dari perusahaan yang menemui kita,” paparnya.

Kata dia apabila perusahaan elektronik itu benar-benar akan berhenti beroperasi di Kota Batam, harus ada penjelasan secara terperinci.

Serta perusahaan harus memberikan hak-hak para karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013.(esa)

4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

0

batampos.co.id – Para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri dari perusahaan tidak perlu repot-repot lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengajukan klaim.

Anda kini bisa mengajukan klaim secara online. Begini caranya seperti yang dijelaskan Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, Ade.

Ade mengatakan, pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online atau e-Klaim, proses pengajuan klaimnya dilakukan secara online. Jika disetujui, pemohon tak perlu lagi datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan. Foto: JawaPos.com

Pemohon yang mengajukan klaim secara online diharuskan menscan semua dokumen persyaratan yang diperlukan terlebih dahulu untuk diunggah secara online.

Berikut prosedur e-Klaim BPJS Ketenagakerjaan: 

1. Membuat Akun BPJS Ketenagakerjaan

Jika Anda belum memiliki akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan          mengunjungi website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Kemudian klik “Daftar        Pengguna” jika belum memiliki akun.

Kemudian isikan data di halaman tersebut dan klik ”Submit Data”. Setelah itu akan          ada email yang masuk untuk kode aktivasi. Masukkan kode aktivasi untuk ke laman          formulir berikutnya.

2. Masukkan Data

Masukakan semua data yang dibutuhkan untuk membuat akun baru, lalu klik “Kirim”.        Setelah akun aktif, maka dapat memilih menu e-Klaim JHT. Apabila telah memilih akun      maka dapat langsung ke https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjs dan log in.

3. Isi Beberapa Keterangan

Kemudian, di laman berikutnya Anda harus mengisikan beberapa keterangan. Seperti        nomor KPJ, dan Jenis Klaim. Lalu klik ”Submit Form” dan ”Lanjutkan”. Setelah itu,            pemohon akan menerima SMS atau email untuk PIN konfirmasi.

4. Isikan Formulir Pengajuan e-Klaim 

Di halaman berikutnya Anda diharuskan mengisi formulir pengajuan e-Klaim BPJS            Ketenagakerjaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Seperti nomor PIN                konfirmasi, cabang BPJS terdekat yang akan dikunjungi, keterangan rekening dan            mengunggah dokumen persyaratan.

Sesudah semua data berhasil disimpan, maka pemohon akan menerima email tentang      status klaim online. Selanjutnya, pemohon hanya perlu menunggu untuk imbauan            lewat email tentang pengajuan klaim.

Jika pengajuan diterima maka pemohon perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang dipilih dengan dokumen asli (dalam 7 hari). Jika tidak diterima maka pemohon perlu memberikan dokumen yang diminta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.(she)

Zaman Serba Praktis, Bikin Malas Berjalan Kaki

0

batampos.co.id – Minimnya jumlah pejalan kaki di Tanah Air bisa dilihat dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa alasan seperti kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki, faktor kesibukan, kemajuan teknologi hingga mudahnya memperoleh kendaraan makin membuat seseorang malas berjalan kaki.

Mengutip dari BBC.com, Indonesia nyatanya menduduki peringkat tinggi sebagai negara yang penduduknya paling malas berjalan kaki yakni 3.513 langkah per hari.

Itu berbeda bila dibandingkan Hong Kong yang menempati urutan teratas dengan 6.880 langkah setiap harinya.

Bagi sebagian warga Kota Batam, tentu saja fakta ini tidak begitu mengejutkan. Mengingat, realita sosial tersebut yang kini terjadi di beberapa kota besar Indonesia. Mulai dari pelajar, ibu rumah tangga hingga para pekerja menuturkan alasan mereka malas berjalan kaki.

Arta Tama Putra, alumni SMA Hang Tuah Batam ini misalnya. Ia mengungkapkan intensitas jalan kakinya bisa terbilang sangat jarang.

”Mungkin hanya sebatas jalan kaki dari suatu tempat ke tempat parkir. Selama masih bisa ditempuh dengan naik motor, ya naik motor saja,” kata Arta.

Pengaruh zaman dengan kemudahan teknologi yang dihadirkan juga turut menyumbang turunnya jumlah langkah bagi pejalan kaki.

”Apalagi sekarang serba praktis, pesan makan tidak perlu jalan bahkan naik kendaraan, cukup pesan lewat aplikasi,” ujarnya.

Bagi para pekerja, kesibukan menjadi faktor utama hilangnya kebiasaan jalan kaki ini. Bahkan, fakta kesibukan ini juga mengakibatkan banyak pekerja kantor yang kurang gerak dan berakibat timbulnya berbagai penyakit, seperti jantung, obesitas, batu ginjal dan lainnya.

Misalnya faktor risiko batu ginjal yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas tubuh. Penyakit ini sering ditemui pada pekerja kantoran yang banyak duduk di depan komputer.

ilustrasi
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

”Malas gerak, ditambah dengan kurang minum, seseorang akan mudah terkena batu ginjal ini,” terang Dokter Spesialis Urologi Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, dr. M Fariz, SpU.

Meskipun, berbagai penyakit mengintai individu yang malas berjalan kaki, beberapa warga masih saja berdalih fasilitas bagi pejalan kaki di kota masih sangat minim. Fakta lainnya yang sering dijumpai adalah keberadaan sepeda motor yang mudah dimiliki hanya dengan kemudahan cara bayar yang ikut menggeser kebiasaan seseorang berjalan kaki.

Fadhilah Nurzali misalnya. Pria yang bekerja sebagai pegawai swasta ini mengatakan, kehidupan perkotaan juga menuntut setiap orang memiliki kendaraan pribadi. Semakin mudahnya proses dan murahnya pembiayaan kredit sepeda motor, mendorong kebiasaan malas berjalan kaki semakin tinggi.

”Sepertinya kebiasaan berjalan kaki hilang begitu saja, setelah pindah ke kota,” kata Fadhil.

Pria kelahiran Mojokerto ini mengungkapkan, hampir semua orang memiliki kendaraan pribadi. Aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan dengan berjalan kaki, malah dijauhi secara tidak langsung.

”Contohnya saja, meski jarak sekolah dekat, para orangtua mengantar anaknya bersekolah dengan naik motor juga,” ungkapnya.

Belum lagi, lanjutnya, kebiasaan yang dilakukan ibu rumah tangga dan kebanyakan orang yang berbelanja ke warung juga dengan menggunakan sepeda motor, meski jarak tempuh kurang dari 100 meter.

Realitas perkotaan inilah yang paling banyak terjadi, namun tidak disadari oleh penduduknya. ”Seolah-olah, malas berjalan kaki sudah menjadi gaya hidup warga perkotaan,” ucap Fadhil. (nji)

BPJS Kesehatan Nunggak Pembayaran Rp 7 Miliar , Layanan RSUD Batam Terganggu

0

batampos.co.id – Badan anggaran (Banggar) DPRD Batam mempertemukan pihak RSUD Embung Fatimah (EF) Batam dengan BPJS Keseha-tan Kota Batam, Kamis (18/7) siang. Pertemuan tersebut membahas dan mencari solusi atas piutang RSUD EF pada BPJS Kesehatan dari 2017 hingga 2018 yang jumlahnya mencapai hampir Rp 7 miliar belum dibayarkan BPJS Kesehatan.

Dari rapat banggar tersebut, Direktur RSUD EF Ani Dewiyana mengungkapkan, dari 2017 piutang RSUD EF ke BPJS Kesehatan mencapai Rp 5 miliar lebih. Sementara untuk piutang 2018 mencapai Rp 1,1 miliar juga belum terbayarkan.

”Kami sudah mengajukan klaim sesuai persyaratan yang diminta BPJS Kesehatan. Namun, mereka mengatakan, piutang 2017 tak masuk ke sistem mereka atau tak terbaca dan berpotensi hangus. Logikanya, piutang itu kan sudah diaudit BPK, tak mungkin kami bohong atas piutang itu,” terang Ani yang juga didampingi wakilnya, Sri Rupiati.

Tak itu saja, 2018 lalu BPJS Kesehatan juga belum membayar utangnya atau piutang dari RSUD EF sebesar Rp 1,1 miliar. Menurut Ani, RSUD Embung Fatimah ini merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hampir 90 persen dana itu berasal dari dana kapitasi atau dari tagihan RSUD EF ke BPJS Kesehatan.

”Kalau itu tak dibayar-bayarkan, otomatis mengganggu stabilitas keuangan dan ope­rasional RSUD Embung Fatimah,” katanya.

Misalnya saja, obat bisa jadi tak terbeli karena memang dana tak ada. Begitu juga jasa dokter juga bisa tak terbayar. ”Yang jadi kor-bannya ujung-ujungnya masyarakat Batam, pasien se-Batam yang berobat ke RSUD Embung Fatimah,” ujarnya.

Bahkan, tagihan 2019 ini mulai dari Januari hingga Juni, lanjutnya, baru dibayar BPJS Kesehatan tiga bulan pertama. Sedangkan tiga bulan berikutnya yakni April hingga Juni belum dibayarkan.

”Saya sudah dapat info dari beberapa rumah sakit swasta bahwa klaim mereka sudah dibayar BPJS Kesehatan hingga April. Ini justru kami yang statusnya RSUD hanya dibayarkan sampai bulan Maret saja,” ujarnya.

Sementara dari BPJS Kesehatan yang diwakili bagian keuangannya, Iwan, didampingi dokter Ori menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan aturan berdasarkan sistem yang sudah lama dijalankan BPJS Kesehatan.

”Kalau memang klaim itu persyaratannya sudah lengkap dan benar, pasti akan te-record di sistem kami. Namun, ini kan tak semua yang dikatakan piutang RSUD Embung Fatimah terbaca di sistem. Kami kerja by system. Kalau di sistem tak masuk, otomatis kami tak bisa asal mencairkan klaim-klaiman itu,” terang Ori.

Sementara, anggota Banggar dari Komisi IV DPRD Batam Aman menegaskan, piutang RSUD EF yang tak terbaca di sistem BPJS Kese-hatan itulah yang jadi akar persoalannya hingga piutang RSUD EF tak terbayarkan oleh BPJS Kesehatan berjumlah miliaran rupiah.

”Kenapa kami mempertemukan dua intansi ini, agar kedua belah pihak bisa menyampaikan dan kami minta klarifikasi serta mencari penyelesaiannya. Hanya sinkronisasi yang bisa mengurai permasalahan ini dari dua tahun lalu tak selesai juga,” ujar Aman.

Piutang RSUD EF ke BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan sampai saat ini, lanjutnya, tak serta merta tak diakui dan dihapuskan atau dianggap hangus begitu saja. Karena piutang tersebut sudah terncantum di Perda.

”Kalau ini tak tuntas dalam beberapa pekan ke depan, DPRD Batam akan membentuk pansus. Kami ingin memverifikasi persoalan ini tuntas agar operasional RSUD EF tetap berjalan tanpa hambatan,” tegasnya. (gas)

2.000 Izin Lahan Terancam Dicabut oleh BP Batam

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali me­ngeluarkan peri­ngatan keras kepada para pemilik izin alokasi lahan di Batam. Jika mereka tak kunjung memanfaatkan atau mem­ba­ngun lahan yang telah dialokasikan, maka BP Batam tak segan mencabut izinnya dan menarik kembali lahan tersebut.

Bukan hanya gertak sambal, BP Batam sejauh ini sudah membuktikan ancaman itu. Yang terbaru, BP Batam telah mencabut izin alokasi lahan milik PT Pulau Mas Putih yang berlokasi di Batam Centre. La­hannya berada di antara ge­dung PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan Sekolah Global Indo Asia, Batam Centre.

“Untuk persoalan PT Pulau Mas Putih sudah kami lakukan pembatalan alokasi karena tak kunjung membangun, namun mereka masih bertahan bahwa lahan tersebut ada­lah miliknya,” kata Kepa­la Bidang Evaluasi Lahan Pem­­bangunan BP Batam Harry Prasetyo Utomo, Kamis (18/7).

Selain lahan milik PT Pulau Mas Putih itu, saat ini BP Batam juga tengah memantau dua lahan tidur lainnya. Dua titik lahan tersebut milik PT Daya Makmur Sejahtera dan PT Obyor Sentosa Indonesia. Lokasinya berada di sekitar landmark Welcome to Batam, Batam Centre.

“Kedua perusahaan tersebut belum melaksanakan pem­bangunan, tapi kami temukan upaya untuk menjual secara terang-terangan lokasi itu kepada pihak lain,” ungkap Harry.

Dua perusahaan itu sudah masuk dalam radar evaluasi dan pembangunan. Selain itu, BP Batam juga telah dilakukan proses administrasi dan pemanggilan.

“Tapi keduanya tetap me­nunjukkan upaya lain yang telah melampaui isi perjanjian dan komitmen awal setelah pro­ses pemanggilan,” jelasnya lagi.

Sejak proses evaluasi dilakukan dari 2016, BP Batam menemukan sedikitnya 2.000 titik lahan tidur yang tak kunjung dibangun atau dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Terkait temuan itu, BP Batam akan terus memantau dan mengawasi. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak segera dibangun, tidak menutup kemungkinan akan dicabut izinnya.

ilustrasi

“Memang tidak serta merta dibatalkan izinnya, karena BP masih memberikan kesempatan agar lahannya dibangun. Tapi jika tidak dimanfaatkan, maka BP akan cabut alokasi tersebut,” paparnya.

Harry kemudian mengatakan, BP Batam memiliki tim yang terus memantau seluruh titik alokasi lahan melalui media cetak dan online beserta iklan-iklan yang memiliki keterkaitan dengan pengalihan wewenang alokasi lahan di Batam sebelum 2016.

Dari pengawasan itu, tim BP Batam akan melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3 kepada pihak terkait. Begitu juga pengecekan dan overlay posisi-posisi di lapangan, serta memantau lewat media.

Menurutnya, BP Batam melakukan evaluasi berdasarkan data-data administrasi yang ada. Jika memang sudah berjanji akan membangun, maka diharapkan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Jika sebaliknya, maka alokasi tersebut harus dikembalikan ke BP Batam. Apabila pihak yang bersangkutan tidak berkenan untuk mengembalikan, maka akan dilakukan pembatalan.

Lahan-lahan yang dibatalkan izinnya akan diambil kembali menjadi aset BP Batam untuk kemudian dialokasikan kepada investor yang sudah menyampaikan rencana bisnisnya serta memiliki nilai ekonomi dengan prospek usaha yang baik dan jelas. Supaya lahan di Batam bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Harry memastikan, pencabutan izin alokasi lahan akan terus dilakukan. Maka ini merupakan kesempatan bagi pengusaha yang serius ingin berinvestasi di Batam untuk mendapatkan lahan.

Tapi tentu saja, meminta alokasi lahan yang dulunya telantar harus menyertakan rencana bisnis. Makanya dalam proses pemaparan rencana bisnis, BP Batam mengikutsertakan sejumlah divisi lain untuk menelusuri presentasi dari pengusaha.

Pertama, ada Biro Perencanaan Teknik terkait fatwa planologi. Fatwa ini terkait dengan peruntukan lahan dan proses tata ruang.

Lalu ada Direktorat Sarana dan Prasarana untuk penerbitan izin pematangan lahan. Kemudian ada dari Kantor Lahan untuk evaluasi perizinan lahannya. Selanjutnya ada Biro Hukum untuk membahas legalitasnya. Biro Keuangan untuk mengecek kemampuan finansial perusahaan dan terakhir Satuan Pengawas Internal (SPI) di bawah Kepala BP Batam sebagai pengawas.

Dalam proses pemaparan rencana bisnis, BP Batam mempersilakan pengusaha untuk mengevaluasi rencana bisnisnya. Bagi pemilik alokasi lahan baru, bisa melakukan evaluasai hingga tiga bulan.

Sedangkan untuk pemilik lahan yang memilih melan-jutkan lahan tidurnya hanya bisa sebulan dalam merevisi rencana bisnisnya. (leo)