Rabu, 24 Juni 2026
Beranda blog Halaman 11338

Olsera POS Luncurkan Aplikasi Olsera Office

0

batampos.co.id – Bertepatan dengan momen peringatan HUT ke-74 RI, Olsera memberikan kado spesial kepada semua rekanan dengan memperkenalkan aplikasi Olsera Office.

Yakni, solusi pengelolaan toko hingga laporan penjualan dalam bentuk aplikasi yang lebih cepat dan praktis.

Olsera Office hadir sebagai wujud komitmen tim Olsera untuk selalu memberikan value, dukungan, hingga kepuasan terbaik bagi para rekanan pengguna Olsera.

Aplikasi Olsera Office adalah solusi yang dinantikan oleh para owner usaha untuk kemudahan totalitas dalam memonitoring penjualan.

Sehingga diharapkan akan menjadi rekan andalan dalam memperoleh informasi hingga mengelola toko dalam beberapa sentuhan mudah.

“Orientasi pengembangan kami adalah aspirasi dari para pelanggan, tepatnya para pelaku usaha UMKM,” ujar Novendy Chen selaku Co Founder Olsera.

“Olsera ingin menjadi solusi aplikasi kasir yang dikembangkan dengan pendekatan dari dan untuk para merchant, bukan dari aspirasi perusahaan semata”, kata dia lagi.

Aplikasi Olsera Office sendiri merupakan sebuah solusi kemudahan pengelolaan toko pertama dan satu-satunya yang telah hadir dalam bentuk aplikasi untuk melengkapi aplikasi Point of Sale yang telah ada.

Sebelumnya, para rekanan harus mengelola produk, penjualan dan laporan melalui portal website yang disediakan, hal yang umum ditemukan oleh para penyedia Point of Sale berbasis komputasi awan (cloud) yang dijumpai sekarang.

Dua karyawan Olsera memperkenalkan aplikasi Olsera Office yang memudahkan pengguna Olsera untuk mengakses back office hanya melalui aplikasi di ponsel. Foto: Ratna/batampos.co.id

“Tidak perlu lagi terikat dengan PC, laptop yang repot dibuka tutup, ataupun browser smartphone yang kurang optimal,” jelasnya.

Olsera Office membawa semua fungsionalitas dari store management versi web ke dalam bentuk aplikasi native yang ringan, fungsional dan jauh lebih praktis”, tambah pria yang biasa disapa Vendy ini.

Vendy melanjutkan, adapun kelebihan yang akan didapatkan dengan penggunaan aplikasi Olsera Office ini di antaranya adalah proses load yang lebih cepat, navigasi menu lebih responsif, lalu ditambah dengan hadirnya fitur notifikasi pesanan online.

Di mana memudahkan staf untuk mengetahui pesanan yang masuk dari toko online, serta dapat langsung memprosesnya ke dalam Point of Sale.

Tentu tidak kalah menarik yaitu fitur notifikasi laporan penjualan yang akan dikirimkan setiap hari saat tutup penjualan di toko, langsung kepada owner dan pihak lainnya yang ditunjuk.

OlseraPOS adalah salah satu penyedia aplikasi kasir (cloud Point of Sale) terkemuka dengan tingkat kepuasan pelanggan tinggi dan biaya subscription kompetitif, mulai di Rp 125.000 per bulan.

Berdiri sejak tahun 2015, OlseraPOS juga telah mengembangkan fitur loyalty point, CRM, waiter mode dan table management (untuk restoran), kiosk order, staff access dan multi level inventory management, hingga integrasi pembayaran dengan mPOS Cashlez, OVO dan GO-PAY baru-baru ini.

Hal lain yang membuat OlseraPOS unik adalah solusinya yang disandingkan dengan toko online, di mana para rekanan dapat mengaktivasi dan mengelola toko online dalam bentuk website maupun aplikasi dari database produk yang sama dari POS mereka.

OlseraPOS memiliki setidaknya 5.000 database pengguna aktif yang tersebar di lebih dari 180 kota di seluruh Indonesia.

Dengan latar belakang usaha di bidang makanan/minuman, ritel busana/aksesoris, mini market, salon kecantikan/spa, barbershop, laundry dan sebagainya.

“Terobosan ini adalah kado cinta kami kepada para rekanan pengguna OlseraPOS. Kami akan terus mengembangkan berbagai fitur yang akan memudahkan para pelaku UMKM di Indonesia yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami. Merdeka!” tutup Vendy. (*)

Pemko Anggarkan Rp 650 Juta untuk Pemasangan Lampu Jalan

0

batampos.co.id – Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Batam sudah merampungkan pengerjaan sebagian proyek pelebaran jalan yang ada di Batam. Namun demikian, akibat pelebaran ini beberapa tiang penerangan lampu jalan umum (PJU) yang sebelumnya terpasang terkena dampak pelebaran.

Seperti terlihat di sejumlah jalan di antaranya kawasan Tanah Longsor, underpass, Simpang Telkom hingga Irinco Pelita-Kecamatan Lubukbaja hingga kawasan permukiman seperti di jalan Tiban McDermott menuju Tiban BTN, Sekupang.

Kepala DBM-SDA Kota Batam Yumasnur mengatakan, akibat pelebaran beberapa lampu penerangan dibongkar agar pengerjaan berjalan dengan baik. Namun demikian, setelah selesai dikerjakan, lampu akan segera dipasang kembali.

”Beberapa jalan yang sudah selesai tahun lalu juga ada yang belum dipasang kembali lampu jalannya,” kata dia, Rabu (14/8).

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Menurutnya, pemasangan diprioritaskan untuk jalan yang sudah selesai dibangun tahun lalu. Tahun ini, Pemko Batam menyiapkan anggaran Rp 650 juta untuk pengadaan PJU ini.

”Prioritas jalan yang sudah selesai dibangun. Kami menargetkan akhir tahun ini pemasangan sudah selesai dilakukan baru dilanjutkan jalan di permukiman warga, termasuk yang di Tiban McDermott itu,” tambahnya.

Yumasnur meminta warga untuk berhati-hati ketika melewati jalan yang masih minim penerangannya. Kebutuhan PJU termasuk yang prioritas tahun ini. ”Kalau jalan sudah siap pasti tahap selanjutnya meleng-kapi infrastruktur penunjang. Karena untuk keselamatan pengendara juga,” ujarnya.

Berdasarkan data arsip Pemko Batam, saat ini ada 9.423 titik PJU yang terpasang dan tersebar di seluruh jalanan Batam. Beberapa jenis PJU yang terpasang di antaranya single pole setinggi sembilan meter 3.677 titik, single pole setinggi 11 meter sebanyak 3.111 tiang, double pole sembilan meter 169 tiang, double 11 meter sebanyak 1.092 tiang, stang ornamen 235 tiang dan lampu menara enam tiang.

Ia menambahkan untuk tinggi tiang PJU yang akan dipasang tahun ini disesuaikan dengan kebutuhan di masing- masing ruas jalan.

”Ada tipe-tipenya. Nanti melihat kebutuhan di ruas jalan tersebut,” tutupnya. (yui)

Pesan Wali Kota Kepada PNS di Kota Batam: Kerja Jangan Menunggu Anggaran

0

batampos.co.idWali Kota Batam, Muhammad Rudi, meminta pimpinan instansi mulai lurah hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menunggu anggaran untuk mewujudkan pembangunan atau pelayanan di Batam.

”Lakukan inovasi dan tingkatkan kreativitas. Tak boleh kerja hanya karena ada anggaran,” kata Rudi.

Ia menyebutkan, kota belum sepenuhnya bersih, terlebih di pusat keramaian seperti pasar.

Untuk pasar swasta, ia meminta ASN tidak hanya menyalahkan manajemen kawasan tersebut, justru pegawai seharusnya melaksanakan fungsi pengawasan.

Ia sendiri mengaku, melihat sendiri masih banyak sampah, bangunan liar, hingga oli bekas bengkel tidak teratasi dengan baik.

Pegawai Kecamatan Batuaji melayani warga yang mengurus dokumen, beberapa waktu lalu. Wali Kota Batam meminta semua pegawai berinovasi dan memberikan layanan terbaik tanpa tergantung anggaran belanja pemerintah. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

”Kalau tak terkontrol dan kotor, bagaimana orang mau datang, padahal target kita kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 2,4 juta tahun ini,” papar dia.

Baca Juga: Wali Kota Semprot Kadishub Kota Batam

Apabila kondiis itu terus terjadi, ia khawatir target wisman tidak akan tercapai. Padahal di satu sisi, infrastruktur jalan yang sedang digenjot pembangunannya, termasuk pedestrian.

”Juni kemarin, kunjungan wisman sudah 1 juta lebih. Sisanya enam bulan ke depan yang kita pikirkan,” katanya.

Terkait pengawasan, Rudi mengatakan tidak ada petugas khusus. Karena setiap OPD sudah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Baca Juga: Perusahaan Tiongkok Menjamur di Kota Batam, Wali Kota Batam Minta Porsi Pekerja Lokal Diutamakan

Lagi pula, menurutnya, ada Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

”Satpol akan turun dan ada juga yang di BKO ke kecamatan, jalankan ini, kalau tak jalan saya akan tarik kembali. Biar yang dari Mako Satpol yang akan genjot,” imbuhnya.(iza)

SMKN I Batam Jadi Pelopor Lembaga Sertifikasi Profesi SMK di Provinsi Kepri

0

batampos.co.id – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) I Batam terus berbenah untuk mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan dunia kerja.

Satu yang sedang fokus dipersiapkan saat ini adalah sertifikasi profesi siswa. Siswa tamatan SMKN I akan dibekali dengan sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Direktur LSP SMKN I Batam, Zulfahmi, mengatakan, sertifikasi dilakukan di sekolah sendiri dalam sebuah wadah yang disebut Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMKN I Batam.

LSP SMKN I lanjutnya sudah ada sejak 2015 lalu. Namun masih terbatas di dua jurusan, yakni teknik komputer dan jaringan (TKJ) serta teknik mesin.

“Tahun ini ruang lingkup bidang sertifikasi berhasil ditambah empat lagi,” jelasnya, Kamis (15/8/2019).

“Di antaranya teknik mekatronika, otomasi industri, pengelasan dan elektronika industri,” kata dia lagi.

Saat ini lanjutnya, semua bidang keahlian sudah ada. “Insyallah sekitar 450 an siswa akan mengikuti proses sertifikasi tahun ini,” ujarnya.

Asesori LSP SMKN I menilai proses sertifikasi seorang siswi SMKN I. Foto: Eja/batampos.co.id

LSP SMKN I Batam terang Zulfahmi, merupakan lembaga sertifikasi resmi di bawah naungan BNSP.

Kata dia, LSP SMK baru ada di tiga sekolah di Kepri dan SMKN I Batam sebagai pelopor. Sehingga Direktorat Pembinaan SMK juga memberikan mandat agar SMKN I Batam mengajak dan membimbing SMK lain untuk membentuk LSP di sekolah masing-masing.

Karena kata dia, LSP salah satu terobosan dari program revitalisasi SMK.

“Semua SMK seharusnya punya LSP, kami diberi mandat untuk mengajak dan membimbing SMK lain untuk dirikan LSP di sekolah masing-masing,” paparnya.

“Anak-anak yang tamat harus punya sertifikasi sehingga bisa bersaing di dunia kerja,” tuturnya.

LSP SMKN I Batam juga menerima titipan sertifikasi dari SMK lain. Dalam artian, siswa dari SMK lain bisa disertifikasi oleh LSP SMKN I sesuai dengan bidang sertifikasi yang tersedia.

“Kita punya asesor yang handal dari berbagai sekolah dan lembaga sertifikasi yang handal,” jelasnya.

“Siswa sekolah lain bisa bergabung ke LSP kami. Nanti penilaian tetap di BNSP,” ujar Zulfahmi lagi.

Kepala SMKN I Batam, Lea Lindrawijaya Suroso, menambahkan, sertifikasi siswa tamatan SMK adalah sebuah keharusan.

Sebab sudah masuk dalam program revitalisasi SMK yang tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang penguatan SMK.

Untuk itu kepada sekolah lain yang belum memiliki LSP segera mendirikan LSP dan LSP SMKN I siap mendamping.

“Begitu juga untuk sertifikasi siswa bisa koordinasi dengan kami sehingga disertifikasi melalui LSP yang sudah ada ini,” imbau Lea.(eja)

Di Batam, Penjualan Ponsel Makin Turun

0

batampos.co.id – Kondisi perekonomian Batam yang masih lesu berdampak kepada turunnya penjualan telepon seluler (ponsel) di pusat-pusat perbelanjaan elektronik dan mal. Seperti terlihat di Lucky Plaza, Nagoya, beberapa toko terlihat tutup, Rabu (14/8).

Meski pengunjung terlihat cukup ramai, beberapa kar­yawan yang membuka toko mengatakan penjualan ponsel mengalami penurunan.

”Biasanya sehari bisa terjual 5-8 ponsel, sekarang ini hanya bisa jual dua ponsel, bahkan kadang tidak ada penjualan satupun,” kata salah satu karyawan toko ponsel di Lucky Plaza, Jacky.

Ia berpendapat, kondisi ini diperparah dengan naiknya harga komoditas sembako dan tarif kebutuhan pokok lainnya, seperti bahan bakar minyak (BBM) juga listrik.

”Zaman semakin susah. Sepi pembeli dan biaya sewa otomatis akan naik juga,” keluhnya lagi.

Menurutnya, ada belasan toko yang tutup hingga yang buka setengah hati (kadang buka, kadang tidak).

foto: batampos.co.id / yusuf hidayat

”Ada juga beberapa teman yang buka mulai siang saja, karena bisa mengurangi jam kerja karyawannya. Kalau kar­yawan masuk siang sampai malam, gaji kan dibayar tidak full,” beber Jacky.

Kondisi serupa juga dikeluh-kan pedagang ponsel di Nagoya Hill Mall, Adit. Ia menyebutkan turunnya omzet penjualan mencapai hingga 60 persen.

”Kalau biasa per bulan bisa di atas Rp 20 juta, sekarang Rp 10 juta pun susah sampai. Itupun tidak semua dari penjualan ponsel, tertolong karena ada penjualan aksesori ponsel juga,” ucapnya.

Meski ada beragam produk yang ditawarkan produsen ponsel saat ini, tidak dapat mendongkrak penjualan ponsel di agen toko.

”Sepi bukan tidak ada pilihan ponsel, tapi memang pembeli yang menurun. Pastinya karena kondisi perekonomian yang memang tidak meningkat,” terang Adit berpendapat.
Ia mengaku, harus pintar-pintar mengatur keuangan dengan menabung karena tidak tertutup kemungkinan jika sewaktu-waktu pemilik menutup tokonya.

”Pemilik toko juga mengeluh penjualan yang terus menurun. Bahkan sudah ada pengurangan kar­yawan. Kalau saya diberhentikan ya pulang kampung. Tak sanggup nganggur di Batam,” ujarnya. (nji)

Tiga Rumah di Kota Batam Terbakar

0

batampos.co.id – Tiga rumah di Perumahan Yose Sadai Indah Marina, Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, Kota Batam, dilalap api, Rabu (14/8/2019).

Kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30 WIB dan . Sederet rumah yang terbakar berada di Blok B Nomor 57, 58, dan 59. Belum diketahui penyebab kebakaran. Namun, api berasal dari rumah nomor 59.

Teguh, ketua RW 07/RT 03 menuturkan, kebakaran tersebut diketahui setelah api membesar dari dalam garasi mobil rumah Nomor 59. Saat itu, kata dia, terlihat asap tebal keluar dari rumah tersebut.

”Tadi ada asap terus apinya langsung besar. Sontak kami teriak panggil warga,” kata Teguh.

Tiga rumah di Perumahan Yose Sadai Indah Marina, Kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, Kota Batam, dilalap api, Rabu (14/8/2019). Kebakaran diduga akibat arus pendek. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Dia juga mengatakan, pihaknya langsung pergi melapor ke pemadan kebakaran di simpang pelabuhan Sagulung.

”Saat kita sampai, api sudah sangat besar,” katanya.

Menurutnya, rumah tersebut dihuni oleh Jackson dan api diduga berasal dari arus pendek atau korsleting listrik yang membakar rumah dan satu unit mobil Toyota Avanza.

Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan informasi dan menyelidiki kejadian tersebut.

”Untuk pemicu api dari mana berasal kita masih proses lidik, sebagian rumah hanya terkena bagian atap plafonnya,” pungkasnya.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG) Stasiun Meteorologi Batam mengingatkan masyarakat tentang potensi cuaca panas yang akan melanda Batam dalam beberapa waktu ke depan.

Masyarakat diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah karena berpotensi menimbulkan kebakaran besar.(cr1)

Dana Bansos di Kota Batam Naik 90 Persen

0

batampos.co.id – Dana Bantuan Sosial (Bansos) di nota kesepakatan APBD Perubahan (APBD-P) 2019 naik sekitar 90 persen. Di APBD murni, hanya sekitar Rp 3,3 miliar kini naik menjadi Rp 6,3 miliar.

“Saya kurang ingat detailnya item per item terkait Bansos itu,” kata anggota , Rabu (14/7/2019).

Aman mengatakan, anggaran Bansos ini biasanya digunakan untuk bantuan ke berbagai instansi. Serta kegiatan seperti ke panti asuhan, bantuan ke mahasiswa dan ke pihak lainnya.

Termasuk adanya peningkatan bantuan sosial yang tidak direncanakan.

”Misalnya bantuan ke panti asuhan itu hampir dilakukan setiap tahun. Dan kalau tidak salah di Komisi II juga dibahas itu,” katanya.

Penambahan alokasi anggaran Bansos ini juga digunakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.

ilustrasi

”Jadi, bantuan yang tidak direncanakan misalnya kalau ada kebakaran dan sebagainya,” jelasnya.

“Karena memang kan banyak musibah terjadi. Kalau selain-nya itu memang sudah direncanakan,” katanya lagi.

Baca Juga: Polisi Awasi Penyaluran Dana Bansos

Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Idawati Nursanti, mengatakan, bansos tidak dibahas di Komisi II karena APBD-P langsung diambil oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam.

”APBD-P sekarang tidak dibahas Komisi II, langsung di Banggar yang ambil alih,” katanya.

Selain Bansos, belanja hibah juga naik 0,53 persen. Kenaikan anggaran ini karena ada belanja hibah untuk KPU, Bawaslu, dan Polresta.

Belanja hibah semula sekitar Rp 51,5 miliar berubah menjadi Rp 51,8 miliar. Belanja yang juga mengalami kenaikan adalah belanja pegawai dari Rp 901,3 miliar naik menjadi 927,8 miliar, atau naik sebesar Rp 2,94 persen.

Baca Juga: 26.501 Keluarga di Batam Dapat Bansos

Pengesahan nota kesepakatan KUA PPAS sempat menjadi perhatian karena belasan anggota DPRD mengesahkannya tengah malam, Kamis (1/8/2019) lalu.

Sidang paripurna tengah malam tersebut dipimpin Zainal Abidin dan Iman Sutiawan. Sementara beberapa anggota dewan yang hadir adalah Aman, Joko Mulyono, Jefri Simanjuntak, Yunus Spi, Yudi Kurnain, Bobi Alexander Siregar dan Safari Ramadhan.

Kemudian Ruslan Ali Wasyim, Amintas Tambunan, Yunus Muda, dan anggota dewan yang lain. Safari Ramadhan mengatakan bahwa paripurna tersebut memang tidak melanggar sama sekali.

”Kita hanya mengejar waktu supaya semua selesai,” katanya.(ian)

Kabar Terbaru Dari Karyawan PT Unisem

0

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam memastikan nasib karyawan PT Unisem di Mukakuning yang tekena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan haknya.

Kepala Disnaker Batam Rudi Sakyakirti mengatakan, setelah menghadiri rapat bersama perusahaan dan karyawan, telah ada kesepakatan terkait pembayaran sisa kontrak dan uang pesangon karyawan.

”Sudah dua kali pertemuan. Kemarin saya juga hadir. Akhirnya didapatkan kesepakatan. Jadi, tidak ada masalah lagi,” kata Rudi, Rabu (14/8).

Beberapa karyawan PT Unisem beristirahat di depan pintu masuk perusahaan. Para karyawan PT Unisem meminta perusahaan tersebut membayarkan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Unang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

Rudi menjelaskan, berdasarkan informasi, perusahaan menyiapkan uang hingga Rp 300 miliar untuk pembayaran hak karyawan hingga 30 September mendatang.

Baca Juga: Pemerintah Carikan Investor Baru untuk Menampung Karyawan PT Unisem

”Sebelum benar-benar tutup, mereka harus membayarkan hak seluruh karyawan yang terdampak,” imbuhnya.

Ia menuturkan, akibat tutupnya perusahan Unisem, lebih dari seribu karyawan dirumahkan.

Tutupnya perusahaan itu juga menambah daftar panjang perusahaan yang tidak beroperasi di Batam.

Kondisi ini, menurutnya, disebabkan belum stabilnya peningkatan sektor insdustri di Batam.

Baca Juga: Tidak Mau Kecolongan, Karyawan PT Unisem Periksa Kendaraan yang Keluar Perusahaan

Sehingga, perusahaan tidak bisa bertahan dan memilih tutup. Sebelumnya, karyawan PT Unisem memilih mogok kerja karena belum adanya kejelasan terkait nasib mereka.

Menurut pekerja, perusahaan bertindak sendirian untuk menentukan nasib ribuan karyawan.

”Setelah negosiasi, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan hingga akhir nanti tidak ada permasalahan lagi. Perusahaan bertanggung jawab penuh atas nasib karyawan,” tutupnya.(yui)

Caleg Terpilih Wajib Serahkan LHKPN

0

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam memberi batas waktu selama tujuh hari bagi para calon anggota legislatif Kota Batam terpilih periode 2019-2024 untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kalau tidak mampu menyerahkan, mereka terancam dicoret.

Ketua KPU kota Batam Syahrul Huda mengatakan, kewajiban ini diatur dalam pasal 36 Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu.

“Jika mereka tak menyerahkan tanda terima LHKPN, KPU tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik Gubernur Kepri,” katanya, Selasa (13/8).

Berdasarkan surat KPU RI nomor 861/PL.01.4-SD/06/KPU/V/2019, tanda terima LHKPN yang disampaikan pada KPU adalah tanda terima terhadap LHKPN yang dilakukan calon pada rentang waktu sejak ditetapkan sebagai calon tetap sampai penetapan calon terpilih.

Penetapan calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) adalah 20 September 2018. Sedangkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam dilaksanakan melalui rapat pleno pada Sabtu (10/8) di Hotel Travelodge Batam. Sementara batas waktu penyerahan tanda terima LHKPN kepada KPU tujuh hari setelah penetapan hasil pemilu.

Ilustrasi

“Artinya penyampaian tanda terima adalah untuk pelaporan LHKPN setelah 20 September 2018 sampai 7 hari setelah penetapan calon terpilih pada 10 Agustus 2019,” ujarnya.

KPU Batam mengimbau calon terpilih yang belum menyerahkan tanda terima LHKPN untuk segera menyampaikan hingga batas waktu yang ditentukan. Sebab, ini akan menjadi salah satu dasar bagi KPU Batam untuk mengajukan nama-nama anggota DPRD Batam yang akan dilantik kepada gubernur.

Sementara itu dikonfirmasi Batam Pos salah satu anggota DPRD Batam terpilih Rohaizat mengaku sudah menyerahkan LHKPN.

Menurutnya, sejak pleno penetapan anggota dewan terpilih, pihaknya sudah menyerahkan berkas LHKPN.

“Kami dari PKS semuanya sudah l. Karena dari awal DPD PKS sudah mendesak agar berkas LHKPN diserahkan sebelum batas akhir,” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota dewan terpilih Harmidi Umar Husein. Menurutnya, semua calon anggota dewan dari fraksi Gerindra sudah menyerahkan LHKPN ke KPU Kota Batam.

“Sudah. Kalau tak pakai itu tak bisa dilantik kami. Kita dari Gerindra sudah semuanya. Pelantikan nanti tanggal 29 Agustus 2019, sesuai jadwal,” kata Harmidi.

Anggota dewan terpilih lainnya, Muhammad Yunus malah mengaku belum menyerahkan LHKPN nya ke KPU. Namun begitu ia mengaku sudah memiliki laporan harta kekayaannya.

“Kemarin waktu pleno saya gak hadir, makanya gak tau. Kalau LHKPN saya sudah punya. Batas waktu 7 hari ya. Biar staf saya nanti yang serahkan ke KPU,” kata Yunus. (rng)

Persoalan PPN Kertas Media Cetak, Presiden: Ya, Saya Hilangkan

0

batampos.co.id – Desakan untuk menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kertas koran dan produk media cetak membuahkan hasil.

Rabu (14/8) siang, pada pertemuan dengan forum pemimpin redaksi di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menyatakan menghilangkan pajak kertas koran tersebut.

Kepada peserta di forum, Jokowi menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui dan memberikan perhatian atas persoalan PPN kertas media cetak.

Saat ditanyakan bentuk perhatian itu, Jokowi memastikan bahwa dia sudah menghapus PPN itu.

“Ya, saya hilangkan,” jelas Jokowi.

Kabar tersebut tentu menggembirakan orang-orang yang berkecimpung di dunia media cetak, terutama Serikat Perusahan Pers (SPS).

Tuntutan mereka sejak 2002 itu akhirnya mendapatkan kejelasan dan yang dituntut bukan bebas PPN seluruhnya.

Ilustrasi. Akhirnya setelah berjuang sejak 2002, PPN kertas media cetak akhirnya dihapuskan Presiden Joko Widodo.  Foto: Dokumentasi batampos.co.id

Tapi, hanya terbatas pada PPN 10 persen atas pembelian kertas koran dan atas penjualan produk media cetak. Mulai dari koran, tabloid, dan majalah.

Sekjen SPS, Asmono Wikan, menyambut dengan gembira dan terima kasih pernyataan dari Presiden Jokowi tersebut.

Dia menjelaskan, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga turut dibahas persoalan PPN tersebut.

”Antara Presiden dan Wapres ini chemistry-nya sudah sama,” jelasnya.

“Sudah satu frekuensi untuk mendukung perjuangan organisasi SPS untuk pembebasan terhadap pajak kertas,” kata Asmono lagi.

Dia menegaskan, pajak kertas itu hanya sebatas pada PPN atas pembelian kertas dan penjualan produk.

Sedangkan PPN untuk lainnya seperti iklan, pajak percetakan, dan tinta serta mesin percetakan tidak dituntut.

Selama ini biaya untuk pembelian kertas itu punya porsi 40 persen dari biaya produksi. Dengan pembebasan PPN itu tentu akan sangat berarti terhadap industri media cetak.

Asmono menyebutkan, bila kepala negara sudah punya kebijakan yang mendukung untuk penghapusan PPN tersebut, maka tinggal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia berharap bisa segera ada pertemuan lanjutan antara SPS dan Kemenkeu.

”Apalagi yang ditunggu Menteri Keuangan untuk berdialog dengan kami para pelaku industri media cetak, itu yang kami harapkan,” tambah dia.

Sebelumnya SPS menerima surat dari kementerian. Isinya mengisyaratkan bahwa Kemenkeu belum memprioritaskan pembahasan pembebasan pajak tersebut.

Karena itu, upaya bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum bisa dilakukan.

Namun, Selasa (13/8) malam Kemenkeu merespon desakan bebas pajak bagi pengetahuan atau No Tax for Knowledge. Usulan tersebut mendapat respon setelah ramai diberitakan.

“Pihak Kemenkeu sudah menghubungi kami setelah ramai di pemberitaan tadi (Selasa) sore. Tunggu saja. Mudah-mudahan kami bisa ketemu langsung dengan Bu Menteri,” ujar Asmono, Selasa malam.(jun/jpg/gun)