batampos.co.id – Pelaksanaan Pemilu 2019 dinilai memiliki banyak celah kecurangan. Sebagai pemilu pertama yang menggelar pilpres dan pileg serentak, fokus publik terlalu berat sebelah pada kontestasi antara capres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Longgarnya perhatian pada pileg membuat pelaksa-naan saat hari H nanti rawan memunculkan kecurangan.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan Pemilu 2019 timpang karena perhatian utama saat ini ada pada figur Jokowi dan Prabowo.

”Caleg cenderung dilupakan. Itu yang membuat caleg cukup main-main air, tahu-tahu sudah menang,” kata Adi dalam diskusi Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).

Ketika pileg tidak diperhatikan, jelas Adi, peluang munculnya kecurangan makin lebar.
Terutama setelah pemungutan suara nanti, ketika surat suara pilpres dihitung lebih dulu.

”Misalnya, pasangan ini menang. Yang menang euforia, yang kalah sudah tidak peduli, TPS ditinggalkan. Di sini muncul peluang kecurangan,” ujarnya mengingatkan.

Adi menilai secara umum pendidikan politik dalam kampanye cenderung diabaikan. Sebab, masyarakat lebih peduli pada pilpres. Visi dan misi setiap caleg tidak dipahami utuh oleh pemilih. ”Jumlah halaman visi dan misi ada berapa saja tidak tahu. Karena model kampanye hanya formalitas, datang, dialog, selfie, di-upload di medsos. Tidak ada narasi ilmiah,” paparnya.

Pelaksanaan debat, ulas Adi, juga terlalu dibatasi tataran teknis KPU. Adi menilai seharusnya ada mekanisme tarung bebas yang lebih lama durasinya. Supaya setiap calon juga mampu mengeluarkan segala pemikiran terkait isu kebangsaan. ”Biar kelihatan mana yang benar-benar me-nguasai dan paham,” tuturnya.

Ferry Mursyidan Baldan, juru bicara BPN Prabowo-Sandi menganggap pelaksa-naan pemilu di Indonesia dihadapkan pada keberagaman. Dari situ, menjadi tugas penyelenggara pemilu bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

”Misalnya soal surat unda-ngan memilih. Ketika sampai tanggal 15 April tidak sampai ke pemilih, wajib dikembalikan. Pertanyaannya, apa betul sudah disampaikan? Karena kalau pemilih tidak punya itu, dia merasa tidak punya hak memilih,” jelasnya.

Menurut Ferry, integritas penyelenggara pemilu juga menjadi penentu hasil akhir pemilu itu sendiri. Saat ini tugas penyelenggara pemilu adalah memastikan adanya kompetisi yang setara. Pada saat pemungutan suara nanti, tugas penyelenggara adalah menjamin pilihan pemilih tidak berubah.

”Pemilih memilih A, sampai di tabulasi akhir harus tetap A. Soal kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi suara juga harus ada jaminan. Harus lebih khusus lagi kualitasnya,” tutur dia.

Di tempat yang sama, anggota Fraksi PDIP Effendi Simbolon sepakat dengan pernyataan Adi. Menurut dia, saat ini parpol maupun caleg cenderung menjadi pihak ketiga di pemilu. Pihak yang dominan saat ini justru paslon kontestan pilpres bersama para relawan dan tim sukses.

”Setelah pendaftaran, seketika juga kita (caleg) jadi pihak ketiga. Orang sekarang tahunya besok itu mau pilpres,” kata caleg dapil DKI Jakarta III tersebut.

Effendi menilai putusan MK terkait pemilu serentak membuat tahun ini menjadi percobaan luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Segala dinamika dalam pemilu muncul, ditambah karakter masya-rakat Indonesia yang berbeda-beda. Apalagi, ada kecenderungan saat ini para pelaku tidak berkomitmen pada proses pemilu itu sendiri.

”Hasil akhir pemilu ini seperti apa, kita akan tunggu sampai 17 April,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengakui Pemilu 2019 punya tantangan yang lebih besar dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran KPU di daerah harus mampu bekerja ekstra.

Arief mengatakan, pemilu tahun ini merupakan pertaruhan besar. Bukan hanya sistemnya yang baru. Jumlah uang yang dipertaruhkan juga sangat besar. Dari catatan Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Pemilu 2019 mencapai Rp 24,7 triliun.

“Jumlah uang yang digunakan itu mencatat sejarah terbesar dalam penyelenggaraan pemilu,’’ ujarnya saat melantik 77 komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, belum lama ini.

Selain itu, lanjut dia, jutaan orang terlibat dalam penyelenggaraannya. Khususnya pada hari pelaksanaan pemungutan suara. KPU Pusat, lanjut Arief, telah memilih komisioner KPU di provinsi dan kabupaten/kota dengan seleksi ketat.

’’Kalau ada yang mau mengundurkan diri, saya persilakan sekarang,’’ tegas Arief.

Menurut dia, hari pemungutan suara akan menjadi puncak pemilu. Saat itu semua perangkat KPU harus benar-benar memastikan penyelenggaraannya berlangsung lancar. Jangan sampai ada masalah.

’’Harus siap kerja 24 jam,’’ tambah Arief.

Sebelumnya, sejumlah pihak juga mencemaskan kotak suara yang terbuat dari karton. Karena selain mudah rusak, pengamanan pada kotak suara karton tersebut dinilai kurang baik.

Namun, KPU mengklaim kotak suara berbahan karton kedap air karena proses pembuatan dan bahan karton tersebut berbeda dengan kotak kardus mi instan ataupun yang serupa. Kotak suara dari karton itu disebut mampu menahan beban hingga 80 kg.(bay/c9/agm)