batampos.co.id – Tahun ini DPRD Kota Batam memproyeksikan 24 Program Legislasi Daerah (Prolegda) menjadi Perda. Tetapi belakangan dipastikan jumlah Perda yang akan disahkan maksimal 7 perda saja.

“Awalnya kita di Ranperda itu ada 24 tetapi kemungkinan hanya 7 perda saja yang bisa kita selesaikan. Kita menyesuaikan dengan anggaran,” kata ketua Badan Peraturan Daerah (Baperda), Sukaryo,Rabu (7/1).

Ia mengaku belum tahu tujuh Ranperda yang akan disahkan tersebut. Tergantung dari draft yang sampai ke Baperda. “Kalau pengusulnya Pemko ya harus cepat draftnya. Intinya siapa yang duluan datang, itu yang duluan dibahas,” katanya.

Menurut politikus PKS tersebut, Ranperda yang akan dibahas ini sudah ada Ranperda luncuran dari tahun sebelumnya. Bahkan sudah ada yang beberapa tahun dibahas tapi tak kunjung disahkan.

“Seperti Perda Bea Gerbang Sampah dan Ranperda Aset sudah dari tahun lalu dibahas. Mudah-mudahan tahun ini bisa disahkan menjadi Perda,” katanya.

Sementara itu, Udin P Sihaloho, ketua Pansus Ranperda Aset Daerah mengkritik Baperda yang terlalu bernafsu di awal memproyeksikan 24 Ranperda. Dari awal ia sudah yakin, sebagian besar Prolegda tersebut tidak akan bisa disahkan.

“Saya pastikan tidak akan bisa diselesaikan itu,” katanya.

Bahkan menurut Udin tujuh Ranperda yang akan dibahas tersebut belum tentu semuanya bisa disesaikan dan disahkan tahun ini. Pertimbangannnya adalah masalah waktu.

“Sekarang ini sudah bulan Februari. Tetapi belum ada pembahasan. Ini semua karena kebanyakan dari teman-teman selalu ke luar. Sebenarnya di sini kearrifan pimpinan untuk memberikan penugasan harus bijak,” katanya.

Menurutnya, program leegislasi di DPRD Kota Batam mennghabiskan banyak anggaran. Ia perkirakan setiap Ranperda habiskan minimal Rp 300 juta.

“Anggaran untuk satu Perda sangat besar. Jadi sangat disayangkan kalau tidak efektif. Apalagi kalau Ranperdanya seakan sengaja dibuat tidak efektif,” katanya. (ian)

batampos.co.id – DPRD Kota Batam menyarankan agar SDN 002 dan SDN 008 di Buliang Batuaji dilebur menjadi satu sekolah. Hal ini seiring belum adanya terkait kejelasan lahan gedung sekolah di SDN 008.

“Kalau memang memungkinkan SDN 002 itu untuk dibangunkan RKB, ya udah dilebur aja SD 008 ini menjadi SD 002. Jadi gak perlu ada dua SD disitu,” ujar anggota Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari, Rabu (7/2).

Menurut Riky, jika sampai ke depan lahannya belum dibangun, imbasnya siswa disana akan terkendala pengurusan ijazah. Disatu sisi sekolah wajib mempunyai lokasi yang tetap dan permanen, sementara tidak boleh dua sekolah berbeda di lokasi yang sama. Karena nanti ujian nasional tak bisa dilakukan sendiri.

“Kalau saya solusinya simple saja, dilebur kedua sekolah itu. Kita rencana mau sidak disana memungkin atau tidak sekolah itu untuk digabung,” papar Riky.

Ia menambahkan, jika dirasa tak memungkinkan lahannya untuk ditambah kelas baru, solusinya rehabilitasi gedung SDN 002 menjadi tiga lantai seperti yang pembangunan SDN 009 Seibeduk di simpang dam.

“Kalau sekarang satu lantai, kita tambah jadi tiga lantai. Untuk itulah kita minta disdik mengusulkan anggarannya di APBD perubahan 2018 ini, karena ini masalah lama dan selalu kita ingatkan tentang hal ini,” lanjut Riky.

Terkait pembangunan SDN 008 sendiri, ia menilai disebabkan kurangnya perencanaan di dinas pendidikan Batam. “Kalau lahan belum tersedia, ngapain buka sekolah. Seharusnya setelah lahan pasti baru buka sekolah rintisan. Ini sampai 4 tahun, dan kita masih mencari dimana lokasi sekolah,” sesal Riky.

Ia juga tak bisa membayangkan SDN 002 yang saat ini belajar dua shift ditambah lagi SDN 008 menumpang disana. Padahal seharusnya dengan kurikulum 2013 ini sudah tidak boleh lagi dan double shift.

“yang jelas sudah pasti dana bosnya tidak dibayarkan. Kan lebih baik meneruskan bangunan yang sudah ada dari pada mencari lahan baru. Leburkan saja dua sekolah ini, terus tambah bangunannya,” jelasnya. (rng)