batampos.co.id – Membengkaknya utang luar negeri pemerintah Indonesia kembali jadi sorotan. Pengamat ekonomi, Faisal Basri, mengkritik penggunaan utang luar negeri pemerintah yang selama ini diklaim untuk menggenjot pembangunan infrastruktur. Padahal, menurut data yang ia kumpulkan, utang luar negeri paling banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Menurut data yang ia miliki, proyeksi belanja pegawai pada 2018 adalah sebesar Rp 366 triliun, atau naik 28 persen sejak 2014. Sementara di posisi kedua adalah belanja barang sebesar Rp 340 triliun atau naik 58 persen sejak 2014.

Sementara infrastruktur, yang masuk dalam kategori capital, berada di urutan ketiga yakni sebesar Rp 204 triliun atau naik 36 persen sejak 2014.

“Infrastruktur itu paling banyak dibiayai dari utang BUMN, yang tidak masuk dalam kategori utang yang direncanakan,” katanya di Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Selasa (3/4).

Proyek-proyek besar, menurutnya, kebanyakan dilakukan dengan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebagian kecil dimodali dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan selebihnya BUMN disuruh mencari dana sendiri.

Menurut Faisal, saat ini, beberapa BUMN pontang-panting membiayai proyek-proyek pemerintah pusat dengan dana sendiri sehingga kesulitan cash flow. Sumber pembiayaan itu antara lain diperoleh dengan cara mengeluarkan obligasi dan pinjaman komersial dari bank.

“Selanjutnya, BUMN menekan pihak lain dengan berbagai cara,” katanya.

Sementara pengeluaran modal untuk sosial malah menurun sebesar 44 persen sejak tahun 2014. Proyeksi pengeluaran modal atau anggaran (expenditure) untuk sektor ini adalah sebesar Rp 81 triliun pada 2018.

“Kita termasuk negara dengan social safeness terburuk se-Asia Pasifik,” katanya.

Data Bank Indonesia hingga akhir Januari 2018 menunjukkan utang luar negeri Indonesia meningkat 10,3 persen (year on year/yoy) menjadi 357,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 4.915 triliun (kurs: Rp 13.750). Rinciannya, Rp 2.521 triliun utang pemerintah dan Rp 2.394 triliun utang swasta.

Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan lonjakan utang yang terjadi dalam tiga tahun terakhir masih dalam tataran yang aman. Peningkatan itu tidak dapat dihindari dari segi fiskal dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan digunakan sepenuhnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan, Loto Srinaita Ginting, mengatakan sampai saat ini posisi dan penggunaan utang Indonesia masih cukup aman.

“Utang pemerintah untuk Surat Berharga Negara (SBN) di sektor retail berada di kisaran 70 persen, dan pinjaman hanya 19 persen,” ungkapnya.

Sedangkan defisit fiskal terjaga di angka 2,9 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Rp 397,24 triliun.

Hal senada juga diutarakan Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia, Yati Kurniati. Ia menyebut ketika ekonomi melemah, maka pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pinjaman. “Kita perlu aliran dana asing untuk membiayai ekomomi nasional,” ujarnya dalam diskusi Meningkatnya Utang: Keharusan atau Salah Kelola? yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) di Jakarta, Selasa (3/4).

Yati kembali menegaskan, utang yang dimiliki Indonesia masih dalam taraf yang aman. Pihaknya juga selalu menjaga pembayaran utang-utang jangka pendek. Ia juga memperhatikan betul besaran utang luar negeri karena sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan investor yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia.

Namun Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati menegaskan yang terpenting bukan besar utang yang ditangggung oleh pemerintah. “AS memiliki rasio utang 100 persen dari PDB, bahkan Jepang memiliki rasio hingga 200 persen tetapi perekonmiannya tetap baik,” tuturnya.

Namun dalam riset utang dan tata kelola utang yang dilakukan lembaganya ternyata banyak pinjaman yang dilakukan salah kelola.

Bila tata kelola utang berantakan, menurut Enny, sementara nilai utang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir, tentu hal ini tidak sesuai dengan poin yang tercantum dalam Nawacita, terutama soal peningkatan produktivitas dan kestabilan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah perlu segera memitigasi utang dan tidak selalu berpatokan pada keamanan utang yang bersifat makro karena pada kenyataanya target rasio pajak tidak tercapai.

Ekonom Faisal Basri membantah jika kenaikan utang Indonesia diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur. “Peningkatan utang dari 2014-2017 lebih banyak untuk belanja barang (53 persen) dan membayar bunga hutang (63 persen), bukan untuk infrastruktur,” katanya. (JPG)