Sabtu, 2 Mei 2026
Beranda blog Halaman 13774

Soal Pajak Ganda Belanja Obat, Pemda Minta Fatwa ke Kementerian

0

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, Pemerintah Daerah masih mengupayakan solusi keterbatasan obat-obatan di RSUD.

Pemerintah Daerah melalui Badan Pengawas RSUD, BPKPAD, Dinas Kesehatan
dan pihak RSUD masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Direktorat pajak, terkait adanya beban pajak ganda kepada distributor setiap belanja obat untuk Natuna.

“Solusi keterbatasan obat masih diusahakan, masalah ini sudah disampaikan di Kementerian Kesehatan dan Direktorat pajak. Namun untuk sementara Rumah Sakit hanya bisa membeli obat-obatan dalam jumlah sedikit. Supaya tidak terjadi kekosongan,” sebut Ngesti ditemui di Restoran Basisir Ranai, Rabu (22/2).

Dikatakan Ngesti, beban pajak ganda kepada distributor obat-obatan untuk Natuna jelas sangat memberatkan. Karena ketika barang melewati wilayah Batam dikenakan pajak PPN 10 persen. Masuk ke Natuna, juga dibebankan pajak PPN 10 persen.

“Jelas ini beban pajak PPN sebesar Rp 20 persen sangat beratkan distributor. Mudah-mudahan Kementerian memberikan solusi untuk Natuna dan mengeluarkan fatwa,” kata Ngesti.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (BPKAD) Pemkab Natuna Dicky Kusnadi mengatakan, pekan lalu persoalan pajak ganda ini sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Dirjen Pajak. Terkait beban pajak barang (Obat-obatan,red) yang keluar dari Batam.

Persoalan pajak ganda ini kata Dicky, masih digodok di Kementerian. Pemerintah Daerah juga meminta fatwa tertulis, agar memberikan solusi yang membantu Natuna dalam belanja obat-obatan.

“Kami sudah sampaikan kepada Kementerian Kesehatan dan Dirjen pajak. Supaya ada solusi soal pajak ganda ini. Pemerintah Daerah jelas meminta fatwa Kementerian Keuangan,” ujar Dicky.

Pajak ganda ini menurut Dicky, disatu sisi keduanya memiliki badan hukum yang kuat. Batam sebagai wilayah FTZ diatur dalam peraturan menteri keuangan. Sementara Pemerintah Daerah sebagai wajib pungut pajak PPN sebesar 10 persen.

“Memang semestinya, satu objek pajak tidak boleh dipungut pajak oleh dua instansi yang sama dibawah Kementerian keuangan. Tentu ini kebijakannya di Kementerian Keuangan,” sebut Dicky.(arn)

Unit Saber Pungli Dikukuhkan

0
Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti kukuhkan unit saber pungli kabupaten Natuna. Foto : Batampos.

batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengkukuhkan Unit Saber Pungli Kabupaten Natuna, di restoran Basisir Ranai, Rabu (22/2). Pengukuhan disaksikan Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Heru Pranoto sekaligus ketua unit Saber Pungli Provinsi Kepri.

Ngesti menegaskan, unit Saber Pungli yang sudah dikukuhkan dinilai sangat penting sebagai langkah membersihkan praktik pungutan liar di lingkungan Pemerintah sebagai menjalankan amanat rakyat dan pengayom masyarakat.

“Saya harap unit Saber Pungli Kabupaten Natuna bekerja maksimal dan profesional. Supaya Pemerintah ini punya wibawa dengan pengayom masyarakat yang bersih,” tegas Ngesti dalam sambutannya.

Disatu sisi kata Ngesti, praktik pungli sudah tidak mengarah pada semangat transparansi untuk memberantas KKN yang dapat merusak sendi ekonomi masyarakat.

“Besar harapan, kedepannya Unit Saber Pungli Kabupaten Natuna bisa bekerja maksimal. Tentu yang lebih penting adalah pencegahan dan upaya prepentif. Sosialisasikan kepada masyarakat,” kata Ngesti.

Ngesti mengatakan, dibentuknya unit Saber Pungli ini perlu dijelaskan sasarannya kepada setiap elemen, supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Terutama pada pihak sekolah, yang memiliki kegiatan.

“Khusus Pemerintahan ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten, jika ada indikasi Pungli. Harus segera ditingak lanjuti, supaya tidak bebankan masyarakat,” tegas Ngesti.(arn)

Jumlah PHK Sampai Akhir Tahun 3 Ribu Orang

0

batampos.co.id -Hingga saat ini ada sebanyak 8 ribu orang karyawan PT Saipem Indonesia Karimun Branach (SIKB) yang sudah di PHK. Dan, sampai dengan akhir tahun nanti jumlah yang akan di PHK diperkirakan ada sebanyak 3 ribu orang.

“Ini disebabkan, karena jumlah pekerjaan juga tidak banyak,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Azmi Yuliansyah kepada Batam Pos, Rabu (22/2).

Memang, lanjut Azmi, dalam dua bulan nanti ada pekerjaan dari BP Tangguh untuk pembuatan modul. Hanya saja, pekerjaan itu tidak sebesar pekerjaan yang pernah dikerjakan pada dua tahun lalu. Apalagi, yang akan dikerjakan hanya dua modul. Sehingga, jumlah pekerja yang dibutuhkan juga tidak banyak. Saat ini, perusahaan sedang menyelesaikan pekerjaan pembuatan proyek Kaombo untuk keperluan pengeboran minyak dan gas.

Data November tahun lalu jumlah tenaga kerja sebanyak 13.605 orang. Jumlah ini sudah termasuk pekerja yang berasal dari perusahaan sub kontraktor dan dari jasa penyalur tenaga kerja. Jika saat ini masih ada 8 ribu pekerja, termasuk di dalamnya pekerja dari perusahaan sub kontraktor. Maka yang sudah diberhentikan dari perusahaan tersebut sekitar 5 ribu orang. (san)

UMS 2017 Naik 8 Persen

0

batampos.co.id – Pembahasan upah minimum sektoral (UMS) tahun ini, khususnya untuk bidang konstruksi telah disepakati sebesar Rp3.010.500 atau mengalami kenaikan 8 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.787.500.

Kenaikan ini hasil kesepakatan yang dibahas unit serikat pekerja dengan PT Saipem Indonesia Karimun Branach (SIKB) Selasa (21/2). Proses pembahasan berjalan aman dan lancar. “Kebetulan di Karimun bidang konstruksi hanya satu saja, yakni PT SIKB, angka yang disepakati untuk UMS tahun ini Rp3.010.500. Angka ini mengalami kenaikan sebanyak Rp223 ribu dari UMS tahun lalu atau naik sekityar 8 persen,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, Azmi Yuliansyah kepada Batam Pos, Rabu (22/2).

Untuk penerapan UMS yang baru ini, katanya, sesuai dengan ketentuan akan mulai dibayarkan pada bulan depan. Dengan selesainya UMS bidang konstruksi, maka hanya tinggal satu bidang yang belum. Yakni bidang pekerja di shipyard atau galangan kapal. Sedangkan, untuk sektor pertambangan batu granit sudah disepakati akhir tahun lalu dengan angka Rp2.841.562 atau mengalami Rp216.562 dibandingkan tahun lalu.

”Khusus untuk UMS galangan kapal, dari dinas tidak bisa memaksa kapan harus selesai. Artinya, kita tidak bisa intervensi. Karena, hal ini merupakan kewenangannya dari unit serikat pekerja yang ada perusahaan galangan kapal dengan pihak perusahaan galangan kapal,” paparnya. (san)

 

Danrem Latihan Nembak dengan Prajurit

0
Komandan Korem 033 WP Membidik Sasaran Tembak. F Korem 033 WP untuk Batam Pos

batampos.co.id – Guna memelihara dan meningkatkan keterampilan agar mampu mencapai standar kualitas tingkat mampu. Personel Korem 033 Wira Pratama (WP) mengikuti latihan menembak di lapangan tembak yang ada di Mako Korem 033 WP, di Sei Timun, Senggarang, Kamis (22/2) pagi.

Latihan menembak yang masuk dalam program kerja itu pun disaksikan Komandan Korem 033 WP, Brigjen TNI Fachri. Bahkan Jenderal Bintang satu itupun mencoba senjata organik jenis SSI dalam ajang lomba menembak bersama jajaran perwiranya.

“Latihan menembak adalah kebutuhan yang harus dimiliki. Seorang prajurit harus mahir memegang senjata dan menembak,”ujar Komandan Korem 033 WP dihadapan anggotanya.

Dikatakan Fachri, latihan menembak ini juga bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan personel. Karena menembak merupakan salah satu yang harus dimiliki prajurit dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Ini merupakan program kerja kami di Korem 033 WP. Latihan ini juga dilakukan secara bertahap, bertingkatan dan berkelanjutan,” ucap Fachri.

Dalam lomba menembak khusus jajaran perwira Korem 033 WP, Kasi Pers Korem 033 WP Kolonel Arm Sanuri Hadi, menjadi pemenang dengan menyisihkan perwira lainnya karena meraih poin tertinggi.(ias)

Berikan Pelayanan Prima, DPM-PTSPP Buka Loket di Tiga Kecamatan

0

batampos.co.id – Plt Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPM-PTSPP) Kabupaten Lingga, Raja Fahrurrazi janji berikan pelayanan prima. Untuk itu pihaknya tengah mempersiapkan loket pelayanan perizinan di tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Singkep, Senayang dan Lingga Timur, Rabu (22/2).

Penempatan loket di tiga wilayah kecamatan ini lanjut Raja guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Program kami tahun ini salah satunya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Ada konter yang akan kami buka di Dabosingkep, Senayang dan Sungai Pinang Lingga Timur,” ungkapnya kepada awak media.

Untuk pelayanan loket di masing-masing kecamatan dijelaskan Raja, pihaknya bekerjasama dengan lembaga pemerintahan di wilayah kecamatan.

Khusus di kecamatan Singkep, loket PTSP akan ditempatkan di dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang kini telah berkantor di Dabo Singkep. Sedang kecamatan Senayang, dan Lingga Timur lanjutnya akan ditempatkan di kantor kecamatan setempat. Yakni bekerjasama dengan tim Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) milik pemerintah kecamatan tersebut.

“Personil kami terbatas, jadi langkah kerjasama akan mengatasi kendala itu. Kami minta dibantu dululah. Target kami memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jadi lebih banyak melayani dari pada dilayani ” tuturnya.

Untuk taget kerja bidang penanaman modal dan investasi tahun 2017 ini, mantan Kabid PTSP Provinsi Kepri itu mengatakan, pihaknya sedang melakukan inventarisasi dan mencoba menyelesaikan hambatan pada beberapa investasi yang lama. (mhb)

Yuk Luangkan Waktu, Bersihkan Lingkungan

0
Bambang, warga Moro ketika membersihkan sampah di Parit. Foto: Polister/batampos

batampos.co.id -Membersihkan lingkungan tempat tinggal kita tidak harus menunggu moment atau intruksi dari ketua RT atau RW, tapi bisa dilakukan atas inisiatif sendiri. Seperti Bambang (46), warga Moro. Bambang membersihkan sampah-sampah yang menumpuk di saluran parit lingkungan Kelurahan Moro Timur, Rabu (22/2) kemarin. Termasuk pasir yang ada di parit langsung diangkat. Tujuannya, agar aliran air menuju ke laut lancar, dan tidak tersumbat.

”Biar lancar saja Pak. Maklum, sudah dangkal dan banyak sampah di sini. Melalui media inilah, saya berharap kepada masyarakat agar jangan membuang sampah di parit,” ucapnya.

Bambang mengatakan, saluran air parit yang berada di samping rumah tempatnya berjualan makanan itu adalah satu satunya tumpuan pembuangan air ke laut di Kelurahan Moro. Makanya, melihat tumpukan sampah plastik dan pasir tersumbat membuat air tak lancar turun ke laut.

”Peranan kita semualah, untuk menjaga lingkungan agar bersih. Jadi bisa meminimalisir penyakit, maklum cuaca saat ini tidak menentu,” ungkapnya.

Melihat kondisi itulah, kata Bambang pada kesempatan istirahat tak berjualan makanan pagi dimanfaatkannya untuk membersihkan saluran air parit tersebut. Soalnya,aktifitasnya berjualan makanan pada waktu sore hingga malam saja.Karena itulah tiap hari melihat tumpukan sampah jadi tergerak hatinya untuk membersihkan sampah dan mengangkat pasir yang tersumbat.

”Cukup meluangkan waktu sedikit saja. Maklum, saya jualan di sore hari,” singkatnya.(pst)

Obyek Wisata Gading Belum Dikelola Baik

0
Pantai Gading, salah satu pantai di Pulau Kundur yang menarik untuk objek wisata namun belum mendapat perhatian pemerintah. Foto : Batampos.

batampos.co.id – Sejumlah obyek wisata di Pulau Kundur, belum dikelola secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Karimun. Ironisnya, Dinas Pariwisata justru kurang memperhatikan obyek wisata tersebut. Hal itu terlihat minimnya fasilitas pendukung, termasuk akses jalan menuju obyek wisata banyak yang rusak terbiarkan.

“Sangat disayangkan sejumlah obyek wisata di Pulau Kundur belum mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Padahal jika dikelola dengan baik dipastikan akan menarik pengunjung wisata lokal maupun wisata internasional,” jelas Bakri, salah satu warga Kundur, Rabu (22/2) kemarin.

Padahal, lanjut Bakri, banyak obyek wisata menarik di Pulau Kundur. Sebut saja, wisata Pantai Gading, Pantai Lubuk, Pantai Timun, dan Pantai Batulimau. Sayangnya, obyek wisata pantai ini masih belum tersentuh pembangunan dari pemerintah daerah setempat.

“Kita tak habis pikir, akses jalan menuju obyek wisata seperti jalan menuju Pantai Lubuk, dan Pantai Gading, terbiar rusak parah. Padahal obyek wisatanya cukup bagus, dan diyakini bisa meningkatkan kunjungan,” beber Bakri memberi alasan.

Pantauan di Pulau Kundur sendiri terdapat obyek wisata yang menarik dikunjungi, hanya saja belum dikelola dengan serius. Padahal jika dikelola dengan baik justeru akan menarik pengunjung baik wisatawan lokal maupun luar negeri. Menariknya di Pulau Kundur, selain obyek wisata pantai juga terdapat wisata yang menarik seperti batu kelamin di Batulimau Kecamatan Ungar, wisata makam keramat Gading Kecamatan Kundur, wisata Kota Virus Selendang Delima di Kecamatan Kundur Barat. Selain itu terdapat makam keramat di Layang Kobel Desa Sawang Laut. (ims)

Sisihkan Penghasilan, Kapolsek Dabo Bantu Warga Kurang Mampu

0
Kapolsek Dabo Singkep AKP Mangiring Hutagaol menyapa warga Panti Jompo Tuah Bunda di Dabo Singkep Rabu pagi didampingi Pengurus Panti Amaliah setelah menyerahkan bingkisan sembako. Foto: Wijaya Satria/batampos.

batampos.co.id – Kapolsek Dabo Singkep AKP Mangiring Hutagaol menyisihkan uang tunjangan jabatannya setiap bulan untuk dibelikan sembako dan dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Kali ini, Rabu (22/2) pagi, Mangiring bersama sejumlah anggotanya mengunjungi Panti Jompo Tuah Bunda dan delapan warga kurang mampu lainnya di Dabo Singkep, memberikan bingkisan sembako.

Mangiring mengaku tidak akan merasa kekurangan dengan menyisihkan sedikit pendapatan untuk berbagi kepada warga yang lebih membutuhkan. Dia juga mengharapkan, tindakan membantu sesama yang dilakukannya dalam program Polsek Peduli ini, juga dapat menggugah seluruh warga yang mampu terlebih anggota polisi lainnya untuk turut berbuat lebih dalam hal membantu meringankan beban saudara – saudara yang membutuhkan uluran tangan.

“Khsusnya anggota saya, jika ada yang mau turut menyisihkan pendapatan silahkan saja untuk bergabung dan menyumbang dalam program Polsek Peduli ini,” ujar Mangiring ketika ditemui di Panti Jompo Tuah Bunda.

Di panti jompo itu, Mangiring menyerahkan sejumlah bingkisan berisikan, minyak makan, beras, mie instan, telur dan kebutuhan pokok lainnya. Pemberian sembako itu, diterima Amaliah sebagai pengelola panti jompo tersebut dengansuka cita. Terlebih, Amaliah meniturkan kondisi yang serba sulit sekarang ini juga berdampak pada penanganan terhadap penghuni di panti jompo itu.

Di panti itu, banyak dihuni para nenek dan kakek yang usia lanjut, bahkan salah satu penghuni bernama Sahar telah berumur 90 tahun, dengan kondisi terbaring tak dapat berbuat banyak lagi. Kondisi itu membuat Amaliah harus lebih memporsir tenaga serta mencukupi kebutuhan makan mereka lebih ekstra lagi.

Sementara, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Bunda Melayu saat ini terbilang lesuh. Lapangan kerja yang kurang serta tingkat pengangguran yang tinggi secara otomatis berdampak pada penurunan donatur di panti jompo tersebut.

“Biasanya masih ada yang membantu, sering orang datang. Tapi sekarang malah berkurang,” ujar Amaliah.

Menyadari kondisi itu, Mangiring membentuk tim dan program Polsek Peduli yang berorientasi kegiatan sosial Polsek Dabo Singkep untuk membantu warga kurang mampu. Mangiring menyadari tingkat perekonomian juga berdampak pada turun naiknya aktifitas kejahatan di tengah-tengah warga.

Karenanya, sembari memberikan bantuan sembako Mangiring juga memberikan himbauan kepada warga yang didatangi untuk bersama-sama meningkatkan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Serta menjadi warga yang taat hukum dan perduli dengan kondisi sekitar.

Kapolsek berkumis tipis itu mayakini jika program tersebut berjalan, tentunya akan meningkatkan kedekatan polisi terhadap masyarakat yang berujung pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan keperdulian diwaktu yang sangat dibutuhkan ini.

“Kalau bukan kita siapa lagi, yang akan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sedikit pemberian namun berdampak besar bagi daerah ini,” ujar Mangiring. (wsa)

LAM Kepri Minta Gubernur Bangun Kembali Monumen Bahasa

0

batampos.co.id – Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri menuntut Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk membangun kembali Monumen Bahasa Melayu (MBM) Penyengat. Karena sudah jalan tiga tahun, proyek strategis tersebut mangkrak.

“Kami sangat berharap penyelesaian pembangunan MBM Penyengat menjadi prioritas Pemprov Kepri 2018 mendatang,” ujar Ketua LAM Kepri, Abdul Razak, Rabu (22/1) di Tanjungpinang.

Dikatakan Abdul Razak, beberapa waktu ke depan Pemprov Kepri akan melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri. Tentu, pihaknya sangat berharap pembangunan MBM Penyengat menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan.

“Besar harapan kita, supaya MBM wujud di 2018. Karena informasinya perubahan Detail Engineering Design (DED) MBM Penyengat akan dilakukan tahun ini, ” papar Abdul Razak.

Seperti diketahui, pekerjaan pembangunan Monumen Bahasa Melayu di bawah kendali Dinas Kebudayaan (Disbud) Kepri pada tahun 2014 lalu dikerjakan PT Sumber Tenaga Baru (STB) dengan kontrak kerja sebesar Rp 12,5 miliar mulai dilaksanakan pertengahan 2014 lalu. Pada perjalannya terjadi wan prestasi, yang menyebabkan kontraktor di black list.

Karena dinilai gagal, dibawah Gubernur Kepri priode 2010-2015, Muhammad Sani langsung membuat keputusan strategis, yakni memberikan perintah kepada Dinas PU Kepri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

“LAM Provinsi Kepri menitahkan (meminta,red) Pemprov Kepri untuk melakukan pembangunan kembali MBM Pulau Penyengat, Tanjungpinang. MBM merupakan titah dari Mupakat 12 LAM Kepri dan Riau,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, lewat APBD murni 2016 Pemprov Kepri membuat perencanaan anggaran sebesar Rp 600 juta untuk perubahan DED MBM Penyengat. Hanya saja, hal itu urung dilakukan. Lantaran Pemprov Kepri kembali mengalami defisit anggaran.(jpg)