batampos.co.id – Susiyanti menjadi pemenang hadiah utama berupa mobil Honda CRV yang diadakan manajemen Grand Batam Mall.
GM Grand Batam Mall, Ivan Swarasiddhis, menjelaskan, undian tersebut dalam rangka menyambut tahun baru 2020 dan tahun baru Imlek.
“Ini merupakan program berkelanjutan dari manajeman Grand Batam Mall dan semua cabang Swalayan Top 100 yang ada,” jelasnya, Rabu (15/1/2020).
Kata dia, undian shop and win ini merupakan periode keempat yang dimulai sejak Oktober 2019 lalu.
Konsumen atau pelanggan Grand Batam Mall dan semua cabang swalayan Top 100 yang ada dimanjakan dengan satu kupon undian setiap pembelanjaan di atas Rp 100 ribu.
Potongan kupon ini dikumpulkan kemudian diundi secara berkala seperti yang dilakukan malam kemarin.
Manajemen Grand Batam Mall membacakan nomor undian pemenang mobil Honda CRV. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
“Semua tenan di Grand Batam dan swalayan Top 100 diberi kupon undian bagi yang belanja di atas Rp 100 ribu,” jelasnya.
Kata dia, untuk barang sembako dan sejenisnya setiap Rp 100 ribu dapat satu kupon berlaku kelipatan.
Sedangkan setiap pembelian furniture, elektronik, emas dan sejenisnya setiap Rp 500 ribu akan mendapatkan satu kupon dan berlaku kelipatan.
“Bagi konsemen yang kuponnya belum beruntung pada undian kali ini, ia menyarankan untuk tidak dibuang.
Karena masih akan diundi pada periode berikutnya dengan hadiah utama satu unit mobil Toyota Fortuner.
“Periode berikut tanggal 27 April nanti, makanya belanja di Grand Batam dan Swalayan Top 100. Kumpulkan kuponnya dan raih hadiah utama dan hadiah menarik lainnya,” imbau Ivan.
Manajer Operasional Grand Batam Mall, Yanto, mengatakan, pemanang undian soft and win tetap diberikan sekalipun pemegang undian yang menang tidak hadir saat acara pengundian.(eja)
batampos.co.id – Selama hampir 25 tahun melayani kebutuhan air bersih di Kota Batam, PT. Adhya Tirta Batam (ATB) terus mengalami transformasi.
Dimulai sebagai perusahaan kecil yang dipercaya oleh pemerintah, kini ATB telah menjadi perusahaan air bersih terbaik di Indonesia.
ATB mulai dipercaya sebagai pengelola air bersih di Kota Batam pada tahun 1995. Saat itu, perusahaan ini tidak dikenal oleh banyak orang.
ATB dikenal saat suplai air terganggu. Namun komitmen ATB terus mendorong perusahaan untuk terus memberikan yang terbaik.
ATB melahirkan banyak inovasi dan kreatifitas selama mengabdi di pulau Batam. Tujuan utamanya adalah menghasilkan kualitas layanan dengan baik.
Berbagai strategi jitu guna mendorong perubahan besar bagi bisnis terus dilakukan. Terutama dalam kurun waktu 12 tahun belakangan.
Tidak hanya mengedepankan keuntungan, tapi juga memberikan kinerja yang memuaskan.
“ATB bertransformasi sebagai perusahaan air terbaik dari Batam untuk Indonesia. Kinerjanya semakin gemilang dan telah menjadi ‘Benchmark’ bagi perusahaan air bersih terbaik, sukses dan profesional,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, Rabu (15/1/2020).
Menghadirkan layanan yang prima, ATB melakukan sejumlah peningkatan infrastruktur secara berkala.
Presiden Direktur ATB Banny Andrianto saat menjelaskan konsep SCADA terintegrasi dalam ajang IWWEF 2019. Foto: ATB unutk batampos.co.id
Investasi besar terus menerus digelontorkan untuk kebutuhan tersebut. Saat ini, total investasi ATB telah mencapai Rp 1,005 Triliun.
Tumbuh signifikan dari nilai investasi di awal konsesi yang hanya berkisar Rp 26,482 miliar.
Investasi besar-besaran rutin dilakukan untuk memenuhi ekspektasi pelanggan yang terus bertumbuh.
Saat ini, pelanggan ATB telah tumbuh dari 20.349 pelanggan di awal konsesi, menjadi lebih dari 281 ribu pelanggan.
ATB juga berhasil memenuhi harapan dengan meningkatkan cakupan wilayah layanan, dari 36 persen menjadi 99,7 persen.
Lebih dari itu, ATB mampu berinovasi secara mandiri untuk menurunkan angka kebocoran air.
Kini, angka kebocoran air ATB adalah yang terendah di Indonesia, yakni 15 persen.
Semakin kecil tingkat kebocoran air suatu perusahaan air minum, berarti semakin efisien perusahaan air minum tersebut.
“Tingkat kebocoran jadi bagian penting sebuah perusahaan air, dapat mengelola kebocoran dengan tepat menandakan perusahaan memberikan pelayanan yang baik,” tambah Maria
Tidak berhenti sampai di situ, alih fungsi teknologi membuat roda bisnis perusahaan semakin efisien.
Hal ini dilihat dari perbandingan ratio karyawan untuk 1.000 pelanggan hanya dilayani oleh 2,06 karyawan ATB.
Jauh lebih efisien dibanding awal beroperasi setiap 1.000 pelanggan dilayani 7,47 karyawan.
Mengelola perusahaan air dengan efisien tak terlepas dari peran para pemimpin yang solutif dan inovatif.
Di lingkungan ATB harus bisa menemukan jalan keluar yang tepat bagi setiap masalah yang ditemukan.
Tidak ada yang mengeluh dan berpangku tangan ketika ada masalah. Apalagi menyerah.
ATB mampu melakukan banyak terobosan dalam berbagai hal terutama dapat mengontrol kebutuhan air di suatu wilayah pelanggan, sehingga suplai air di distribusikan secara efisien dan tepat sasaran.
ATB telah menjadi aset yang mendukung cita-cita Batam untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Nasional.
Perusahaan telah memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung pertumbuhan industri dan sektor pariwisata. Demikian juga kebutuhan domestik.
Setelah menjadi perusahaan air bersih terbaik di Indonesia, kini ATB menuju tahap berikutnya.
Memberikan sumbangsih bagi peningkatan kualitas pengelolaan air baku di Indonesia. Kerjasama dengan sejumlah daerah lain terus ditawarkan.
“Apa yang kami lakukan di Batam adalah yang terbaik. Dan kini ATB berada di akhir konsesi. Sementara di lain pihak, daerah lain sudah menanti untuk mendapatkan kualitas layanan air yang sama seperti Batam. Kami bersiap melangkah ke tahap berikutnya,” tutur Maria.(*)
batampos.co.id – Empat pelaku pembobolan rumah dibekuk Polisi Sektor (Polsek) Sagulung. Dua dari empat pelaku dihadiahi timah panas karena mencoba kabur saat akan ditangkap.
Mereka ialah Id, So alias To, BI dan DW. Dua pelaku yang dihadiahi timas panas di bagian betis adalab Id dan So alias To.
Kapolsek Sagulung, AKP Riyanto, mengatakan, kompolotan tersebut sudah beraksi di puluhan TKP dari berbagai wilayah di Kota Batam.
Dalam menjalanlan aksi kejahatannya, mereka tak segan-segan melukai dan menyekap pemilik rumah.
“Ini pernah terjadi saat mereka membobol sebuah rumah di perumahan Putera Jaya Kelana Bengkong,” ujarnya.
Kapolsek mengatakan, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP disekap di dalam rumahnya oleh empat pelaku.
“Korban diikat pakai dasi seragam sekolahnya dan diancam akan dibunuh jika berteriak,” paparnya.
Kapolsek Sagulung, AKP Riyanto saat menanyakan empat pelaku pembobolan rumah di Kota Batam. Dua dari empat pelaku ditembak karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Foto: Eja/batampos.co.id
Para pelaku lanjutnya tergolong sadis. Karena membekali diri dengan senjata tajam. Apabila terpergok oleh korbannya, mereka tidak segan-segan melukai.
“Sudah puluhan TKP kebanyakan di Bengkong. Spesialis bobol rumah ini,” ujarnya lagi.
Kompolotan ini lanjutnya, juga pernah menggasak sepeda motor di wilayah hukum Polsek Sekupang.
Saat itu mereka membobol rumah, namun tidak mendapati barang berharga lain selain sepeda motor Honda Beat bersama kunci kontak yang tergantung di dalam rumah.
Aksi pencurian dan pemberatan yang di Sekupang inilah yang membawa mereka ke balik jeruji besi Polsek Sagulung.
“Penangkapan mereka ini bermula dari informasi pencurian sepeda motor yang di Sekupang itu. Mereka ditangkap, Rabu (8/1/2020) kemarin di tempat tinggal mereka di daerah Bengkong,” tutur Riyanto.
Dari tangan kompolotan ini diamankan satu unit sepeda motor, 12 unit LED televisi dari berbagai ukuran dan merk, satu unit speaker aktiv, ponsel serta senjata tajam yang dipakai untuk menakuti korban.
Mereka umumnya dijerat pasal pencurian dan pemberatan serta pencurian dan kekerasan dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.(eja)
batampos.co.id – Tahun ini Dinas Pendidikan (Disdik) Batam masih akan menambah fasilitas belajar berupa Ruang Kelas Baru (RKB).
Kepala Disdik Batam, Hendri Arulan, mengatakan pembangunan RKB tahun ini masih sama dengan tahun lalu.
“ada 60 RKB akan dibangun menggunakan APBD dan bantuan dari pusat,” ujarnya, Rabu (15/1/2020).
Ia menargetkan, pembangunan bisa dimulai dalam waktu dekat ini. Sehingga, diharapkan bisa selesai sebelum proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan dimulai pertengahan tahun mendatang.
“Berkas sedang disiapkan. Kami berharap bisa selesai dan ditempati usai PPDB Mei mendatang,” katanya.
Ilustrasi pembangunan ruang kelas baru. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Jika melihat jadwal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang akan digelar April mendatang. Proses PPDB direncanakan akan dimulai bulan Mei.
Untuk menampung siswa baru ini, dibutuhkan ruang kelas baru. Menurutnya, pe-ngajuan pembangunan RKB juga didapatkan dari pusat.
Hendri menyebutkan, anggaran paling besar digunakan untuk membangun RKB sekolah dasar.
Hampir 50 persen dari RKB dipusatkan untuk jenjang SD, sedangkan sisanya akan digunakan untuk sekolah menengah pertama (SMP).
“Fisik banyak di SD karena saat ini mereka membutuhkan ruang kelas. Sebab SD selalu membeludak saat PPDB dibuka,” sebutnya.
Selain RKB, tahun depan Disdik juga akan membangun tiga unit sekolah baru (USB) untuk SMP.
Sekarang ini masih ada beberapa sekolah yang masih menumpang. Hal ini disebabkan karena penambahan sekolah pasca PPDB tahun lalu.
“Kami upayakan semua proyek fisik ini tidak ada penundaan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Tahun ini, kuota rumah subsidi akan dikurangi. Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya untuk membiayai pembangunan 102 ribu unit rumah subsidi.
Jumlahnya menurun sebesar 100 persen lebih dibanding kuota pada 2018 yang mencapai 256 ribu unit.
“Sebenarnya ini sangat mengkhawatirkan karena banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kesempatan untuk memiliki rumah sangat sedikit sekarang,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (15/1/2020).
Pada 2019, kuota rumah subsidi yang dapat fasilitas FLPP itu mencapai 160 ribu unit dan Batam dapat kuota sekitar 1.300 unit.
Tapi dengan penurunan jumlah kuota, maka Batam kemungkinan hanya akan kebagian 900 unit saja.
“Ditambah lagi dari 102 ribu unit itu, 10 ribu-nya diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), maka jumlahnya akan semakin berkurang,” ungkapnya.
REI, kata Achyar, sudah menyarankan skema kepada pemerintah agar jumlah kuota tersebut ditambah lagi, mengingat kebutuhan akan rumah sangat tinggi di Indonesia.
“REI itu ada usulan bahwa kredit murah tidak perlu hingga 20 sampai dengan 25 tahun seperti saat ini,” jelasnya.
Menurutnya, lebih baik dipercepat karena jika konsumen sudah kerja selama lima tahun saja, maka daya beli akan meningkat.
Selain itu kata dia, cicilan dengan bunga komersial dapat dilakukan agar tidak membebankan pemerintah.
“Dengan begitu, maka akan dapat memperluas kesempatan memiliki rumah,” terangnya.
Ilustrasi pembangunan perumahan di Batam. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Menurut dia, persoalan rumah subsidi ini menjadi rumit. Karena, sudah banyak masyarakat yang menaruh angan-angan untuk memiliki rumah, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Mereka jadi resah, karena sudah menabung dan menunggu fondasi selesai. Tapi tiba-tiba, rumah subsidi dikurangi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida.
Tahun 2018, kuota rumah FLPP mencapai 256 ribu. Tahun 2019 mencapai 160 ribu dan tahun ini hanya 100 ribu unit saja.
Totok menyarankan, jika dana pemerintah terbatas, maka lebih baik mengurangi tenor KPR subsidi.
“Sekarang ada yang 20 tahun, maka kurangi jadi 10 tahun supaya anggarannya terbagi,” jelasnya.
“Toh sudah 10 tahun, maka si pemilik rumah yang merupakan MBR, gajinya sudah naik berlipat. Sehingga kredit KPR-nya lebih ringan,” katanya lagi.
Menurut Totok, lebih baik seperti itu, daripada membiarkan masyarakat berangan-angan memiliki rumah, tapi sulit terealisasi.
“Idealnya untuk tahun ini saja butuh 280 ribu unit rumah FLPP, dimana tiap tahun kebutuhan rumah naik 30 ribu unit. Dan juga harganya tiap tahun naik tujuh persen. Tolong peme-rintah bisa mempertimbangkan hal ini,” paparnya.
Sedangkan, Direktur Consumer Banking BTN, Budi Satria, mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Mereka juga sudah setuju dan akan diajukan lagi ke Kementerian Keuangan sebagai kuasa pemegang anggaran,” ucapnya.
Tahun 2019, BTN sudah membiayai KPR non subsidi bagi 127 ribu unit rumah FLPP. Seluruh realisasi anggaran yang ditargetkan, sudah terserap.
“Masing-masing nilai rumahnya itu Rp 140 juta,” katanya.
Sebenarnya, masih banyak cara untuk menjadi skema pembiayaan rumah FLPP. Salah satunya dengan KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2PT).
KPR BP2PT adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara BTN dengan Kementerian PUPR yang diberikan bersama dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.
Jangka waktu hingga 20 tahun dengan subsidi bantuan uang muka hingga Rp 32,4 juta.
“Dengan skema BP2PT, relatif tak ada batasan. Makanya saya berharap supaya tahun depan itu lancar. Khususnya di Sumatera karena potensinya bagus dan permintaan rumah subsidi itu bagus sekali,” pungkasnya.(leo)
batampos.co.id – Desakan mengembalikan fungsi Pusat Rehabilitasi Sosial Non-Panti (PRSNP) di Teluk Pandan atau kawasan Sintai terus disuarakan berbagai kalangan.
Hal ini karena bertahun-tahun lokasi tersebut justru disulap menjadi lokasi prostitusi.
Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan, pemanfaatan lokasi ini sudah jelas berlawanan dengan peruntukan awal.
Menurut dia, hal ini melanggar Perda dan Pemko Batam berkewajiban menegakkan aturan.
“Sekarang lokasi itu malfungsi. Lokasi pusat rehabilitasi yang dibuat untuk pembinaan, malah sekarang ada prostitusi, bagaimana bisa baik,” ucap Lagat, Rabu (15/1/2020).
Ia menyampaikan, pelanggaran aturan lokasi ini cukup kentara. Namun, ia mengaku heran Pemko Batam seolah membiarkan dan tidak melakukan penindakan.
Aktivitas prostitusi, lanjut Lagat, muncul karena bar-bar banyak dibangun setelah bangunan rehabilitasi dibangun.
Lokalisasi sintai. Foto: Eusebius/ batampos.co.id
“Awalnya tak ada bar, tapi kini sudah ada 20-an bar. Kenapa dibiarkan, bar itu muncul belakangan, ada di situ dua bangunan rehabilitasi. Ratakan bar-bar itu biarkan bangunan rehabilitasi yang berdiri, kan ini fungsinya,” papar dia.
Pembiaran lokasi ini sebagai kawasan prostitusi, seolah melegitimasi kawasan ini adalah kawasan lokalisasi prostitusi yang berizin, padahal tidak.
“Apa manfaatnya untuk Pemko Batam sehingga dibiarkan, saya sudah selidiki tak ada retribusi juga yang didapat di sana,” katanya.
Ia meminta Pemko Batam juga tidak ragu menangani hal yang sudah jelas tidak sesuai aturan. Menurut dia, ini berkenaan dengan wibawa pemerintah.
“Sudah jelas itu peruntukannya rehabilitasi untuk eks PSK (Pekerja Seks Komersial) dari Batumerah, Teluk Bakau, dan lain-lain. Sekarang malah berubah,” katanya lagi.(iza)
batampos.co.id – Tiga terdakwa penganiayaan yakni, DS, DSy dan JS dituntut hukuman berbeda dalam sidang agenda putusan di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (15/1/2020).
DS divonis 14 bulan dan dua rekannya DSy dan JS divonis 18 bulan penjara.
“Menyatakan terdakwa (menyebut nama para terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum,” ujar ketua majelis hakim Jasael.
Menurut majelis hakim, mereka telah terbukti melakukan pelanggaran pasal 170 KUH Pidana yakni melakukan kekerasan bersamaan setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi, terdakwa, tuntutan Jaksa Penuntut Umum hingga pembelaan dari terdakwa.
“Untuk hal yang memberatkan adalah mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar dan lecet. Sementara untuk yang meringankan bahwa terdakwa koperatif selama persidngan dan tidak mengulanginya lagi,” imbuh Jasael.
Ilustrasi
Usai mendengarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yan Elhas menerima putusan dari majelis hakim meski tuntutan jaksa sebelumnya yakni 1 tahun 10 bulan kepada DSy dan JS serta tuntutan selama 1 tahun 6 bulan kepada DS.
Tiidak hanya JPU, ketiga terdakwa juga menerima putusan tersebut.
“Kami menerima yang mulia,” ujar ketiga terdakwa.
Dalam dakwaan JPU, kejadian ini bermula dari terdakwa bersama rekannya sedang minum-minum di Kedai Tuak Tobing Merapi Subur, Sagulung.
Kemudian terdakwa DS melemparkan botol aqua ke arah korban Suparjo dan mengenai bagian dada hingga terasa sakit. Lantas korban bertanya alasan terdakwa melemparinya dengan botol.
Atas kejadian itu, terjadi cekcok hingga terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh rekan DS terhadap korban SS hingga alami luka memar dan trauma lecet hingga harus penanganan lanjutan untuk sementara waktu.(gie)
batampos.co.id – Awal tahun ini beberapa sektor industri mulai memperlihatkan perkembangan yang positif. Hal ini terbukti dengan dibuka lapangan kerja di perusahaan minyak dan gas (Migas).
”Kalau yang lapor secara resmi memang belum ada. Namun, informasi yang saya terima, kawasan industri di Kabil banyak butuh pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, Rabu (15/3/2020).
Menurutnya, perusahaan memang memiliki kewajiban untuk melaporkan informasi lowongan ke Disnaker.
Namun, hingga kini tidak berjalan dengan baik. Sebab tidak ada aturan yang mengikat dan sanksi bila tidak melapor.
”Mereka lebih suka buka langsung lowongan kerja. Kadang kami tahunya setelah turun ke lapangan,” sebutnya.
Menurut Rudi, perusahaan besar yang beroperasi di Batam tengah mendapatkan proyek dan akan dikerjakan selama tahun ini. Masuknya permintaan ini berdampak terhadap kebutuhan pekerja.
”Masih perusahaan lama juga seperti SMOE, McDermott dan perusahaan lainnya. Karena masih awal tahun, kami belum ada data,” jelasnya.
Ilustrasi. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
“Mungkin di bulan kedua nanti ada perusahaan yang lapor, setelah itu baru kami bisa data berapa lowongan yang ada di awal tahun ini,” bebernya lagi.
Rudi menambahkan, melihat kondisi di Multi Purpose Hall (MPH) Batamindo yang ramai pencari kerja setiap harinya, hal ini membuktikan jumlah pencari kerja masih tinggi.
Awal tahun ini belum banyak perusahaan yang buka. Karena tahun lalu mereka sudah buka perekrutan.
”Itu sektor industri. Yang belum ada perkembangan itu galangan kapal. Sektor yang paling ramai dulunya masih belum ada peningkatan. Jumlahnya masih segitu-gitu saja,” imbuhnya.
Ia menyebutkan sektor industri masih yang paling ramai. Hingga kini terdapat sedikitnya 2.368 perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.
Disusul bidang perhotelan dan perdagangan sebanyak 1.813 perusahaan. Bidang jasa 1.251 perusahaan. Selanjutnya bidang keuangan dan asuransi sebanyak 548 perusahaan, bangunan 942 perusahaan dan berbagai perusahaan lainnya.
”Total ada 7.294 perusahaan yang aktif saat ini. Inilah yang diperebutkan hampir 40 ribu pencaker setiap tahunnya. Kemampuan mereka hanya untuk mengisi lowongan operator. Kalau di atasnya belum banyak,” terang Rudi. (*)
batampos.co.id – Awal tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mengusulkan penambahan 75 ribu blangko e-KTP.
Hal itu dikarenakan hingga saat ini ada puluhan ribu pengajuan e-KTP di sembilan kecamatan di Kota Batam yang belum dicetak karena ketiadaan blangko.
Kepala Disdukcapil Kota Batam, Said Khaidar, mengatakan, usulan itu baru saja disampaikan pihaknya ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
”Hari ini (kemarin, red) kami ajukan 75 ribu blangko, tapi kami belum tahu berapa yang disetujui,” ujar Said, rabu (15/1/2020).
Saat ini kata dia, ada puluhan ribu antrean pencetakan e-KTP yang tersebar di sembilan kecamatan di Kota Batam. Antrean itu lanjutnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.
”Sudah banyak antrean, makanya kami minta sesuai kebutuhan,” imbuhnya.
Ilustrasi e-KTP. Dokumentasi batampos.co.id
Said menjelaskan, blangko e-KTP masih ada. Namun, jumlahnya sangat terbatas. Ketersediaan blangko juga ada di setiap kecamatan.
”Untuk blangko memang ada, cuma jumlahnya tak banyak. Blangko itu kami prioritaskan untuk kebutuhan yang urgen,” jelas Said.
Ia tak menampik, saat ini banyak masyarakat yang terus mendesak pencetakan fisik e-KTP yang diajukan.
Namun, ia berharap masyarkat bisa bersabar dan menunggu kedatangan blangko dari pusat.
”Kami harap masyarakat bersabar, karena memang blangko itu belum mencukupi, dan ini terjadi di seluruh Indonesia,” ungkap Said.
Menurut dia, untuk solusi sementara, pihaknya masih mengeluarkan surat keterangan (suket) sebagai pengganti e-KTP.
Penggunaan suket bisa dalam berbagai urusan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak khawatir.
”Suket masih lancar sampai saat ini. Warga yang butuh bisa memintanya di masing-masing kecamatan,” pungkasnya.(yui)
batampos.co.id – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menargetkan 2025, Kota Batam bebas dari angkutan umum seperti Bimbar.
Bahkan, ia memiliki keinginan besar memajukan transportasi Batam, jika bisa melebihi Singapura.
“Transportasi Batam akan maju, kalau bisa mengalahkan Singapura. Jadi, 2025, Batam tanpa Bimbar,” ujar Rudi.
Seperti diketahui, angkutan umum Bimbar selama ini banyak menuai protes dari masyarakat.
Selain kondisi kendaraan yang sebagian di antaranya tak nyaman, beberapa Bimbar juga dikeluhkan lantaran kerap berjalan ugal-ugalan dan membahaya-kan pengendara lain.
Menurut Rudi, seluruh transportasi di Batam ke depan ditargetkan menggunakan pendingin udara atau AC, sehingga membuat nyaman penumpangnya.
Rencananya, sopir Bimbar tersebut yang akan dilatih dan diberdayakan untuk mengendarai angkutan tersebut.
“Kalau sekarang disetop, kantor saya (Kantor Walikota, red) bisa penuh (didemo sopir). Tapi kalau nanti, kan bisa kita kasih tahu dulu,” kata Rudi.
Target memperbaiki kondisi transportasi Batam tak lepas dari program pembangunan jalan di Kota Batam. Dimana, hingga saat ini pembangunan infrastruktur Batam masih terus berlangsung.
“2025, jalan saya paksa selesai semua, semua jalan sudah harus lebar dan bersih,” harap Rudi.
Di sisi lain, menurutnya, masih ada aturan yang bukan jadi kewenangannya. Seperti transportasi online yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kalau saya punya kewenangan, pasti saya bisa tegas. Namun, ini pemerintahan, ada aturan yang tak bisa saya putuskan,” pungkasnya.(she/yui)
