batampos.co.id – Sejumlah drainase di Batam mendangkal karena sedimentasi lumpur. Banyak juga yang sudah ditumbuhi rumput dan tumbuhan lain yang menghambat alur air.
Bahkan beberapa di antaranya ada di pinggir jalan protokol yang berpotensi menyebabkan banjir kala hujan deras turun.
Seperti di drainase di sepanjang Jalan Pahlawan, Batuaji, tepatnya di depan makam pahlawan. Drainase sudah dangkal dan ditumbuhi rerumputan.
“Pernah ini dibersihkan, tetapi memang sudah lama tak pernah saya lihat ada petugas yang membersihkan drainasenya. Yang pernah dikeruk itu di belakang halte Putra Batam itu,” kata Waldi, warga.
Selain itu, drainase di depan Perumahan Central Raya Batu-aji atau di depan Perumahan Masyeba Indah juga sudah dangkal. Seperti tak terurus, rumput yang tumbuh di dalam drainase sudah mencapai 30 sentimeter yang didominasi eceng gondok.
“Di sini memang kalau sudah hujan maka sampah akan nyangkut. Air tidak bisa lancar mengalir,” kata kata Minto, warga Perumahan Masyeba.
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menormalisasi drainase di Sagulung, beberapa waktu lalu. Beberapa drainase di Sagulung dan Batuaji masih banyak yang dangkal dan belum dinormalisasi. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
“Bahkan pernah ketika hujan deras, air langsung meluber ke jalan raya,” ujarnya lagi.
Menurut dia, normalisasi drainase pernah dilakukan Pemko Batam di daerah tersebut. Tetapi tidak semua drainase dikeruk.
Itu pun dilakukan setelah sempat terjadi gena-ngan banjir di beberapa perumahan di sana.
“Jadi, pernah di sini banjir besar dan menggenang beberapa perumahan. Saat itu ada alat berat yang mengeruk drainase tetapi setelah itu sudah tidak pernah lagi kelihatan,” katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Batam, Werton Panggabean, mengatakan, bahwa saat ini memang masih banyak drainase yang perlu menjadi perhatian serius Pemko Batam. Masih banyak yang dangkal dan harus di normalisasi.
Apalagi drainase yang meng-hubungkan beberapa perumahan dan bukan di pinggir jalan protokol.
“Kalau selama ini memang kita harus apresiasi pemerin-tah Kota Batam karena draina-se induk sudah sering dinormalisasi,” paparnya.
“Tetapi ingat drainase yang ukurannya tidak terlalu besar saat ini sudah banyak yang dangkal. Ini juga harus diperhatikan,” katanya lagi.
Menurutnya, saat musim hujan nantinya, bisa jadi ada beberapa perumahan yang terendam banjir karena drainase di sekitar dangkal.
“Ini juga bisa menjadi atensi dari pihak kecamatan bekerja sama dengan warga,” kata-nya.
Sebelumnya, Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yumasnur, mengatakan, pihaknya terus melakukan normalisasi di titik-titik yang berpotensi menyebabkan banjir. Dan sudah terbukti terjadi pengurangan titik banjir di Batam.
“Kalau masalah banjir ini pelan-pelan akan terus kita tekan. Bahkan pemasangan box culvert sudah banyak untuk mengurangi banjir. Dan kita akan terus mengurangi banjir di Batam,” katanya.(cr1)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meresmikan pasar binaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Ruko Niagamas, Batam Center, Sabtu (21/9/2019). Ia memastikan harga bahan pokok di sana lebih murah dibanding pasar lainnya.
”Karena ini tempatnya gratis, sudah dipastikan harganya lebih murah dari pasar lain,” kata Rudi.
Rudi mengungkapkan, sebagai daerah yang bukan penghasil, harga komoditas tidak menentu, terutama mendekati hari-hari besar keagamaan.
”Nah, ini yang kami upayakan untuk menekan harga melalui pasar TPID ini. Selama ini kan sudah jalan cuma ini puncaknya,” sebutnya.
Selanjutnya, Pasar TPID akan dibuka di setiap kecamatan. Karena saat ini masing-masing kecamatan sudah memiliki pasar rakyat yang dibangun pemerintah.
”Nanti akan kami ajak lagi distri-butor untuk mendirikan Pasar TPID lainnya,” imbuh Rudi.
Rudi menekankan keunggulan pasar ini adalah harga lebih murah. Distributor yang sudah bergabung akan membantu pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan masyarakat.
Pedagang sayur mayur Pasar TPID di Ruko Niagamas, Batam Center, menuliskan daftar harga dagangannya. Pemko Batam berencana membuka pasar TPID di setiap kecamatan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
”Nanti Disperindag akan bantu untuk mengawasi harga di sini,” ucapnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Gustian Riau mengatakan, harga di pasar TPID lebih transparan karena semua akan ditampilkan melalui videotron.
”Jadi, pedagang tidak bisa bermain harga,” kata dia.
Ia menyebutkan, harga di Pasar TPID akan menjadi acuan untuk pasar-pasar yang lainnya.
Pasar ini juga telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai dengan aturan Kementerian Perdangan.
”Mudah-mudahan ini bisa membantu pengendalian harga komoditas ke depannya,” harap Gustian.
Sekretaris Dirjen Perlindu-ngan Konsumen dan Tertib Niaga, Chandrini, menga-takan, Pasar TPID bisa menjadi pasar dengan harga yang lebih murah dari pasar lainnya.
”Sebelumnya sudah ada di Jogja dan beberapa daerah lain. Tahun ini Batam,” jelasnya.
“Ini bukti komitmen pemerintah dengan distributor untuk menyediakan kebutuhan dengan harga distributor,” terangnya lagi.
Ia menambahkan, Pasar TPID sudah memenuhi beberapa kriteria sebagai pasar yang memenuhi SNI.
Hal ini telihat dari pemisahan pasar basah dengan kering.
”Kriterianya banyak. Salah satunya itu memiliki klinik kesehatan dan memiliki saluran pembuangan yang bagus,” ucapnya.
Sementara itu, jumlah komoditas yang dijual saat peresmian kemarin cukup banyak. Mulai dari beras, minyak goreng, buah hingga sayuran.(yui)
batampos.co.id – Sebanyak 30 peserta magang ke Jepang yang dilolos tes wawancara akan mengikuti tes kesehatan.
“Iya, itu tes lanjutan sebelum mereka menjalani pendidikan di Jakarta nanti,” kata Kepala
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti, Sabtu (21/9/2019).
Ia menyebutkan kalau lolos tes medikal, peserta magang ini akan diberikan pendidikan selama tiga bulan oleh Kementerian Tenaga Kerja sebelum diberangkatkan ke Jepang.
Peserta ini akan dikontrak untuk menjalani proses magang selama tiga tahun ke depan.
Rudi menjelaskan tes untuk magang ke Jepang cukup sulit, sehingga tidak banyak yang bisa lolos dan lanjut ke tahap pemberangkatan.
“Stamina sudah pastim karena kerja di situ kan disiplinnya tinggi. Makanya banyak yang gagal terutama fisik,” ujarnya.
Pekerja galangan kapal di Tanjunguncang, Batuaji. 30 peserta magang ke Jepang yang lolos tes wawancara akan akan mengikuti tes kesehatan sebelum diberangkatkan ke Jepang. Foto: Dalil Harahap/batampso.co.id
Batam menjadi satu-satunya kota yang diberikan kesempatan untuk membuka langsung proses seleksi magang ini. Berbeda dengan daerah lain yang diselenggarakan pihak provinsi.
“Mungkin karena angka pencari kerja di sini cukup tinggi. Sehingga kesempatan magang ke luar ini menjadi salah satu cara untuk menekan persaingan,” terang Rudi.
Menurutnya hingga September ini daya serap pencari kerja di beberapa perusahaan masih stagnan.
Rata-rata setiap tahun ada 11 ribu yang terserap dari 24 ribu pencari kerja yangterdaftar di kantor Disnaker Batam.
“Potensi ke luar negeri ini sangat baik jika dimanfaatkan, namun pencaker harus memenuhi beberapa syarat,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan lebih banyak lagi yang ikut seleksi magang ke Jepang ini. Batam sendiri lanjutnya sektor industri belum berkembang pasca banyaknya perusahaan yang menutup usahanya.
“Ini peluang, jadi dari pada mencari di sini tidak dapat lebih baik ke luar,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – 47 warga negara (WN) Tiongkok dan Taiwan yang diamankan Polresta Barelang, diserahkan ke pihak Imigrasi Kelas I Batam.
Komplotan kasus penipuan online itu menunggu proses hukum antara Konsulat Jenderal (Konjen).
“Masih kita proses, perihal koordinasi kita dengan Konjen China di Medan, dan perwakilan Taiwan di Jakarta,” Kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto, Sabtu (21/9/2019).
Anggota Polresta Barelang mengawal 47 WNA asal Tiongkok dan Taiwan yang diduga melakukan tindakan penipuan online saat ekspos di Mapolresta Barelang, Jumat (20/9/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Selanjutnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Jendral Imigrasi dan pihak Kepolisian guna pemulangan mereka,” kata dia lagi.
Ia menambahkan, 47 WN Tiongkok dan Taiwan ini sudah diamankan di Imigrasi Kelas I Batam. Perkembangannya pihak kepolisian masih melacak faktor motif penipuan tersebut.
“Para WNA kita amankan di Imigrasi, sampai menunggu informasi dari Konsulat, untuk proses hukumnya,” tutupnya.(cr1)
batampos.co.id – Polsek Dabo Singkep menyerahkan sejumlah buku tulis beserta alat tulis kepada sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) 003 di Desa Kote, Kecamatan Singkep Pesisir, Jumat (20/9/2019) pagi.
“Kami menyerahkan sejumlah buku tulis, kotak pensil serta alat tulis. Selain itu kami juga memberikan santunan kepada siswa yatim piatu,” ujar pemimpin kegiatan Kanit Intel Polsek Dabo Singkep Bripka M. Yusuf Panjaitan kepada Batam Pos.
Yusuf menambahkan, dunia pendidikan adalah dunia yang membutuhkan perhatian bersama.
Sehingga kemajuan bagi seluruh siswa adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu, kepolisian juga memberikan perhatian khusus untuk kemajuan pendidikan.
Bripka M Yusuf dan Brigadir Maya saat mendatangi SDN 003 di Desa Kote, Singkep Pesisir, Jumat (20/9/2019). Foto: Wijaya Satria /Batam Pos
Di lokasi yang sama, Brigadir Maya yang turut dalam rombongan penyerahan bantuan tersebut menambahkan, seluruh pelajar yang ada sejatinya aset bagi daerah.
Jika pelajar saat ini mendapatkan dukungan yang baik, ke depan diharapkan dapat menjadi penopang pembangunan daerah kearah yang lebih baik lagi.
“Karena mereka adalah harapan kita semua untuk menjadikan daerah yang lebih baik lagi,” ujar Maya.
Dalam kesempatan itu, pihak sekolah memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian karena telah memberikan bantuan dan perhatian terhadap anak didik mereka.
Dengan bantuan ini guru dan pengurus sekolah tidak merasa sendiri dalam membina dan mendidik siswa.
Kegiatan peduli dunia pendidikan ini akan terus dilakukan kepolisian terutama di wilayah kerja Polres Lingga sebagai bakti kepedulian kepolsian terhadap dunia pendidikan serta kedekatan terhadap masyarakat.(Wijaya)
batampos.co.id – Ruang operasi yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna di Jalan Ali Murtopo, Ranai mengalami terbakat, Jumat (21/9/2019) sekitar pukul 16.05 WIB.
Beruntung api bisa cepat dipadamkan dan tidak menjalar ke ruangan lain. Akibat kebakaran tersebut, sejumlah pasien rawat inap dievakuasi ke halaman rumah sakit.
Satu mobil pemadam kebakaran Lanal Ranai diterjunkan untuk memadamkan api.
Menurut sejumlah pegawai rumah sakit, api bersumber dari panel listrik di ruang operasi.
Api langsung menyambar air conditioner, dan menyebabkan api terus membesar dan menimbulkan kepulan asap.
Direktur RSUD Natuna, dr Medi, mengatakan, api berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruang operasi. Sehingga muncul kepulan asap yang mengagetkan pegawai rumah sakit.
Petugas RSUD Natuna berusaha mengevakuasi pasien rumah sakit tersebut ke ruangan terbuka saat ruangan operasi terbakar, Jumat (20/9/2019). Foto: Aulia Rahman/Batam Pos
”Petugas langsung berusaha memadamkan listrik setelah mengetahui ada korsleting. Dan dilakukan pemadaman pencegahan dengan racun api supaya tidak membesar dan merembet lebih luas,” ujarnya.
Pihak rumah sakit sambungnya, juga melakukan pemadaman mesin oksigen sentral untuk mencegah terjadinya ledakan.
Beruntung saat kejadian tidak terdapat kegiatan operasi.
”Alhamdulilah, saat korsleting tidak ada pasien yang dioperasi,” sebutnya.
Selain upaya memadamkan api sambungnya, rumah sakit sudah melakukan prosedur untuk melakukan evakuasi dini pasien yang berada ruang ICU dan peralatan medis untuk mendapatkan sambungan listrik dari luar RSUD.
Kapolres Natuna, AKBP Nugroho Dwi Karyanto, menyarankan pihak RSUD segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan normalisasi pasca kebakaran. Agar pena-nganan pasien dapat terus dilakukan.
”Sampai saat ini, kami dari pihak kepolisian terus memantau di TKP, untuk memastikan keadaan normal seperti sedia kala,” katanya.(Aulia)
batampos.co.id – Menindaklanjuti kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla pada Juni lalu, tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Batuampar, Kota Batam, Kamis (19/9/2019).
Dari rilis yang diterima batampos.co.id, Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Lutfie, mengatakan, kedatangan mereka untuk mengecek kendala yang dihadapi BP Batam dalam mengembangkan Pelabuhan Batuampar.
“Kita lihat potensi Pelabuhan Batuampar besar, tinggal kemampuan pemerintah saja untuk mendorong pelabuhan ini bisa beroperasi lebih maksimal lagi,” katanya.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mempertanyakan isu biaya logistik yang tinggi di Batam dan dikeluhkan para pengusaha.
Direktur Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, Nasrul Amri Latif, menyatakan bahwa kendala tingginya biaya logistik di Batam tak terlepas dari beberapa hal.
Di antaranya biaya freight yang tinggi, fasilitas bongkar muat pelabuhan yang kurang dari standar kepelabuhanan, kesempatan pengembangan direct call, serta transhipment yang belum tergarap.
Serta tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door.
“Ada beberapa solusi jangka pendek yang saat ini diupayakan Badan Pengelola Pelabuhan Batam,” katanya.
Direktur Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, Nasrul Amri Latif (kemeja putih) memberikan penjelasan kepada tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI mengenai kendala yang dihadapi Pelabuhan Batuampar. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id
“Seperti rencana menurunkan biaya freight dari semula USD 400 menjadi USD 250-280 Batam-Singapura,” jelasnya.
Serta lanjutnya, meningkatkan fasilitas efisiensi kegiatan bongkar muat dengan menyediakan HMC (Harbour Mobile Crane), RTG (Rubber Tyred Gantry) dan HT (Head Truck.
“BP Batam juga berencana memperluas area container yard (CY) yang semula 2 hektar menjadi 10 hektar,” paparnya.
Serta rencana direct call ke China dan Afrika.
“Kami juga mendapat informasi dari Port of Singapore Authority (PSA) bahwa barge (tongkang) boleh sandar di Port of Singapore (PSA) yang akan kami jajaki untuk menekan biaya logistik,” tambah Nasrul.
Adapun rencana jangka menengah yang saat ini sedang digarap Badan Pengelola Pelabuhan Batam yakni pengembangan pelabuhan transhipment hub dengan penataan manajemen pengelolaan pelabuhan dan optimalisasi dermaga utara Pelabuhan Batuampar.
Selain itu, ke depan, di Pelabuhan Batuampar juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk kontainer dan kargo udara, pelayananan tranship dan transhipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia.
Hingga penyediaan fasilitas pelabuhan yang modern untuk layanan container, tanker, pergudangan, hunian, sampai perkantoran.
“Tentunya untuk merealisasikan rencana tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Batuampar,” jelasnya.
Pihaknya berharap dengan peninjauan langsung itu pemerintah pusat dapat segera melakukan pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan pelabuhan baik jangka pendek maupun menengah.(*/esa)
batampos.co.id – Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membuat pemerintah melunak.
Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan RUU kontroversial tersebut.
Jokowi mengatakan, dirinya telah mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama.
Setelah mencermati masukan berbagai kalangan, dia menilai masih ada materi yang butuh pendalaman.
“Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR. Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (20/9/2019).
Setidaknya, lanjut dia, ada 14 pasal yang masih perlu didalami. Namun, mantan Wali Kota Solo itu tidak merinci 14 pasal tersebut.
“Nanti ini yang akan kami komunikasikan dengan DPR maupun masyarakat yang tidak setuju,” imbuhnya.
Jokowi meminta agar RUU KUHP tidak dipaksakan disahkan pada DPR periode 2014-2019. Namun bisa di-carry over di periode selanjutnya.
Di sisa waktu yang ada, dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk menjaring masukan masyarakat, khususnya yang tidak sepakat dengan pasal per pasal.
Kebijakan itu langsung direspons legislator. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi.
Para pimpinan fraksi, kata dia, sepakat untuk mengkaji kembali pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dianggap presiden perlu pendalaman.
Dengan sikap presiden itu, tambah dia, rencana mengesahkan RUU KUHP pada Selasa (24/9) pekan depan akan ditunda.
’’Bukan dibatalkan lho. Tapi ditunda untuk pendalaman pasal-pasal,” kata Bambang Soesatyo, kemarin.
Bamsoet mengaku tidak tahu norma-norma yang menjadi catatan Presiden Jokowi. Namun, secara sepintas, tambah dia, ada beberapa pasal yang menjadi catatan.
Yaitu, pasal-pasal terkait kumpul kebo, kebebasan pers, dan delik penghinaan terhadap presiden.
’’Saya kira itu yang menjadi catatan beliau. Dan akan kita selaraskan dengan panja (panitia kerja, red),” paparnya.
RUU KUHP memang mendapat perhatian luas. Selain publik dalam negeri, tekanan pihak luar sepertinya juga memengaruhi dinamika pembahasan RUU tersebut.
Salah satunya terkait dengan pasal yang menyangkut LGBT. Bamsoet mengakui, pasal tersebut menjadi perhatian pihak asing.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly (tengah) bersama Ketua Tim Perumusan RUU KUHP Muladi (kiri) dan Staf Ahli Menteri Edgag menyampaikan keterangan pers terkait dengan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, Jumat (20/9/2019). Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos
Terutama dari negara-negara Eropa. Beberapa waktu lalu, tutur dia, beberapa aktivis dari Eropa berkunjung ke DPR. Mereka menanyakan langsung pasal-pasal yang terkait erat dengan LGBT.
’’Ketika kita masuk dalam pasal-pasal itu, mereka menentang keras. Jadi itulah yang saya bisa katakan,” ungkap politikus Golkar itu.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyayangkan penundaan pengesahan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses panjang.
Karena itu, ketika DPR dan pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan Rabu (18/9/2019) lalu, tahapannya tinggal disampaikan dalam rapat paripurna yang diagendakan Selasa depan.
’’Bayangkan, seratus tahun lebih kita pakai KUHP tinggalan Belanda. KUHP itu sudah tidak dipakai lagi di negara asalnya. Kok kita masih mempertahankannya menjadi induk hukum pidana di Indonesia,” kata Fahri.
Menurut dia, jika ingin menunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR.
’’Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya.
Menurut dia, Presiden Jokowi belum memahami maksud RUU KUHP tersebut. DPR dan pemerintah, kata dia, bermaksud melakukan kodifikasi UU melalui RUU KUHP.
’’Apa yang selama ini dikeluhkan Jokowi bahwa UU kok banyak dan bertele-tele. Melalui RUU KUHP kita ingin menjawab keraguan itu,” tegas politikus asal Sumbawa, NTB, itu.
Pada bagian lain, fraksi-fraksi pendukung pemerintah kompak setuju dengan permintaan Jokowi. Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan presiden tersebut.
’’Yang berwenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju ya harus ditunda,” kata Arsul.
Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menambahkan, tidak masalah RUU KUHP ditunda. Menurut dia, penundaan bisa dilakukan untuk menyempurnakan pembahasan pada pasal-pasal yang dinilai kontroversial.
Apalagi, kata dia, pengesahan RUU KUHP Selasa pekan depan belum pasti karena hanya rencana.
’’(Pengesahan RUU KUHP, red) kan masih berupa usulan. Kan belum masuk di Bamus (Badan Musyawarah),” kilahnya.
Minta Dibatalkan
Menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, RUU KUHP tegas harus ditolak.
”Sebaiknya dibatalkan, tidak ditandatangani,” ungkap dia, kemarin.
Menurut dia, Presiden Jokowi harus belajar dari almarhum Presiden B. J. Habibie. Oleh teknorat yang belum lama berpulang itu, RUU Keamanan, Keselamatan, dan Penanggulangan Keadaan Bangsa tidak ditandatangani.
Sehingga RUU tersebut tidak berlaku. Usman menyebut, Jokowi harus melakukan hal serupa terhadap RUU KUHP.
Dengan isi RUU KUHP saat ini, dia menyebutkan bahwa penundaan tidak cukup. Dia menyatakan, RUU itu harus ditolak.
”Harus ada perombakan besar-besaran,” imbuhnya. Jangan sampai aturan tersebut kemudian disahkan.
Sebab, hal itu bisa menjadi kemunduran bagi Indonesia. Usman menyatakan, napas RUU KUHP saat ini adalah kolonialisme. Tidak lebih baik ketimbang KUHP warisan Belanda.
”Artinya, watak undang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP,” beber pria yang concern di bidang HAM tersebut.
”Baru kemudian kita duduk kembali, membahasnya dengan kepala dingin,” jelas dia.
Penundaan oleh presiden Jokowi, lanjut Usman, melegakan. Namun, tetap ada catatan. Dia menyampaikan bahwa keputusan tersebut harusnya diambil sejak awal. Tidak menunggu sampai banyak energi keluar.
”Harusnya energi yang dikeluarkan itu diarahkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan,” bebernya.
Ke depan, dia berharap hal serupa tidak dilakukan pemerintah.(far/mar/syn/oni/jpg)
batampos.co.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta jajaran kejaksaan di daerah memberi atensi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Total selama tahun 2019 ini, sudah ada 166 berkas kasus karhutla yang berperkara. Tujuh di antaranya merupakan tersangka korporasi.
Jaksa Agung, M Prasetyo, menjelaskan, karhutla sudah termasuk bencana nasional. Sehingga penanganan kasusnya harus menjadi perhatian bagi kejaksaan. Khususnya di daerah yang menjadi daerah terdampak paling signifikan.
”Sampai saat ini sudah ada 166 berkas perkara. Satu perkara bisa satu atau bahkan sepuluh tersangka,” jelas Prasetyo di Kantor Kejagung, kemarin.
Namun, dia menyoroti tujuh di antaranya yang merupakan korporasi. Jadi, selain tersangka perorangan, kejaksaan juga mendalami kasus karhutla karena kelalaian korporasi tersebut. Tidak semuanya korporasi dalam negeri.
”Satu hal yang menarik, kalau selama ini kita dinilai ekspor asap ke negara tetangga, ternyata di antaranya itu pelakunya justru perkebunan yang pemiliknya adalah nega-ra tetangga itu,” paparnya.
Penerapan sanksi kepada korporasi, lanjut dia, bukan hanya denda. Jika terbukti menjadi penyebab utama karhutla setempat, hukumannya akan ditambah dengan pencabutan izin operasional.
Riau menjadi provinsi dengan jumlah berkas kasus karhutla terbanyak. Data Kejagung hingga 19 September 2019, sebanyak 30 berkas perkara dari Riau telah diproses.
Kendaraan melintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman yang diselimuti kabu asap pekat dampak kebakaran hutan dan lahan, Pekanbaru, Jumat (20/9). Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta jajaran kejaksaan di daerah memberi atensi terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan. Foto: MHD Akhwan /Riau Pos/jpg
Menyusul Sumatera Selatan dengan 15 berkas perkara dan Kalimantan Te-ngah sebanyak 11 perkara.
”Nama korporasinya sendiri belum bisa diumumkan,” lanjut dia.
Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, untuk kasus karhutla, Polri memastikan telah menangani enam kasus.
Enam kasus tersebut ditangani lima polda. Polda Riau, Polda Sumatera Selatan, Polda Jambi dan Kalimantan Timur, setiap poldanya menangani satu kasus.
”Untuk polda yang tangani dua kasus Kalimantan Barat,” jelasnya.
Hampir semua kasus karhutla dengan tersangka korporasi itu dijerat dengan pasal kelalaian.
Hal tersebut sesuai dengan bukti yang ditemukan penyidik.
”Namun, tidak menutup kemungkinan untuk pasal berlapis,” tuturnya.
Dia menuturkan, Kapolri juga telah memberikan warning terhadap kepala satuan wilayah seperti kapolda dan kapolres bila tidak memproses hukum karhutla dan tidak bekerjasama dengan masyarakat bisa dicopot.
”Kapolri memilih istilah out untuk kasatwil yang begitu,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, saat ini Polri tengah mendalami adakah kasatwil yang masuk dalam kategori tersebut.
”Belum ada hingga saat ini, nanti prosesnya dilihat, ada gak yang begitu,” papar mantan Wakapolda Kaltim tersebut.(deb/idr/jpg)
batampos.co.id – Pemerintah menargetkan defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok bisa diturunkan.
Hal itu menjadi salah satu topik yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Penasehat Hubungan Luar Negeri Presiden Tiongkok Xi Jinping, Song Tau di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (20/9/2019).
Wakil Menteri Luar Negeri RI, Abdurrahman Muhammad Fachir, mengatakan, Jokowi berharap kerja sama perdagangan kedua negara bisa ditingkatkan.
Namun, agar neracanya seimbang, Indonesia meminta Tiongkok meningkatkan impornya. Khususnya untuk beberapa komoditas yang menjadi unggulan Indonesia.
“Presiden berharap impor Tiongkok CPO (crude palm oil/kelapa sawit) ditingkatkan dan juga berbagai komoditas lain seperti buah-buahan dan aquatic (perikanan),” ujarnya usai mendampingi Presiden.
Untuk diketahui, defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok cukup besar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), nilai defisit yang diderita Indonesia mencapai USD 18,4 miliar atau sekitar Rp 257 triliun pada 2018.
Ilustrasi kelapa sawit. Foto: JPNN
Fachir menambahkan, selain itu, Presiden juga berharapan agar Tiongkok bisa menanamkan investasi di Indonesia.
Khususnya untuk sektor produksi yang memiliki orientasi ekspor seperti ke Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika.
Kemudian, kerja sama kedua negara di Belt and Road Initiative (BRI) dan Poros Maritim Indonesia juga diharapkan bisa ditingkatkan.
Selain persoalan ekonomi, kedatangan utusan Song Tau juga menyampaikan rencana Wakil Presiden Tiongkok, Wang Qishan, untuk hadir dalam pelantikan Presiden Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 mendatang.
“Kita tadi juga menyampaikan bahwa akan ada wakil presiden Tiongkok yang akan menghadiri pelantikan bapak presiden,” tuturnya.
Atas rencana tersebut, Jokowi menyambut positif. Hal itu dinilai sebagai kehormatan bagi Indonesia.
“Bapak presiden mengatakan terhormat kalau dihadiri juga oleh wakil presiden Tiongkok,” kata dia. Rencana tersebut menunjukkan perhatian Tiongkok kepada Indonesia.(far/jpg)
