Selasa, 28 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11089

Atasi Banjir, Empat Proyek Pelintas Air Kota Batam Terus Berlanjut

Aris
-
0
Atasi Banjir, Empat Proyek Pelintas Air Kota Batam Terus Berlanjut

batampos.co.id – Proyek peningkatan drainase untuk mengatasi persoalan banjir masih berlanjut di sepanjang jalan R Suprapto, Batuaji.

Usai bangun tiga jalur penyebrangan air yang cukup besar dan tinggi di depan pasar Melayu, Simpang Basecamp dan Tanjunguncang, proyek serupa juga dilanjutkan di depan komplek Sentota Perdana (SP) Plaza.

Proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam itu, sasarannya adalah gorong-gorong atau lokasi penyebrangan air yang bermasalah.

Baca Juga: Titik-titik Banjir di Kota Batam yang Ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gorong-gorong yang bermasalah karena terlalu kecil dan tersumbat tanah atau sampah dibongkar total kemudian dipasang box culvert berukuran besar.

Proyek peningkatan drainase ini sangat bermanfaat sebab risiko banjir di lokasi jalan raya mulai berkurang.

Jalan depan pasar Melayu, Simpang Basecamp dan simpang PT Jaya Asiatic, Tanjunguncang yang selama ini langganan banjir mulai bebas dari genangan air ataupun banjir.

Kendaraan berjalan perlahan di Jalan R Suprapto, depan Pasar Melayu, Batuaji, karena adanya proyek  pembangunan pelintas air untuk mengurai banjir. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Titik rawan banjir lain di depan SP Plaza pun mulai diatasi. Proyek gorong-gorong serupa sedang dikerjakan dan akan rampung dalam waktu dekat ini.

Jika proyek terakhir ini rampung maka ruas jalan R Suprappto Batuaji dipastikan bebas banjir.

Warga menyambut baik dan berharap agar normalisasi ini dilakukan secara berkala dan tuntas sampai ke hilir.

Baca Juga: Perangi Banjir, Pemko Bangun Pelintas Air di Simpang Basecamp

“Sistem drainase di sini memang rumit, saling berhubungan (wilayah Batuaji dan Sagulung),” harap Herman Sinawe, warga Pasar Melayu, Batuaji, Selasa (23/7/2019).

“Harus tuntas sampai ke hilir agar proyek ini tidak sia-sia,” kata dia lagi.

Pihak kecamatan sebelumnya mengatakan, proyek normalisasi yang masih menjadi prioritas utama dan berbagai usulan Musrenbang, rencananya akan dilakukan merata dan tuntas hingga ke hilir.

Namun karena keterbatasan anggaran dan tenaga maka pengerjaan dilakukan secara bertahap.

“Oh iya harus tuntas itu, cuma karena terlalu banyak yang mau dikerjakan jadi bertahap. Tiap tahun selalu jadi prioritas musrembang untuk drainase ini,” ujar Camat Sagulung Reza Khadafi.(eja)

Keluarga Mendengar Jaminah Tewas di Malaysia

Putut A
-
0
Keluarga Mendengar Jaminah Tewas di Malaysia

batampos.co.id – Melalui teman korban yang bekerja di Malaysia, keluarga mendapat informasi ibunya meninggal akibat dibunuh di tempat tinggalnya di Malaysia.

Gerahnya, Di SMP Negeri 11 Kota Batam Satu Kelas Diisi 44 Siswa

Aris
-
0
Gerahnya, Di SMP Negeri 11 Kota Batam Satu Kelas Diisi 44 Siswa

batampos.co.id – SMP Negeri 11 harus menampung 44 siswa dalam satu kelas. Hal ini dilakukan karena jumlah siswa baru di skeolah tersebut sangat membludak.

padahal idelanya jumlah siswa sesuai petunjuk teknis (Juknis) Dinas Pendidikan dalam satu kelas maksimal diisi 36 siswa.

Pantauan batampos.co.id, Selasa (23/7/2019), salah satu ruang kelas VII yang diisi kelas 44 terlihat penuh sesak.

Begini kondisi kelas VII di SMP Negeri 11 Kota Batam. Para siswa harus berdesak-desakan karena dalam satu kelas diisi 44 orang siswa. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id

Jarak kursi atau meja antar siswa hanya seluas dua ubin keramik dan penataan kelas juga terlalu mentok ke belakang dan ke depan.

“Jarak bangku antar siswa sangat dekat. Kita paham, idealnya 36 siswa per-kelas, akan tetapi karena jumlah siswa yang banyak, kini rata-rata kita kelas VII ada 42-44 siswa dalam 1 kelas,” ujar Nurliana Mente, Wakil Kurikulum SMP Negeri 11.

Nurliana dan beserta guru lainnya, mengatakan, padatnya jumlah siswa diyakini menimbulkan ketidaknyamanan dan kurang efektif dalam proses belajar mengajar.

Karena lanjutnya ruangan akan menjadi lebih panas dan siswa akan kegerahan saat mengikuti proses belajar mengajar.(cr1)

Siswa Baru Membludak, SMAN 5 Tampung 40 Siswa per Kelas

Aris
-
0
Siswa Baru Membludak, SMAN 5 Tampung 40 Siswa per Kelas

batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah usai. Berbagai persoalan yang muncul selama PPDB berlangsung dan hingga kini belum semua teratasi.

Salah satunya mengenai jumlah siswa dalam satu kelas. Sebab hampir semua sekolah negeri menampung lebih dari 36 orang perkelas atau rombongan belajar.

Seperti di SMA Negeri 5 Batam, satu kelas harus ditempati 40 siswa. Itu karena siswa baru yang ditampung selama PPDB mencapai 480 orang. Lokal yang tersedia hanya 12 sehingga perlokal dibagi rata menjadi 40 siswa.

“Hari ini pembagian kelas, satu kelas 40 siswa. Lokal kita sebenarnya kurang cuma kebetulan ada ruangan lab dan ruang bacaan perpus kita manfaatkan untuk ruangan belajar sementaram,” ujar Kepala SMA Negeri 5 Batam, Bahtiar, Selasa (23/7/2019).

Kata dia, total ruangan belajar untuk siswa baru mencapai 12 lokal. Menurutnya, jumlah siswa baru tahun ini sedikit lebih banyak dari tahun sebelumnya. Sebab tahun sebelumnya tidak semua lokal diisi hingga 40 siswa.

Kepala SMAN 5 Batam, Bahtiar, mengobrol dengan siswa baru di sekolahnya. Foto: Eja/batampos.co.id

“Tahun lalu 12 lokal juga, cuma kelas IPA tetap 36 orang,” jelasnya.

“Tahun ini tak bisa lagi karena memang jumlah siswa baru lebih banyak, semua lokal sama ratakan 40 orang,” tutur Bahtiar lagi.

Meski jumlah siswa perkelas melampaui daya tampung ideal yakni 36 orang, Bahtiar memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan sebagai mana mestinya.

SMA Negeri 5 Batam lanjutnya, tidak menerapkan sistem belajar double shift dikarenakan ruang belajar siswa masih mencukupi.

“Usahakan tetap normal, tahun-tahun sebelumnya sudah pernah kok seperti ini, kita optimis saja,” ujarnya.

Terkait bantuan operasional sekolah (BOS), Bahtiar, mengaku tidak begitu khawatir. Karena kebijakan penambahan jumlah siswa perkelas bukan kebijakan sepihak sekolah tapi dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

“Tetap (ada BOS) itu karena Disdik Kepri punya pertimbangan sendiri tentunya,” paparnya.

“Nanti bisa direkomendasikan (persoalan daya tampung yang menjadi persyaratan penerimaan BOS) ke pusat, ini untuk kebaikan bersama,” ujarnya lagi.

Sementara itu salah seorang siswa baru di SMA Negeri 5 Batam, Nisa, mengatakan hari ini mereka baru dalam tahapan pembagian kelas.

“Belum tahu gimana rasanya, minggu kemarin kami MOS dan hari ini baru pembagian kelas jadi belum tahu lagi situasinya seperti apa,” paparnya.(eja)

KPK Geledah Toko Mesin di Kota Batam

Aris
-
0
KPK Geledah Toko Mesin di Kota Batam

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak melakukan pemeriksaan ke sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus yang menjerat Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun.

Setelah rumah salah satu staf Nurdin yang terletak Anggrek Mas 2, Batam Centre, Kota Batam, ternyata toko mesin dan perlengkapan kapal milik Kock Meng yang berada Komplek Nagoya City Centre, Kecamatan Lubuk Baja, tidak luput dari pemeriksaan tim anti rasuah itu.

Solihin ,33, salah seorang karyawan di toko bernama Power Teknik itu, KPK bersama sejumlah polisi datang sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca Juga: 5 Lokasi yang Digeledah KPK di Provinsi Kepri Hari Ini

Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan sebelumnya tidak diketahui oleh dirinya dan Wiliam Lee, penanggung jawab toko yang juga anak Kock Meng.

“Saya kira mau beli mesin, ternyata mau melakukan pemeriksaan, ternyata itu KPK,” kata dia ketika ditemui di toko ini sekitar pukul 14.40 WIB.

“Ada salah satu rombongan pakai baju KPK,” kata Solihin lagi.

Toko mesin dan perlengkapan kapal milik Kock Meng yang berada di kawasan Nagoya, Kota Batam digeledah KPK. Penggeledahan dilakukan KPK hampir dua jam di lantai II toko. Foto: bobi/batampos.co.id

Kata dia, rombongan diperkirakan belasan orang itu membawa dua buah koper. Begitu tiba lanjutnya, mereka langsung melakukan pemeriksaan di lantai dua toko tersebut.

Solihin mengaku tidak mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Namun pemeriksaan yang dilakukan cukup lama, memakan waktu sekitar dua jam.

Baca Juga: Besok, KPK Periksa Kadis PU dan Kepala PTSP Provinsi Kepri

“Yang ikut ke atas bos Wiliam, kita tunggu di bawah sini jadi tidak tahu juga,” kata Solihin lagi.

Seperti keterangan KPK sebelumnya, Kock Meng adalah pihak yang terlibat sebagai salah satu pengusaha yang mengajukan pemberian uang kepada Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

Uang pemberian yang berasal dari Kock Meng diberikan kepada Nurdin melalui Abu Bakar. Abu bakar sendiri telah diamankan KPK saat operasi tangkap tangan (OTT) beberapa waktu lalu di Tanjungpinang.

Abu Bakar diketahui sebagai nelayan yang tinggal di Kampung Pulau Panjang, Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang.

Baca Juga: Ini Hasil yang Dibawa Penyidik KPK Dari Ruang Kerja Kadishub Provinsi Kepri

Pemberian uang yang dilakukan Kock Meng terhadap Nurdin, diduga terkait dengan rencana mengurus ijin prinsip pemanfaatan ruang laut.

Ijin prinsip pemanfaatan ruang laut tersebut diajukan untuk proyek pembangunan resort di atas lahan hutan lindung dan kampung tua Piayu Laut dengan modus rambah ikan.(bbi)

Komisi III DPR RI Tinjau Kontainer Sampah di Batuampar Kota Batam

Aris
-
0
Komisi III DPR RI Tinjau Kontainer Sampah di Batuampar Kota Batam

batampos.co.id – Komisi III DPR RI meninjau 49 kontainer yang mengandung bahan berbahaya beracun (B3) di pelabuhan Batuampar, Kota Batam, Selasa (23/7/2019) pagi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa, menjelaskan, pihaknya tidak hanya melihat langsung kondisi kontainer di pelabuhan, namun juga ingin mengetahui secara detil bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh lembaga terkait.

Baca Juga: Perang Terhadap Limbah Plastik, Pemko Batam Mendapat Dukungan Komisi 7 DPR RI

Termasuk di dalamnya koordinasi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, dan Bea Cukai Batam.

Komisi III DPR RI meninjau limbah plastik yang berada di pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Komisi III DPR RI prihatin dengan kondisi sampah berbahaya yang masuk ke Kota Batam ini. Foto: bobi/batampos.co.id

Terkait dengan adanya kemungkinan koordinasi dengan pihak kepolisian, yang artinya kemungkinan ada unsur pidana dalam proses masuknya plastik yang terkontaminasi B3 dan sampah ini, pihaknya masih akan melakukan koordinasi.

“Kami akan rapatkan hasil kunjungan ini, bagaimana koordinasi nanti penegak hukum dengan tim di lapangan,” kata Desmond.

Baca Juga: Dibawah Ancaman Limbah Plastik Impor

Dalam peninjauan ini, tiga kontainer berisi sampah plastik kembali dibuka. Kontainer berwarna biru tersebut berisi sejumlah plastik yang di salah satunya berisi sampah yang bertuliskan product of USA.

Lebih jauh, Desmond mengaku prihatin dengan kondisi sampah berbahaya yang masuk ke Kota Batam ini. Ia berharap sampah berbahaya ini tidak lagi masuk ke wilayah manapun di Indonesia.(bbi)

Sampah Terkontaminasi B3, Komisi III DPR RI Akan Pertanyakan Ruang Impor

Aris
-
0
Sampah Terkontaminasi B3, Komisi III DPR RI Akan Pertanyakan Ruang Impor

batampos.co.id – Hasil tinjauan Komisi III DPR RI terhadap 49 kontainer sampah plastik terkontaminasi bahan berbahaya beracun (B3) di pelabuhan Batuampar, Batam menghasilkan beberapa kesimpulan.

Salah satunya adalah rencana Komisi III DPR RI untuk membahas perihal adanya ruang bagi masuknya sampah plastik melalui ijin impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2016 tentang impor limbah non B3.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa, menuturkan, pihaknya akan mempertanyakan masuknya sampah impor.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Foto: Bobi/batampos.co.id

“Kebijakan pemerintah membuka ruang impor ini harus dipertanyakan juga, kalau sampah kita banyak kenapa harus diimpor,” kata Desmond ketika ditemui di pelabuhan Batuampar pada Selasa (23/7/2019).

Baca Juga: Bahaya Residu Limbah Plastik

Desmond melanjutkan, masuknya sampah impor itu selain menambah masalah di dalam negeri, juga menghadirkan ancaman lain dalam bentuk masuknya ancaman limbah B3.

Barang yang terkontaminasi B3, kata Desmond, pada dasarnya harus melalui serangkaian penanganan khusus.

Sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Lebih jauh, Desmond, mengatakan, masuknya sampah yang terkontaminasi limbah industri itu harus menjadi perhatian semua pihak.

Baca Juga: Perang Terhadap Limbah Plastik, Pemko Batam Mendapat Dukungan Komisi 7 DPR RI

Karena memang hal tersebut menyangkut soal ketahanan bangsa dan generasi penerusnya.

“Kalau plastik ini isinya limbah yang membahayakan, harusnya dibuang dan ini malah didatangkan ke indonesia, ini sesuatu yang luar biasa,” kata Desmond lagi.(bbi)

Seorang Napi Perdaya Ribuan Anak

Putut A
-
0
Seorang Napi Perdaya Ribuan Anak

batampos.co.id – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) menangkap napi berinisial TR, 25, yang melakukan pencabulan terhadap ribuan anak melalui media sosial.
Hanya dengan bermodal foto guru dan akun media sosial palsu, TR mampu mendapatkan 1.300 foto dan video anak yang sedang tak berbusana.

Wadir Dittipid Siber Bareskrim Kombespol Asep Safrudin menuturkan, awalnya terdapat laporan dari Komisi Perlindu-ngan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebut seorang guru digunakan namanya dan fotonya untuk melakukan grooming atau membujuk siswi. ”Kami mendalaminya,” paparnya. Didapatkan sejumlah akun palsu ibu guru. Akun tersebut ternyata dibuat oleh napi TR yang berada di salah satu lapas di Surabaya.

TR merupakan napi kasus pencabulan anak yang menjadi korban anak dari tetangganya di Pamekasan. Dia divonis 7 tahun penjara.

”Tapi, baru dua tahun menjalani hukuman, sudah kembali melakukan kejahatan terhadap anak. Kami tangkap 9 Juli lalu,” tuturnya.

Modus yang dilakukan pelaku dengan profiling terhadap sejumlah akun guru. Awalnya, dia mencari akun guru yang tidak di-private. Tujuannya untuk bisa mengambil foto dan melihat follower dari akun guru asli tersebut. ”Saat itulah, dibuat akun palsu yang mirip,” terangnya.

ilustrasi

Saat itu, pelaku mem-follow sejumlah akun yang diprediksi murid dari guru tersebut. Bila ternyata akun siswi itu mengikuti balik atau follback, napi ini menduga anak ini patuh terhadap gurunya.

”Itu dimanfaatkan untuk mengirim direct message (DM) untuk meminta nomor WhatsApp (WA),” ujarnya.

Setelah mendapatkan nomor WA inilah pelaku beraksi dengan melakukan grooming. Ada berbagai cara yang dilakukan, salah satunya dengan mengancam akan memberikan nilai yang jelek. Bila tidak ingin dinilai jelek, maka harus berfoto telanjang. ”Korbannya dari SD, SMP, dan SMA ya,” jelasnya.

Tak hanya itu, ada ancaman akan dibuat siswi ini tinggal kelas atau tidak naik kelas. Ancaman semacam ini ternyata mampu membuat siswi ketakutan dan melakukan instruksi pelaku. ”Jumlah korbannya sangat banyak, bisa mencapai ribuan,” paparnya.

Petugas menemukan sekitar 1.300 foto dan video berbagai anak dalam kondisi tak berbusana. Bahkan, beberapa di antara video itu terjadi kekerasan karena instruksi dari pelaku. ”Pendarahan dan sebagainya,” jelasnya.

Sementara Kanit IV Subdit I Dittipid Siber Bareskrim AKBP Rita Wulandari menuturkan, sebenarnya jumlah foto dan video itu jauh lebih banyak. Namun, pelaku sempat melakukan penghapusan foto dan video yang dimilikinya. ”1.300 foto dan video ini ditemukan di email-nya,” tuturnya.

Dari 1.300 foto dan video itu telah teridentifikasi setidaknya 50 anak. Ribuan foto dan video lain belum diketahui identitasnya. ”50 anak ini sudah diketahui identitasnya dan sedang dilakukan penanganan secara psikis,” ujarnya.

Bagian lain, Wakil Ketua KPAI Ri­ta Pranawati menjelaskan bah­wa sebenarnya laporan un­tuk kasus ini dilakukan setahun lalu. Terdapat laporan adanya guru yang digunakan namanya.

”Guru ini dari dua daerah yang berbeda,” ungkapnya.

Yang membuat sedih, hari ini 23 Juli merupakan peringatan hari anak. Namun, kejadian semacam ini masih terjadi, ini merupakan warning terhadap semua pihak.

”Terutama kepada Dirjen PAS, bagaimana pengawasannya. Sampai napi memiliki handphone yang bisa digunakan melakukan kejahatan,” tuturnya. (idr)

KPK Geledah 4 Kamar di Rumah Staf Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun

Aris
-
0
KPK Geledah 4 Kamar di Rumah Staf Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun

batampos.co.id – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang diketahui milik staf Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, bernama Juniarto, Selasa (23/7/2019).

Ada belasan orang, termasuk pihak kepolisian yang datang ke Perumahan Anggrek Mas 2 tersebut.

Ketua RT 003/RW 19 Kelurahan Taman Baloi, Agus Wibowo, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh tim dari KPK.

Ia yang turut menjadi saksi penggeledahan tersebut. Katanya ada empat kamar yang berada dalam rumah berlantai dua tersebut yang digeledah.

Rumah salah seorang staf Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun, di Kota Batam yang digeledah KPK.
Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id 

“Mulai dari kamar dan ruang tamu diperiksa,” katanya.

“Tapi sepertinya tidak ada barang yang disita dari sana, soalnya di surat yang saya tandatangani itu tidak ada barang yang disita,” kata Agus lagi.

Di rumah tersebut, terdapat sebuah mobil sedan plat merah bernomor polisi BP 5 tanpa seri terlihat terparkir di rumah tersebut.

Saat didatangi, rumah tersebut tertutup dan tidak terlihat ada penghuni di dalamnya.

“Saya kira ada apa gitu karena tiba-tiba saja sudah banyak orang,” ujar Rani, salah satu warga di perumahan tersebut.

“Ada polisi juga, tapi kami tak berani keluar juga,” katanya lagi.(bbi)

BPJS Kesehatan hendak Tiru Turki

Putut A
-
0
BPJS Kesehatan hendak Tiru Turki

batampos.co.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosia­l (BPJS) Kesehatan menandata­ngani nota kesepahaman dengan Institusi Jaminan Sosial (SGK) Turki, Senin (22/7). Kerja sa­ma tersebut mencakup model penarikan iuran, risiko, dan pembelian layanan strategis.

SGK berdiri sejak 2006. Mereka membagi dua jenis jaminan sosial.

Yakni, jaminan dengan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang.

Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan persalinan masuk dalam kategori jangka pendek.

Sementara untuk jaminan hari tua, pensiun dini akibat kecelakaan kerja, penyintas, tunjangan pernikahan, dan pemakaman merupakan keuntungan jangka panjang.

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Bayu Wahyudi menilai, beberapa sistem SGK bisa diadopsi untuk me­ngem­bangkan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

”Mulai sistem kepesertaan, rujukan, penanganan, kesiapan fasilitas kesehatan, hingga efisiensi pembayarannya. Termasuk sistem teknologinya, serba digital,” kata Bayu.

Bayu berharap, dengan kola­bo­rasi tersebut menjamin mas­­yarakat untuk mendapat­kan­ pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tanpa diskriminas­i.

Menurutnya, sistem jaminan so­sial di Turki sukses lantaran penyedia fasilitas kesehatan (faskes) berkomitmen dan pa­­tuh.

Pernyataan tersebut se­­olah menyindir penyedia fas­­kes di tanah air tidak nurut. Fakta di lapangan jus­­tru banyak rumah sakit yang me­­rugi akibat piutang BPJS Ke­­sehatan. Mulai dari susah me­n­dapat obat, alat kesehatan, hi­ngga meminjam dana ke bank untuk memenuhi kebutu­h­an. Seperti yang dialami Direktur Utama Rumah Sakit dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr. Lies Dina Liastuti.

Pihaknya direpotkan dengan kasus keterlambatan atau kekurangan pembayaran BPJS Kesehatan. Akibatnya, beberapa pelayana­n dihentikan. Bahkan, pasien yang seharusnya menjalani operasi dipulangkan karena tidak tersedia obat bius. Miris tentunya. RSCM tentu bimbang. Sebagai rumah sakit pemerintah wajib memastikan JKN-KIS tetap berjalan. Namun, di sisi lain harus berjuang memenuhi kebutuhan. Termasuk memikirkan membayar gaji karyawan non pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas menuturkan, faskes sebenarnya bisa melakukan upaya Supply Chain Financing untuk menutupi kekurangan biaya. Meski, umumnya hanya mengatasi pembiayaan dalam jangka pendek. Opsi menaikkan jumlah iuran juga membutuhkan pertimbangan.

”Tidak bisa dinaikkan begitu saja. Pemerintah juga membutuhkan waktu yang tepat dan juga memperhatikan kondisi masyarakat,” kata Iqbal.

Sementara itu, kinerja pemerintah daerah dalam mendorong penyerapan anggaran dari BPJS Kesehatan tidak maksimal. Banyak dana yang mengendap tidak digunakan dengan alasan instrument yang kurang mendukung. Padahal dana itu untuk meningkatkan kualitas faskes tingkat pertama. Nah, faskes tersebut yang seharusnya didorong.

”Sebab, jika pasien sudah dirujuk ke rumah sakit, maka dana yang dibutuhkan juga akan membengkak,” ujarnya. Padahal, dana APBN untuk BPJS Kesehatan juga terbatas. (han)

1...11,08811,08911,090...14,224Halaman 11,089 dari 14,224

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000