batampos.co.id – 6.800 peserta dan 115 kendaraan hias menyemarakkan pawai pembangunan dan budaya dalam rangka Peringatan HUT ke-74 RI yang digelar Minggu (18/82019).
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) melepas langsung pawai tersebut.
Rute pawai dimulai dari Dataran Engku Hamidah, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Batam Center.
Peserta pawai berasal dari berbagai unsur dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, paguyuban, organisasi masyarakat, komunitas, serta pelajar.
Untuk kendaraan hias yang mengikuti pawai pembangunan melintasi jalur terowongan Pelita menuju jalan depan Nagoya Hill ke arah Planet Holiday Hotel, bundaran depan Hotel Pacific, kemudian belok kanan melewati Jalan Yos Sudarso Batuampar, dan finis kembali di dataran Engku Hamidah.
Kendaraan hias begitu beragam dari replika ikon Kota Batam hingga kapal laut. Sedangkan pawai budaya mulai dari Dataran Engku Hamidah dan berakhir di Simpang Madani, Batam Center.
Pawai pembangunan yang digelar Pemerintah Kota Batam di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batam Center, Minggu (18/8/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Ragam pakaian daerah dipakai oleh para peserta. Juga ada pakaian karnaval serta disemarakkan atraksi barongsai, kuda lumping, ondel-ondel, jaranan, silat, reog dan lain-lain.
”Kami ingin sampaikan bahwa pembangunan Batam semakin bagus. Dan Batam ini adalah daerah yang beragam, ini harus tetap dijaga,” kata koordinator pawai, Azman.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pawai kebudayaan dan pawai pembangunan ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian peringatan HUT ke-74 RI tingkat Kota Batam.
“Cukup meriah, ramai. Masyarakat antusias, baik peserta maupun penonton, sama-sama kita saksikan hampir dua jam lebih,” kata Rudi.
Tahun depan, ia berjanji peringatan serupa akan digelar lebih meriah. Karena, Dataran Engku Hamidah ini akan ditata sehingga lebih sempurna.
Kendaraan hias menyemarakkan pawai pembangunan yang digelar Pemerintah Kota Batam di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batam Center, Minggu (18/8/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Mudah-mudahan bulan November lampu sudah terpasang. Tanaman sudah akan rimbun. Sehingga tidak sepanas seperti sore ini (kemarin). Artinya, tahun depan dataran ini lebih sempurna,” ucap dia.
Menurut dia, pembangunan akan berjalan terus. Terutama infrastruktur jalan utama. Tujuannya, supaya masyarakat nyaman, dan orang asing yang datang juga semakin ramai.
“Kemarin jumlah wisatawan mancanegara banyak sekali. Jumat, Sabtu, Minggu kemarin hotel penuh. Mereka senang, kita ada rasa bangga. Kalau boleh kunjungan wisman kita melebihi target,” pungkasnya.(iza)
batampos.co.id – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang juga Direktur Utama Batam Pos Candra Ibrahim, menghadiri acara Misa Triwulan Pertama, di Kampung Sei Aleng RT 01/RW 11 Sagulung, Minggu (18/8/2019).
Ratusan warga Komunitas Perantau Asal Sikka (Kompas) Maumere Kota Batam hadir di sana.
Candra yang saat itu hadir sebagai salah satu pembicara memberikan pemahaman kepada warga terkait penggunaan media sosial (medsos) serta bagaimana etika bermedia sosial.
Selain Candra, Kompas juga mengundang Wali Kota Batam yang diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam Said Khaidar.
Di hadapan warga, Said juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi masyarakat Kota Batam.
“Kompas baru berdiri tiga bulan lalu. Tepatnya 2 April 2019. Komunitas ini sebagai bentuk wadah solidaritas kami warga Sikka di Kota Batam,” jelas Ketua Dewan Pembina Sikka Romo Manse..
“Kita hadirkan Pak Candra sebagai narasumber bagaimana bijak bermedsos. Karena tidak dipungkiri banyak keburukan jika tidak bijak dalam bermedsos,” kata dia lagi.
“Selain itu, ini bentuk dukungan kami warga Sikka,” paparnya.
Ketua Kompas Batuaji-Sagulung dan sekitarnya, Laurensius Lado (kanan) memberikan cenderamata kepada Candra Ibrahim pada Misa Triwulan Pertama di Kampung Sei Lang, Sagulung, Minggu (18/8/2019). Foto: Rengga Yuliandra/batampos.co.id
Tokoh muda masyarakat Kompas, Saverius Moa menambahkan, jika Candra Ibrahim diberi kesempatan untuk maju di Pilwako Batam 2020, ia bersama masyarakat Sikka khusus di Batuaji dan Sagulung dan sekitarnya siap mendukung.
“Jika Pak Candra maju di Pilwako Batam, kita siap dukung beliau,” ucap Saverius yang dilanjutkan teriakan siap dan tepuk tangan dari warga Sikka.
“Terimakasi atas dukungan warga Kompas. Jika saya diberi kesempatan saya siap menjalankan amanah ini,” jawab Candra.
Selanjutnya, dalam pemaparannya, Candra menjelaskan mengenai pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
Perkembangan ini melahirkan berbagai aplikasi berbasis media sosial. Dan setiap masyarakat sudah memiliki medsos.
“Kita harus bijak menggunakan medsos. Karena dengan Undang-Undang ITE, bisa menjerat para pengguna medsos. Penting saring dulu sebelum share,” kata Candra membuka pemaparannya.
Dijelaskannya, pengguna medsos yang bijak adalah sebelum membagikan setiap informasi, terlebih dahulu melakukan cek dan ricek.
“Jadi harus berhati-hati saat menyebarluaskan informasi yang kita peroleh. Apalagi sejak pilpres banyak berita hoaks yang disebarkan orang tak bertanggung jawab,” ujarnya.
“Tentu kalau ini tidak kita antisipasi dari sekarang bisa merusak keutuhan bangsa kita,” ucap Candra lagi.
Apalagi, sambungnya, tahun depan Batam akan menghadapi pemilu serentak.
“Karena Batam ini multi etnis dan miniatur Indonesia, jangan sampai kita diadu domba oleh berita-berita hoaks. Cek dan ricek dulu. Cek lagi dan cek lagi untuk kebaikan kita bersama,” tambah Candra.
Sementara itu, Said Khaidar menyampaikan bahwa dalam pengurusan identitas tidak dikenai biaya sepeserpun alias gratis.
“Ngurus KTP itu gratis,” katanya disambut tepuk tangan ratusan anggota Kompas.
“Tugas saya membantu warga Batam. Saya tegaskan lagi ke semua pelayanan itu gratis. Siapa yang belum punya KTP, akta lahir bilang sama ketua (Kompas). Karena apapun urusan kita membutuhkan KTP,” tambah Said.
Pada Misa triwulan pertama warga Kompas tersebut, dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat Kompas, seperti Ketua Kompas Batuaji-Sagulung dan sekitarnya Laurensius Lado, Politisi Nasdem Horjani Hutagalung, Ketua Dewan Pembina Kompas Romo Manse, Wakil Ketua Pembina Yosef Hipolitus, Thomas Andreas, Petrus Kinyu da Silva, Thomas, bendahara Kompas Maria Fortunata Tekla, sekretaris Maria Trikora, dan Faustina Mawar Heret.
Lalu, Korwil Kompas Sidomuncul Albinus, Korwil Kompas Tanjunguncang Jaya Yustus Corinus, Korwil Cunting Thomas Kindo, Korwil Sagulung Hendrikus Eon, Korwil Kavling Lama Silvester Subardi, Korwil Dapur 12 Servasius Serwadus, Korwil Marina (kendal sari) Eduardus Endi, Korwil Simpang Barelang Gaspar Gewar, dan tokoh muda kompas Saverius Moa.(rng)
batampos.co.id – Bagi Anda warga Kota Batam yang tidak memiliki dokumen pendukung apa pun, namun ingin memiliki dokumen kependudukan bisa mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam, Said Khaidar, mengatakan, bagi warga yang lahir di Batam namun tidak memiliki dokumen apapun, tetap bisa mengajukan permohonan dokumen kependudukan.
”Selagi dia warga negara Indonesia, pasti harus dibantu dokumen kependudukannya,” kata Said, Jumat (16/8/2019).
Ia menjelaskan, karena tidak memiliki dokumen apapun, warga atau pemohon wajib menjalani proses wawancara langsung di Kantor Disdukcapil.
Masyarakat kota Batam mengantre di kantor Disduk Capil untuk mengurus berkas administrasi kependududkan. Foto: Iman Wachyudi/batampos.co.id
Hal ini guna mengetahui asal-usul pemohon, apakah sebelumnya pemohon pernah melakukan perekaman di tempat lain.
”Biar tidak double record (perekaman ganda), jadi memang harus dicek langsung melalui wawancara tersebut,” ujarnya.
Pemohon yang tidak memiliki dokumen apapun bisa membawa saudara atau yang ditumpangi tinggal selama ini.
Kehadiran saudara ini bisa menjadi saksi untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang diajukan pemohon.
”Kalau semua sudah tidak ada masalah, dokumen akan segera diproses. Kira-kira begitu teknisnya,” jelas mantan camat Batuampar ini.(yui)
batampos.co.id – Tim Satuan Tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kesulitan memadamkan api yang membakar tumpukan sampah di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, Nongsa, Kota Batam.
Penyebabnya adalah tingginya tumpukan sampah dan sulitnya menjangkau lokasi kebakaran.
Kapolresta Barelang, Kombes Hengki, mengatakan, Polresta Barelang bersama dengan Pemadam Kebakaran Kota Batam telah mengambil langkah-langkah serta berupaya memadamkan api dengan menyemprotkan air ke lokasi yang menjadi titik api.
“Kenapa ini susah sekali untuk dipadamkan, karena sampah ini sudah menumpuk,” ujarnya.
“Cara mematikannya, dengan kerja sama dengan Dinas Lingkungan yaitu dengan cara menimbun dengan tanah, paling tidak dilokalisir, ini yang kita lakukan,” ujarnya lagi.
Selain itu pihaknya juga mendirikan posko kesiapsiagaan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Karhutla, kata Hengki, memang menjadi perhatian khusus seluruh instansi terkait. Hengki menyebut, perlu disikapi bersama cara mengantisipasi kebakaran dengan langkah dari kepolisian, pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk bekerja lebih gencar lagi.
Anggota polisi berusaha menyemprotkan air dari mobil water canon untuk membantu memadamkan api yang membakar tumpukan sampah di kawasanTPA Telaga Punggur, Jumat (16/8/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Terutama menyosialisasikan kepada seluruh masyarakat, agar tidak membakar sesuatu secara sembarangan,” jelasnya.
“Baik sampah, lahan, membuka kebun dan lain-lain. Karena dampaknya di musim kemarau, akan berdampak luas terhadap kebarakan, sampai keluhan dari negara tetangga,” katanya lagi.
Untuk kebakaran di TPA Telaga Punggur, Hengki mengaku sejauh ini pihaknya belum melihat adanya unsur kesengajaan.
Namun, pihaknya tetap melakukan pendalaman dan pemeriksaan saksi-saksi di lokasi.
“Kasus kebakaran hutan sudah ada yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Barelang. Itu kebakaran hutan di daerah Sekupang,” tuturnya.
Kapolresta mengimbau agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarang atau membuka lahan dengan membakar.
“Kalau itu dilakukan, ada sanski pidanannya,” tegas Hengki.
Sementara itu, Kasat Sabhara Polresta Barelang Kompol Firdaus mengatakan, kondisi TPA Telaga Punggur hingga Minggu (18/8) kemarin, api yang diluar sudah kelihatan berkurang dari sebelumnya.
Sementara, asap tebal masih keluar dari dalam tumpukan sampah.
“Tindakan yang kita lakukan, yaitu dengan menggunakan dua unit beko (ekskavator) untuk menggali api yang ada di dalam tumpukan sampah,” jelasnya.
“Baru setelah itu, menyemprotkannya dengan mobil Damkar,” tuturnya lagi.
Ia menambahkan, pemadaman hingga siang kemarin masih berlangsung.
Sementara untuk tangki air dari Polresta Barelang tidak bisa digunakan karena jangkauan api sudah terlalu jauh dan api berada di dalam tumpukan sampah.(gie/she)
batampos.co.id – Komisaris Utama Citramas Group, Kris Taenar Wiluan, mendapatkan Anugerah Satya Lencana Pariwisata 2019 dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan Menpar di Jakarta, Sabtu (17/8). Penghargaan diberikan karena Kris dinilai memiliki peran dan kepedulian yang sangat tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata di Batam.
Atas pengharagaan ini, Kris mengucapkan rasa terimakasihnya kepada semua pihak. Mulai dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemko Batam, Pemprov Kepri, dan pihak-pihak lainnya.
“Terimakasih, karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi membangun industri pariwisata di Nongsa, Batam,” katanya, Minggu (18/8/2019).
Ia mengatakan, sektor pariwisata merupakan salah satu motor penggerak roda perekonomian. Untuk itu, selain fokus mengembangkan sektor lainnya, Citramas Group juga berkomitmen membangun industri pariwisata di Batam.
Sementara Direktur Keuangan Citramas Group, Peter Vincent, mengatakan keluarga besar Citramas Group sangat bangga dengan prestasi yang diraih Kris Wiluan. Menurut dia, Kris layak menerima penghargaan tersebut karena selama ini dia memang sudah bekerja keras dengan dedikasi yang tinggi dalam ikut membangun Batam, terutama pembangunan di sektor industri dan pariwisata.
“34 tahun mengikuti beliau. Saya mengetahui persis bagimana kerja keras beliau dan begitu mencintai pekerjaannya,” tutur Peter.
Sejak masuk ke Batam, kata Peter, sosok Kris Wiluan sudah mencurahkan segalanya untuk industri dan perekonomian Batam.
Bermula memulai bisnis pendukung pertambangan minyak, kemudian merambah ke bisnis pariwisata.
“Beliau melihat begitu strategisnya lokasi Batam. Dan melihat pulau ini butuh fasilitas berupa hotel dan beragam fasilitas penunjang lainnya,” ungkap Peter.
MENTERI Pariwisata Arief Yahya (kiri) menyerahkan penghargaan Satya Lencana Pariwisata 2019 kepada Kris Taenar Wiluan.
Demi mendukung iklim industri pariwisata, Kris Wiluan akhirnya membuat resort di Nongsa. Nongsa dipilih sebagai lokasi pembangunan resort karena memiliki pemandangan alam yang indah.
“Pak Kris mulanya mendirikan Turi Beach Resort, lalu berlanjut hingga Nongsa Point Marina dan Nongsa Village,” ungkap Peter.
Dulunya, wisatawan mancanegara yang datang ke tiga resort tersebut harus menempuh jarak yang cukup jauh. Karena ketika awal mula ketiga resort itu dibangun, baru ada pelabuhan feri internasional di Sekupang dan Batuampar.
“Akhirnya, beliau mengajukan pembangunan pelabuhan internasional di Nongsa (Nongsapura). Tak hanya pelabuhan, ada fasilitas golf juga. Tentunya menambah daya tarik wisatawan yang datang ke sini,” tutur Peter.
Perkembangan Batam dari tahun ke tahun cukup pesat. Industri-industri manufaktur bertumbuhan, begitu juga di sektor pariwisata. “Kini, Pak Kris melihat peluang lainnya, industri kreatif di dunia digital,” ucap Peter.
Kris Wiluan akan menyandingkan industri digital ini dengan industri pariwisata. Diharapkan dua sektor ini dapat tumbuh subur, menjadi satu kesatuan yang saling memberikan dukungan serta sokongan.
“Pak Kris selalu memperhatikan perkembangan dunia. Dan satu lagi, perhatiannya untuk memajukan anak muda bangsa begitu besar. Kebanyakan rekrutan di industri digital, offshore atau lainnya, anak muda semua. Anak muda yang memiliki skill mumpuni tentunya,” ucap Peter. (ska)
batampos.co.id – Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata, geram dengan pungutan liar (pungli) yang terjadi di beberapa kawasan wisata. Salah satunya di area Dendang Melayu sebelum jembatan I Barelang.
”Ini akan jadi dasar (banyaknya pungli) kami bertindak ,” katanya, Sabtu (17/8/2019).
Menutunya, penataan di kawasan Dendang Melayu dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bahkan lanjutnya, Pemko Batam selalu mengelontorkan anggaran setiap tahun yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pengunjung berteduh di salah satu saung yang berada di bagian bawah Dendang Melayu. Fasilitas yang dibangun pemerintah itu justru dimanfaatkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab dan memungut biaya Rp 25 ribu kepada masyarakat yang ingin berteduh. Foto: Adiansyah/batampos.co.id
Tahun ini, Ardi mengatakan Disbudpar mendapat dana DAK Rp 2,7 Miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 2,5 miliar digunakan untuk penataan kawasan Dendang Melayu di Jembatan I Barelang.
batampos.co.id – Upaya Pemko Batam menggenjot kunjungan wisatawan nyatanya belum didukung upaya semua pihak.
Pasalnya, masih ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pungutan liar (pungli) demi mengeruk keuntungan pribadi, termasuk di kawasan wisata.
Seperti yang terjadi di kawasan wisata Dendang Melayu sebelum Jembatan I Barelang. Di kawasan itu, masih dijumpai pungutan liar.
Mulai dari parkir yakni meminta pengunjung membayar tarif Rp 5 ribu sekali parkir kendaraan roda dua. Jumlah ini melebihi tarif yang berlaku yakni Rp 1.000 untuk retribusi parkir.
Padahal, beberapa bulan lalu, petugas parkir ilegal di lokasi tersebut sempat diamankan polisi.
Tidak hanya itu, di bawah jembatan yang terdapat dua saung yang menghadap ke jembatan dan dibangun oleh pemerintah, turut dipungut bayaran sebesar Rp 25 ribu bagi yang ingin duduk di dalamnya.
Oknum yang mengambil pungli tersebut beralasan dirinya hanya menjalankan tugas.
Sejumlah pengunjung berswafoto dengan latar belakang jembatan Barelang saat menikmati liburan beberapa waktu lalu. di Kawasan Dendang Melayu tidak jauh dari Jembatan Barelang sangat banyak pungutan liar dan sangat meresahkan masyarakat. Foto: Cecep Mulyana/batampos
”Saya hanya menjalankan tugas, kalau sewa bisa duduk sepuasnya,” kata oknum pemungut uang yang tidak mau menyebut identitasnya tersebut, Sabtu (17/8/2019) siang.
Pantauan Batam Pos, beberapa kali pengunjung yang memanfaatkan saung tersebut untuk berteduh, malah diusir.
Dengan dalih, yang ingin duduk atau berteduh harus membayar biaya sewa terlebih dahulu.
”Saya kira gratis, ternyata bayar. Ya sudah duduk di pinggiran taman-taman saja,” keluh seorang pegunjung, Nita.
Belakangan diketahui, ada enam unit saung yang juga dibangun bukan oleh pemerintah. Empat di pojok kiri Dendang Melayu dan dua lainnya di dekat Tanjung Penarik.
Saung-saung tersebut terlihat sederhana dibanding dua saung yang dibangun pemerintah.
Saung yang dibangun tersebut dipatok sewa Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu. Fasilitas lain yang tak lepas dari pungutan adalah toilet.
Sekali menggunakan toilet, dikenakan bayaran Rp 2 ribu. Di lokasi, oknum yang memungut tarif penggunaan toilet adalah seorang wanita paruh baya, pria dewasa, serta anak kecil.
Wisatawan luar negeri dan nasional berfoto berlatar belakang Jembatan I Barelang. Saung yang di bagian bawah Dendang Melayu ini juga tidak dapat dinikmati secara gratis, para pengunjung dimintai bayaran Rp 25 ribu. Padahal saung tersebut dibangun oleh pemerintah. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Mereka berjaga secara bergantian. ”Hanya ambil air wudu di samping saja yang gratis,” terang wanita paruh baya tersebut.
Pembangunan kawasan Jembatan I Barelang memang membuat lokasi tersebut menjadi ramai.
Hal ini merupakan rezeki tersendiri bagi penarik kapal pompong. Berjejer rapi beberapa pompong yang menjajakan jasa keliling perairan sekitar Jembatan I Barelang.
Selain itu, banyak bermunculan pedagang kecil baik minuman maupun makanan. Hanya saja, yang dijual cukup mahal.
Mereka berdalih, makanan mahal karena untuk masuk dan berjualan di kawasan tersebut juga tidak gratis.
Namun, mereka enggan memberitahu kepada pihak mana pembayaran tersebut disampaikan.(iza)
batampos.co.id – Tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis kembali terjadi di Kota Batam.
Seorang perempuan warga Batam berinisial Rs, menjadi korban hipnotis di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center.
Akibatnya, ia mengalami kerugian hingga mencapai Rp 60 juta. Kapolsek Batam Kota AKP Ricky Firmansyah membenarkan kejadian tersebut.
Menurut dia, kejadian itu dilaporkan oleh korban pada Selasa (30/7) lalu. Dalam laporannya, korban kehilangan sejumlah perhiasan berupa gelang, kalung, cincin, uang tunai Rp 2,9 juta dan uang dari dalam ATM sebesar Rp 34.530.000.
”Saat ini sedang dalam penyelidikan dengan dibantu oleh Satreskrim Polresta Barelang. Untuk perkembangannya sampai saat ini, yang pasti identitas pelakunya sudah kami kantongi,” ujarnya.
Ricky menjelaskan, dari keterangan korban kepada penyidik Unit Reskrim Polsek Batam Kota, awalnya korban bertemu dengan beberapa orang di kawasan mal itu dan menawarkan berlian.
Karena tertarik, pelaku kemudian membawa korban ke dalam mobil pelaku yang tengah terparkir di kawasan mal.
Tim Reskrim Polresta Barelang mengapit salah seorng tersangka pelaku hipnotis, Jon Hendri (tengah) di empat lokasi di Kota Batam. Beberapa waktu lalu, pelaku hipnotis kembali memakan korban, kerugiannya mencapai Rp 60 juta. Foto: Polresta Barelang untuk Batam Pos
Setelah berada di dalam mobil, salah satu pelaku kemudian mengeluarkan sebuah barang berbentuk berlian dari dalam mulutnya.
Dimana, kepada korban barang itu dikatakan memliki sejumlah khasiat jika dimasukkan ke dalam air. Korban yang saat itu dalam keadaan tidak sadar, mulai mengikuti permintaan pelaku.
”Di situ korban memberikan barang berharganya dan dimasukkan ke dalam tisu untuk diserahkan kepada pelaku,” jelasnya.
“Korban baru sadar saat diturunkan di halte depan mal. Saat itu, SMS banking masuk ke handphone-nya yang memberikan notifikasi telah melakukan penarikan uang Rp 34,5 juta,” kata dia lagi.
Akibat kejadian tersebut, korban langsung mendatangi Mapolsek Batam Kota untuk membuat laporan.
Dari laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Batam Kota bersama dengan Satreskrim Polresta Barelang mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi di lokasi kejadian dan mengumpulkan barang bukti.
”Sekarang masih dalam penyelidikan. Diduga, mereka ini komplotan hipnotis yang sudah sering beraksi di Kota Batam,” imbuhnya.(gie)
Mudahnya syarat yang ditawarkan perusahaan pembiayaan (leasing) membuat angka kredit tumbuh subur di Kepri. Sayangnya, tingginya pengajuan kredit sering tidak dibarengi dengan performa yang baik dari konsumen dalam membayar cicilan. Meski begitu, angka kredit macet di Kepri sepanjang 2019 masih cukup terjaga
Mudahnya syarat yang ditawarkan perusahaan pembiayaan (leasing) membuat angka kredit tumbuh subur di Kepri. Sayangnya, tingginya pengajuan kredit sering tidak dibarengi dengan performa yang baik dari konsumen dalam membayar cicilan. Meski begitu, angka kredit macet di Kepri sepanjang 2019 masih cukup terjaga.
Edward baru saja pulang kerja dari Tanjunguncang, Batam. Mengenakan wearpack putih, warga Lubukbaja ini turun dari motornya Honda Supra GTR 150, dan langsung menuju warung bakso di kawasan Baloi Point, akhir pekan lalu.
Pria asal Medan ini mengaku motor yang ia pakai ini baru saja dia beli dari salah satu perusahaan pembiayaan (leasing) di Batam. “Baru tiga bulan ambil,” ungkapnya.
Jika dibeli tunai, harga motornya itu seharusnya hanya Rp 24 juta. Namun karena ia membelinya dengan sistem kredit dengan cicilan Rp 940 ribu per bulan selama 36 bulan, total yang harus ia bayarkan menjadi Rp 34.584.000. “Saya bayar uang muka Rp 1,5 juta, belum termasuk cicilan bulan pertama,” katanya.
Jika dihitung-hitung, Edward harus membayar lebih hingga Rp 10.584.000. Namun baginya tak masalah. Ia menyadari, ia harus membayar lebih karena mendapat kemudahan membeli motor impian dengan cara kredit.
“Kalau beli tunai berat juga,” ungkapnya.
Ia pun mengungkapkan, saat proses pengajuan kredit motor itu, ia harus melengkapi sejumlah persyaratan, seperti KTP, rekening listrik dan air, dan slip gaji.
“Cuma karena saya masih mengontrak, saya minta bantuan kakak pemilik rumah untuk membuat surat penjamin. Sudah, selesai. Cepat kok prosesnya kalau syarat ini semua dilengkapi,” ungkapnya.
Dia mengaku, sepanjang tiga bulan ini, cicilan kreditnya lancar. “Lancar saja.
Jangan sampai macetlah. Takut berurusan dengan debt collector. Apalagi saya belum setahun di Batam,” jelasnya.
Putra, surveyor di salah satu lembaga finance di Batam saat ditemui di Batam Center, Sabtu (17/8) lalu mengemukakan, persyaratan pengajuan kredit oleh masyarakat melalui lembaga pembiayaan. Prosesnya sangat mudah dan cepat, dan kemungkinan besar disetujui apabila profesi calon nasabah bukan profesi tertentu. Seperti TNI, polisi, hakim, jaksa, dan penggiat LSM.
“Tim akan mensurvei itu semua. Kalau lulus persyaratan, prosesnya cepat. 1×24 jam langsung disetujui. Makanya bohong itu kalau namanya harus menunggu sampai seminggu. Tak ada namanya leasing menunggu berhari-hari,” ungkapnya. “Apalagi lembaga pembiayaan sekarang, apa pun itu, berlomba-lomba untuk memberi kemudahan. Kita kan ditarget,” ungkapnya.
Aldi, 37, mantan debt collector dari salah satu leasing di Batam mengungkapkan, dalam penjaminan kredit ke nasabah, tim surveyor bisa bertindak nekad menjadi penjamin asal targetnya terpenuhi.
“Soalnya kalau target terpenuhi, bonus atau komisi bisa tak turun,” ungkapnya.
Penjamin, dalam hal dunia kredit leasing adalah mereka yang bertanggung jawab apabila terjadi kredit macet. Hal itu tertulis di kontrak. Nama, alamat, dan nomor kontak penjamin.
“Yang kasihan, mayoritas penjamin tak pernah tahu apa kewajibannya. Saat awal proses kredit oleh calon nasabah, si penjamin oleh pihak finance hanya menghubunginya, menanyakan validitas data calon nasabah. Dia mengiyakan ya sudah. Sepertinya ini salah satu trik finance juga. Soalnya kalau dijelaskan di awal, si penjamin takut berubah pikiran dan jadi tak mau. Baru nanti setelah terjadi masalah kredit macet atau masalah terkait, baru finance membebankan ke si penjamin,” ungkap Aldi.
Dalam pengajuan kredit di lembaga pembiayaan atau leasing, keuntungan mereka didapat dari uang muka dan bunga. Misalkan, kredit motor seharga Rp 35 juta per unit. Cicilan dengan tenor selama 2 tahun.
“Bunga paling kecil 20 persen dari harga jual unit. Dengan tenor 24 bulan, finance bisa meraup untung Rp 10 juta sampai Rp 12 juta dari per satu unit,” ungkap Aldi.
Pria yang bekerja lebih empat tahun di dunia leasing ini menyebutkan, minat masyarakat Batam yang mengajukan kredit melalui leasing sangat tinggi. “Tapi kredit macet juga tinggi. Untuk mengurai penumpukan barang yang tersita, biasanya leasing mencari mitra dealer yang menjual barang second hand,” ungkapnya.
Selain ke lembaga pembiayaan, trend peminjaman ke perbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup di Batam juga tinggi. Salah satunya pinjaman ke bank perkreditan rakyat.
BPR Sejahtera (SB) Batam contohnya. Sampai Juli 2019 berjalan ini, mereka telah menggelontorkan kredit ke nasabah sebesar Rp 565 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 2017 lalu yang hanya Rp 248 miliar, dan 2018 sebesar Rp 357 miliar.
“Ini masih Agustus berjalan, masih ada empat bulan lagi. Optimis penyaluran kredit melebihi dana yang kami targetkan. Apalagi sekarang kita sudah ada customer prime atau nasabah perusahaan yang mengajukan pinjaman,” ungkapnya.
ilustrasi
Dalam menjalankan transaksi kredit perbankan, Bank SB yang mempunyai visi 2028 menjadi digital community local bank, memberi makna hidup lebih bagi masyarakat Kepri ini memiliki beberapa produk unggulan kredit. Di antaranya KPM sejahtera, KPR sejahtera, KPSM, serta kredit serbaguna. Untuk kredit serbaguna (KSG) ini, pinjaman bisa ditujukan untuk pembiayaan fasilitas rumah tangga, renovasi rumah, jalan-jalan, atau apa pun sesuai kebutuhan nasabah. Untuk KSG ini, bank SB sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 250 miliar atau sekitar 45 persen dari nilai portofolio kredit 2019.
Sampai saat ini, terdaftar 22 ribu nasabah Bank SB. Tercatat 10 ribu nasabah aktif.
“Pelayanan dari sisi simpanan ada 10 ribu nasabah, dan dari sisi kredit ada 2.000 nasabah yang kami bagi ke dua sektor, kredit kecil dan kredit besar, serta nasabah perusahaan sebesar 1 persen,” ungkap Direktur Kepatuhan Bank SB, Sylvia Damayanti di kantornya di Jodoh, Kamis (15/8) lalu.
Lantas bagaimana dengan kredit macet? Dengan tersenyum Sumantri mengungkapkan selalu ada masalah tersebut. “Kredit macet itu sudah makanan sehari-hari. Baik perbankan atau leasing. Ini masalah bersamalah,” ungkapnya.
Namun Sumantri mengungkapkan, sejak bank mereka berdiri 14 tahun lalu, aktiva risiko kredit Non performing loan (NPL) mereka, ratingnya selalu di atas satu persen dan tak pernah melewati 5 persen sesuai dengan ketentuan toleransi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
Sementara itu, OJK Kepri mencatat ada 32 leasing yang buka di Kepri dan merupakan kantor cabang. Tahun ini ada tiga kantor cabang leasing yang baru.
Kepala OJK Kepri Iwan M Ridwan mengatakan, nilai pinjaman leasing per Juni 2019 sudah mencapai Rp 3,1 triliun atau meningkat 5,68 persen dari Desember 2019 yang mencapai Rp 2,9 triliun.
“Persentase pinjaman di Batam yang paling tinggi. Dari Rp 3,1 triliun untuk Kepri, Batam berkontribusi sebesar Rp 2,62 triliun. Angkanya naik Rp 224 miliar dari Desember 2018 sebesar Rp 2,4 triliun,” kata Iwan, Jumat (16/8) di Kantor OJK Kepri, Batamcentre.
Sedangkan tingkat non performing financing (NFF) atau biasa dikenal sebagai persentase kredit macet juga terjaga selama tiga tahun terakhir. NFF diketahui bermasalah jika sudah melampaui ambang batas diatas 5 persen.
“Tapi NFF di Kepri di bawah 2 persen selama beberapa tahun ini. Untuk tahun ini, jumlahnya 1,18 persen. Terjaga dengan baik,” paparnya.
Mengenai tujuan penggunaan pinjaman, Iwan menyebut kredit multiguna untuk investasi dan modal kerja serta kegiatan jual beli dan lainnya mencapai Rp 2,6 triliun. Berikutnya sektor konsumsi sebesar Rp 767 miliar, perdagangan besar sebesar Rp 483 miliar dan lainnya.
Untuk jumlah nasabah yang menggunakan kredit pembiayaan dari leasing, Iwan mengaku tidak punya datanya. Tapi jika dihitung secara kontrak perjanjian pembiayaan, maka total kontrak untuk Kepri sudah mencapai 232.544 kontrak dalam unit hingga Juni ini. Jumlahnya meningkat signifikan dibanding Desember 2018 lalu yang sebesar 218.592 kontrak dalam unit.
Perkembangan leasing memang menarik. Iwan menyebut penyebab leasing bisa bertahan di tengah gempuran pelemahan ekonomi global terhadap Batam adalah inovasi dan sinergi.
Sinergi dapat dilihat karena banyak leasing yang juga bagian dari grup perbankan.
Contohnya leasing Mandiri Tunas Finance (MTF) yang merupakan bagian dari Mandiri Group.
Dengan sinergi tersebut, jika nasabah tidak cocok dengan bank, maka bisa dialihkan ke leasing yang masih satu grup dengan bank tersebut.
“Kemudian inovasi yang bisa dilihat dari pelayanan dan suku bunga yang kompetitif,” jelasnya.
Dan yang paling utama yakni proses pencairan pinjaman. Leasing memang dikenal cepat dalam memprosesnya, berbeda dengan bank yang butuh waktu hingga mingguan bahkan bulanan.
Efek psikologis dari pencairan cepat tentu akan berimbas pada pola pikir masyarakat yang mendambakan kecepatan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang lagi butuh uang cepat.
Sekarang, leasing sudah menerapkan mitigasi risiko yang membuatnya dalam skala aman. Prosesnya dapat dilihat dari pemberian pinjaman yang sifatnya selektif.
***
Dalam perjanjian akad kredit antara leasing dan nasabah, ada istilah yang dikenal dengan nama jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.
Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Kepri, Abdullah Fahmi Lubis mengatakan fidusia diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.
“Kalau bicara mengenai pembiayaan, ada aturan mainnya. Jika barang yang dibiayai itu merupakan agunannya, maka pakai hak tanggungan kalau itu produk kredit pemilikan rumah (KPR), tapi jika barang bergerak itu pakai fidusia,” katnaya.
Dalam perjalannya, terkadang ada nasabah yang menunggak cicilan. Maka leasing memiliki mekanisme peringatan dalam bentuk pemberian surat peringatan (SP). Waktu SP diberikan, biasanya call center dari leasing akan terus menghubungi nasabah yang menunggak.
“Biasanya kalau sudah macet akan dikasih peringatan. Tapi sudah dikasih peringatan, dihubungi juga tidak bayar, maka barang agunan akan disita,” jelas Fahmi.
Tapi dalam proses penyitaan, debt collector harus membawa salinan dari fidusia dan surat tugas dari perusahaan ketika akan menyita barang agunan.
“Petugas harus tunjukkan identitas, surat tugas dan salinan fidusia. Konsumen bisa menanyakan itu. Kalau tidak ada, maka tidak boleh menyita barang agunan,” ucapnya. (*)
ATB akan melakukan pemeliharaan Trafo 2.500 KVA di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang pada Selasa (20/8/2019). Bersamaan dengan pekerjaan tersebut, ATB juga akan melakukan pekerjaan penyambungan dari relokasi pipa distribusi utama DN 600mm di tiga lokasi di Batu Aji. Pelanggan di area terdampak dihimbau agar menampung air untuk mengantisipasi gangguan suplai.
PT. Adhya Tirta Batam (ATB) terus berkomitmen untuk menjaga keandalan produksi dan suplai air bersih kepada pelanggan. Salah satunya dengan memastikan seluruh komponen yang mendukung produksi dan suplai tetap terjaga dengan baik.
Untuk itu, ATB rutin melakukan pemeliharaan pada infrastruktur teknis. Baik yang mendukung produksi air bersih, maupun suplai kepada pelanggan. Pada akhirnya, upaya ini adalah untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan.
Salah satunya adalah pemeliharaan Trafo 2.500 KVA di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang yang akan dilaksanakan pada Selasa (20/8/2019) pukul 20.00 WIB sampai Rabu (21/8/2019) sekitar pukul 04.00 WIB.
Pemeliharaan trafo di IPA Duriangkang sangat penting dilakukan, mengingat IPA ini merupakan tulang punggung suplai air bersih di Batam. IPA Duriangkang menyuplai sekitar 70 persen pelanggan ATB yang ada di Batam.
“IPA Duriangkang menjadi andalan kita. Jadi ATB harus memastikan infrastruktur di sana tetap berjalan dengan baik dengan melakukan pemeliharaan-pemeliharaan rutin,” ujar Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus.
Seiring dengan pekerjaan pemeliharaan Trafo 2.500 KVA di IPA Duriangkang, ATB juga akan melakukan pekerjaan penyambungan dari relokasi pipa distribusi utama DN 600mm di tiga lokasi di Batu Aji.
Ketiga lokasi tersebut antara lain di depan GOR Simpang Basecamp, Depan Pasar Melayu, dan Depan SP Plaza. Relokasi pipa ini dilakukan sejalan dengan pekerjaan Box Culvert dari proyek pelebaran jalan di kawasan tersebut.
“ATB melakukan relokasi pipa, agar tetap berada pada posisi aman,” ujar Maria.
Selama pekerjaan pemeliharaan trafo berlangsung, IPA Duriangkang akan berhenti berproduksi sementara. Sehingga suplai kepada pelanggan yang dilayani melalui IPA Duriangkang akan berhenti sementara waktu.
Untuk itu, pelanggan yang terkena dampak diharapkan dapat menampung air sesuai kebutuhannya. Maria mengingatkan, waktu pemulihan suplai kepada masing-masing pelanggan berbeda-beda. Sehingga pelanggan perlu menampung air dengan bijak.
“Pelanggan yang terdekat dari IPA Duriangkang akan lebih dulu mendapatkan suplai, begitu juga pelanggan yang berada di ujung pipa dan berada di elevasi tinggi membutuhkan waktu untuk mendapatkan suplai air,” pesan Maria.
Adapun daerah yang terdampak akibat pemeliharaan trafo di IPA Duriangkang diantaranya Area Barelang, Kav Lama, Kav Bahagia, Area Sagulung Baru, Area Tanjung Uncang, Area Marina, Taman Raya, Area Bandara, Area Batam Center, Area Kabil, Area Punggur, Area Sukajadi, Area Batu Ampar, Area Bengkong dan Sei Panas, Area Nagoya dan Jodoh, Area Seraya, Area Baloi, dan sekitarnya.
Untuk pelanggan yang ingin mendapatkan informasi seputar pekerjaan atau informasi tentang ATB, bisa memanfaatkan layanan call centre ATB di 0778-467111 atau bisa berinteraksi melalui layanan sosial media ATB di Fanpage Facebook ATB Batam atau melalui website www.atbbatam.com. (Sarma Haratua Siregar/ Corporate Secretary)
