batampos.co.id – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengusulkan agar pemerintah memberikan kucuran dana lebih setiap bulan. Dana sebesar Rp 2 triliun itu diharapkan bisa menutupi selisih antara premi iuran dengan klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke faskes.
Usulan ini menjadi salah satu poin solusi jangka pendek yang diajukan Persi kepada pemerintah. Banyak faskes yang sulit beroperasi lantaran tidak kunjung ada dana sebagai pelunasan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).
“Kami memahami masalah defisit ini, tapi Persi juga mempertimbangkan dampak yang terjadi kalau RS tidak dibayar tepat waktu,” jelas Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Daniel Budi Wibowo, Kamis (18/7).
Dampak berantai seperti seretnya kebutuhan obat dan anggaran untuk gaji karyawan di-khawatirkan semakin mengurangi kualitas pelayanan bagi pasien itu sendiri. Daniel menjelaskan, setidaknya perlu Rp 2 triliun setiap bulan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.
“Pemerintah bisa subsidi sampai Desember 2019, kecuali jika ada bauran penghematan yang bisa menurunkan klaim,” lanjutnya.
ilustrasi
Terkait kabar bakal seretnya dana BPJS Kesehatan bulan depan, Persi memilih pengajuan subsidi dari pemerintah agar segera dilaksanakan. Tanpa itu, daya beli rumah sakit bakal menurun akibat kekurangan cash flow.
“Maka Persi mendesak pemerintah untuk menyediakan atau mengalihkan anggaran agar bisa menutupi klaim,” tegas Daniel. Sementara itu, skema pembayaran supply chain financial (SCF) masih dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Meski sudah sejak awal tahun diterapkan, hasilnya belum kelihatan signifikan. Banyak rumah sakit masih perlu mengencangkan ikat pinggang karena tidak bisa memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan dari bank.
Sehingga Persi meminta agar pemerintah meninjau ulang skema pembiayaan SCF tersebut.
“Tidak semua rumah sakit bisa memanfaatkan SCF,” ungkap Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto.
Kondisi saat ini, seperti yang dijelaskan BPJS Kesehatan Selasa lalu (16/7), utang selama semester pertama 2019 mencapai Rp 7,1 triliun per 8 Juli 2019. Angkanya diklaim sudah turun dalam berita acara BPJS Kesehatan per tanggal 14 Juli 2019 menjadi tinggal Rp 6,5 triliun. Jumlahnya sendiri masih terbilang besar karena ada akumulasi dengan tahun 2018.
“Totalnya Rp 28 triliun, tetapi itu ada akumulasi dengan tahun lalu,” jelas Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman. (deb)
batampos.co.id – Hari kedua pagelaran GIIAS 2019, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memperkenalkan Daithatsu Oil Sales Program dengan menggandeng Blibli.com untuk memberikan penawaran menarik pengunjung dan masyarakat.
Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Anjar Rosjadi, mengatakan ada tiga varian oli yang ditawarkan selama pagelaran GIIAS 2019 ini.
Bersama blibli.com pengunjung bisa mendapatkan promo pembelian jenis oli yaitu 10W-40 SN, 5W-30 SN dan 0W-20 SN.
“Untuk pengunjung yang datang langsung dan berswafoto di boothDaihatsu dan menggunggah foto ke akun media sosial instagramnya akan mendapatkan diskon hingga 40 persen,” jelasnya, Jumat (19/7/2019) di Booth Daihatsu.
Sedangkan untuk masyarakat Indonesia yang tidak sempat datang ke booth Daihatsu di GIIAS 2019, tetap bisa menikmati promo menarik ini dengan mengunjungi official store DGO di aplikasi market place blibli.com.
“Jadi semua customer Daihatsu tetap bisa menikmati promo menarik ini, baik langsung maupun melalui aplikasi jual beli online dan gratis ongkos kirim,”ujarnya.
Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Anjar Rosjadi (kiri) dan Senior Vice President Trade Partnership Blibli.com, Lay Ridwan Gautama, memperlihatkan oli yang dapat diperoleh pengunjung booth Daihatsu di GIIAS 2019 dengan potongan harga 40 persen. Foto: Astra Daihatsu Motor untuk batampos.co.id
Tiga produk ini merupakan pelumas sintetik yang telah teruji dan sesuai dengan standar kualitas pabrik Daihatsu secara global.
Ia menyebutkan oli DGO 10W-40 SN dijual Rp 80 ribu per liter, DGO 5W-30SN Rp 97 ribu dan DGO 0W-20 Rp 120 ribu per liternya.
“Selama GIIAS, customer kami bisa mendapatkan produk lebih murah karena program ini, kami menargetkan 1000 liter oli bisa terjual selama pagelaran ini,” sebutnya.
Selain itu, Anjar menambahkan hingga Desember 2019 mendatang, bagi pelanggan setia Daihatsu yang bertransaksi di toko spare parts akan mendapatkan kesempatan meraih satu kupon undian yang nanti akan diundi Januari 2020 mendatang.
“Jadi setiap pembelian oli mereka akan mendapatkan satu kupon. Satu unit Daihatsu Ayla dan ratusan elektronik,” ujarnya.
Senior Vice President Trade Partnership Blibli.com, Lay Ridwan Gautama, mengatakan saat ini semua menginginkan kemudahan dalam mendapatkan produk sesuai dengan keinginan, termasuk bidang otomotif.
“Marketnya sudah berubah, saat ini target kami itu di usia 20-35 tahun, penjualan cukup baik, ini membuktikan ada perubahan,” sebutnya.
Saat ini memberblibli.com sudah mencapai 12.5 juta pengguna dan didominasi 54 persen pria dan 46 wanita. Hal ini juga menjadi faktor kemajuan pemasaran otomotif online.
“Kami sangat senang bekerjasama dengan Daihatsu. Melalui promo ini kami bisa membantu pelanggan Daihatsu mendapatkan oli sintetik dengan jaminan orisinil dan kualitas terbaik,” jelasnya.(yui)
batampos.co.id – Belum adanya penjelasan dari manajemen PT Unisem membuat para karyawannya terus melakukan aksi mogok kerja.
Mereka bahkan berencana akan mendirikan tenda dan menunggui kantor tersebut hingga ada penjelasan terkait rencana penutupan perusahaan tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan (mendirikan tenda) di dalam kantor, kita tetap akan menunggui aset itu,” kata Ketua Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Kota Batam, Mochamat Mustofa, kepada batampos.co.id, Jumat (19/7/2019).
Beberapa karyawan PT Unisem beristirahat di depan pintu masuk perusahaan. Para karyawan PT Unisem meminta perusahaan tersebut membayarkan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013. Foto: Azis Maulana/batampos.co.id
Mustofa menjelaskan, sebenarnya para karyawan ingin agar semua permasalahan dapat diselesaikan secara baik-baik.
“Prinsipnya kita ingin colling down dan ada perwakilan dari perusahaan yang menemui kita,” paparnya.
Kata dia apabila perusahaan elektronik itu benar-benar akan berhenti beroperasi di Kota Batam, harus ada penjelasan secara terperinci.
Serta perusahaan harus memberikan hak-hak para karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2013.(esa)
batampos.co.id – Para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri dari perusahaan tidak perlu repot-repot lagi ke kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk mengajukan klaim.
Anda kini bisa mengajukan klaim secara online. Begini caranya seperti yang dijelaskan Humas BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam Nagoya, Ade.
Ade mengatakan, pencairan BPJS Ketenagakerjaan secara online atau e-Klaim, proses pengajuan klaimnya dilakukan secara online. Jika disetujui, pemohon tak perlu lagi datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan. Foto: JawaPos.com
Pemohon yang mengajukan klaim secara online diharuskan menscan semua dokumen persyaratan yang diperlukan terlebih dahulu untuk diunggah secara online.
Berikut prosedur e-Klaim BPJS Ketenagakerjaan:
1. Membuat Akun BPJS Ketenagakerjaan
Jika Anda belum memiliki akun, maka harus membuat akun terlebih dahulu dengan mengunjungi website https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/.Kemudian klik “Daftar Pengguna” jika belum memiliki akun.
Kemudian isikan data di halaman tersebut dan klik ”Submit Data”. Setelah itu akan ada email yang masuk untuk kode aktivasi. Masukkan kode aktivasi untuk ke laman formulir berikutnya.
2. Masukkan Data
Masukakan semua data yang dibutuhkan untuk membuat akun baru, lalu klik “Kirim”. Setelah akun aktif, maka dapat memilih menu e-Klaim JHT. Apabila telah memilih akun maka dapat langsung ke https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/login.bpjsdan log in.
3. Isi Beberapa Keterangan
Kemudian, di laman berikutnya Anda harus mengisikan beberapa keterangan. Seperti nomor KPJ, dan Jenis Klaim. Lalu klik ”Submit Form” dan ”Lanjutkan”. Setelah itu, pemohon akan menerima SMS atau email untuk PIN konfirmasi.
4. Isikan Formulir Pengajuan e-Klaim
Di halaman berikutnya Anda diharuskan mengisi formulir pengajuan e-Klaim BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Seperti nomor PIN konfirmasi, cabang BPJS terdekat yang akan dikunjungi, keterangan rekening dan mengunggah dokumen persyaratan.
Sesudah semua data berhasil disimpan, maka pemohon akan menerima email tentang status klaim online. Selanjutnya, pemohon hanya perlu menunggu untuk imbauan lewat email tentang pengajuan klaim.
Jika pengajuan diterima maka pemohon perlu datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang dipilih dengan dokumen asli (dalam 7 hari). Jika tidak diterima maka pemohon perlu memberikan dokumen yang diminta oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.(she)
batampos.co.id – Minimnya jumlah pejalan kaki di Tanah Air bisa dilihat dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa alasan seperti kurangnya fasilitas bagi pejalan kaki, faktor kesibukan, kemajuan teknologi hingga mudahnya memperoleh kendaraan makin membuat seseorang malas berjalan kaki.
Mengutip dari BBC.com, Indonesia nyatanya menduduki peringkat tinggi sebagai negara yang penduduknya paling malas berjalan kaki yakni 3.513 langkah per hari.
Itu berbeda bila dibandingkan Hong Kong yang menempati urutan teratas dengan 6.880 langkah setiap harinya.
Bagi sebagian warga Kota Batam, tentu saja fakta ini tidak begitu mengejutkan. Mengingat, realita sosial tersebut yang kini terjadi di beberapa kota besar Indonesia. Mulai dari pelajar, ibu rumah tangga hingga para pekerja menuturkan alasan mereka malas berjalan kaki.
Arta Tama Putra, alumni SMA Hang Tuah Batam ini misalnya. Ia mengungkapkan intensitas jalan kakinya bisa terbilang sangat jarang.
”Mungkin hanya sebatas jalan kaki dari suatu tempat ke tempat parkir. Selama masih bisa ditempuh dengan naik motor, ya naik motor saja,” kata Arta.
Pengaruh zaman dengan kemudahan teknologi yang dihadirkan juga turut menyumbang turunnya jumlah langkah bagi pejalan kaki.
”Apalagi sekarang serba praktis, pesan makan tidak perlu jalan bahkan naik kendaraan, cukup pesan lewat aplikasi,” ujarnya.
Bagi para pekerja, kesibukan menjadi faktor utama hilangnya kebiasaan jalan kaki ini. Bahkan, fakta kesibukan ini juga mengakibatkan banyak pekerja kantor yang kurang gerak dan berakibat timbulnya berbagai penyakit, seperti jantung, obesitas, batu ginjal dan lainnya.
Misalnya faktor risiko batu ginjal yang disebabkan oleh kurangnya aktivitas tubuh. Penyakit ini sering ditemui pada pekerja kantoran yang banyak duduk di depan komputer.
ilustrasi foto: batampos.co.id / cecep mulyana
”Malas gerak, ditambah dengan kurang minum, seseorang akan mudah terkena batu ginjal ini,” terang Dokter Spesialis Urologi Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Batam, dr. M Fariz, SpU.
Meskipun, berbagai penyakit mengintai individu yang malas berjalan kaki, beberapa warga masih saja berdalih fasilitas bagi pejalan kaki di kota masih sangat minim. Fakta lainnya yang sering dijumpai adalah keberadaan sepeda motor yang mudah dimiliki hanya dengan kemudahan cara bayar yang ikut menggeser kebiasaan seseorang berjalan kaki.
Fadhilah Nurzali misalnya. Pria yang bekerja sebagai pegawai swasta ini mengatakan, kehidupan perkotaan juga menuntut setiap orang memiliki kendaraan pribadi. Semakin mudahnya proses dan murahnya pembiayaan kredit sepeda motor, mendorong kebiasaan malas berjalan kaki semakin tinggi.
”Sepertinya kebiasaan berjalan kaki hilang begitu saja, setelah pindah ke kota,” kata Fadhil.
Pria kelahiran Mojokerto ini mengungkapkan, hampir semua orang memiliki kendaraan pribadi. Aktivitas yang seharusnya bisa dilakukan dengan berjalan kaki, malah dijauhi secara tidak langsung.
”Contohnya saja, meski jarak sekolah dekat, para orangtua mengantar anaknya bersekolah dengan naik motor juga,” ungkapnya.
Belum lagi, lanjutnya, kebiasaan yang dilakukan ibu rumah tangga dan kebanyakan orang yang berbelanja ke warung juga dengan menggunakan sepeda motor, meski jarak tempuh kurang dari 100 meter.
Realitas perkotaan inilah yang paling banyak terjadi, namun tidak disadari oleh penduduknya. ”Seolah-olah, malas berjalan kaki sudah menjadi gaya hidup warga perkotaan,” ucap Fadhil. (nji)
batampos.co.id – Badan anggaran (Banggar) DPRD Batam mempertemukan pihak RSUD Embung Fatimah (EF) Batam dengan BPJS Keseha-tan Kota Batam, Kamis (18/7) siang. Pertemuan tersebut membahas dan mencari solusi atas piutang RSUD EF pada BPJS Kesehatan dari 2017 hingga 2018 yang jumlahnya mencapai hampir Rp 7 miliar belum dibayarkan BPJS Kesehatan.
Dari rapat banggar tersebut, Direktur RSUD EF Ani Dewiyana mengungkapkan, dari 2017 piutang RSUD EF ke BPJS Kesehatan mencapai Rp 5 miliar lebih. Sementara untuk piutang 2018 mencapai Rp 1,1 miliar juga belum terbayarkan.
”Kami sudah mengajukan klaim sesuai persyaratan yang diminta BPJS Kesehatan. Namun, mereka mengatakan, piutang 2017 tak masuk ke sistem mereka atau tak terbaca dan berpotensi hangus. Logikanya, piutang itu kan sudah diaudit BPK, tak mungkin kami bohong atas piutang itu,” terang Ani yang juga didampingi wakilnya, Sri Rupiati.
Tak itu saja, 2018 lalu BPJS Kesehatan juga belum membayar utangnya atau piutang dari RSUD EF sebesar Rp 1,1 miliar. Menurut Ani, RSUD Embung Fatimah ini merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hampir 90 persen dana itu berasal dari dana kapitasi atau dari tagihan RSUD EF ke BPJS Kesehatan.
”Kalau itu tak dibayar-bayarkan, otomatis mengganggu stabilitas keuangan dan operasional RSUD Embung Fatimah,” katanya.
Misalnya saja, obat bisa jadi tak terbeli karena memang dana tak ada. Begitu juga jasa dokter juga bisa tak terbayar. ”Yang jadi kor-bannya ujung-ujungnya masyarakat Batam, pasien se-Batam yang berobat ke RSUD Embung Fatimah,” ujarnya.
Bahkan, tagihan 2019 ini mulai dari Januari hingga Juni, lanjutnya, baru dibayar BPJS Kesehatan tiga bulan pertama. Sedangkan tiga bulan berikutnya yakni April hingga Juni belum dibayarkan.
”Saya sudah dapat info dari beberapa rumah sakit swasta bahwa klaim mereka sudah dibayar BPJS Kesehatan hingga April. Ini justru kami yang statusnya RSUD hanya dibayarkan sampai bulan Maret saja,” ujarnya.
Sementara dari BPJS Kesehatan yang diwakili bagian keuangannya, Iwan, didampingi dokter Ori menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan aturan berdasarkan sistem yang sudah lama dijalankan BPJS Kesehatan.
”Kalau memang klaim itu persyaratannya sudah lengkap dan benar, pasti akan te-record di sistem kami. Namun, ini kan tak semua yang dikatakan piutang RSUD Embung Fatimah terbaca di sistem. Kami kerja by system. Kalau di sistem tak masuk, otomatis kami tak bisa asal mencairkan klaim-klaiman itu,” terang Ori.
Sementara, anggota Banggar dari Komisi IV DPRD Batam Aman menegaskan, piutang RSUD EF yang tak terbaca di sistem BPJS Kese-hatan itulah yang jadi akar persoalannya hingga piutang RSUD EF tak terbayarkan oleh BPJS Kesehatan berjumlah miliaran rupiah.
”Kenapa kami mempertemukan dua intansi ini, agar kedua belah pihak bisa menyampaikan dan kami minta klarifikasi serta mencari penyelesaiannya. Hanya sinkronisasi yang bisa mengurai permasalahan ini dari dua tahun lalu tak selesai juga,” ujar Aman.
Piutang RSUD EF ke BPJS Kesehatan yang belum terbayarkan sampai saat ini, lanjutnya, tak serta merta tak diakui dan dihapuskan atau dianggap hangus begitu saja. Karena piutang tersebut sudah terncantum di Perda.
”Kalau ini tak tuntas dalam beberapa pekan ke depan, DPRD Batam akan membentuk pansus. Kami ingin memverifikasi persoalan ini tuntas agar operasional RSUD EF tetap berjalan tanpa hambatan,” tegasnya. (gas)
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali mengeluarkan peringatan keras kepada para pemilik izin alokasi lahan di Batam. Jika mereka tak kunjung memanfaatkan atau membangun lahan yang telah dialokasikan, maka BP Batam tak segan mencabut izinnya dan menarik kembali lahan tersebut.
Bukan hanya gertak sambal, BP Batam sejauh ini sudah membuktikan ancaman itu. Yang terbaru, BP Batam telah mencabut izin alokasi lahan milik PT Pulau Mas Putih yang berlokasi di Batam Centre. Lahannya berada di antara gedung PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) dan Sekolah Global Indo Asia, Batam Centre.
“Untuk persoalan PT Pulau Mas Putih sudah kami lakukan pembatalan alokasi karena tak kunjung membangun, namun mereka masih bertahan bahwa lahan tersebut adalah miliknya,” kata Kepala Bidang Evaluasi Lahan Pembangunan BP Batam Harry Prasetyo Utomo, Kamis (18/7).
Selain lahan milik PT Pulau Mas Putih itu, saat ini BP Batam juga tengah memantau dua lahan tidur lainnya. Dua titik lahan tersebut milik PT Daya Makmur Sejahtera dan PT Obyor Sentosa Indonesia. Lokasinya berada di sekitar landmark Welcome to Batam, Batam Centre.
“Kedua perusahaan tersebut belum melaksanakan pembangunan, tapi kami temukan upaya untuk menjual secara terang-terangan lokasi itu kepada pihak lain,” ungkap Harry.
Dua perusahaan itu sudah masuk dalam radar evaluasi dan pembangunan. Selain itu, BP Batam juga telah dilakukan proses administrasi dan pemanggilan.
“Tapi keduanya tetap menunjukkan upaya lain yang telah melampaui isi perjanjian dan komitmen awal setelah proses pemanggilan,” jelasnya lagi.
Sejak proses evaluasi dilakukan dari 2016, BP Batam menemukan sedikitnya 2.000 titik lahan tidur yang tak kunjung dibangun atau dimanfaatkan oleh pemiliknya.
Terkait temuan itu, BP Batam akan terus memantau dan mengawasi. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak segera dibangun, tidak menutup kemungkinan akan dicabut izinnya.
ilustrasi
“Memang tidak serta merta dibatalkan izinnya, karena BP masih memberikan kesempatan agar lahannya dibangun. Tapi jika tidak dimanfaatkan, maka BP akan cabut alokasi tersebut,” paparnya.
Harry kemudian mengatakan, BP Batam memiliki tim yang terus memantau seluruh titik alokasi lahan melalui media cetak dan online beserta iklan-iklan yang memiliki keterkaitan dengan pengalihan wewenang alokasi lahan di Batam sebelum 2016.
Dari pengawasan itu, tim BP Batam akan melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3 kepada pihak terkait. Begitu juga pengecekan dan overlay posisi-posisi di lapangan, serta memantau lewat media.
Menurutnya, BP Batam melakukan evaluasi berdasarkan data-data administrasi yang ada. Jika memang sudah berjanji akan membangun, maka diharapkan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Jika sebaliknya, maka alokasi tersebut harus dikembalikan ke BP Batam. Apabila pihak yang bersangkutan tidak berkenan untuk mengembalikan, maka akan dilakukan pembatalan.
Lahan-lahan yang dibatalkan izinnya akan diambil kembali menjadi aset BP Batam untuk kemudian dialokasikan kepada investor yang sudah menyampaikan rencana bisnisnya serta memiliki nilai ekonomi dengan prospek usaha yang baik dan jelas. Supaya lahan di Batam bisa memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Harry memastikan, pencabutan izin alokasi lahan akan terus dilakukan. Maka ini merupakan kesempatan bagi pengusaha yang serius ingin berinvestasi di Batam untuk mendapatkan lahan.
Tapi tentu saja, meminta alokasi lahan yang dulunya telantar harus menyertakan rencana bisnis. Makanya dalam proses pemaparan rencana bisnis, BP Batam mengikutsertakan sejumlah divisi lain untuk menelusuri presentasi dari pengusaha.
Pertama, ada Biro Perencanaan Teknik terkait fatwa planologi. Fatwa ini terkait dengan peruntukan lahan dan proses tata ruang.
Lalu ada Direktorat Sarana dan Prasarana untuk penerbitan izin pematangan lahan. Kemudian ada dari Kantor Lahan untuk evaluasi perizinan lahannya. Selanjutnya ada Biro Hukum untuk membahas legalitasnya. Biro Keuangan untuk mengecek kemampuan finansial perusahaan dan terakhir Satuan Pengawas Internal (SPI) di bawah Kepala BP Batam sebagai pengawas.
Dalam proses pemaparan rencana bisnis, BP Batam mempersilakan pengusaha untuk mengevaluasi rencana bisnisnya. Bagi pemilik alokasi lahan baru, bisa melakukan evaluasai hingga tiga bulan.
Sedangkan untuk pemilik lahan yang memilih melan-jutkan lahan tidurnya hanya bisa sebulan dalam merevisi rencana bisnisnya. (leo)
batampos.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Hari Suprayogi, dan Plt Gubernur Kepri, Isdianto, akan meresmikan Waduk Sungai Gong, Kota Batam, Jumat (19/7/2019) hari ini.
Waduk Sei Gongini menjadi salah satu waduk terbesar di Provinsi Kepri. Berikut beberapa fakta terkait waduk yang terletak di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang itu.
Dam Sei Gong. Dokumentasi: batampos.co.id
1. Proyek Strategis Nasional
Pembangunan Waduk Sei Gong merupakan satu dari 65 proyek bendungan yang digarap oleh pemerintah. Dari 65 proyek bendungan yang dibangun pemerintah tersebut, 16 di antaranya merupakan proyek lanjutan dan 49 lainnya merupakan proyek baru.
Proyek bendungan Sei Gongini merupakan program strategis nasional dari pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala melalui kementrian PUPR tahun tahun 2015 lalu.
Kebutuhan air baku di Batam pada 2020 mendatang diperkirakan mencapai 4.500 liter per detik, saat ini masih ada kekurangan sekitar 750 liter per detik.
Dengan kapasitas bendungan Sei Gong yang mencapai 400 liter per detik, jika nantinya beroperasi maka akan menyisakan kekurangan sebanya 350 liter per detik saja.
3. Dikerjakan Selama 1.440 Hari Kerja Dengan Biaya Rp238 Miliar
Proyek waduk Sei Gong, dipercayakan kepada PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Sukses Krida Utam-KSO, selaku pihak pemenang tender dengan konsultan pengawas PT Virama Karya (Persero) Tbk.
Pada prosesnya waktu pengerjaan waduk ini selama 1.440 hari, dengan anggaran Rp 238,44 miliar.
4. Tipe Waduk Urungan Tanah
Waduk Sei Gong memiliki ukuran panjang 280 meter dan tinggi 12 meter. Adapun tipe waduk ini berjenis waduk urungan tanah.
Waduk Sei Gong ini memiliki luas genangan air 355,99 hektar dengan kapasitas tampung 11,8 juta meter kubik.(bbi)
SECARA berdekatan waktunya, dua orang mahasiswa dari jurusan berbeda, fakultas berbeda, namun dari universitas yang sama, Universitas Internasional Batam (UIB), menghubungi saya untuk menjadi responden (narasumber) buat penelitian mereka. Yang pertama, namanya Bryan Simanjuntak. Dia kuliah di Fakultas Hukum. Yang kedua, baru saja menghubungi via WhatsApp, Rabu (17/7). Mengaku bernama Raka, juga mahasiswa UIB, namun saya lupa menanyakan jurusannya.
Bryan menjadikan saya sebagai narasumber terkait gonjang-ganjing wacana rangkap jabatan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP (Badan Pengusahaan, dulunya Otorita Batam) Batam. Saya tanya untuk apa, dia mengatakan, wawancara itu untuk bahan penelitian sekaligus untuk mengikuti lomba yang akan dia ikuti di Jakarta.
Mahasiswa kedua, Raka, hendak berdiskusi terkait larangan impor limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Wawancara pertama sudah saya lakukan hari Selasa petang (16/7), sementara yang kedua saya janjikan setelah saya kembali dari Dabosingkep, Lingga, dan akan saya tulis dalam catatan berikutnya.
Uniknya, dan baru saya sadari kemudian, kedua tema besar itu adalah “drama seksi” yang sedang “in” di Batam, yakni ex officio wali kota sebagai Kepala BP Batam dan persoalan limbah B3. Kebetulan pula, aktor protagonis dan antagonis kedua “drama” tersebut diduga sama.
Tak usahlah saya sebutkan, namun publik Batam sudah paham siapa saja mereka. Yang dilawan orang yang sama atau institusi yang sama, Pemko Batam atau wali kota Batam. Saya kemudian bertanya-tanya dalam hati, apakah para mahasiswa itu suruhan pihak tertentu yang ingin menggali sikap dan pemikiran saya? Ah, semoga tidak! Hahaha…
Kepada mahasiswa pertama, saya ceritakan saja apa adanya. Bahwa munculnya wacana wali kota merangkap jabatan sebagai kepala BP Batam itu, merupakan hasil kajian Tim Teknis Dewan Kawasan Daerah, Dewan Kawasan Nasional, bersama Kemenko Perekonomian dan pihak terkait sebagai stakeholders. Bahwa salah satu persoalan paling menonjol yang mewarnai tersendatnya pertumbuhan ekonomi di Batam selama ini, selain karena faktor pelemahan ekonomi global, adalah karena dualisme perizinan dan kepemimpinan di Batam.
Di satu sisi ada Pemko Batam dengan sejumlah kewenangan, di sisi lain ada BP Batam, juga dengan sejumlah kewenangan yang dimilikinya.
Sejalan dengan itu, sebelumnya ada wacana mengubah FTZ (free trade zone) Batam ke model kawasan ekonomi khusus (KEK). Perbedaannya terletak pada wilayah, kekuasaan, dan insentif yang diberikan, di mana dalam KEK, para pengusaha dijanjikan akan mendapatkan lebih banyak insentif semacam tax allowance, tax holiday, dan sebagainya.
Untuk itu, beberapa kawasan disiapkan menjadi KEK. Yang menolak, menganggap KEK ini biaya tambahan buat mereka, karena harus relokasi, terutama perusahaan yang existing. Kemudian dapat jalan tengah, win-win solutions. Meredalah soal ini.
Akan halnya soal dualisme pengurusan izin berusaha di Batam, saking rumitnya soal dualisme ini, di mana kedua belah pihak (Pemko dan BP) sama-sama memiliki legalitas yang kuat (UU), sampai-sampai di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah empat kali kepala BP berganti. Sejak Mustofa Widjaja, lalu Hatanto Reksodipoetro, Lukita Dinarsyah Tuwo, dan kini Edi Putra Irawadi. Ini rekor baru!
Maka kemudian muncullah wacana menyatukan kepemimpinan Pemko dan BP Batam di bawah kendali satu tangan, yakni Wali Kota Batam. Sementara lembaganya tidak dilebur. Masing-masing tetap eksis, baik BP Batam maupun Pemko Batam. Kajian secara perundang-undangan kemudian menjadi perdebatan berbulan-bulan.
Para ahli hukum, mulai dari hukum dagang, hukum perdata, sampai hukum bisnis ikut memberi komentar. Yang tak kalah, “ahli” hukum politik dan bisnis terlihat lebih mendominasi perdebatan dan diskursus di media dan kedai kopi. Seolah paling paham dan paling benar.
Ujung-ujungnya menuding ada kepentingan politik di balik wacana ex officio tersebut. Pertanyaannya, apakah yang menuding itu tak punya kepentingan bisnis dan politik pula?
Awalnya, Presiden melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution menjanjikan secepatnya menetapkan dan melantik Wako Batam sebagai Kepala BP Batam ex officio itu. Jauh sebelum Pemilu 2019.
Kemudian muncul penolakan, yang aktornya di antaranya dapat diduga ada benang merah dengan masalah limbah B3 itu. Ada yang menemui Komisi II DPR RI, mengadu ke anggota dewan di Senayan. Dapat angin. Aroma politicking cukup tercium. Padahal orang-orang yang “bertikai” soal ex officio itu berada di satu koalisi saat mengusung capres 2019 yang lalu.
Bagi saya, kepada mahasiswa itu, saya katakan, jika dilihat dari perspektif masya-rakat Batam maupun Kepri, tidaklah begitu penting apakah Kepala BP Batam akan disatukan dengan Wako Batam atau tidak. Ini bukan juga soal siapa wali kotanya. Bukan soal HM Rudi. Wako bisa berganti. Ini adalah soal bagaimana masyarakat mendapat manfaat sebanyak-banyaknya dari posisi geografis dan posisi dagang Pulau Batam.
Bagaimana rakyat dapat pekerjaan, hidup tenang, harga sembako lebih terjangkau, anak-anak dapat bersekolah, lalu sisa gaji dapat sebagian ditabung.
Sering saya katakan, Pulau Batam ini tidak pernah meminta dia diletakkan pada satu titik dalam peta Indonesia yang berdekatan dengan Singapura, sebuah negara kecil yang menjadi hub perusahaan-perusahaan kelas dunia itu.
Posisi geografis Batam adalah “given”, atau bahkan sebuah “gift” (hadiah) dari Tuhan yang Maha Esa. Sehingga, adalah sangat bodoh ketika kita tak bisa memanfaatkan posisi geografisnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tinggal sekarang, diperlukan ketegasan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Jokowi, mau diapakan Batam ini? Apapun keputusannya, tegaslah. Putuskanlah! Cukup sudah Batam menjadi semacam daerah bancakan kepentingan orang-orang tertentu.
Bagi oknum-oknum orang pusat, juga bagi oknum pemain lokal yang rakus duniawi. Buatlah keputusan segera, yang terbaik. Sebab, negara ini tak kurang pakar hebat untuk memberikan masukan terbaik bagi Presiden.
Sehingga, ancaman “impeachment” kepada presiden yang mulai dihembuskan, akan mental dengan sendirinya jika kajian hukumnya sudah benar-benar matang. Bukankah Gedung DPR RI di Senayan kelak akan didominasi oleh para politisi koalisi Presiden Jokowi? (*)
batampos.co.id – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) gelombang ketiga telah usai. Meski begitu, PPDB masih menyisakan masalah. Masih ada ratusan siswa yang tidak dapat kursi di SMA dan SMK negeri. Sementara, kuota penerimaan dari sekolah sudah sangat maksimal. Apabila dipaksakan, sekolah tersebut tidak bisa melaksanakan proses belajar.
Meski tak bisa dipungkiri, ada beberapa sekolah yang kekurangan siswa seperti di SMAN 15 dan SMAN 21 Batam. Namun, siswa yang tidak tertampung berada jauh dari zonasi kedua sekolah tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Disdik Kepri, kebanyakan siswa yang tidak tertampung berada di Bengkong dan Batam Kota.
”Sedangkan (kuota siswa) sekolah di daerah itu sudah penuh,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kepri Muhammad Dali, Kamis (18/7).
Dali mengatakan, Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun dan Wali Kota Batam Muhammad Rudi serta Plt Gubernur Kepri Isdianto, tetap kukuh agar semua siswa ditampung di sekolah negeri. Karena hal inilah, Dali mengaku mengambil kebijakan untuk mendirikan dua sekolah baru tahun ini. Padahal rencanannya, baru akan dibangun tahun depan.
”Secara kelembagaan kami bangun tahun ini. Tapi fisiknya tahun depan. Untuk pembangunannya sudah kami masukkan dalam ABPD Perubahan 2019,” ungkapnya.
Dua sekolah baru yang dibangun ini, untuk menampung siswa yang masih belum dapat bersekolah di SMA negeri. Sekolah baru itu adalah SMAN 25 yang rencananya untuk sementara waktu akan menggunakan bangunan SMPN 4 Bengkong. Tahun ini, SMAN 25 hanya menerima 4 rombongan belajar (rombel), dengan total 144 siswa.
”SMAN 25 ini untuk menampung kelebihan siswa yang tidak masuk di SMAN 8 dan SMAN 14. Data kami, SMAN 8 kelebihan 94 siswa, SMAN 14 kelebihan 49 siswa. Jadi kami gabung siswa ini, masuk di SMAN 25,” ucapnya.
Sementara itu, di SMAN 3 Batam, sebanyak 386 orang tidak tertampung. Sedangkan SMAN 20, sebanyak 50 orang. Dali memberlakukan cara yang sama, dengan membangun sekolah di kawasan Batam Kota. Ia mengatakan, di Batam Kota didirikan sekolah baru, SMAN 26. Proses belajar mengajarnya sementara waktu menumpang di SMPN 43 Batam Kota.
”Kami hanya menerima 144 orang saja, empat rombel,” ungkapnya.
Dali mengakui dengan menerima sebanyak 144 siswa saja, masih ada siswa yang belum dapat bersekolah di negeri. Tapi, ia mengatakan akan menambah rombel atau jumlah siswa per kelas.
”Tapi kami sementara lihat dulu. Data jumlah siswa tidak tertampung ini berdasarkan peminatan. Jumlah riilnya, bisa saja jauh lebih kecil. Jadi kami pastikan semuanya masuk dulu, baru lihat sisanya. Kalau perlu ditambah rombel, karena sesuai arahan yang saya terima, semuanya harus diterima,” ucapnya.
PPDB di SMAN 8 Batam
Demi mewujudkan sekolah baru ini. Dali telah menyam-bangi sekolah-sekolah yang peminatnya membeludak. Para orangtua siswa pun diminta datang. Salah satu sekolah yang disambangi Dali adalah SMAN 8. Di hadapan seluruh orangtua siswa, Dali meminta persetujuan mereka, agar anaknya bersekolah di SMAN 25 yang baru akan dibentuk.
”Apabila semua setuju, saya pastikan Senin (22/7) depan semuanya sudah dapat bersekolah,” ungkapnya.
Seluruh orangtua murid yang hadir, setuju dan menyambut baik dengan solusi yang ditawarkan. Saat ditanyakan mengenai lokasi bangunan fisik sekolah baru ini, Dali mengaku menunggu arahan.
”Di mananya belum tahu, masih menunggu. Untuk SMAN 25 ini, rencananya dekat Golden Prawn. Tapi belum pasti,” ujarnya.
Ratusan Siswa Tak Tertampung
Proses PPDB tingkat SMA dan SMK negeri sudah berakhir. Siswa yang lolos PPDB sudah mengikuti masa orientasi di masing-masing sekolah. Namun, persoalan daya tampung masih menjadi polemik sebab masih banyak calon siswa yang tak tertampung.
Informasi yang dihimpun selama proses PPDB berlang-sung khusus di wilayah Batuaji dan Sagulung dalam satu sekolah, siswa yang tak tertampung di atas 100-an orang.
Di SMKN I Batam misalnya. Ada sekitar 500-an calon siswa yang tak tertampung. Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak sebab daya tampung sekolah terbatas. Kebijakan dua lokal tambahan atau PPDB tahap tiga juga tak bisa mengakomodir semua pendaftar.
”Yang tidak lolos PPDB tahap pertama ada sekitar 500-an lebih. Tahap ketiga tambahan hanya dua lokal. Jadi yang tak lolos cukup banyak,” ujar Kepala SMKN I Lea Lindrawijaya.
Begitu juga dengan SMKN 5, SMAN 5, dan SMAN 19 yang ada di wilayah tersebut juga menghadapi persoalan yang sama. Siswa yang tak tertampung baik PPDB tahap satu, dua dan tiga rata-rata di atas 200 orang. Siswa yang tak tertampung ini sebagian beralih ke sekolah swasta, sebagian lagi masih kebingungan mencari sekolah lain.
Misalnya Hendro, calon siswa yang mendaftar di SMAN 5 Batam di Sagulung, Kamis (18/7) kemarin kembali mendatangi SMAN 5 bersama orangtuanya untuk mencari tahu apakah sekolah tersebut benar-benar sudah tutup PPDB atau belum. Namun kedatangannya sia-sia sebab PPDB sudah resmi tutup sejak, Selasa (16/7) lalu.
”Tak tahu lagi mau sekolah di mana. Swasta agak berat karena ekonomi keluarga pas-pasan,” ujarnya.
Berbeda dengan SMKN 8 Batam di Dapur 12, Sagulung, PPDB tahun ajaran kedua kali ini, sekolah Farmasi tersebut kekurangan siswa. Siswa yang terjaring dalam PPDB tahun ini hanya sekitar 200-an siswa. Padahal, kuoata daya tampaung di atas 250-an siswa.
Sekolah ini masih kekurangan sekitar 50-an siswa untuk mengisi kekurangan kuota daya tampung normal tersebut.
Jika ditambahkan dengan dua lokal tambahan sesuai kebijakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebelumnya, maka sekolah ini masih bisa menerima sekitar 100-an siswa lagi.
”Masih seperti tahap pertama dan kedua. Tahap ketiga hanya dua orang yang daftar,” ujar Kepala SMKN 8 Refio.
Boleh Menumpang di Gedung SMPN
Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terkait animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri.
Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, tak terkecuali menyiapkan gedung SMP untuk digunakan siswa baru SMAN yang bangunannya belum dibangun.
”Silakan pakai SMP, tak masalah, kami siap back up,” ujarnya.
Ia mengatakan, sudah semestinya harus banyak pilihan agar 2 ribu lebih calon siswa SMAN tertampung di sekolah negeri bisa bersekolah, antara lain dengan menambah sekolah meski gedungnya belum ada. Ia mencontohkan seperti di Batuaji yang masih butuh lima rombel dan akhirnya dibuat keputusan menumpang di SMP terdekat. ’Ini sudah tidak ada masalah,” imbuhnya.
Begitu juga untuk wilayah Batam Kota, pada prinsipnya ia memastikan Pemko Batam akan menyiapkan SMP Negeri lain untuk ditumpangi.
”Kami pada prinsipnya oke, kalau masih butuh sarana pendidikan kami siap support. Yang penting-penting anak masuk sekolah,” ucapnya.
Dalam hal ini, pihaknya memberi masukan kepada Pemprov Kepri harus ada pembagian zonasi proposional berdasarkan kepadatan penduduk masing-masing wilayah.
”Seperti di (Perumahan) KDA, jauh ke kanan dan ke kiri juga, jauh semua. Nanti salah-salah anak KDA tak sekolah. Kami tak salahkan sistem, tapi ini perlu diatur,” katanya.
Ia mengaku, kerap mendapat pertanyaan langsung dari warga terkait masih ada atau tidaknya daya tampung SMAN. Namun ia mengaku hal tersebut bukan ranah Pemko Batam, kewenangan jenjang pendidikan SMA sederajat di Provinsi Kepri, walau pada prinsipnya kini Pemko Batam siap membantu Pemprov Kepri.
”Beberapa ke saya minta informasi. Jawaban saya, anak saya juga tak lulus. Masih ada memang beberapa yang belum tertampung. Tapi semakin berkurang, ini akan dicarikan solusinya,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan menyampaikan, kebijakan ini akan diambil seandainya Pemprov Kepri membutuhkan gedung sekolah untuk dipinjam dan digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar jenjang SMAN yang baru dibuka.
Kesanggupan Pemko Batam mempersilahkan gedung SMP dipakai juga sudah dipersilahkan oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi.
”Perlu digarisbawahi, ini kalau seandainya mungkin Disdik Kepri buka sekolah baru,” katanya.
Ia mengungkapkan, pada saat pertemuan dengan wali murid di Engkuputri beberapa waktu lalu, Kepala Disdik Kepri Muhammad Dali telah berkoordinasi dengan dirinya. Dengan meminta data SMP yang tidak menerapkan dobel sif untuk dimanfaatkan untuk menumpang siswa SMA baru pada sore harinya.
”Kami bisa sampaikan yang tidak dobel sif seperti SMPN 3 Batam, SMPN 12 Batam, dan SMP 6 Batam. Ada juga yang lain, saya tidak ingat semua,” katanya. (ska/iza)
Sementara dari BPJS Kesehatan yang diwakili bagian keuangannya, Iwan, didampingi dokter Ori menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan aturan berdasarkan sistem yang sudah lama dijalankan BPJS Kesehatan.
